Produk: BLT

  • Bocoran Penerapan BLT Subsidi BBM, Siap-Siap! – Page 3

    Bocoran Penerapan BLT Subsidi BBM, Siap-Siap! – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan terkait kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun 2025.

    “Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang, yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Pasti tahun depan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor BPH Migas, Kamis (19/12/2024).

    Bahlil juga menyampaikan bahwa proses pengalihan subsidi BBM ke BLT sudah hampir selesai, dengan progress mencapai 99 persen. Menurutnya, data yang akan digunakan untuk kebijakan ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi.

    Selain itu, kata Bahlil sebelumnya, data-data juga dikumpulkan dari Kementerian Sosial, Pertamina sebagai operator penyalur BBM.

    “Sekarang sudah hampir selesai, nanti kita umumkan 2025. Progressnya sudah 99 persen. Datanya nanti data BPS. Sekarang BPSnya lagi saya menunggu hari Senin (datanya) kalau sudah selesai baru kita bicarakan,” ujarnya.

    Skema yang DiterapkanAdapun mengenai skema yang akan diterapkan, Bahlil mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar bantuan langsung tunai (BLT) akan mencakup masyarakat yang sebelumnya menerima subsidi BBM.

    “Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya seperti itu,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan skema baru subsidi BBM itu dilakukan segera setelah semuanya siap.

  • Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif yang Cair Mulai Januari 2025

    Jakarta

    Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan yang akan cair mulai Januari 2025. Bantuan ini diberikan dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sosial, hingga kesehatan.

    Skema berupa bantuan sosial (bansos), PKH, insentif, dan diskon ini diharapkan bisa menjaga daya beli serta kondisi keuangan negara. Berikut penjelasan lengkapnya dikutip dari kementerian terkait dan Portal Informasi Indonesia.

    Daftar Bansos, PKH, dan Insentif di 2025

    Berdasarkan catatan detikcom dan dari buku Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan, ada sejumlah program bantuan dari pemerintah berupa bantuan langsung, insentif, maupun subsidi. Berikut ini 7 jenis bansos di antaranya:

    1. Makan Bergizi Gratis

    Sesuai janji kampanyenya, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memulai program makan bergizi gratis pada 2025. Program ini menyasar seluruh siswa di sekolah negeri dan swasta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, serta pesantren.

    Di tahap awal, program ini diberikan untuk 3 juta anak dengan total anggaran Rp 71 triliun pada tahun 2025. Program makan bergizi gratis juga akan diberikan kepada ibu hamil, menyusui, difabel, dan lansia.

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH sudah diberikan bertahun-tahun dan kini masih berlanjut. Dikutip dari situs Kemensos, PKH diberikan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rencananya, jadwal penerimaan PKH dimajukan dari akhir triwulan I menjadi awal tahun.

    Adapun besaran PKH berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar dan diterima KPM setiap tiga bulan. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

    Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu. Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, mencakup penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

    PKH diberikan sesuai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan bisa meningkatkan standar kesejahteraan penerimanya.

    3. Kartu Sembako

    Dikutip dari Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk program bansos yang dilanjutkan pada tahun 2025. Kartu Sembako sebelumnya adalah bantuan pangan non tunai yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dan rentan.

    Bansos disalurkan pada 20 juta KPM dengan tiap keluarga menerima Rp 200 ribu per KPM per bulan. Jumlah ini naik dari sebelumnya sebesar Rp 150 ribu per KPM per bulan dengan total penerima 15,2 juta KPM. Jumlah anggaran yang disiapkan mencapai Rp 43,6 triliun.

    Bantuan nantinya disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Negara (Himbara). Seperti bansos lain yang diberikan pemerintah pusat, penerima wajib terdaftar dalam DTKS. Calon penerima juga harus menjalani verifikasi data lebih dulu dari Kementerian Sosial, sebelum dinyatakan layak menerima bansos.

    4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Dalam situs Badan Pangan Nasional dijelaskan, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan pada Januari-Februari 2025 untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia.

    PBP adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dalam data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Bantuan ini diharapkan dapat mendukung stabilitas harga pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan stimulus ekonomi di tengah kenaikan PPN menjadi 12%.

    5. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Pemerintah juga menyalurkan bansos PBI-JK bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan, untuk menjamin akses kesehatan bagi semua warga tanpa kecuali. Sesuai Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 67 tahun 2021, bansos PBI-JK disalurkan pada BPJS Kesehatan dan tidak bisa dicairkan penerima. Sehingga, penerima bisa langsung memanfaatkannya di fasilitas kesehatan.

