Xcloud.id

Produk: BLT

  • Sarankan Ubah Pola Subsidi LPG, Stranas PK: Konsumen Diberi Uang Saja – Espos.id

    Sarankan Ubah Pola Subsidi LPG, Stranas PK: Konsumen Diberi Uang Saja – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi LPG 3 Kilogram. (Solopos Dok).

    Esposin, JAKARTA — Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, menyarankan agar pemerintah mengubah pola subsidi gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari subsidi produsen menjadi subsidi konsumen untuk mencegah terjadinya subsidi salah sasaran.

    Pahala mengatakan subsidi yang berjalan saat ini adalah subsidi produsen sehingga ada dua harga gas di pasar, harga subsidi dan non-subsidi. Dia kemudian menyarankan agar hanya ada satu harga gas di pasar dan masyarakat yang menjadi target subsidi menerima subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai.

    Promosi
    Jadi Ajang Masuk Pasar Global! Saatnya UMKM Daftar BRI UMKM EXPO(RT) 2025

    “Nah, orang-orang yang mau dituju ini kasih uang saja, ini bedanya subsidi produsen sama subsidi konsumen. Kalau konsumen itu orangnya sudah kita tuju, kita kasih uang uang supaya dia mampu membeli dengan harga pasar,” kata Pahala saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (14/11/2024). 

    Pahala menilai pola subsidi dengan mendata dan membatasi siapa saja yang bisa membeli LPG dengan harga subsidi kurang efektif, karena tidak ada pengawasan saat proses jual beli dengan masyarakat konsumen gas subsidi.

    Lebih lanjut dia mengatakan pada tahun 2019 ada kajian soal pendataan pembeli gas LPG bersubsidi. Saat itu produsen diminta mencatat siapa saja pembeli gas LPG bersubsidi untuk memastikan pembelinya adalah memang konsumen yang dituju, yakni masyarakat miskin.

    Namun muncul sejumlah temuan soal data pembeli gas bersubsidi yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

    “Dicatatlah ini, padahal fiktif catatannya. Jadi persyaratan administrasi saja yang bilang si ini sama ini sudah menerima. ‘Oh dia orang miskin nih, oke sudah’. Padahal kita cek di lapangan enggak, itu nama diisi saja, toh juga enggak ada yang cek juga. Jadi namanya dikumpulkan seakan subsidi sudah ke sekian orang,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Sebelumnya, Stranas PK mengungkapkan telah menemukan 10,6 juta penerima subsidi listrik yang tidak tepat sasaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per bulan.

    “Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp1,2 triliun per bulan,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Pahala mengatakan Stranas PK telah mempersiapkan solusi untuk mengatasi subsidi listrik yang salah sasaran tersebut antara lain optimalisasi interoperabilitas data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan penyaluran subsidi listrik.

    Kemudian, mengoptimalkan penggunaan DTKS berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal serupa telah digunakan dalam skema Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

    Dia juga merekomendasikan untuk mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung tunai.

    Tujuannya adalah agar hanya ada satu harga listrik di pasar, sehingga masyarakat miskin bisa membeli listrik dengan harga pasar dan subsidi untuk pembelian listrik tersebut sudah diterima secara tunai.

    “Nah yang orang-orang yang mau dituju ini kasih uang saja. Itu bedanya subsidi produsen dengan subsidi konsumen. Kalau konsumen itu orangnya sudah kita tunjuk, kita beri uang supaya dia mampu membeli dengan harga pasar,” ujarnya.

    Pahala menjelaskan saat ini ada 33 juta penerima subsidi listrik, yang terbagi dalam dua kategori yakni pengguna daya 450 Va dan 900 Va. Kemudian berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hanya 16,6 juta orang yang tercatat sebagai masyarakat miskin.

    Saat ditelusuri lebih lanjut, untuk kategori 450 Va ada 8,7 penerima subsidi listrik yang tidak masuk dalam DTKS dan ada lebih dari 1 juta penerima subsidi yang memiliki lebih dari satu saluran listrik.

    Sementara itu, untuk subsidi listrik kategori 900 Va tercatat ada 866.000 penerima yang sudah meninggal sampai memiliki saluran listrik lebih dari satu.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

    Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

    Jakarta –

    Bantuan sosial (bansos) adalah program yang sangat dinanti oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah penting untuk memastikan penerima bansos adalah melalui pengecekan NIK KTP.

