Xcloud.id

Produk: BLT

  • Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    Cara Daftar dan Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025, Sudah Cair Bulan Ini?

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki pertengahan Februari 2025, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dijadwalkan untuk disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Besaran bantuan ini Rp200.000 per bulan atau Rp400.000 jika dirapel per dua bulan.

    Jika kamu merasa berhak menjadi penerima bansos BPNT dan belum terdaftar, jangan khawatir. Pendaftaran bansos BPNT di tahun 2025 ini terbilang mudah, karena bisa dilakukan secara online.

    Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di KTP untuk mendaftar. Sistem ini diharapkan membuat proses pendaftaran lebih praktis, transparan, dan akurat.

    Syarat Penerima Bansos BPNT Februari 2025

    Sebelum mendaftar, pastikan kamu memenuhi persyaratan berikut:

    Memiliki e-KTP sebagai bukti Warga Negara Indonesia (WNI). Tergolong dalam kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tidak termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Polri, atau TNI. Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja, BLT subsidi gaji, atau BLT UMKM. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Cara Daftar Bansos BPNT Februari 2025

    Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran bansos BPNT:

    Unduh aplikasi “Cek Bansos” dari Google Play Store. Buka aplikasi dan klik “Buat Akun Baru” untuk registrasi. Isi data diri lengkap sesuai KTP, termasuk nama lengkap, nomor KK, NIK, alamat, dan email aktif. Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP. Pastikan data benar, lalu klik “Buat Akun Baru”. Cek email dari Kemensos untuk verifikasi dan aktivasi akun. Setelah berhasil, masuk ke aplikasi Cek Bansos dan klik “Daftar Usulan”. Pilih “Tambahkan Usulan” dan isi informasi pribadi yang diminta. Pilih jenis bantuan BPNT dan tunggu verifikasi. Jadwal Pencairan Bansos BPNT Februari 2025

    Pencairan bansos BPNT akan dilakukan bertahap. Jadwal akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing wilayah penerima manfaat.

    Biasanya, bansos BPNT disalurkan secara rapel setiap dua atau tiga bulan sekali.

    Pastikan kamu memahami syarat dan mengikuti proses pendaftaran dengan benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Bansos PKH dan BPNT Sudah Cair! Segera Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera, Ada Dana hingga Rp 1 Juta – Halaman all

    Bansos PKH dan BPNT Sudah Cair! Segera Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera, Ada Dana hingga Rp 1 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kabar gembira, dua bantuan sosial (bansos) rutin dari Kementerian Sosial (Kemensos), sudah cair!

    Dua bansos itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    Bansos PKH dan BPNT cair bersamaan untuk periode Januari-Maret 2025 pada bulan Februari 2025.

    Pencairan kedua bansos diketahui saat Tribunnews.com melakukan pengecekan data penerima PKH dan BPNT di situs cekbansos.kemensos.go.id, Rabu (12/2/2025).

    Selain menampilkan nama penerima bansos, situs cekbansos.kemensos.go.id juga memperlihatkan status penyaluran PKH dan BPNT.

    Di mana kolom Keterangan tertulis “PROSES BANK HIMBARA/PT. POS” atau “PENGURUS.” 

    Sementara kolom Periode yang muncul adalah “SEMBAKO JAN – MAR 2025” atau “PKH JAN – MAR 2025.”

    Status ini menerangkan, bansos PKH dan BPNT sudah disalurkan kepada masyarakat.

    Cek Saldo Kartu Keluarga Sejahtera

    KARTU KELUARGA SEJAHTERA – Pekerja menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017) lalu. (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

    Masyarakat yang menjadi terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT dapat segera mengecek saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

    Anda dapat membawa Kartu Keluarga Sejahtera atau yang kerap disebut Kartu Merah Putih ke ATM Bank Himbara terdekat seperti BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

    Jika lokasi rumah jauh dari ATM, Anda bisa datang ke e-warong atau agen perbankan terdekat seperti BRILink, BNI Agen46, Agen Mandiri, dan Agen BTN.

    Kemudian lakukan transaksi pengecekan saldo apakah bansos PKH dan BPNT sudah masuk ke rekening.

    Jika sudah masuk ke rekening, Anda dapat melakukan penarikan sesuai kebutuhan.

    Atau jika bansos PKH dan BPNT disalurkan melalui kantor pos, Anda hanya perlu menanti undangan yang dibagikan oleh pengurus RW atau RT.

