Xcloud.id

Produk: BLT

  • Alokasi DD 2025 Berpotensi Bertambah Untuk 57 Desa di Kabupaten Mojokerto

    Alokasi DD 2025 Berpotensi Bertambah Untuk 57 Desa di Kabupaten Mojokerto

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Sejumlah desa di Kabupaten Mojokerto bakal mendapat tambahan Dana Desa (DD) tahun 2025.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Yudha Akbar Prabowo, mengungkapkan, sebanyak 57 desa mendapat tambahan DD pada tahun 2024 lalu.

    Alokasi tambahan DD tahun lalu di angka Rp 8,2 miliar untuk puluhan desa di Bumi Majapahit.

    “Tahun 2024 ada tambahan bagi 57 desa total Rp 8,2 miliar, untuk tahun kita berharap lebih ada tambahan lagi,” ucap Yudha Akbar, Minggu (12/1/2025).

    Menurut dia, alokasi tambahan DD diperuntukkan bagi desa yang berhasil mengelola keuangan desa. 

    Formulasi pengalokasian tambahan DD yaitu proposional sesuai kriteria utama maupun kriteria kinerja.

    Adapun kriteria utama adalah desa bebas dari korupsi pada semester I, desa sudah disalurkan DD non-BLT desa tahap I, serta desa menganggarkan BLT DD.

    “Kriteria kinerja meliputi  kinerja keuangan, pembangunan desa, tata kelola keuangan, akuntabilitas keuangan desa dan, penghargaan desa dari kementerian maupun lembaga,” bebernya.

    Dari data DPMD Kabupaten Mojokerto, desa yang mendapat tambahan DD di 16 kecamatan yang di antaranya tujuh desa di Kecamatan Jatirejo.

    Kecamatan Bangsal, Mojosari dan Pungging masing-masing ada enam desa.

    Kemudian, empat desa di Kecamatan Pacet dan empat desa di masing-masing Kecamatan Kutorejo, Trowulan, dan Kemlagi.

    Masing-masing tiga desa di Kecamatan Sooko, Gedeg dan Ngoro.

    Selanjutnya, dua desa penerima DD di Kecamatan Jetis.

    Masing-masing satu desa di Kecamatan Dawarblandong, Mojoanyar dan Dlanggu.

    “Untuk per desa mendapat insentif yang sama yaitu senilai Rp 144,5 juta,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, alokasi anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan mencapai Rp 294,5 miliar.

    Anggaran DD dari pemerintah pusat tersebut dialokasikan untuk 299 desa di Kabupaten Mojokerto, pada  tahun 2025.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), Nomor 108 Tahun 2024, terkait besaran DD untuk Kabupaten Mojokerto dari Rp 290,1 miliar menjadi Rp 294,5 miliar. Kenaikan DD tahun ini di angka Rp 4,4 miliar.

    Tentu, capaian kinerja Pemda Mojokerto manjadi tolok ukur di masing-masing Pemdes dinilai berhasil sehingga meningkatkan alokasi DD tersebut.

  • Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan finalisasi data penerima BBM subsidi terbaru.

    Dia mengatakan bahwa ESDM segera mengadakan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data penerima. BPS sendiri saat ini tengah mengkonsolidasikan data penerima BBM subsidi yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Kami saja belum melakukan rapat. Ini saya baru abis mau rapat sama Kepala BPS,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan skema baru penyaluran BBM subsidi bakal diterapkan usai pemutakhiran data penerima oleh BPS rampung. 

    Namun demikian, dia belum bisa memastikan skema baru itu bisa diterapkan pada Januari 2025 ini. Yang pasti, kata dia, skema baru penyaluran BBM subsidi bakal berlaku tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin [berlaku Januari]. Tapi kalau tahun ini, InsyaAllah,” kata Bahlil.

    Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.

    “Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.   

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024). 

  • Cara Cek DTKS Kemensos Secara Online dan Offline, untuk Akses BLT hingga Kartu Prakerja

    Cara Cek DTKS Kemensos Secara Online dan Offline, untuk Akses BLT hingga Kartu Prakerja

    Bisnis.com, JAKARTA – Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah pangkalan data utama yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial di Indonesia.

    Selain bansos, DTKS juga menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Prakerja.

    DTKS adalah data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan penerima bantuan sosial (bansos), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.

    Data ini digunakan untuk menentukan penerima berbagai program bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Cara Mengecek Status DTKS

    Untuk mengecek status DTKS sebagai penerima bantuan sosial, ikuti langkah-langkah berikut:

    Buka situs resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id/
    Pilih wilayah: Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal.
    Masukkan nama lengkap: Isi nama lengkap sesuai KTP.
    Ketikkan kode captcha: Masukkan empat huruf kode yang tertera.
    Klik “Cari Data”: Tunggu sistem memproses data.
    Lihat hasilnya: Status penerima manfaat akan ditampilkan sesuai wilayah dan nama yang dimasukkan.

