Produk: BLT

  • "Hangover" Politik Pasca-Pilkada
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 November 2024

    "Hangover" Politik Pasca-Pilkada Nasional 28 November 2024

    “Hangover” Politik Pasca-Pilkada
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    SEMUA
    konstestan
    Pilkada
    , baik yang menang maupun kalah, sama-sama menyampaikan dalam kampanyenya bahwa pemilihan
    kepala daerah
    adalah pesta rakyat.
    Betul Pilkada itu pesta, mirip prasmanan di mana semua orang berjuang mendapatkan makanan terbaik.
    Namun tunggu dulu, apa yang terjadi setelah pesta Pilkada? Jawabannya,
    hangover
    politik, yaitu fenomena “jlimet” dan memusingkan yang bisa membuat stabilitas masa depan tergelincir ke jurang ketidakpastian.
    Hangover
    politik adalah kondisi di mana ekspektasi masyarakat, karena sebelumnya dirayu dengan janji-janji kampanye yang sangat manis, bertemu dengan kenyataan pahit.
    Mereka yang kemarin bersorak-sorai akan mulai bertanya-tanya, “Mana perubahan yang dijanjikan?”
    Sementara itu, para pendukung kandidat yang kalah masih menyimpan rasa kesal dan dendam.
    Jika tidak diantisipasi, maka gejala
    hangover
    politik bisa berubah menjadi energi destruktif, membuat masyarakat sulit diajak berkolaborasi membangun masa depan. Dalam situasi seperti ini, stabilitas menjadi taruhannya.
    Ketika masyarakat kecewa karena kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan “khayalan”, mereka cenderung mencari kambing hitam. Kalau bukan pemimpin terpilih, mungkin tim suksesnya.
    Kekecewaan ini sering kali sangat mudah diorganisir menjadi gerakan yang membuat suasana menjadi keruh dan gaduh.
    Pemimpin terpilih yang dihadapkan pada
    hangover
    politik sering kali tergoda untuk mengambil langkah populis.
    Program-program instan yang sekilas terlihat menjanjikan, seperti bantuan langsung tunai sementara, jadi pilihan. Padahal justru membuat anggaran terkuras tanpa hasil jangka panjang.
    Perlu ada langkah taktis dan politis untuk mengatasi
    hangover
    sebelum menjadi krisis akut.
    Pertama, pemimpin yang baru terpilih belajar berkata jujur, walaupun lebih sulit daripada memenangkan Pilkada. Mengakui secara terbuka bahwa tidak semua janji bisa segera ditepati memang langkah tidak populer, tetapi sangat diperlukan.
    Kedua, masyarakat perlu diberi “obat” berupa program nyata dan masuk akal. Misalnya, perbaiki jalan berlubang sekalipun dengan jarak terbatas. Keberhasilan kecil ini bisa menjadi bukti bahwa pemerintah daerah mulai bekerja, meski perlahan.
    Ketiga, para pendukung kandidat yang kalah harus diberi ruang untuk ikut serta. Jika tidak, maka mereka akan terus merongrong dari luar sistem.
    Pastikan ada langkah politis untuk memastikan semua pihak merasa diakui dan memiliki masa depan yang sedang dibangun.
    Bagi para pemenang Pilkada tahun ini,
    hangover
    politik mungkin akan lebih nyata daripada biasanya. Sebab, mereka tidak hanya menghadapi ekspektasi masyarakat yang “menggunung”, tetapi juga realitas global yang suram dan kurang bersahabat.
    Di hampir semua belahan dunia “angin kencang ketidakpastian” sedang berhembus. Perlambatan ekonomi global, perang di beberapa kawasan, dan inflasi membumbung, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata adalah realitas pahit yang harus dihadapi semua pemimpin, termasuk para pemimpin lokal.
    Janji kampanye yang dirangkai dengan optimisme, seperti “lapangan kerja baru untuk semua” atau “pembangunan infrastruktur yang cepat,” atau “gratis ini gratis itu” mungkin akan terasa seperti bom waktu yang siap meledak di meja wali kota, bupati, dan gubernur yang memenangkan kontestasi.
    Para pemenang harus sadar bahwa janji kampanye, yang dijadikan “gombalan” untuk merayu pemilih, sekarang bisa menjadi jebakan mematikan.
    Ketika masyarakat menuntut bukti nyata atas janji tersebut, para pemenang harus berhadapan dengan fakta bahwa alur administrasinya yang berbelit, anggaran terkikis oleh lonjakan harga pangan dan energi, sementara dana transfer dari pemerintah pusat mungkin tersendat karena alokasi prioritas untuk program strategis dan politis nasional.
    Realitas ini membuat
    hangover
    politik bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kepastian yang harus diantisipasi.
    Jika masyarakat mulai menyadari bahwa pemimpin lokal mereka tidak mampu memenuhi janji, rasa kecewa akan menyebar seperti virus.
    Polarisasi yang semula terkubur oleh euforia kemenangan bisa bangkit kembali, memperburuk situasi sosial dan mempersempit ruang dialog.
    Kegagalan atau keterlambatan memenuhi janji kampanye di tengah tantangan global bisa menjadi bahan bakar bagi kelompok-kelompok lawan “yang masih kesal” untuk menyerang.
    Tanpa langkah cepat dan bijak, para pemimpin daerah terpilih berisiko kehilangan legitimasi mereka di awal masa jabatan.
    Para pemenang Pilkada sebaiknya tidak terbuai oleh selebrasi kemenangan yang berlebihan. Mereka harus segera siap-siap bertransformasi dari politisi menjadi negarawan yang pragmatis tapi bijak, mengakui keterbatasan realitas, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan komunikasi yang jujur.
    Alih-alih mencoba memenuhi semua janji secara instan, hendaknya mereka menyusun prioritas yang realistis.
    Mereka agar fokus pada kebutuhan mendesak seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan penguatan ketahanan sosial di tengah gejolak global.
    Gejolak dunia internasional memang berada di luar kendali para pemenang Pilkada, tetapi respons mereka terhadap tantangan ini sepenuhnya dalam kendali mereka.
    Hangover
    politik adalah ujian sesungguhnya bagi setiap pemimpin terpilih, apakah mereka mampu mengelola rasa kecewa masyarakat tanpa kehilangan arah, atau justru terjebak dalam pusaran konflik yang menggerus kepercayaan.
    Bagi para pemenang Pilkada, kemenangan adalah awal dari perjalanan yang penuh jebakan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luhut Khawatir Jika BLT Dijadikan Untuk Judi Online