    Undangan itu berisi pemberitahuan untuk mengambil dana bansos PKH dan BPNT periode Januari-Maret 2025.

    Besaran Bansos PKH dan BPNT

    Setiap masyarakat yang menjadi penerima bansos PKH dan BPNT akan mendapatkan nilai bantuan yang berbeda-beda.

    Penerima PKH akan mendapatkan bansos dengan besaran Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu, tergantung kategorinya.

    Berikut besaran bansos PKH per 2025.

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 900 ribu/tahun atau Rp 225 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 1,5 juta/tahun atau Rp 375 ribu/tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 2 juta/tahun atau Rp 500 ribu/tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 2,4 juta/tahun atau Rp 600 ribu/tiga bulan
    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 3 juta/tahun atau Rp 750 ribu/tiga bulan

    Sementara penerima BPNT akan menerima bansos sebesar Rp 200 ribu per bulan. 

    Namun karena BPNT periode ini disalurkan untuk tiga bulan sekaligus, maka total bantuan yang diterima adalah Rp 600 ribu.

    Jika ada masyarakat yang menjadi penerima PKH sekaligus BPNT, maka saldo yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera paling sedikit Rp 825 ribu untuk penerima kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat.

    Rinciannya, Rp 225 ribu dari bansos PKH dan Rp 600 ribu bansos BPNT.

    Sementara saldo paling banyak yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera adalah Rp 1.350.000 untuk penerima bansos kategori Ibu Hamil/Nifas.

    Rinciannya, Rp 750 ribu dari PKH dan Rp 600 ribu bansos BPNT.

    Semisal Anda seorang lansia, maka total bansos yang diterima adalah Rp 1,2 juta yang terdiri dari Rp 600 ribu PKH dan Rp 600 ribu BPNT.

    Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT

    Cara cek apakah nama kita terdaftar di sebagai penerima bansos PKH dan BPNT atau tidak, dapat dilakukan lewat HP di situs Cek Bansos Kemensos.

    Masyarakat hanya memasukkan nama dan alamat sesuai KTP di situs cekbansos.kemensos.go.id.

    Nantinya, Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari nama Penerima Manfaat (PM) sesuai wilayah yang diinputkan.

    Inilah cara cek nama terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT atau tidak:

    Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa;
    Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
    Klik tombol CARI DATA;
    Lihat hasil pencarian.

    Bagi masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima bansos PKH dan BPNT, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

    Termasuk tabel daftar bansos yang pernah disalurkan Kemensos seperti PKH, BPNT, PBI-JKN, BLT BBM, dan lainnya.

    Sementara bagi masyarakat yang namanya tidak ada di DTKS, maka tampilan yang muncul adalah “Tidak Terdapat Peserta / PM.”

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Info Terbaru Bansos PKH dan BPNT Tahap 1! Siap-Siap, Ini Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan

    Info Terbaru Bansos PKH dan BPNT Tahap 1! Siap-Siap, Ini Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan

    JABAR EKSPRES – Sebagai penerima bansos, kita pasti selalu was-was setiap kali ada kabar baru tentang pencairan bantuan. Nah, kali ini ada update penting mengenai bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2025.

    Ada beberapa kelompok yang dikabarkan tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Jadi, pastikan kamu membaca informasi ini sampai habis agar tidak ketinggalan!

    Berdasarkan informasi dari kanal YouTube DUNIA BANSOS yang diunggah pada Minggu (9/2/2025), berikut kategori yang dikeluarkan dari daftar penerima:

    BACA JUGA: Dibayar Rp300.000 dari Nonton YouTube di Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2025

    1. KPM yang Dinyatakan Tidak Layak oleh Pemerintah Daerah

    Tiap daerah punya kewenangan untuk melakukan verifikasi ulang penerima bansos.

    Jika ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dianggap sudah mampu atau tergolong kelas menengah, mereka otomatis akan dicoret.

    Jadi, kalau kamu merasa ekonomi keluargamu sudah lebih baik, bisa jadi bantuan ini tidak akan cair lagi.

    Bahkan, bukan hanya bansos PKH dan BPNT saja yang dicabut, bantuan lain seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga bisa dihentikan.

    BACA JUGA: Pertama Kali LOGIN Withdraw Saldo Rp100.000 dengan Aplikasi Penghasil Saldo DANA 2025

    2. KPM yang Memiliki Usaha dan Menggunakan Dana KUR

    Bagi yang sudah memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah menganggap mereka punya usaha yang berkembang.