    Cara Daftar DTKS untuk Program KIP, KIS, dan Prakerja

    Jika nama Anda belum terdaftar, Anda bisa mendaftarkan diri untuk program bantuan sosial melalui dua cara: online dan offline.

    Pendaftaran DTKS Secara Online

    Unduh Aplikasi Cek Bansos Kemensos: Tersedia di Play Store.
    Buat akun baru: Klik “Buat Akun Baru” dan isi data diri seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan nama lengkap sesuai KK dan KTP.
    Unggah dokumen: Foto KTP dan swafoto memegang KTP.
    Verifikasi akun: Verifikasi melalui email dari Kemensos.
    Daftar usulan: Setelah akun aktif, akses aplikasi dan klik menu “Daftar Usulan”. Isi data diri dan pilih jenis bantuan sosial yang ingin diajukan.
    Verifikasi dan validasi: Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data.

    Pendaftaran DTKS Secara Offline

    Daftar ke desa/kelurahan: Bawa KTP dan KK ke desa/kelurahan setempat.
    Musyawarah desa/kelurahan: Membahas warga yang layak masuk ke dalam DTKS.
    Berita acara: Ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa.
    Verifikasi dan validasi: Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi data dengan kunjungan rumah tangga.
    Input data ke SIKS: Operator desa/kecamatan menginput data ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS).
    Proses akhir: Data diverifikasi oleh bupati/wali kota, kemudian disampaikan ke gubernur dan diteruskan ke menteri terkait.

    Manfaat Terdaftar dalam DTKS

    Terdaftar dalam DTKS adalah syarat awal untuk mendapatkan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan. Manfaatnya antara lain:

    Akses Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan tunai untuk keluarga miskin.
    Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan reguler bagi keluarga dengan anak sekolah, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.
    Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan.
    Kartu Indonesia Pintar (KIP): Bantuan pendidikan untuk anak sekolah.
    Kartu Indonesia Sehat (KIS): Akses layanan kesehatan gratis.
    Kartu Prakerja: Program pelatihan dan insentif untuk pencari kerja dan wirausahawan

  • Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah melakukan finalisasi penerima BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Pemerintah di tahun ini tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM subsidi ini sehingga penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran.

    Dalam finalisasi data itu, Bahlil masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia berencana menemui Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita aja belum rapat, ini saya baru mau rapat sama ketua BPS,” kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Dia belum bisa bicara banyak mengenai waktu pelaksanaan skema baru tersebut. Pasalnya, data penerimanya masih harus lebih dulu dipastikan.

    “Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (diumumkan waktu pelaksanaannya),” ujarnya.

    Bahlil tak memberi kemungkinan skema baru BBM subsidi itu meluncur Januari 2025. Dia hanya menyebut kemungkinan terbesar tetap berjalan tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin (dirilis Januari 2025), tapi kalau tahun ini InsyaaAllah,” pungkasnya.

    Penerapan BLT

    Untuk diketahui, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

  • Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Prabowo Luncurkan Sistem Canggih 17 Agustus, Pantau Transaksi Warga RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan suatu sistem yang super canggih hasil pengembangan government technology atau Govtech Indonesia.

    Sistem itu kata dia akan bisa memantau seluruh transaksi elektronik atau digital masyarakat, termasuk data-data perjalanan. Data itu akan dipantau untuk mendorong tingkat kepatuhan masyarakat supaya memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Dia mau ini program sudah jalan di Agustus dan kita harus kerja around the clock untuk buktikan ini, karena ini menyangkut game changer untuk Indonesia, karena kita bicara masalah pajak karena penerimaan pajak tidak maksimal,” kata Luhut saat konferensi pers perdana DEN di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Sistem baru hasil pengembangan govtech itu kata dia akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

    Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

    “Semua nanti targeted jadi tentang BLT pun harus buka bank account, dan dia harus belanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal di desa beli telur, ayam, dan sebagainya, itu akan ada barcode dibuat,” tutur Luhut.

    Secara konsep, dia mengatakan, sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

    “Kita belajar dari Covid, hp anda akan tunjukkan ke mana saja anda bergerak. Di sini juga sama kalau sekarang anda sering ke Bali berarti kau punya uang, enggak mungkin enggak punya uang jalan ke situ apalagi banyak traveling ke luar negeri, jadi teknologi ini akan memberikan kita bantuan lebih jauh,” tegasnya.