    NIK (Nomor Induk Kependudukan) terdiri dari 16 digit angka pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berfungsi sebagai identitas unik setiap warga. Pemeriksaan NIK ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat bansos dari pemerintah atau tidak.

    Anda dapat melakukan pengecekan secara online melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

    Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id

    Cara untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial secara online melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id tanpa perlu menggunakan NIK KTP, cukup mudah. Cukup dengan memasukkan nama lengkap dan informasi tempat tinggal, Anda bisa mendapatkan data terkini terkait status bantuan. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka situs cekbansos.kemensos.go.idIsi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desaMasukkan nama penerima manfaat sesuai KTPIsi huruf kode yang terteraKlik ‘Cari Data’

    Sistem akan secara otomatis memproses pencarian berdasarkan data yang dimasukkan. Jika Anda terdaftar sebagai penerima bansos, akan tampil informasi lengkap terkait bantuan yang diterima dalam bentuk tabel. Namun, jika Anda belum terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’.

    Panduan Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos

    Untuk memeriksa status penerima Bantuan Sosial (Bansos) dengan NIK KTP, Anda dapatmenggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Aplikasi ini dapat diunduh dari Play Store. Berikut langkah-langkahnya:

    1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

    Aplikasi tersedia di Play Store untuk diunduh dan diinstal di perangkat Anda.

    2. Buka Aplikasi dan Daftar Akun Baru

    Setelah instalasi, buka aplikasi dan pilih opsi ‘Buat Akun’.

    3. Isi Formulir Pendaftaran

    Anda perlu mengisi beberapa data penting untuk membuat akun, termasuk Nomor Kartu Keluarga, NIK, Nama sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, Alamat lengkap sesuai KTP, RT/RW, Nomor ponsel, Alamat email (diisi dua kali untuk konfirmasi), Username dan password (masukkan kembali untuk konfirmasi), Lampirkan foto diri (selfie), serta foto KTP.

    4. Kirim Data

    Setelah semua data terisi dengan benar, klik ‘Buat Akun Baru’ untuk menyelesaikan pendaftaran.

    5. Verifikasi Email (Jika Diperlukan)

    Jika aplikasi meminta verifikasi email, buka kotak masuk email Anda dan ikuti instruksi yang diberikan.

    6. Cek Status Bansos

    Setelah akun berhasil dibuat, buka menu ‘Profil’ untuk melihat status penerimaan bansos.

    Dalam profil tersebut, Anda dapat menemukan informasi jenis bantuan sosial yang diberikan. Selain itu, Anda juga dapat melihat detail anggota keluarga lainnya yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), seperti nama, usia, jenis kelamin, dan keterangan tambahan lainnya.

    Daftar Bansos Pemerintah 2024

    Berikut ini ulasan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pada tahun 2024 untuk masyarakat rentan miskin dan miskin, beserta detail jenis dan nominal bantuan yang diterima:

    1. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

    BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan ini dicairkan setiap dua bulan, dengan pencairan dimulai pada Februari 2024 yang mencakup alokasi Januari dan Februari. Saat ini, penyaluran BPNT telah memasuki tahap kelima, yakni untuk periode September-Oktober, dan dicairkan pada Oktober 2024. Setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 dalam setiap pencairan.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH menyasar KPM yang terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Program ini dicairkan secara bertahap sebanyak empat kali dalam setahun, yakni setiap tiga bulan:

    Tahap 1: Januari, Februari, MaretTahap 2: April, Mei, JuniTahap 3: Juli, Agustus, SeptemberTahap 4: Oktober, November, Desember

    Besaran bantuan yang diterima KPM berbeda sesuai kebutuhan:

    Balita (0-6 tahun) serta ibu hamil dan melahirkan menerima Rp 3.000.000 per tahun.Lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 2.400.000 per tahun.Anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA memperoleh bantuan mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000 per tahun.

    3. Bantuan Pangan Beras

    Sebagai bentuk bantuan pangan dasar, program ini memberikan beras kepada KPM yang terdata dalam program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Kemenko PMK. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan pertama tahun 2024, yaitu Januari hingga Maret, dengan alokasi 10 kg beras per KPM setiap bulannya. Program ini menjangkau sekitar 22 juta KPM di seluruh Indonesia.