    Luhut Khawatir Jika BLT Dijadikan Untuk Judi Online

    GELORA.CO –  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan khawatir jika stimulus diberikan secara tunai, akan disalahgunakan oleh penerima salah satunya untuk judi. Untuk itu bentuknya akan subsidi listrik.”Karena kalau diberikan (BLT) ke rakyat takut dijudikan lagi nanti,” kata diaSebelumnya, Pemerintah berencana mengguyur bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat sebelum memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Namun bansos tersebut tidak berbentuan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Rencananya, stimulus tersebut akan diberikan sebelum kebijakan PPN naik 12% diberlakukan. Bantuan itu akan diberlakukan untuk masyarakat terdampak PPN 12% baik kelas kecil maupun menengah.”PPN 12% itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan. Ada hitungannya (untuk kelas menengah) tapi diberikan itu ke listrik,” jelasnya.DEN sendiri tengah menghitung bagaimana stimulus itu akan diberikan dalam bentuk subsidi listrik. Pihaknya tentu akan menentukan kriteria rumah dengan besaran listrik berapa yang akan mendapatkan stimulus tersebut.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” terangnya.Terkait anggaran untuk bantuan terkait PPN 12% itu, Luhut menyebut kemampuan negara sangat cukup. Menurutnya ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih senilai ratusan triliun yang dapat digelontorkan untuk bantuan PPN 12%.”Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok. Saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa (digunakan). Nggak ada isu itu, hanya sekarang inginnya Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” jelasnya.

    Sementara terkait rencana PPN jadi 12% akan diundur, Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi memberikan penjelasan. Dia menerangkan kebijakan tersebut saat ini masih dalam kajian.”Kami perlu menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian mendalam,” kata Jodi dalam keterangannya kepada detikcom.Menurutnya, saat ini dunia maupun Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang akan berdampak pada ekonomi. Tantangan itu salah satunya dampak dari terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).”Dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun domestik, seperti potensi dampak Presidensi Trump 2.0, pelemahan ekonomi China, serta melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

  • Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Luhut: Penerapan PPN 12 Persen Hampir Pasti Ditunda hingga Ada Stimulus untuk Kelas Menengah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang semula dijadwalkan pada 1 Januari 2025.