    Besar iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

    Rp 39.800 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 untuk provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

    Selebihnya dibayar pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

    6. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP ditujukan bagi pemegang KIP dari keluarga miskin, rentan, dan prioritas. Dalam situs Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud Ristek dijelaskan, PIP menjamin akses pendidikan formal dan nonformal bagi seluruh siswa Indonesia tanpa kecuali.

    Melalui APBN 2025, PIP akan menyasar 20,4 juta siswa sehingga diharapkan tidak ada yang putus sekolah. Besar PIP yang disalukan adalah:

    Rp 450.000 per tahun untuk SD/SDLB/Paket A.Rp 750.000 per tahun untuk SMP/SMPLB/Paket B.Rp 1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK/SMALB/Paket C.

    Dana PIP untuk pemegang KIP disalurkan langsung dan utuh ke rekening siswa. Bantuan ini digunakan untuk memenuhi biaya personal pendidikan tiap peserta didik misal membeli alat tulis, buku, transportasi, dan kursus.

    7. KIP Kuliah

    Seperti namanya, KIP ditujukan bagi siswa yang melanjutkan ke bangku kuliah. Peserta memperoleh biaya pendidikan per semester sesuai besaran biaya pendidikan di program studi (prodi) pada tahun pendidikan yang sama atau setahun sebelumnya. Besar biaya pendidikanya adalah:

    Rp 8 juta untuk prodi unggul, akreditasi A, atau internasional, khusus untuk kedokteran maksimal Rp 12 juta.Rp 4 juta untuk prodi baik sekali atau akreditasi B.Rp 2,4 juta untuk prodi baik atau akreditasi C.

    Peserta juga memperoleh biaya hidup sesuai perhitungan harga di wilayah tiap perguruan tinggi. Besaran biaya hidup dibagi menjadi lima klaster yaitu Rp 800 ribu, Rp 950 ribu, Rp 1,1 juta, Rp 1,250 juta, dan Rp 1,4 juta per mahasiswa per bulan.

    8. BLT Dana Desa

    Selanjutnya ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa (DD). Dana desa 2025 tidak hanya digunakan untuk operasional desa, tetapi juga untuk pemberian BLT DD. Penerima BLT DD adalah warga yang masuk dalam DTKS. Besaran BLT DD adalah Rp 300 ribu per KK.

    9. Diskon Tarif Listrik

    Pemerintah menetapkan potongan tarif listrik bagi pelanggan berdaya kurang dari hingga 2.200 VA. Diskon sebesar 50 persen ini dapat dinikmati pada Januari-Februari 2025. Potongan harga tidak berlaku bagi pelanggan lebih dari 2.200 VA.

    Jumlah pelanggan yang mendapatkan diskon tarif listrik adalah 24,7 juta di 450 VA, 900 VA sebanyak 38 juta pelanggan, 1.300 VA sebanyak 14,1 juta pelanggan, dan 2.200 VA sebanyak 4,6 juta pelanggan.

    10. Insentif untuk Rumah Tangga atau Keluarga

    Pemerintah menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berupa 1% dari kebijakan PPN 12% untuk Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) yaitu minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. Kebijakan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat terutama pada kebutuhan pokok.

    11. Insentif bagi Kelas Menengah

    Bantuan untuk kelas menengah dari pemerintah terdiri dari:

    PPN DTP Properti dengan harga jual mencapai Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp 2 miliar.PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) roda empat dan bus tertentu.PPnBM DTP KBLBB atas impor roda empat secara utuh.Pembebasan Bea Masuk EV Completely Built Up (CBU).PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid dan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja padat karya dengan gaji mencapai Rp 10 juta per bulan.Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).Diskon 50 persen untuk pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ke sektor industri padat karya.

    12. Insentif bagi Pelaku Usaha

    Para pelaku industri tidak luput dari pemberian bantuan menghadapi gonjang-ganjing fiskal di 2025. Insentif bagi pelaku usaha meliputi:

    Perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang memanfaatkannya selama tujuh tahun dan berakhir di 2024.Pembebasan PPh bagi UMKM dengan omset kurang dari Rp 500 juta/tahun.Pembiayaan industri padat karya untuk perbaikan mesin yang meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5 persen.

    Bagi masyarakat yang berhak memperoleh bansos, PKH, potongan, dan bentuk insentif lain, wajib mengikuti jadwal pencairan bantuan. Masyarakat juga wajib update info di situs Cek Bansos Kemensos atau kementerian terkait untuk memastikan bantuan telah tersedia dan bisa diakses.

    (bai/row)

  • Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Profil Partai Politik Jerman Jelang Pemilu Dini 2025 – Halaman all

    Uni Kristen Demokrat (CDU) dan Uni Kristen Sosial (CSU).