    4. BLT Mitigasi Risiko Pangan

    Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga pangan akibat ketidakpastian ekonomi global. BLT ini diberikan kepada 18,8 juta KPM setiap tiga bulan, dengan besaran bantuan Rp 200.000 per bulan. Dalam satu kali pencairan, KPM menerima total Rp 600.000. Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari 2024.

    Untuk mengetahui status penerima bansos, masyarakat bisa mengeceknya melalui aplikasi Cek Bansos yang memungkinkan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara online melalu panduan yang telah dipaparkan di atas.

    *Artikel ini ditulis oleh Dita Aliccia Armadani, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

    (fay/fyk)

  • Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia sama dengan skema subsidi untuk BBM yang saat ini masih digodok. Namun, Bahlil menegaskan hal tersebut baru akan diputuskan bila dirinya sudah melakukan pelaporan pada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ada beberapa alternatif (subsidi listrik) dan kemungkinan bisa sama (dengan skema subsidi BBM). Kemungkinan ya, tapi belum diputuskan alternatif mana. Ini mungkin (setelah) Pak Presiden datang (dari Amerika Serikat), kami sudah bisa melaporkan,” jelas Bahlil saat ditanya perihal rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Yang pasti, perubahaan skema subsidi listrik dan BBM yang akan digunakan, demi subsidi tepat sasaran. Kemudian juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Yang ketiga, subsidi ini kan dialihkan saja, sudah barang tentu untuk mendorong agar sebagian mempunyai daya beli masyarakat, merangsang daya beli masyarakat. Itu sih sebenarnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil sempat membeberkan bahwa saat ini terdapat tiga opsi rencana perubahan skema subsidi BBM dan listrik di Indonesia.

    Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika ini dialihkan, kata Bahlil, maka Rumah Sakit, Sekolah, Gereja dan Masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut.

    “(Ini untuk) UMKM dan segala macamnya, transportasi umum. Nah, akhirnya kita membuat alternatif kedua,” ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024).

    Formulasi Kedua, yang sifatnya fasilitas umum. Tujuannya untuk bisa menahan inflasi dengan memberikan subsidi ke barang (Dalam hal ini BBM) sesuai dengan yang berhak. “Selebihnya kita pakai BLT,” jelas Bahlil.

    Formulasi Ketiga, pihaknya sedang memformulasikan supaya sebagian barang yang disubsidi bisa dinaikkan angkanya. Sayangnya, Bahlil belum menjelaskan detil maksud dari formulasi ketiga ini.

    “Karena masih dalam pembahasan, tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat,” tandas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Bocoran 3 Skema Pengalihan Subsidi Menjadi BLT

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi, BBM dan listrik, agar lebih tepat sasaran. Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun membeberkan tiga skema disiapkan pemerintah.

    Skema tersebut disiapkan oleh tim khusus bentukan Presiden Prabowo Subianto lewat rapat terbatas (ratas), dan tugasnya merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Skema pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun, menurut Bahlil rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga rumah ibadah yang selama ini menikmati subsidi, ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan BLT, dan semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan laju inflasi. Ketiga, disiapkan agar sebagian yang disubsidi adalah barang.

    “Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tutur Bahlil.

    Bahlil menamahkan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan baru selanjutnya mengajukan ke DPR.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT, karena ada aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/hns)

  • Jurus Jitu Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie Kendalikan Inflasi di Bawah Angka Nasional

    Jurus Jitu Pj Bupati Kudus Hasan Chabibie Kendalikan Inflasi di Bawah Angka Nasional

    Keberhasilan menekan angka inflasi di Kudus tidak akan tercapai, kata Hasan, jika semua OPD di Pemkab Kudus tidak berkolaborasi bersama-sama kerja bareng, turun ke lapangan serta menyiapkan cross-cutting program dan beragam inovasi strategis.

    Komitmen dan kerja keras Hasan Chabibie mengendalikan inflasi di Kota Kretek, juga sangat diapresiasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus.

    Kepala BPS Kudus, Eko Suharto mengatakan, capaian rendahnya inflasi di Kudus dalam 12 tahun terakhir membuktikan keberhasilan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bentukan Pemkab Kudus dalam upaya menjaga inflasi di kabupaten setempat tetap terkendali.

