Xcloud.id

Produk: BLT

  • Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bahlil Pastikan Penyaluran Subsidi BBM Bakal Dipadukan dengan BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru penyaluran subsidi BBM menggunakan skema blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.

    Dia menyebut validasi data penerima subsidi energi, termasuk subsidi BBM yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. 

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Jumat (13/12/2024), Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa skema baru penyaluran subsidi energi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang.

    Saat ini, terangnya, pemerintah masih memfinalisasi formulasi pemberian subsidi pada 2025.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran, dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai. 

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024).

  • Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025. 

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya. 

    Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

    “Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024). 

    Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran. 

    Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025. 

    Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

    Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. 

    Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

    Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun. 

    Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun. 

    Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung. 

    Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. 

    “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

  • 21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    21.189 Warga Bondowoso Bakal Terima BLT DBHCHT Pekan Depan Senilai Rp600 Ribu per KK

    Bondowoso, (beritajatim.com) – Sebanyak 21.189 warga Kabupaten Bondowoso akan menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) pada akhir tahun 2024 ini. Penyaluran akan dilaksanakan pada 17 hingga 18 Desember 2024 pekan depan.

    Hal ini terungkap usai Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran BLT DBHCHT yang digelar di Pendopo Bupati, Kamis (12/12/2024).

    Penjabat Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro menyatakan, persiapan teknis penyaluran BLT DBHCHT sudah matang.

    “Mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Data penerima sudah diverifikasi dan dicek secara berlapis sehingga calon penerima adalah mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya kepada beritajatim.com.

    BLT DBHCHT ini diperuntukkan bagi buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari penerima.

    “Ini hak masyarakat yang diatur undang-undang. Tugas Pemda adalah menyalurkan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat,” tegasnya.

    Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, Anisatul Hamidah, menyebut penerima bantuan itu puluhan ribu.

    Berdasarkan data, jumlahnya sebanyak 21.189 warga telah terverifikasi sebagai penerima bantuan. Mereka akan menerima Rp 600 ribu yang dibagi dalam dua tahap, yakni Rp 300 ribu per bulan.

    Awalnya, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) diusulkan sebanyak 25.660, tetapi setelah melalui verifikasi berlapis oleh desa, kecamatan, dan Dispenduk, jumlah final menjadi 21.189.

    “Data buruh pabrik rokok berasal dari DPMPTSP, sementara data buruh tani tembakau disediakan oleh Dinas Pertanian. Masyarakat lainnya yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem didasarkan pada data yang diterbitkan BP4D,” kata Anis dikonfirmasi terpisah.

    Pemkab Bondowoso menjamin proses penyaluran BLT berjalan transparan dan sesuai regulasi. Anis menambahkan bahwa Pemkab juga melibatkan kejaksaan negeri dalam pendampingan hukum untuk memastikan integritas dalam penyaluran bantuan.

    “Kami akan membuka call center untuk memudahkan akses layanan masyarakat,” ujarnya.

    Ia juga mengarahkan agar kelompok prioritas, seperti lansia, ibu hamil, dan ibu dengan balita, mendapat pelayanan lebih cepat.

    “Buruh tani tembakau yang juga menerima BPNT tetap berhak menerima BLT karena aturannya boleh,” ucapnya.

    Dengan persiapan matang, Pemkab Bondowoso optimistis penyaluran BLT DBHCHT ini dapat berlangsung lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima.

    Secara teknis, penyaluran BLT DBHCHT di Kabupaten Bondowoso nantinya ditempatkan di masing-masing kecamatan.

    Khusus untuk Kecamatan/Kabupaten Bondowoso ditempatkan di kantor Pos Indonesia Cabang Bondowoso yang berada di sekitar kawasan alun-alun RBA Ki Ronggo. [awi/aje]

  • Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

    Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

    “Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

    Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

    Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung.

    “Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    “2025, Insyaallah,” ungkap Bahlil saat ditanya kapan perkiraan ratas dan pengumumannya.

    (arj/haa)

  • Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Skema Baru Penyaluran BBM Subsidi Akan Diterapkan Awal 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah telah menyelesaikan kajian terkait skema baru penyaluran subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kajian ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang berhak.