    Warna: Hitam

    Ketua: Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU)

    Pemimpin parlemen: Friedrich Merz (CDU)

    Anggota: CDU 363.100 (2024), CSU 131.000 (2024)

    Basis pemilih: Uni Kristen Demokrat, CDU, dan “partai bersaudara” di negara bagian Bayern, Uni Kristen Sosial, CSU, tergolong populer di kalangan warga berusia di atas 60 tahun, jemaat gereja, dan khalayak di pedesaan daripada daerah perkotaan. CDU juga secara umum lebih disukai oleh kalangan industri dan pemilik usaha kecil, serta banyak dipilih warga berpendidikan rendah atau menengah.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 24,1% (2017: 32,9%)

    Sejarah: CDU didirikan di Jerman Barat pada tahun 1950 setelah Perang Dunia II dengan tujuan menarik semua pemilih konservatif Kristen di Jerman. CDU/CSU menjadi kekuatan politik paling dominan di era pascaperang, dan mendominasi pemerintahan selama beberapa dekade.

    Kanselir CDU Konrad Adenauer, yang memerintah dari tahun 1949 hingga 1963, adalah orang yang paling dekat dengan pendiri Republik Federal. Adenauer dan menteri ekonominya (dan penggantinya sebagai kanselir), Ludwig Erhard, yang memimpin “keajaiban ekonomi” Jerman Barat. Reputasi partai sebagai batu karang stabilitas moral dan ekonomi Jerman berlanjut di bawah kanselir CDU lain, Helmut Kohl, yang mendorong penyatuan kembali Jerman pada tahun 1990, sebuah momen bersejarah.

    Adapun Kanselir Angela Merkel (2005-2021) dikenal banyak mengadopsi program sosialis dan menggeser konservatisme CDU semakin ke tengah.

    Platform: CDU/CSU berjanji untuk mengurangi pajak perusahaan dan memberi manfaat bagi mereka yang berpenghasilan tinggi.

    Terkait migrasi, CDU/CSU menekankan komitmennya terhadap hak dasar untuk mendapatkan suaka, tetapi mereka menginginkan pembatasan yang lebih ketat terhadap siapa yang dapat mengajukan suaka, dan mereka menekankan perlunya mendeportasi pengungsi yang telah melakukan tindak pidana di Jerman.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Partai Sosial Demokrat (SPD)

    Warna: Merah

    Ketua: Saskia Esken, Lars Klingbeil

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 25,7% (2017: 20,5%)

    Anggota: 365.000 (2024)

    Basis pemilih: SPD Sosial Demokrat yang berhaluan kiri-tengah secara tradisional menampung kelas pekerja dan serikat buruh. Seperti CDU, partai ini memiliki basis pemilih yang menua. Lumbung suara terbesar SPD tetap berada di kawasan industri padat penduduk di Jerman bagian barat, khususnya kawasan Ruhr di Rhine-Westfalen Utara, serta negara bagian Hesse dan Niedersachsen.

    Sejarah: SPD didirikan pada tahun 1875 dan merupakan partai politik tertua di Jerman. Pada dekade pertama abad ke-20 yang penuh gejolak, SPD bertindak sebagai organisasi payung bagi sejumlah gerakan kiri, serikat pekerja, dan komunis. Namun, dengan berdirinya Partai Komunis Jerman, KPD, pada tahun 1919, SPD menjadi rumah permanen bagi para reformis keadilan sosial, alih-alih kaum revolusioner.

    Banyak petinggi SPD yang kemudian dijebloskan ke kamp konsentrasi selama kekuasaan Nazi Jerman.

    Kanselir pertama SPD pascaperang, Willy Brandt, memerintah Jerman Barat dari tahun 1969 hingga 1974. Dia memperoleh reputasi internasional karena mendorong rekonsiliasi dengan Eropa Timur di tengah Perang Dingin. Dia digantikan oleh Helmut Schmidt, legenda lain SPD. Keduanya menjadi tokoh yang sangat dihormati dalam politik Jerman.

    Kader SPD, Gerhard Schröder memimpin pemerintahan bersama Partai Hijau dari tahun 1998 hingga 2005. SPD kemudian bermitra dengan CDU dalam koalisi dengan Kanselir Angela Merkel sebelum mengambil alih kendali pada tahun 2021 di bawah Kanselir Olaf Scholz. Di bawahnya, Jerman memiliki koalisi tiga partai pertama dengan Partai Hijau dan FDP.

    Platform: Program pokok SPD berkisar pada kebijakan sosial seperti upah minimum atau bantuan langsung tunai. SPD pernah meformasi pasar tenaga kerja di bawah Kanselir Schröder pada awal tahun 2000-an. Dia memperketat persyaratan bantuan negara bagi para pengangguran dan membatasi tunjangan serta bantuan sosial.