    Menurut Eko, BPS bersama TPID selama ini rutin menggelar rapat bersama setiap Senin pagi untuk membahas berbagai kebijakan dalam pengendalian inflasi. Rakor diikuti Pj Bupati Kudus, Asisten II Sekda Kudus dan perwakilan OPD yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di ruang rapat Sekda Gedung A lantai IV.

    Hal terpenting dalam mengendalikan tingkat inflasi daerah, kata Eko, yakni memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam hal penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.

    “Apalagi, Kabupaten Kudus bukanlah kota penghasil bahan pokok masyarakat, sehingga harus mengupayakan para supplier dari berbagai daerah untuk nyaman berbisnis di Kudus,” terang Eko kepada Liputan6.com, Selasa (13/11/2024).

    Sementara itu, bukti nyata Pemkab Kudus dalam menekan inflasi salah satunya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada ribuan buruh rokok di kabupaten setempat.

    Hasan Chabibie menyebut, BLT buruh rokok yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu mampu menekan inflasi yang ada di Kudus.

    Hasan juga berpesan kepada para penerima BLT tidak menggunakannya untuk judi online. Pesan itu diungkapkan Hasan saat agenda seremonial penyaluran BLT buruh di Pendopo Kabupaten Kudus pada Sabtu (9/11/2024)

    Kepada penerima BLT, Hasan meminta agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.

    Dia melihat fenomena maraknya masyarakat yang terjerat judi online sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal tersebut menurut Hasan jangan sampai terjadi pada warga Kudus, khususnya penerima BLT buruh rokok.

    “Termasuk salah satu penyebab daya beli masyarakat turun karena adanya pinjol, uang dilarikan kesitu sehingga tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan,” tukas Hasan.

    Hasan menjelaskan, BLT buruh rokok yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menekan inflasi yang ada di Kudus.

    “Ini menjadi angin segar bagi buruh rokok di Kudus, semoga semakin istiqomah aktivitasnya di pertembakauan dan bantuan yang diberikan dapat membantu kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

    Adanya BLT buruh rokok ini, dinilai dapat membantu perputaran roda ekonomi masyarakat dan menekan nilai inflasi. Meskipun jumlah yang diberikan tidak terlalu besar, Hasan berharap bantuan ini tetap ada setiap tahunnya dan jumlahnya ikut bertambah.

    “Kita tahu bahwa kretek mempunyai peran yang sangat besar untuk perkembangan negara di Indonesia, bahwa dulu saudagar rokok juga ikut memperjuangkan kemerdekaan, kami ingin agar para buruh rokok semakin sejahtera, sebab kretek sudah menjadi bagian dari kebudayaan di Indonesia,” tandasnya.

  • Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Baca juga: Bahlil sebut formula subsidi BBM-listrik hingga saat ini belum final

    “Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” ujar Bahlil.

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    “Namun, hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Sementara itu, terkait subsidi LPG, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan penyalurannya dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas aspirasi dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Baca juga: Dukung misi Asta Cita, Polda Metro Jaya bentuk Subsatgas Gakkum

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan bantuan tunai langsung (BLT) pada subsidi listrik agar penyerapannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat dalam kategori miskin. 

    Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pihaknya telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal ini ditujukan agar program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.  

    Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan subsidi lewat BLT atau subsidi langsung ke konsumen dapat lebih optimal dibandingkan subsidi listrik yang selama ini diberikan untuk membayar PT PLN (Persero).

    “Itu namanya subsidi konsumen, yang ditarget yang dikasih. Makanya kita bilang ESDM yang kelola datanya, jangan PLN dia BUMN, badan usaha dia gak berkepentingan, mau miskin mau ngga, pokoknya kasih aja yang penting terjual,” kata Pahala di Kantor KPK C1 Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pihaknya membeberkan data bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun per bulan imbas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran menyasar ke 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin. 

    Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023. 

    “Ada kemungkinan kalau terus dijalanin, tergantung kecepatan PLN ya kan, sudah 2 tahun kita minta, kalau dia cepat konversi ID pelanggan nya jadi NIK, cepat dipadankan dengan dukcapil dan DTKS, dugaan kta terus bertambah,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Stranas PK menekankan pentingnya peninjauan kembali Permen ESDM 3/2024 di mana terdapat pasal  yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS. 

    Pahala menerangkan, dalam harmonisasi Permen ESDM ini, pihaknya sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.