    Itu artinya, mereka dianggap sudah tidak lagi masuk kategori penerima bansos.

    Tujuan utama bansos sendiri adalah untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, jadi kalau sudah punya usaha yang berjalan, kemungkinan besar bantuan tidak akan diberikan lagi.

    3. KPM dengan Penghasilan di Atas UMP/UMR

    Nah, ini juga penting untuk diperhatikan! Jika ada penerima bansos yang ternyata penghasilannya sudah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Regional (UMR), maka mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial.

    Pemerintah memastikan bahwa bansos hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi rentan.

    Bagaimana Status Pencairan Dana?

    Buat kamu yang masih masuk dalam daftar penerima, pasti penasaran kapan dana bansos ini cair, kan?

  • Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Lewat HP

    Cara Mudah Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025 Lewat HP

    Penyaluran bansos PKH dilakukan secara berkala. Jadwal pencairan dapat berbeda-beda tergantung wilayah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di situs web atau aplikasi Cek Bansos, atau melalui kantor pemerintahan setempat. Anggaran bansos PKH di tahun 2025 dipastikan tidak mengalami pemotongan. Kategori penerima meliputi ibu hamil, balita, siswa sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Penting untuk diingat bahwa penerima PKH tidak boleh menerima bansos lain seperti Kartu Prakerja atau BLT subsidi gaji.

    Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah berupaya memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.

     

    Disclaimer: artikel ini dibuat menggunakan Artificial Intellegence (AI).

  • Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat Nasional 7 Februari 2025

    Anggaran Kesehatan yang Bikin Publik Puas dengan Prabowo Terancam Disunat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ) turut terdampak efisiensi anggaran hingga lebih dari Rp 19,5 triliun pada tahun ini.
    Pemangkasan anggaran
    di Kemenkes ini merupakan imbas dari diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
    Total anggaran Kemenkes sebelum terkena pemangkasan senilai Rp 105,7 triliun. Artinya, efisiensi yang dilakukan sebesar 18,54 persen dari pagu anggaran.
    Padahal, Kemenkes menjadi sektor kementerian paling penting karena menyangkut program kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, dari hasil diskusi dengan DPR, ada beberapa program Kemenkes yang kemungkinan perlu adanya efisiensi.
    “Dari diskusi dengan teman DPR, ada yang disarankan ini bisa efisiensi, ini enggak. Jadi ada mungkin beberapa realokasi yang diperlukanlah untuk program prioritas tersebut,” ujar Budi Gunadi saat ditemui di Auditorium Herman Susilo Ditjen Tenaga Kesehatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).
    Budi Gunadi mengakui, terdapat program prioritas Kemenkes yang tidak cukup masuk dalam anggaran sehingga dibutuhkan penyesuaian.
    “Kami memang masih ada beberapa program prioritas yang enggak cukup untuk bisa masuk dengan uang tersebut,” katanya.
    Salah satu layanan kesehatan yang terancam dipangkas yakni pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang baru akan diterapkan pada tahun ini.
    Budi menyebutkan, target sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 280 juta. Sementara Kemenkes telah menganggarkan untuk 200 juta sasaran.
    “Target kami kan 280 juta. Kita sudah menganggarkan untuk (pemeriksaan kesehatan gratis) 200 juta. Karena enggak mungkinlah, dalam tahun pertama kan semuanya bisa (terpakai),” imbuh dia.
    Namun, jika program ini sepi peminat karena tidak diwajibkan seluruh rakyat mengecek kesehatan, maka anggarannya bisa ditekan lebih kecil dari target awal.
    “Tapi kalau ternyata memang minatnya enggak banyak, ya sudah, jadi kita enggak perlu kasih anggaran. Nanti akan kita lihat lagi enam bulan ke depan,” ucap Budi.
    Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,7 triliun untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis tahun ini.
    Anggaran yang digelontorkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dengan porsi terbesar dari pemerintah pusat.
    “Rp 4,7 triliun, jadi anggaran Rp 4,7 triliun itu dibagi, ada yang dari APBN, yang dari APBD,” papar Budi saat ditemui di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).
    Nantinya, anggaran tersebut akan disalurkan ke setiap puskesmas di seluruh Indonesia. Puskesmas lah yang kelak akan mengatur penggunaan dana ini.
    “Jadi puskesmas itu nanti ngatur. Sama kayak vaksin kan, kalau ini screeningnya (skrining pemeriksaan kesehatan) kan, puskesmas yang bagi-bagi alat screeningnya,” kata dia.
    Program cek kesehatan gratis akan mulai dijalankan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    Program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi Indonesia, dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Pemeriksaan akan dilakukan secara bertahap, dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
    Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diminta untuk mengunduh aplikasi SatuSehat, pemohon dapat mengisi biodata diri, memilih tanggal pemeriksaan, dan mendapatkan tiket pemeriksaan.
    Setelah mendaftar dan mengaktifkan kepesertaan JKN, masyarakat akan menerima notifikasi dari aplikasi terkait jadwal pemeriksaan.
    Dokumen yang perlu dibawa saat pemeriksaan di FKTP antara lain identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga (KK), buku kartu identitas anak (KIA) untuk balita dan anak prasekolah, tiket pemeriksaan dari aplikasi atau WhatsApp, serta formulir kuesioner skrining mandiri yang telah diisi sebelumnya.
    Cek kesehatan gratis menjadi salah satu program yang berpotensi dipangkas anggarannya. Padahal, berdasar Survei Litbang Kompas, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis menempati posisi tertinggi  dengan angka 85 persen.
    Sementara, sebanyak 12 persen menyatakan tidak puas.
    Pada urutan kedua, sebanyak 82,1 persen responden mengaku puas dengan program renovasi sekolah-sekolah yang rusak.
    Diikuti kepuasan membangun rumah sakit berkualitas lengkap 81 persen. Lalu, kepuasan membangun sekolah unggul terintegrasi 81 persen. Program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 78,1 persen.
    Kemudian program menurunkan kasus TBC hingga 50 persen dalam lima tahun 74,6 persen.
    Adapun program Asta Cita
    Prabowo
    -Gibran meliputi pelayanan kesehatan gratis, renovasi sekolah-sekolah rusak, pembangunan fasilitas kesehatan di daerah, pembangunan sekolah unggul terintegrasi, dan bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil.
    Kemudian menurunkan kasus TBC hingga 50%, pembangunan infrastruktur desa, menaikkan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara, menambah kartu kesehatan sosial dan penyaluran bantuan langsung tunai.
    Selanjutnya, makan bergizi serta susu gratis di sekolah dan pesantren, penyediaan rumah murah 65,9, dan meningkatkan pendapatan negara.
    “Ini yang program 100 harinya Pak Prabowo. Jadi rata-rata tinggi ya, semua program itu,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, saat memaparkan survei “Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran” secara virtual, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sudah Tersedia, Ini Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Bensin Super