    “Ya, hampir pasti diundur,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Menurut Luhut, keputusan untuk menunda kenaikan PPN ini diambil karena pemerintah berencana memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat. Stimulus akan diberikan khususnya kepada masyarakat kelas menengah, melalui bantuan sosial.

    “PPN 12 persen harus diundur karena sebelum itu, pemerintah harus memberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya terpuruk,” tambahnya.

    Luhut menjelaskan bahwa bantuan sosial yang akan diberikan bukan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), melainkan subsidi energi ketenagalistrikan.

    “Bantuan sosial itu diberikan ke listrik, karena kalau diberikan langsung ke rakyat, bisa saja disalahgunakan,” katanya.

    Selain menyebut PPN 12 persen diundur, Luhut juga menyatakan anggaran untuk bantuan sosial ini sudah disiapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan rancangan penyalurannya akan segera diselesaikan.

    Terkait dengan penolakan kenaikan PPN 12 persen yang muncul di media sosial, Luhut menilai hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai struktur kenaikan pajak. 

    “Ya, karena orang kan belum tahu ini, struktur ini,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 tetap akan dijalankan sesuai dengan mandat Undang-Undang (UU). Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi sektor ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

    Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Ketika itu, pemerintah mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat. Pernyataan Luhut memberikan sinyal pemerintah akan menunda penerapan PPN 12 persen ditunda.

  • Bahlil Beri Sinyal Ojol Tak Dapat BBM Subsidi

    Bahlil Beri Sinyal Ojol Tak Dapat BBM Subsidi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol tak akan diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.

    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun salah satu penerima yang berhak mendapat subsidi BBM pada barang langsung adalah kendaraan berpelat kuning alias transportasi umum. Oleh karena itu, ojol yang selama ini berpelat hitam tidak masuk kriteria transportasi umum.

    Bahlil menjelaskan ojol itu merupakan usaha. Dia menyebut ada pengusaha yang memiliki sejumlah unit kendaraan bermotor dan menyewakannya kepada masyarakat untuk menjadi ojol.

    Dengan fakta tersebut, maka kendaraan untuk usaha sejatinya tak berhak menenggak BBM subsidi.

    “Mungkin juga ada teman-teman saya yang punya motor, habis itu diambillah saudara-saudaranya dari daerah, datang [dipekerjakan] bawa ojek,” jelas Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    “Masa yang kayak gini disubsidi? Tetapi kita hitung, yang jelas [subsidi dilakukan secara] bijaksana,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Bahlil menyebut sebagian driver ojol bisa saja mendapat BLT jika yang bersangkutan memenuhi kriteria.

    Menurutnya, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil.

    Ketua umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu.

    Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

  • Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Luhut Blak-blakan PPN 12% Awal 2025 Berpotensi Ditunda

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap potensi penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun depan seiring dengan penolakan dan pertimbangan pemerintah. 

    Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus bantuan sosial kepada rakyat, khususnya kelas menengah, sebelum tarif PPN 12% diterapkan. 

    “Ya hampir pasti diundur [kenaikan PPN jadi 12%], biar dulu jalan tadi yang ini [bantuan sosial],” kata Luhut kepada wartawan, Rabu (27/11/2024). 

    Luhut menegaskan, pemerintah harus memberikan insentif kepada masyarakat guna memulihkan daya beli konsumen dan ekonomi rakyat yang dinilai masih sulit. 

    Kendati demikian, hingga saat ini Luhut menyebutkan bahwa pemerintah masih menggodok perhitungan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tersebut. 

    “PPN 12 itu sebelum itu jadi, harus diberikan dulu stimulus kepada rakyat yang ekonominya susah, mungkin lagi dihitung dua bulan, tiga bulan,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, Luhut menerangkan salah satu usulan bansos yang tengah digodok dapat berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk listrik yang sumber pendanaan nya dari APBN. 