    Langkah ini memecah belah partai kaum konservatif. Di tubuh partai memuji dampak yang menguntungkan terhadap pertumbuhan lapangan kerja, sementara faksi di spektrum kiri mengecamnya sebagai kebijakan yang tidak manusiawi dan neoliberal.

    Saat ini para pemilih tradisional SPD, buruh industri, dan tenaga kerja berupah rendah mulai berpaling dari partai. Fenomena itu menjamur setelah SPD menjalin koalisi hampir dua dekade bersama partai konservatif CDU dan sebabnya dianggap telah kehilangan jati diri.

    Mitra koalisi pilihan: Partai Hijau

    Partai Hijau

    Warna: Hijau

    Ketua: Franziska Brantner, Felix Banaszak

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 14,8% (2017: 8,9%)

    Anggota: 150.000 (2024)

    Basis pemilih: Partai Hijau yang fokus pada isu lingkungan sangat bergantung pada demografi perkotaan yang berpendidikan tinggi sebagai basis pemilih mereka. Kebanyakan hidup di kota-kota besar di Jerman bagian barat, terutama di lingkungan universitas. Dari segi pendapatan, pemilih Partai Hijau saat ini cenderung berpenghasilan tinggi, bukan lagi dari kaum berupah rendah, seperti yang kini sedang diupayakan. Dalam pemilu terakhir, Partai Hijau memperoleh dukungan terbesar dari pemilih muda, diyakini karena terinspirasi gerakan lingkungan Fridays for Future dan kekhawatiran umum atas dampak perubahan iklim.

    Sejarah: Partai Hijau lahir dari peleburan berbagai gerakan sosial tahun 1980-an. Sebagian besar pendukung inti partai adalah pegiat lingkungan dan sosial yang memperjuangkan gerakan anti energi nuklir hingga kesetaraan hak bagi minoritas seksual. Keberhasilan Partai Hijau sejak didirikan pada 1980 adalah membawa isu-isu sosial progresif ke tatanan politik praktis.

    Partai Hijau menjadi sangat menonjol dalam politik Jerman antara tahun 1998 dan 2005, saat menjadi mitra koalisi junior bagi SPD di bawah Gerhard Schröder. Ketua umum partai saat itu, Joschka Fischer, menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil kanselir.

    Partai Hijau telah lama terbagi menjadi “realis” yang bersedia mengkompromikan tujuan partai untuk memiliki suara dalam pemerintahan, dan “fundamentalis” yang lebih berhaluan kiri, yang lebih dekat dengan akar budaya tandingan partai. Untuk pemilu dini 2025, Partai Hijau mengusung Menteri Perekonomian Robert Habeck sebagai kandidat kanselir.

    Platform: Partai Hijau menekankan pembangunan infrastruktur melalui pinjaman, dengan dalih bahwa beban ekonomi utang negara lebih kecil ketimbang infrastruktur yang tidak memadai.

    Partai Hijau juga mendorong elektrifikasi kendaraan hingga ekspansi produksi energi terbarukan untuk menghasilkan listrik dan pemanas. Dalam hal kebijakan sosial, Partai Hijau menganjurkan pembayaran pensiun minimum wajib yang disubsidi melalui peningkatan pendapatan pajak, sementara sistem baru ditetapkan di mana pegawai negeri juga akan memberikan kontribusi. Mereka juga mendukung “jaminan pendapatan”, peningkatan upah minimum.

    Dalam hal kebijakan luar negeri, mereka menginginkan pendekatan yang tegas berdasarkan nilai-nilai yang lebih langsung mengkritik Cina dan Rusia atas pelanggaran hak asasi manusia.

    Mitra koalisi pilihan: SPD

    Partai Liberal Demokrat (FDP)

    Warna: Kuning

    Ketua: Christian Lindner

    Anggota: 71.800 (2024)

    Basis pemilih: Sebagai partai neoliberal yang pro-pasar bebas, FDP secara tradisional memperoleh pemilih terbanyak di kalangan wiraswasta, terutama pemilik bisnis dan profesional seperti dokter gigi dan pengacara. Dukungan dari kelas pekerja sebaliknya tercatat sangat minim.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 11,5% (2017: 10,7%)

    Sejarah: FDP telah menjadi penghuni tetap di parlemen Jerman sejak awal bedirinya Republik Federal. Namun, FDP mengalami kekalahan besar dalam pemilihan umum tahun 2013 karena gagal melewati ambang batas parlemen sebesar 5%. Kebangkitan kembali FDP tercatat di bawah pimpinan baru Christian Lindner.