    Data transaksi e-commerce pun juga akan tercatut ke dalam sistem untuk memudahkan pemerintah memperluas basis pemajakannya. Termasuk juga untuk memblokir layanan kemigrasian seperti pembuatan paspor ataupun perizinan berusaha bila selama ini tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

    “Ini yang buat sistem ini anak-anak Indonesia, ada 300 sekarang yang kerja di LKPP, di Peruri, Telkom sana dan presiden kemarin malam sudah setuju ketemu mereka kira-kira 2-3 minggu dari sekarang setelah sistem ini terbentuk, jadi ini sistem bukan baru,” kata Luhut.

    Luhut mengatakan, sebelum sistem ini diluncurkan pihaknya akan ke India, karena negara itu kata dia sudah memiliki sistem yang serupa untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya saat pengimplementasian.

    “Tim nanti akan ke India dalam 10 hari ke depan dan presiden sudah perintah untuk itu kita belajar dari pengalaman India walaupun kita sudah banyak kesepahaman juga. Tapi kita perlu lesson learned dari India, kita pakai untuk kurangi kemungkinan-kemungkinan kita buat kesalahan,” tutur Luhut

    (arj/mij)

  • Luhut Bocorkan Skema BLT Akan Dibuat Sistem Barcode – Halaman all

    Luhut Bocorkan Skema BLT Akan Dibuat Sistem Barcode – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membocorkan skema baru penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

    Selain itu, pengawasannya akan diperketat, sehingga penggunaannya juga tepat guna.

    Luhut menyampaikan, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar layanan digital pemerintah atau government technology (govtech) dapat terintegrasi pada Agustus 2025. 

    Nantinya, diatur juga mengenai skema penyaluran BLT, dan pengintegrasian sistem agar penyalurannya tepat guna.

    “Dengan sistem yang dibuat ini, kita akan targetkan mengenai bantuan langsung tunai, dia harus buka rekening,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Dia mencontohkan, penerima BLT diharuskan membuka rekening. Lalu, pemerintah melakukan pemantauan penggunaannya agar tepat guna dengan menggunakan barcode.

    “Dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah misal beli telur, ayam dibuat barcode ini,” tutur Luhut.

    Menurutnya, dengan begitu bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan penggunaannya tepat guna. Sistem ini, dirancang oleh 300 anak bangsa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Perum Peruri, dan PT Telkom (Persero).

    Luhut memastikan sistem BLT tidak akan seperti proyek e-KTP. Menurutnya, sistem tersebut lebih serupa dengan pengembangan aplikasi PeduliLindungi. Untuk memastikan tidak akan disalahgunakan, audit akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

  • Luhut Bakal Atur Penerima Bansos Tak Bisa Belanja Sembarangan

    Luhut Bakal Atur Penerima Bansos Tak Bisa Belanja Sembarangan

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran di masa depan. Salah satunya melalui digitalisasi.

    Luhut mengatakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) nantinya tidak bisa menyalahgunakan uang bansos. Masyarakat hanya bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok berdasarkan arahan pemerintah.

    “Jadi mengenai bantuan langsung tunai pun itu dia harus buka bank account dia nanti dan juga boleh kita target. Dan dia harus membelanjakan uang ini dengan apa namanya, arahan pemerintah,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Luhut menjelaskan nantinya penerima BLT akan menerima semacam barcode yang digunakan untuk membeli macam-macam barang yang ditetapkan pemerintah.

    “Misalnya di desa itu dia beli telur gini dan sebagainya, ayam dan sebagainya, itu akan bagian barcode-nya dibuat,” ucap Luhut.

    Dihubungi terpisah, Juru Bicara DEN Jodi Mahardi menambahkan bahwa melalui sistem digital, bansos dapat diarahkan agar digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti untuk membeli bahan pokok tertentu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bansos tidak hanya sampai kepada penerima yang berhak, tetapi juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

    “Yang dimaksud oleh Pak Luhut adalah gambaran mengenai potensi digitalisasi yang akan sangat membantu dalam penyaluran bantuan pemerintah secara lebih tepat sasaran di masa mendatang,” tutur Jodi.

    (aid/kil)

  • Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Pencairan BLT 2025, Ketua DEN Luhut Detailkan Rancangan Sistem Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah sedang menyusun sistem agar bantuan langsung tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertentu.

    Luhut mencontohkan penerimaan BLT nantinya harus membuka akun bank untuk menerima transfer uang dari pemerintah. Hanya saja, uang tersebut tidak akan bisa dibelanjakan untuk sembarang barang.

    “Mulai kita target dan dia harus membelanjakan uang ini dengan arahan pemerintah. Misalnya di desa itu dibeli telur, ayam, dan sebagainya,” jelas Luhut dalam konferensi pers di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

    Pensiunan TNI itu menjelaskan nantinya penerimaan BLT akan menerima semacam barcode yang digunakan untuk beli macam-macam barang yang ditetapkan pemerintah.