    Sudah Tersedia, Ini Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Bensin Super

    Jakarta –

    Bahan bakar minyak (BBM) Shell sempat mengalami kelangkaan. Kini, BBM Shell mulai tersedia di beberapa SPBU. Shell mulai menyediakan kembali BBM secara bertahap di SPBU-nya.

    Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, Shell sudah mulai mendistribusikan kembali BBM-nya secara bertahap. Bahan bakar jenis Shell Super, V-Power, V-Power Diesel sampai V-Power Nitro+ sudah mulai tersedia di beberapa SPBU.

    Berikut SPBU Shell yang sudah tersedia BBM Shell, khususnya jenis Super, seperti dikutip dari situs resmi Shell Indonesia. Sebagai catatan, ketersediaan BBM ini diupdate terakhir pada 5 Februari 2025.

    Daftar SPBU Shell yang Mulai Jualan Shell Super

    Jakarta Barat:

    Shell KYAI TAPA-1 WEST JKT

    SHELL MERUYA UTARA-1 JKT DO

    SHELL PETA SELATAN-1 JKT DO

    Jakarta Pusat:

    Shell RP SOEROSO-1CENTRAL JKT

    Jakarta Selatan:

    Shell SATRIO-1 SOUTH JKT.

    SHELL TJ BARAT-SOUTH JAKARTA NTS DO

    Jakarta Timur:

    SHELL BEKASI RAYA-1 BKS DO

    Jakarta Utara:

    SHELL KELAPA GADING-1 NORTH JKT DO

    SHELL SEMPER-1 JKT DO

    SHELL YOS SUDARSO-1 NORTH JKT DO

    Tangerang:

    SHELL ALAM SUTERA-1 TGR DO

    SHELL BINTARO-1 TGR DO

    SHELL KARANG TENGAH-1 TGR DO

    SHELL SOEWARNA SOETTA-1 DO

    SHELL SUVARNA SUTERA-1 TGR DO

    SHELL PIK-2 TGR DO

    Tangerang Selatan:

    SHELL PAMULANG-1 TGR DO

    Bekasi:

    SHELL MANGUNJAYA-1 BKS DO

    Depok:

    Shell CIBUBUR-1 DEPOK

    Shell MARGONDA RAYA-2 DEPOK

    Bogor:

    SHELL PASIR ANGIN – BGR DO

    Serang Barat:

    SHELL SERANG BARAT – 1 BANTEN DO

    Cilegon:

    SHELL AHMAD YANI CILEGON DO

    Bandung:

    Shell PASTEUR-1 BDG

    Karawang:

    SHELL SYEH QURO-1 KWG DO

    Cirebon:

    SHELL CITRALAND CRB DO

    Surabaya:

    Shell Banyu Urip-1 SBY

    Shell DIPONEGORO 2 SIDOARJO

    Shell Diponegoro-1 SBY

    SHELL KALIJUDAN SBY DO

    Shell KENJERAN-1 SBY

    Shell MERR RUNGKUT-1 SBY

    Shell PEMUDA-1 SURABAYA

    Shell RAYA TENGGILIS-1 SBY

    Shell WADUNGASRI-1 SDJ

    Shell YONOSUWOYO

    Malang:

    SHELL KAWI-1 MLG DO

    SHELL LAWANG-1 MLG DO

    SHELL SOEKARNO HATTA-1 MLG

    Pasuruan:

    SHELL DR SUTOMO-1 PDA – PASURUAN DO

    SHELL GEMPOL-1 PASURUAN DO

    Blitar:

    SHELL M HATTA-1 BLT DO

    Jombang:

    SHELL TENDEAN JOMBANG-1 DO

    Kediri:

    SHELL PARE KDR-1 DO

    Lamongan:

    SHELL LAMONGAN – 1 EAST JAVA DO

    Mojokerto:

    SHELL GAJAHMADA-1 MJK DO

    Tuban:

    SHELL H WURUK-1 TBN EJ DO.

    Penjelasan Shell Indonesia soal Kelangkaan BBM

    Ingrid Siburian, President Director dan Managing Director Mobility, Shell Indonesia membenarkan sedang mengalami masalah distribusi BBM.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk bahan bakar minyak (BBM) dan Shell Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ketersediaan produk BBM di SPBU Shell secepatnya,” ujar Ingrid kepada detikOto, Kamis (30/1/2025).

    (rgr/dry)

  • Bappenas beberkan tiga strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia

    Bappenas beberkan tiga strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan,Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki membeberkan tiga strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia.

    “(Pertama), pengurangan beban pengeluaran melalui Kartu Kesejahteraan,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Dia menyatakan bahwa Kartu Kesejahteraan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran dan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Hal ini termasuk bantuan sosial dalam bentuk program seperti bantuan tunai langsung (BLT), subsidi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin.

    Selain itu juga jaminan sosial yang memberikan akses universal ke layanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja informal, dan bantuan lanjut usia atau penyandang disabilitas.

    Subsidi layanan dasar seperti subsidi listrik, air bersih, dan bahan bakar minyak (BBM) juga diberikan melalui mekanisme Kartu Kesejahteraan, sehingga memastikan daya beli kelompok miskin tetap terjaga.

    Strategi kedua ialah peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja melalui Kartu Usaha yang dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui beberapa cara. Mulai dari permodalan usaha mikro yang memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah bagi pelaku usaha kecil dan mikro untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

    Selanjutnya yaitu pelatihan dan pendampingan melalui program pelatihan kewirausahaan berbasis kebutuhan pasar dan pendampingan manajemen bisnis untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian, ekspansi pasar dengan memfasilitasi pelaku usaha memasarkan produk mereka melalui platform digital, koperasi, dan pasar lokal.

    Pembebasan pajak atau insentif fiskal turut diberikan bagi usaha mikro guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Adapun strategi terakhir ialah pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah yang menjadi fondasi penting mendukung peningkatan kualitas hidup dan akses ekonomi.

    Tiga upaya yang disiapkan oleh pemerintah ialah peningkatan infrastruktur pendidikan dan kesehatan dengan membangun sekolah, puskesmas, dan balai latihan kerja di daerah tertinggal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia.

    Berikutnya adalah layanan transportasi dan akses digital dengan memperluas jaringan jalan, listrik, serta internet guna membuka konektivitas terpencil.