    Untuk diketahui, sebelumnya Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan pelaku usaha mendesak pemerintah menunda implementasi kenaikan PPN tahun depan.

    “Kamis kami dipanggil Kemenkeu dan kami akan menegaskan kembali [penundaan PPN 12%]. Kamis besok,” kata Shinta di sela-sela diskusi media bersama Apindo, Selasa (26/11/2024).

    Shinta menyebut, Apindo sebelumnya telah meminta kepada pemerintah untuk menunda rencana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% di 2025. Permohonan tersebut bahkan sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

    Pelaku usaha menilai, kondisi ekonomi saat ini tidak memungkinkan untuk mengerek PPN 12%. Untuk itu, Apindo minta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana implementasi PPN 12% di 2025.

  • Bahlil Ungkap Skema Subsidi BBM Bakal Berbentuk Kombinasi BLT dan Langsung Khusus Transportasi Umum

    Bahlil Ungkap Skema Subsidi BBM Bakal Berbentuk Kombinasi BLT dan Langsung Khusus Transportasi Umum

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan skema penyaluran BBM subsidi akan dilakukan secara kombinasi atau blending.

    Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu.

    Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi saat untuk masyarakat mampu kemungkinan naik.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama.

    Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

    Sementara itu untuk subsidi barang langsung, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi.

    “Salah satu diantaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

    “Karena kita kan ingin memberikan ini kan kepada yang berhak. Nggak enak dong pelat hitam dapat ternyata yang diurus bukan angkutan umum, dia angkutan tambang dia, atau angkutan sawit dia, atau angkutan barang pabrik dia. Masa dikasih solar atau kasih minyak subsidi,” sambungnya.

  • Subsidi BBM Bakal Diubah Jadi Skema BLT, Ini Kriteria & Syarat Penerimanya

    Subsidi BBM Bakal Diubah Jadi Skema BLT, Ini Kriteria & Syarat Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membocorkan kriteria dan syarat penerima subsidi BBM yang bakal diubah menjadi berbentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Hal ini seiring skema penyaluran BBM subsidi baru akan dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Bahlil mengatakan pilihan subsidi ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detil oleh sang kepala negara.

    Menurut Bahlil, khusus penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, PT Pertamina (Persero), Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia.

    Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” kata Bhalil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Ketua umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu.

    Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik.

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.

    Sementara itu, khusus penerima subsidi pada barang langsung hanya akan menyasar kendaraan pelat kuning alias transportasi umum. Artinya, kendaraan di luar kriteria itu tidak akan diperbolehkan menenggak BBM subsidi.

    “Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

  • Subsidi BBM Bakal Pakai Skema Baru, Siapa Saja Penerimanya?

    Subsidi BBM Bakal Pakai Skema Baru, Siapa Saja Penerimanya?

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan kriteria penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) skema terbaru. Rencananya, pemerintah akan menggunakan dua skema penyaluran BBM subsidi, yakni skema barang dan Bantuan Langsung Tunia (BLT).

    Bahlil mengatakan akan menggunakan data tunggal untuk penerima susbidi BBM dengan skema BLT. Data tersebut dihimpun dari berbagai data-data penerima subsidi kementerian/lembaga (K/L). Nantinya, akan diseragamkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Datanya pasti, ini datanya gabungan ya, antara data dari Kemensos, data dari Bappenas, data dari PLN, data dari Pertamina, data dari Kemenko, PMK, digabung satu, kemudian diselaraskan oleh BPS,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan data tunggal ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, selama ini penyaluran subsidi BBM tidak pernah menggunakan data tunggal.

    Terkait jumlah penerimanya, Bahlil enggan membeberkan. Dia hanya menegaskan total penerima BLT subsidi BBM tidak jauh berbeda dengan data di Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Saya pikir tidak akan jauh-jauh dengan data Kemensos. Tidak akan jauh-jauh dari situ. Jauh turunnya atau jauh naiknya lainnya, soal lain. Tapi kan belum ke situ,” jelas Bahlil.

    Untuk skema subsidi barang, Bahlil menyebut salah satu kendaraan yang berhak menerima, yakni kedaraan berpelat kuning. Dia menilai upaya ini sebagai salah satu cara agar tarif transportasi umum tidak terkerek naik.