    Didirikan pada bulan Desember 1948, FDP acap menjadi penentu kemenangan bagi CDU dan SPD di masa lalu. Partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan federal selama total 41 tahun, lebih lama daripada partai lainnya. Akibatnya, partai ini menyediakan banyak menteri kabinet bagi partai-partai yang lebih besar, beberapa di antaranya, seperti menteri luar negeri jangka panjang Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, menjadi tokoh sejarah utama pascaperang.

    Platform: Kebebasan individu, dan pembatasan kekuasaan negara, telah menjadi prinsip panduan partai. FDP ingin memerangi perubahan iklim dengan mempromosikan teknologi baru dan telah berjanji untuk mempercepat upaya digitalisasi Jerman yang lamban.

    Program partai ini didasarkan pada prinsip kebebasan individu dan hak-hak sipil. Partai ini selalu berkampanye untuk lebih banyak pemotongan pajak. FDP menentang perampasan, pengendalian sewa, atau pembatasan sewa dan ingin melihat peningkatan jumlah rumah yang dimiliki pemiliknya. FDP menginginkan lebih banyak privatisasi, menentang batas kecepatan di jalan bebas hambatan, dan percaya bahwa teknologi akan mengatasi dampak buruk perubahan iklim.

    FDP adalah partai pro-Eropa dan ingin memungkinkan pekerja terampil untuk bermigrasi ke Jerman di bawah sistem poin berdasarkan model Kanada. Pengungsi perang akan diberikan status perlindungan sementara dengan birokrasi minimum dan harus segera kembali ke negara asal setelah konflik berakhir. Partai ini kritis terhadap Rusia dan Cina dan mendukung kemitraan Jerman dengan Amerika Serikat dan peran Jerman yang kuat di Uni Eropa.

    Mitra koalisi pilihan: CDU

    Alternatif untuk Jerman (AfD)

    Warna: Biru muda

    Ketua: Tino Chrupalla, Alice Weidel

    Anggota: 48.000 (2024)

    Basis pemilih: AfD telah menarik pemilih dari semua partai besar lainnya kecuali Partai Hijau, dan secara bersamaan berhasil memobilisasi banyak non-pemilih. AfD mendapat skor terbaik di antara pemilih berpendapatan menengah hingga rendah, dan pemilih dari berbagai kelas sosial. AfD terutama sangat sukses di Jerman Timur. Sementara itu, keanggotaannya memiliki satu fitur penting, yakni hanya 17% yang merupakan perempuan.

    Hasil pemilihan Bundestag 2021: 10,3%

    Sejarah: Alternatif untuk Jerman yang berhaluan kanan ekstrem telah melonjak menjadi terkenal sejak didirikan pada tahun 2013 sebagai partai Euroskeptis. Sejak saat itu, warga Jerman memilih AfD untuk parlemen federal dan juga di setiap negara bagian dalam pemilihan daerah serta parlemen Eropa.

    AfD awalnya dibentuk oleh sekelompok akademisi neoliberal sebagai protes terhadap mata uang tunggal Euro. Mereka marah khususnya atas keputusan Merkel untuk menyelamatkan Yunani pada tahun 2010 setelah krisis keuangan Eropa. Namun, setelah masuknya pengungsi terutama dari Suriah yang dilanda perang pada tahun 2015, partai tersebut menetapkan agenda nasionalis, anti-imigran, dan anti-Islam yang terang-terangan.

    AfD memiliki bagian ekstremis yang kuat yang diawasi oleh dinas intelijen domestik.

    Platform: AfD ingin mencegah pengungsi untuk masuk ke Jerman sama sekali. Partai ini ingin mendeportasi setiap pemohon suaka yang ditolak. Sejak tahun 2024, banyak anggota AfD yang menggunakan istilah “remigrasi” untuk merujuk pada deportasi massal dan pengusiran migran dan keturunan mereka.

    Partai ini bersikeras pada keutamaan budaya “tradisional” Jerman dan menolak Islam sebagai bagian dari masyarakat Jerman. Partai ini juga mempertanyakan gagasan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, ingin menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, dan menentang isu-isu keberagaman dan gender.

    AfD ingin membatasi wilayah operasi NATO pada wilayah negara-negara anggotanya dan mengganti UE dengan organisasi baru.

    Partai ini menyangkal bahwa perubahan iklim dipengaruhi oleh manusia dan ingin Jerman kembali menggunakan energi nuklir.

    Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW)

    Warna: Ungu

    Ketua: Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali

    Anggota: Sekitar 1.000

    Basis pemilih: Sebagian besar mantan pendukung Partai Kiri dan mantan pendukung AfD, sebagian besar di Jerman timur.