    Dengan begitu, sambungnya, peredaran uang BLT akan tetap beredar di desa. Luhut pun meyakini ke depan ketimpangan perekonomian antara desa dan kota akan menyempit.

    “Rp1 miliar per desa roughly [kira-kira] dari dana desa dan plus dengan makan [bergizi gratis], itu kira-kira hampir Rp9 miliar itu berputar di desa dan itu akan men-generate [memutar] ekonomi di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang kerap menyatakan pemerintah ingin agar bantuan subsidi lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, dia ingin mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai atau BLT.

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024, Rabu (9/10/2024).

    Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan pihaknya sedang mengumpulkan data-data kependudukan setiap keluarga dari golongan terbawah.

    Prabowo pun ingin agar setiap perusahaan pelat merah yang memiliki jaringan hingga ke desa-desa bisa membantu menyukseskan pemberian bantuan langsung tunai tersebut.

    “Kita berharap BRI, BNI, POS Indonesia, PLN dengan semua jaringannya sampai ke desa bisa membantu melancarkan pengiriman subsidi itu langsung ke keluarga yang miskin,” jelasnya.

  • Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan skema baru penyaluran subsidi energi seperti BBM dan listrik berbentuk blending, yaitu lewat bantuan langsung tunai dan subsidi langsung pada barang. Ekonom pun mewanti-wanti dampak skema baru tersebut ke kenaikan inflasi.

    Rencananya, subsidi energi tersebut tidak akan berlaku umum namun hanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyambut baik rencana skema subsidi baru tersebut karena bisa menjadi solusi agar penyalurannya lebih tetap sasaran. Hanya saja, sambungnya, ada potensi kenaikan inflasi apabila pemberian subsidi BBM dan listrik dibatasi.

    Oleh sebab itu, Yusuf mendorong pemerintah memitigasi potensi kenaikan inflasi. Pertama, pemerintah harus mewaspadai periode-periode pada saat inflasi secara umum naik seperti hari besar keagamaan.

    Kedua, pemerintah harus memilah-milah secara regional pemberian subsidi langsung untuk barang karena hanya diberikan kepada transportasi umum. Di daerah yang pengelolaan transportasi umumnya tidak berjalan baik, ditakutkan pemanfaatan subsidinya tidak optimal.

    “Sehingga orang akan lebih banyak menggunakan transportasi pribadi dan dalam konteks tersebut saya kira itu yang kemudian akan mendorong kenaikan inflasi secara umum,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak langsung mencabut subsidi BBM secara langsung namun secara bertahap. Dengan adanya proses transisi, dampak negatifnya ke inflasi bisa ditekan.

    Lebih lanjut, Yusuf merasa juga ada celah pembengkakan anggaran apabila penyaluran subsidi energi tersebut dilakukan secara serampangan. 

    “Sehingga menurut hemat saya skema ini dalam perjalanannya tentu akan harus dievaluasi secara bertahap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%. Dia pun memastikan skema tersebut berlaku tahun ini.

    Menurutnya, saat ini progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi masih tahap pemutakhiran data penerima BLT agar data penerima tidak tumpang tindih.

    Maklum, sambungnya, selama ini data penerima BLT masih berbeda-beda antara PT Pertamina (Persero) hingga Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, semua data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran,” jelas Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

  • Bahlil Pastikan Ada BLT Pengganti BBM Subsidi

    Bahlil Pastikan Ada BLT Pengganti BBM Subsidi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan salah satu skema untuk menggantikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah lewat bantuan langsung tunai (BLT).

    Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Bahlil dalam beberapa kesempatan.

    “Nanti kalau sudah final semua kita umumkan, termasuk skema dan lain-lainnya. Tapi yang pernah saya ngomong itu tidak akan bergeser jauh-jauh dari situ,” ujar Bahlil di kantor BPH Migas, Jakarta, Selasa (7/1).

    Bahlil mengatakan progres penyusunan skema BBM subsidi baru mencapai 98 persen.

    “Kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan saja kalau datanya sudah selesai. Karena datanya jangan sampai tumpang tindih. Ya (progresnya) 98 persen lah,” katanya.

    Bahlil mengatakan pemerintah saat ini masih mengumpulkan data yang selama ini tersebar di sejumlah kementerian/ lembaga (k/l) menjadi satu data di Badan Pusat Statistik (BPS).

    Ia mengatakan data penerima BBM subsidi sudah tiga kali diubah dan masih terus dimatangkan.

    “Sudah tiga kali perubahan (data). Tinggal sedikit lagi karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

    (fby/sfr)