    “Kalau ditanya soal skema penyaluran subsidi BBM, metode subsidi sudah selesai. Insyaallah, keputusan akan diambil dalam waktu dekat melalui rapat terbatas (ratas), dan setelah itu akan kami umumkan. Yang jelas, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama,” kata Bahlil saat berbicara di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Bahlil menegaskan, implementasi dari skema baru ini direncanakan dimulai pada awal 2025. “Setelah ratas selesai, keputusan akan diumumkan, sehingga semuanya menjadi jelas. Insyaallah, pelaksanaannya dimulai pada tahun 2025,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemerintah telah mempertimbangkan tiga opsi utama untuk skema penyaluran subsidi BBM dan tarif listrik agar lebih efektif dan tepat sasaran.

    Adapun tiga opsi skema penyaluran BBM subsidi, yakni pertama, pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT) dengan tujuan menghapus subsidi BBM secara langsung. Pemerintah akan menggantinya dengan bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

    Kedua, yakni subsidi BBM untuk transportasi dan fasilitas umum, dengan subsidi BBM tetap diberikan dalam bentuk barang, tetapi hanya untuk sektor transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini diambil untuk menahan laju inflasi, sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan dalam bentuk BLT.

    Ketiga, kenaikan harga BBM subsidi, jadi salah satu alternatif terakhir adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi pemerintah dan mendorong masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM.

    Menurut Bahlil, langkah pemerintah dalam menyusun skema baru ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi, mengurangi beban anggaran negara, serta memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Kajian yang telah selesai ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat rapat terbatas sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.

    Dengan kebijakan penyaluran baru ini, diharapkan subsidi energi, termasuk BBM, dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi potensi penyimpangan, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

  • Pemkab Pasuruan Alokasi 60,14 Persen dari DBHCHT ke Sektor Kesehatan

    Pemkab Pasuruan Alokasi 60,14 Persen dari DBHCHT ke Sektor Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan menyatakan akan menggunakan 60,14 persen dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 untuk sektor kesehatan.

    Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan Nurkholis menyampaikan, tahun ini Pemkab Pasuruan menerima DBHCHT senilai total Rp372.777.271.445, di mana Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara dari cukai hasil tembakau terbesar di Indonesia.

    Nurkholis mengatakan, DBHCHT tahun 2024 akan digunakan untuk mengoptimalkan beragam program, khususnya pada bidang kesehatan yang mendapatkan alokasi dana hingga Rp224.173.241.373.

    “Mulai dari pembayaran JKM dan penanganan stunting, hingga pengadaan obat, alat kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan,” kata Nurkholis dalam konferensi pers baru-baru ini.

    Nantinya, sebanyak tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditunjuk untuk menjalankan program-program tersebut, yakni Dinas Kesehatan yang mendapat alokasi 39,37 persen, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangil dengan alokasi 14,82 persen, dan RSUD Grati yang menerima alokasi 5,94 persen.

    Untuk itu, Pemkab Pasuruan bertekad menyelenggarakan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100 persen pada 2025. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kesepakatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan melalui kerja sama pada awal Desember 2024.

    Nurkholis meyakini, dengan capaian UHC sebesar 100 persen, seluruh warga kurang mampu di Kabupaten Pasuruan akan dapat menerima layanan kesehatan gratis di faskes-faskes terdekat.

    “Layanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Pasuruan hampir bisa diatasi. Tinggal sedikit lagi kita sudah mencapai 100 persen UHC,” ujar Nurkholis, dilansir Detikcom.

    Kepala Cabang BPJS Kesehatan Pasuruan, Dina Diana Permata menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Pasuruan dalam hal kesehatan masyarakat itu. Menurutnya, UHC di Kabupaten Pasuruan sudah mencapai angka 100 persen, dari sebelumnya sebesar 99,17 persen.

    “Ada 370 ribu lebih penduduk yang dibiayai pemerintah daerah dan untuk menuju UHC 100 per Desember ada penambahan lagi sekitar 13 ribu. Jadi total ada sekitar kurang lebih ada 384 ribu masyarakat Kabupaten Pasuruan sudah tercover di jaminan kesehatan nasional melalui pembiayaan dari pemerintah,” papar Diana.

    Sektor kesehatan bukan satu-satunya fokus Pemkab Pasuruan dalam mengelola DBHCHT 2024. Nurkholis menambahkan, DBHCHT akan digunakan juga untuk sektor-sektor lain, termasuk kesejahteraan masyarakat dengan alokasi dana Rp91.555.454.290 (24,56 persen) yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, pelatihan kerja, hingga bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

    Kemudian, DBHCHT juga digunakan untuk penegakan hukum, di mana Pemkab Pasuruan mengalokasikan dana Rp6.906.168.950 (1,85 persen) guna memberantas rokok ilegal, yakni melalui sosialisasi, operasi pemberantasan, dan pemantauan.