    Sejarah: Didirikan pada tahun 2024 oleh para pemberontak Partai Kiri

    Platform: Aliansi Sarah Wagenknecht yang populis berhaluan kiri dalam isu-isu ekonomi: keadilan sosial, jaminan kerja, upah yang lebih tinggi, tunjangan yang besar, dan sistem pajak yang dirubah. Aliansi ini dekat dengan sayap kanan dalam isu-isu seperti imigrasi dan topik-topik seperti keberagaman gender.

    BSW mengkritik pengiriman senjata ke Ukraina dan para pendukungnya dalam Perang Rusia-Ukraina, dan menyalahkan NATO karena memprovokasi konflik. Mengacu pada perang Israel-Hamas, Wagenknecht menggambarkan Jalur Gaza sebagai “penjara terbuka.”

    BSW menentang peralihan ke energi terbarukan termasuk kendaraan listrik.

  • Cara Cek Bansos PKH dan BPNT, Cair Desember 2024 Ini

    Cara Cek Bansos PKH dan BPNT, Cair Desember 2024 Ini

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) untuk beberapa jenis sepanjang 2024. Bansos dibagikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Adapun di pengujung 2024, ada dua bansos yang cair. Masing-masing adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Bansos PKH yang dibagikan di Desember 2024 adalah yang ke-4 kalinya. Tahap 1 sudah dibagikan dalam periode Januari hingga Maret. Lalu bansos PKH tahap 2 dan 3 masing-masing pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember ini.

    Sementara itu, BPNT dibagikan setiap 2 bulan sekali. Artinya, pada Desember ini merupakan pencairan BPNT yang ke-6 kalinya.

    Perincian Bansos PKH

    PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.

    Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.

    – Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750 ribu per tahap.

    – Siswa SD, SMP, dan SMA menerima bantuan sesuai jenjangnya, mulai dari Rp 900 ribu hingga Rp 2 juta per tahun.

    – Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp 2.4 juta per tahun atau Rp 600 ribu per tahap

    (Pemerintah Indonesia membagikan serangkaian bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang membutuhkan.

    Perincian Bansos BPNT

    BPNT atau Kartu Sembako diberikan dalam bentuk uang kepada KPM berdasarkan DTKS yang dibagikan setiap 2 bulan sekali. Uang dikirimkan ke nomor rekening KPM melalui bank BUMN.

    Besaran BPNT adalah Rp 200 ribu per bulan, sehingga yang akan diterima adalah Rp 400 ribu tiap 2 bulan sekali.

    Berikut syarat untuk mendapat bansos BPNT:

    Warga Negara Indonesia: Penerima BPNT harus merupakan warga negara Indonesia.
    KTP Valid: Calon penerima harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
    Keluarga Miskin: Penerima harus termasuk dalam kategori keluarga miskin.
    Terdaftar di DTKS: Calon penerima BNPT harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berisi informasi mengenai penerima manfaat program-program kesejahteraan sosial di Indonesia.
    Bukan Pegawai Pemerintah atau BUMN/BUMD: Penerima BPNT tidak termasuk dalam kategori pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, prajurit TNI, anggota Polri, atau karyawan BUMN/BUMD.

    Cara Cek Bansos di Aplikasi HP

    1. Pertama, Anda harus mendownload aplikasi Cek Bansos di Google Play Store. Tinggal ketikan Cek Bansos di kolom pencarian, lalu akan muncul Aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI.

    2. Kemudian, buka aplikasi lalu akan muncul permintaan untuk akses lokasi. Anda bisa pilih “Izinkan ketika menggunakan apliaksi atau “Izinkan hanya saat ini”

    3. Lalu akan muncul kolom username dan password, jika sudah punya akun Anda bisa login. Jika belum Anda bisa pilih “Buat Akun Baru” pada bagian bawah.

    4. Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut:

    Nomor Kartu Keluarga

    NIK

    Nama lengkap sesuai KTP

    Provinsi

    Kabupaten/kota

    Kecamatan

    Kelurahan/desa

    Alamat sesuai KTP

    RT dan RW

    Nomor Ponsel

    Alamat e-mail

    Masukan alamat email kembali

    Username

    Password

    Masukan password kembali

    Lampirkan swafoto dan foto KTP

    5. Klik ‘Buat Akun Baru’

    6. Ketika semua data cocok, maka akun otomatis akan dibuat

    7. Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail yang didaftarakna untuk melakukan tahapan tersebut

    8. Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos

    Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan.

    Cara Cek Bansos di Situs Kemensos 2024

    Masuk ke situs cekbansos.kemensos.go.id via browser di HP atau laptop.
    Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.
    Tulis nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    Bubuhkan 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.
    Pilih ‘Cari Data’.
    Jika tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’.
    Jika terdaftar, akan muncul nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Nah, itu dia cara mengecek bansos PKH dan BPNT yang cair di Desember 2024. Semoga informasi ini bermanfaat!