    “Salah satu diantaranya adalah, yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berplat kuning. Angkot, transportasi, supaya apa? Harganya, transportasinya nggak boleh naik. Harga angkutannya nggak boleh naik,” imbuh Bahlil.

    Lihat juga Video Bahlil Sebut Kebocoran Subsidi BBM-Listrik Sampai Rp 100 T

    (kil/kil)

  • Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Respons Luhut soal Penolakan Keras Masyarakat PPN Naik Jadi 12%

    Jakarta

    Beberapa minggu belakangan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan di sosial media netizen ramai-ramai menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN menjadi 12%.

    Merespon hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesian Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penolakan itu muncul karena masyarakat belum mengetahui bahwa pemerintah tengah menyiapkan stimulus.

    Luhut menyebut, stimulus bagi masyarakat yang akan terdampak PPN 12% masih akan dirapatkan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya karena orang kan belum tahu kalau ada struktur ini (stimulus). Nanti biar dirapatkan dulu, (kemudian) Presiden putuskan. Kira-kira berkembang di situ,” kata Luhut ditemui di TPS 004 Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Luhut menyebut, kebijakan PPN menjadi 12% kemungkinan akan diundur. Karena saat ini masih dibahas bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang akan terdampak kebijakan tersebut.

    “Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (stimulus). (Tunggu ada stimulusnya dulu?) Ya Kira-kira begitulah,” terangnya.

    Menurutnya stimulus atau bantuan sosial PPN menjadi 12% akan berbentuk subsidi listrik. Jadi bukan bantuan tunai langsung (BLT). Bantuan itu akan diberikan untuk masyarakat menengah dan kecil.

    “Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 Watt ke bawah. Ya orang-orang yang mungkin udah nggak bayar 2-3 bulan. Lagi dihitung lah ya,” tambahnya.

    Luhut juga memastikan, jika akan ada bansos kepada masyarakat yang terdampak PPN 12%, anggaran negara cukup untuk digunakan. Karena menurutnya, Prabowo tidak ingin masyarakat terbebani.

    “Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa,” ungkapnya.

    “Intinya itu Presiden tidak mau beban rakyat itu ditambah. Jadi bagaimana mengurangi. Dan juga itu dana kan perlu untuk tadi pergerakan ekonomi di bawah,” pungkasnya.

    (ada/rrd)

  • Bahlil Mau Bertemu Sri Mulyani, Bahas Subsidi BBM Bentuk BLT

    Bahlil Mau Bertemu Sri Mulyani, Bahas Subsidi BBM Bentuk BLT

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Bahlil menyebut penyaluran subsidi BBM akan menggunakan dua skema, yakni subsidi barang dan BLT.

    Bahlil mengatakan pihaknya akan mendorong agar skema subsidi BBM berupa BLT dapat digelontorkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendongkrak daya beli.

    “Kalau ditanya kapan, akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik. Kita ingin, habis ini saya akan laporan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal-awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan BLT jalan dulu,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan penyaluran subsidi BBM dengan dua skema ini merupakan strategi pemerintah agar tepat sasaran. Dia pun memastikan data yang digunakan dalam skema terbaru ini nantinya menggunakan data tunggal.

    Bahlil menerangkan data-data penerima subsidi itu dikumpulkan dari data-data kementerian/lembaga (K/L). Kemudian nanti diselaraskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan cara tersebut, Bahlil optimistis penyaluran subsidi BBM dapat tepat sasaran.

    “Dan sekarang, setelah kita exercise oleh BPS, data kita sekarang sudah satu data. Yang pertama kita pastikan adalah satu data. Artinya yang berhak menerima itu pas,” imbuh Bahlil.

    Sebelumnya, Bahlil telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana tersebut. Dia pun menegaskan tidak ada pencabutan BBM subsidi.

    “Oh ya, kemarin sudah (ketemu). Jadi, kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden. Dan saya sebagai ketua tim, daripada untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi isunya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” kata Bahlil saat ditemui di kediamannya, Pancoran, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

    Bahlil menjelaskan kemungkinan akan ada dua skema subsidi BBM, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi barang. Skema BLT tetap dilakukan, lanjut Bahlil, agar dapat menggairahkan daya beli masyarakat.

    Tonton video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

    (kil/kil)