    Terakhir, penggunaan DBHCHT ditempatkan untuk beragam program prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pengadaan drainase, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (SPAM) dan mobil tangki air dengan alokasi dana sebesar Rp50.142.406.832 atau 13,45 persen.

    (rir/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Batasi saja BBM subsidi untuk kurangi kendaraan di Jakarta

    Batasi saja BBM subsidi untuk kurangi kendaraan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pemberlakuan aturan batas usia kendaraan kurang efektif apabila diterapkan di Jakarta.

    Dibandingkan dengan menerapkan aturan batas usia kendaraan, Djoko menyarankan pemerintah fokus menaikkan harga bahan bakar atau BBM apabila tujuannya ingin menurunkan atau mengurangi kendaraan di Jakarta.

    “Sebenarnya bukan batas usia kendaraannya itu. Ini kan dalam upaya mengatasi kemacetan di Jakarta,” kata Djoko saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasi kendaraan bermotor yang jumlahnya dua kali jumlah penduduk dewasa di Jakarta.

    Sebab, lanjut Djoko, sebanyak 93 persen subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat kalangan mampu. Sementara hanya 3 persen angkutan umum dan 4 persen angkutan barang yang menggunakan BBM bersubsidi.

    Sebagai upaya memperketat pengguna BBM bersubsidi, belum lama ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa pemerintah akan menerapkan skema blending.

    Skema ini menawarkan solusi dengan metode pencampuran penyaluran subsidi energi, yakni subsidi BBM dan listrik. Skema blending tetap diberikan sebagian subsidi kepada komoditas atau BBM, sekaligus ada pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak.

    “Ojek masih UMKM kan? Biar UMKM-nya jelas, ojek itu ganti semuanya menjadi pelat kuning,” katanya.

    Belajar sama Asmat dan tidak usah ke luar negeri. “Asmat itu pelat kuning ojeknya. Satu-satu ojek Indonesia pelat kuning,” kata Djoko.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemkab Pasuruan Alokasi 60,14 Persen dari DBHCHT ke Sektor Kesehatan

    Pemkab Pasuruan Optimalkan DBHCHT untuk Program Strategis 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan alokasi DBHCHT sebesar Rp372,77 miliar pada 2024, dana ini akan disalurkan ke berbagai sektor strategis yang mendukung pembangunan daerah.

    “DBHCHT dialokasikan ke berbagai program, seperti di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan prioritas daerah lainnya di Kabupaten Pasuruan,” kata Penjabat (Pj) Bupati Pasuruan, Nurkholis, seperti dikutip dari detikom (9/12).

    Secara rinci, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Pasuruan, Diano Vela Fery Santoso, menyebutkan di sektor kesehatan Pemkab Pasuruan mengalokasikan dana sebesar Rp224,17 miliar, atau 60,14%, untuk berbagai program unggulan.

    Program-program tersebut antara lain pembayaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKM), penanganan stunting, pengadaan obat dan alat kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.

    “Total dana yang dialokasikan untuk bidang ini mencapai Rp224.173.241.373 (60,14%) yang dilaksanakan oleh tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan (39,37%), RSUD Bangil (14,82%), dan RSUD Grati (5,94%),” paparnya.

    Di sisi lain, sektor kesejahteraan masyarakat menerima alokasi sebesar Rp91,55 miliar (24,56%). Dana ini digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), pelatihan kerja bagi tenaga kerja lokal, hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok dan petani tembakau.

    Program-program ini dilaksanakan oleh lima OPD yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

    “Kita juga gunakan Dinas Bina Marga dan Dinas Bina Konstruksi. Karena DBHCHT ini semacam CSR, jadi dikembalikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menuju industri maupun yang banyak pekerja rokok atau petani tembakau,” jelas Diano.

    Di bidang hukum, Kabupaten Pasuruan juga serius dalam memberantas peredaran rokok ilegal dengan mengalokasikan Rp6,9 miliar (1,85%) untuk sosialisasi, operasi pemberantasan, dan pemantauan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penerimaan negara sekaligus melindungi industri tembakau yang legal.

    Sementara itu, program prioritas daerah yang menyasar pembangunan infrastruktur mendapatkan alokasi Rp50,14 miliar (13,45%). Beberapa program utamanya meliputi pembangunan jalan dan drainase, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan jamban keluarga, serta pengadaan fasilitas air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (SPAM).