    (fab/fab)

  • Video : Ada Petaka Baru Datang ke Inggris

    Video : Ada Petaka Baru Datang ke Inggris

    Jakarta,CNBCIndonesia– Petaka baru datang ke Inggris. Pemerintah bahkan telah mengumumkan bantuan langsung tunai (BLT) terbesar yang belum pernah ada sebelumnya sekitar GBP 1 miliar atau sekitar Rp 20 Triliun.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (19/12/2024).

  • Skema Baru Subsidi BBM Bakal Diumumkan Prabowo Awal 2025

    Skema Baru Subsidi BBM Bakal Diumumkan Prabowo Awal 2025

    Jakarta

    Pemerintah terus menggodok skema subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terbaru. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema subsidi akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto tahun depan.

    Bahlil mengatakan, saat ini perencanaan skema terbaru sudah mencapai 99%. Pihaknya tengah menunggu konsolidasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Pasti tahun depan. Sekarang sudah hampir selesai, nanti kita umumkan 2025. Progresnya sudah 99%. Datanya nanti data BPS,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Dia menjelaskan, BPS akan melaporkan data penerima subsidi BBM dengan skema baru pekan depan. Kemudian, pihaknya menindaklanjuti lebih lanjut.

    “Sekarang BPS-nya lagi saya menunggu hari Senin (datanya) kalau sudah selesai baru kita bicarakan,” jelas Bahlil.

    Dia menyebut, salah satu skema yang berpotensi diterapkan untuk subsidi BBM, yakni skema Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, Bahlil belum dapat membeberkan lebih lanjut terkait skema yang lainnya karena masih menunggu keputusan Prabowo.

    “Salah satu yang berpotensi untuk formulasinya seperti itu (BLT). Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang, yang berhak mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden,” tambah Bahlil.

    Lihat Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

    (ara/ara)

  • Hingga November 2024, Pendaftar LPG 3 Kg Mencapai 57 Juta NIK – Halaman all

    Hingga November 2024, Pendaftar LPG 3 Kg Mencapai 57 Juta NIK – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema penyaluran subsidi energi untuk LPG 3 kilogram (kg) tidak akan diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Upaya mendukung kebijakan Pemerintah mewujudkan subsidi tepat LPG 3Kg terus dilakukan Pertamina Patra Niaga, diantaranya dengan terus mendata pengguna LPG 3Kg dengan sistem digital Merchant Application Pertamina (MAP), yang digunakan di seluruh pangkalan LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Hingga akhir November 2024, sebanyak 57 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terdaftar di sistem MAP.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari,  menjelaskan upaya pendataan ini sangat penting untuk memastikan subsidi diberikan tepat sasaran. 

    “Dengan tercatatnya pengguna secara digital, memudahkan kami untuk mengetahui siapa saja pengguna LPG 3 kg hingga berapa kebutuhannya,”jelas Heppy dalam keterangannya, Senin (20/12/2024).

    Saat ini, LPG 3 kg diperuntukkan untuk empat sektor pengguna utama, yaitu rumah tangga, usaha kecil, petani sasaran dan nelayan.

    Dari seluruh sektor tersebut, rumah tangga mendominasi penggunaan LPG 3 kg dengan kontribusi sebesar 85 persen sementara 14%  sisanya oleh digunakan Usaha Mikro. 

    “Jumlah konsumen Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang melakukan transaksi masih terus bertambah selama periode Januari hingga November 2024, ini menandakan bahwa masyarakat sudah banyak yang melakukan pendaftaran pembelian LPG 3Kg di pangkalan,” ungkap Heppy.

    Data yang tercatat melalui MAP juga memungkinkan Pertamina Patra Niaga untuk memonitor distribusi dan kebutuhan LPG 3 kg di seluruh Indonesia dengan lebih akurat.

    “Dari data pangkalan ini kami juga dapat melihat berapa rata rata pembelian LPG 3Kg per keluarga di setiap bulan, data ini membantu kita melihat jumlah kewajaran pembelian dan rata rata penggunaan LPG 3Kg,” jelas Heppy. 

    Upaya digitalisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran subsidi dan mengurangi potensi penyalahgunaan distribusi. 

     

  • BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    BLT DD tahap terakhir di Langkat cair, Desa Secanggang cair hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mulai disalurkan. BLT DD tahap terakhir ini disalurkan dari bulan Oktober, November dan Desember senilai Rp900 ribu. BLT DD ini merupakan solusi bagi warga kurang mampu dan lanjut usia yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan BPNT.   