    “Masalahnya ESDM nya selama ini udah gak kelola data, cuma nyiapin kuota, Rp37 triliun tahun ini udah kasih ke PLN, ngutang itu juga. Jadi PLN sendiri yang kelola data, sekarang PLN disuruh misahin miskin atau ngga, lah dia gak mau pusing,” pungkasnya. 

  • 5 Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi… Megapolitan

    5 Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi… Megapolitan

    Dharma Pongrekun: Tidak Lama Lagi Akan Ada Pandemi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Calon gubernur Jakarta nomor urut 2,
    Dharma Pongrekun
    mengatakan, tidak lama lagi akan datang
    pandemi
    .
    Namun, purnawirawan Polri bintang tiga ini tak merinci pandemi apa yang dimaksud.
    “Bahwa tidak akan lama lagi akan ada pandemi.
    Pandemi
    yang lalu saja sudah menyengsarakan rakyat,” ujar Dharma Pongrekun di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/11/2024).
    Dharma mengaku sudah melihat tanda-tanda pandemi itu akan segera tiba.
    “Oleh sebab itu, saya hanya mengimbau, kalau sampai saya tidak terpilih, siap-siaplah rakyat untuk menghadapinya dengan tekanan-tekanan hidup dan dengan rasa ketakutan,” kata Dharma.
    Dharma berjanji akan menyelamatkan rakyat jika nanti terpilih menjadi gubernur Jakarta periode 2024-2029.
    “Bagaimana keselamatan rakyat, karena keselamatan rakyat ini akan menyangkut pada iman mereka masing-masing, rakyat akan ditakuti dengan tidak mampu makan akibat pandemi, dan akhirnya diberikan bantuan langsung tunai (BLT), diberikan gratis,” ucap Dharma.
    Sebelumnya, Dharma Pongrekun mengkritik pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga.
    Menurut dia, bantuan sosial tersebut menyebabkan masyarakat menjadi malas.
    “Sebenarnya sedang mendidik jiwa pengemis dan tanpa sadar kita juga dibuat menjadi malas,” kata Dharma di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Ini Tiga Bocoran Pengalihan Subsidi BBM ke BLT

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal skema penyaluran subsidi energi, termasuk BBM dan LPG, agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil pemerintah sedang menyiapkan tiga skema untuk subsidi tepat sasaran.

    Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah membentuk tim khusus untuk membahas hal tersebut. Tim tersebut lah yang kemudian merumuskan formulasi untuk subsidi energi.

    “Presiden Prabowo membentuk tim, yang mana tim itu adalah subsidi tepat sasaran. Dalam ratas sudah diputuskan, di mana kami yang ditugaskan sebagai ketua tim dari ESDM. Rapat kami sudah lakukan 2-3 kali. Sekarang tim lagi bekerja, lagi mencari formulasi,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Berikut bocorannya:

    Pertama, mengalihkan subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai. Namun, kata dia, rumah sakit, transportasi, sekolah, hingga gereja yang menikmati subsidi dari skema yang ada saat ini ke depannya tidak akan mendapat subsidi lagi.

    “Kalau ini kita alihkan ke BLT maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, yang selama ini mendapatkan subsidi, itu berarti nggak dapat. UMKM dan segala macamnya, transportasi umum,” beber Bahlil.

    Kedua, tetap menggunakan skema BLT, namun semua fasilitas umum tetap mendapat subsidi. Hal ini bertujuan untuk menahan inflasi agar tidak melonjak.

    “Atau alternatif ketiga, kita lagi memformulasikan agar sebagian yang disubsidi barang, itu bisa dinaikkan angkanya. Hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail, karena masih dalam pembahasan,” tuturnya.

    Bahlil menyatakan akan melapor dulu kepada Prabowo terkait ketiga formulasi tersebut. Setelah ada keputusan barulah pihaknya akan melapor ke DPR RI.

    Pada kesempatan itu Bahlil menyebut skema subsidi terhadap LPG tidak akan diubah menjadi BLT. Hal itu merupakan aspirasi dari pelaku UMKM.

    (ily/kil)

  • Energy Corner Video: Bebani APBN, Tepat Jika Prabowo Ubah Subsidi BBM Jadi BLT? News 19 menit yang lalu

    Energy Corner

    Video: Bebani APBN, Tepat Jika Prabowo Ubah Subsidi BBM Jadi BLT?

    News

    19 menit yang lalu