    Dengan alokasi dana yang terarah dan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, penggunaan DBHCHT tahun 2024 di Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari dana ini digunakan secara transparan dan akuntabel.

    (rir/rir)

  • Video: Subsidi BBM Diubah Biar Tepat Sasaran, Ojol Dijamin Bisa Beli

    Video: Subsidi BBM Diubah Biar Tepat Sasaran, Ojol Dijamin Bisa Beli

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo tengah menggodok skema aturan baru terkait kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar lebih tepat sasaran, diantaranya menggunakan skema blending antara subsidi barang dan subsisi BLT.

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya menilai positif upaya pembenahan skema subsidi energi mengingat selama ini penyaluran subsidi BBM banyak yang tidak tepat sasaran. Dimana pengguna Pertalite mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

    Guna mengatasi persoalan terkait penyaluran subsidi BBM ini maka upaya pemerintah perubahan skema subsidi tepat dilakukan namun harus dilaksanakan secara bertahap. Hal ini terkait memastikan kesiapan penerimaan masyarakat hingga kesiapan data penerima BLT dari pengalihan subsidi BBM.

    Bambang memastikan bahwa ojek online masuk kategori UMKM sehingga dapat menerima subsidi BBM . Lalu bagaimana perubahan skema penyaluran subsidi BBM yang tepat? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya dalam Closing Bell, CNBCIndonesia (Selasa, 10/12/2024)

  • Ojol Dapat Subsidi BBM, Bos Pertamina Buka Peluang Integrasikan Aplikasi

    Ojol Dapat Subsidi BBM, Bos Pertamina Buka Peluang Integrasikan Aplikasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri buka suara soal ojek online (ojol) yang bakal mendapat subsidi BBM dalam skema baru.

    Dia menjelaskan Pertamina bakal mengikuti arahan dari pemerintah terkait penyaluran subsidi BBM untuk ojol. Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah itu berperan sebagai pelaksana, sedangkan terkait regulasi berada di tangan pemerintah.

    Simon pun membuka peluang untuk mengintegrasikan aplikasi perusahaan ojol dengan dengan Pertamina. Hal ini pun dilakukan agar penyaluran subsidi untuk ojol lebih terukur.

    “Untuk kelanjutan nantinya penerima misalnya ojol dan kita perlu kombinasikan aplikasi yang ada di sana [perusahaan ojol] dengan Pertamina,” kata Simon konferensi pers di Kementerian BUMN, Senin (9/12/2024).

    Dia pun mengatakan Pertamina siap pengerahan sumber daya manusia (SDM) di perusahaan untuk mengembangkan aplikasi yang dimaksud.

    “Kami akan lakukan dengan sumber daya yang dimiliki Pertamina baik itu Pertamina digital hub dan tim IT untuk terus berkoordinasi dan mencari program aplikasi terbaik,” ucapnya.

    Menurut Simon, aplikasi baru harus dirancang agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dengan begitu, penyaluran subsidi BBM itu tidak bocor.

    “Tentunya apabila ada suatu aplikasi baru, tentunya kita harus mencari cara supaya potensi-potensi penyalahgunaan atau potensi kebocoran dan lainnya bisa diantisipasi dengan baik,” kata Simon.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini memberi sinyal bahwa ojek online atau ojol bakal tetap menerima subsidi BBM. Hal ini merespons gejolak di kalangan driver ojol yang menolak rencana pemerintah tak akan memberikan subsidi BBM kepada angkutan tersebut. 

    Bahlil menjelaskan skema penyaluran BBM subsidi baru yang bakal dilakukan secara kombinasi atau blending. Artinya, skema penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran akan berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

    Adapun subsidi barang akan hanya diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM. Di sisi lain, ojol merupakan transportasi publik berpelat hitam.

    Bahlil mengatakan ojol akan masuk ke dalam kategori UMKM. Dengan begitu, mereka berpeluang tetap mendapat subsidi BBM langsung kepada barang. 

    “Terkait UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi kalau minyak, maka gak akan mengalihkan ke BLT. Nah ojol akan masuk dalam kategori UMKM,” ucap Bahlil usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Dia mengatakan pihaknya bakal tetap memilih ojol mana yang tergolong dalam UMKM. Pasalnya, terdapat ojol yang memiliki bos atau dia hanya menyewa kendaraan dari seorang pengusaha. Sementara, pelaku usaha sejatinya tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi.  

    “Nah bagi ojol sekarang terjadi dinamika kita lagi exercise gimana membedakan mana pelat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan,” kata Bahlil.