    Seperti halnya di Desa Secanggang. Pemerintah Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, menyalurkan BLT DD yang terakhir di tahun 2024, kepada 69 penerima manfaat.  Hal itu disampaikan Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar, usai menyerahkan BLT DD di kantor Desa Secanggang, Jumat (13/12). 

    “Saya berharap kepada penerima  BLT DD yang terakhir di tahun ini, dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semoga tahun berikutnya bisa bertambah penerimanya,” kata Tengku Syaiful.

    Dalam kesempatan itu Kepala Desa Secanggang Tengku Syaiful Anhar menyebut tiga hari kedepan genap setahun ia menjabat Kepala Desa Secanggang. Dia terus berharap dukungan dari warga masyarakat Secanggang dalam membangun dan memberikan pelayanan administrasi cepat.

    “Alhamdulillah, tiga hari lagi genap setahun saya menjabat kepala desa, saya berniat ingin membangun kampung halaman orang tua saya, yakni Desa Secanggang, semoga tahun mendatang Desa Secanggang bisa lebih baik dan berjaya,” ujarnya.

    Terkait program Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan. Pemerintah Desa Secanggang sangat mendukung dengan harapan tiga tahun kedepan swasembada pangan dapat tercapai. Saat ini bantuan pupuk dan bibit sudah sampai ke tangan petani.

    “Berbagai bantuan sudah sampai ke desa, seperti pupuk dan benih, saya tegaskan jangan dijual, tapi manfaatkan sesuai penggunaannya,” tegas Tengku Syaiful seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (13/12). 

    Tengku Syaiful berharap masyarakat semakin solid dalam mendukung segala program kerja pemerintah desa. Apabila ada hal yang kurang pas bisa diberitahukan kepada perangkat desa.

    “Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami tolong ingatkan, temui saya di rumah atau di kantor kita bicarakan baik-baik dan cari solusinya,” pungkas Tengku.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Pemerintah Atur Ulang Skema Subsidi BBM, Menteri Bahlil Pastikan Subsidi Gas 3 LPG Kg Tetap – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah mengatur ulang skema penyaluran BBM subsidi dengan merubah menjadi campuran atau blending antara subsidi barang khusus penerima yang berhak, dan sisanya dialihkan kepada Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

    Namun, rencana tersebut dipastikan tidak berlaku untuk LPG 3 Kilogram.

    Hal itu disampikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024).

    “LPG enggak di apa-apain, LPG tetap, tidak ada konversi. Masih seperti sekarang,” kata Bahlil.

    Pembatasan penggunaan gas LPG 3 Kg masih menggunakan KTP. Mereka yang berhak menggunakan LPG subsidi tersebut yakni yang terdaftar di pangkalan resmi Pertamina.

    “Dan yang berhak menerimanya itu adalah yang 3 kg pembatasannya Pake KTP. Sampai sekarang masih oke,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran subsidi BBM dengan sistem blending atau campuran. Nantinya subsidi tidak hanya kepada barang khusus penerima namun juga dalam bentuk BLT. Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi perubahan skema subsidi BBM tersebut.

    “Masih dalam pembahasan, kita lagi mencari formulasinya sudah hampir final dan kita masih butuh 1-2 excercise lagi yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa penerima untuk pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi memvalidasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu adalah yang berhak,” pungkasnya.

  • Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan memperhatikan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mendapatkan subsidi BBM.

    Dia menekankan bahwa driver ojol masuk ke kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berhak mendapat subsidi BBM. 

    “Dia masuk ke UMKM dan tinggal kita akan ngecek mereka. Karena kan mereka kan pelat hitam ya,” ujar Bahlil kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan subsidi energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk bisa memperhatikan mitra pengemudi ojol. Seperti diketahui, moda transportasi itu tidak diakui sebagai transportasi umum sehingga sebelumnya tidak dipertimbangkan masuk kriteria penerima subsidi. 

    “Kita akan buat sedemikian rupa lah agar mereka bisa kita perhatikan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah memfinalisasi skema baru penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti agar penyaluran subsidi ke depannya bisa tepat sasaran. Dia pun pernah mewacanakan agar penyaluran subsidi diubah langsung ke penerima.

    Di sisi lain, validasi data penerima subsidi energi yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ucapnya. 

    Mantan Menteri Investasi itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa penyaluran subsidi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang. Berdasarkan catatan Bisnis, subsidi langsung pada barang ditujukan untuk transportasi atau angkutan umum (pelat kuning) serta UMKM.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025. 

    Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol. 

    “Yang jelas, kami mengupayakan bahwa sebagai bagian dari UMKM, mereka [ojol] berhak untuk mendapatkan subsidi [BBM],” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12/2024).