    “(Terakhir), penguatan kawasan ekonomi lokal (dengan) pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis potensi lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi,” kata Maliki.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dinas PUPR dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Digeledah Kejaksaan

    Dinas PUPR dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Digeledah Kejaksaan

    Blitar, Beritasatu.com – Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar menggeledah Dinas PUPR dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan DAM Kali Bentak di Kecamatan Panggungrejo, Blitar pada tahun anggaran 2023.

    Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat pembuktian perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak pidana korupsi pembangunan DAM Kali Bentak di Kecamatan Panggungrejo, Blitar pada tahun anggaran 2023.

    “Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan salah satunya yaitu penggeledahan untuk memperkuat pembuktian perbuatan melawan hukum pada dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan DAM Kali Bentak,” ujar Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar Dyan Kurniawan kepada awak media, Rabu (5/2/2025).

    Kegiatan penggeledahan dilakukan di dua tempat. Selain di kantor Dinas PUPR Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar penggeledahan juga dilakukan di kantor CV Cipta Graha Pratama.

    Penggeledahan dilakukan erdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT – 01/M.5.48/Fd.2/02/2025 Tanggal 03 Febuari 2025, Surat Penetapan Penggeledahan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 49/PenPid.B-GLD/2025/PN Blt Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT – 01/M.5.48/Fd.2/02/2025 Tanggal 03 Febuari 2025.

    “Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar telah mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan kegiatan 
    pekerjaan DAM Kali Bentak,” tegasnya.

  • Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, deflasi bulan Januari 2025 yang tercatat 0,76 persen (month to month/mtm) menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.

    Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi ini disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA, Achmad memandang tren ini menunjukkan indikasi yang lebih serius terhadap permintaan domestik.

    “Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat,” kata Achmad, di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.

    Tren inflasi tahunan yang terus melambat, dari 3,00 persen (year on year/yoy) pada April 2024 menjadi hanya 2,12 persen (yoy) pada Januari 2025, kian memperkuat indikasi lemahnya konsumsi rumah tangga.

    Achmad menilai, penurunan daya beli ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, namun mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi.

    Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.

    Ia mengatakan bahwa hal itu berarti sekitar 10 juta individu mengalami ketidakpastian ekonomi tanpa mendapat bantuan signifikan dari pemerintah.

    “Kelas menengah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen utama bagi sektor barang dan jasa, dan juga merupakan kelompok yang memiliki kemampuan investasi yang cukup besar. Penurunan jumlah kelas menengah berarti berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, Achmad menuturkan lemahnya daya beli masyarakat turut berdampak pada sektor usaha, terutama ritel dan manufaktur.

    Indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.

    Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha.

    Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.

    “Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat,” katanya pula.

    Untuk mengatasi pelemahan daya beli, Achmad menyarankan beberapa langkah strategis.

    Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.

    Kedua, penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.

    Ketiga, pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

    “Penyederhanaan regulasi dan peningkatan insentif investasi dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya lagi. 

    Sumber : Antara

  • Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    Cek Segera NIK KTP Penerima Dana Bansos PKH Februari 2025 hingga Rp3,8 Juta

    JABAR EKSPRES – Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) kembali disalurkan tahun 2025 untuk masyarakat yang memenuhi syarat.

    Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH di bulan Februari 2025, kini pengecekannya bisa dilakukan dengan mudah secara online.

    Baca juga : Cara Dapat Bantuan BLT BBM 2025 Rp300.000, Cukup Penuhi Syarat ini

    Cukup dengan ponsel, Anda bisa mengecek status penerima hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP melalui situs resmi atau aplikasi Cek Bansos.

    Yuk, simak panduan lengkapnya di bawah ini!

    Cara Cek NIK Penerima Bansos PKH Februari 2025 Lewat HP

    Ada dua cara mudah untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos PKH periode Februari 2025, yaitu melalui situs resmi Kemensos dan aplikasi Cek Bansos:

    1. Cek NIK PKH via Website Resmi Kemensos

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek nama Anda melalui situs cekbansos.kemensos.go.id:

    Buka situs resmi (https://cekbansos.kemensos.go.id/) melalui browser di ponsel atau komputer.Masukkan data wilayah sesuai domisili Anda, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.Isi nama lengkap sesuai dengan KTP.Masukkan kode verifikasi yang muncul di layar.Klik tombol “Cari Data” dan tunggu beberapa saat.Cek hasilnya:

    Jika terdaftar sebagai penerima PKH, maka nama Anda akan muncul di daftar penerima.

    Jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta”.

    2. Cek NIK PKH via Aplikasi Cek Bansos

    Jika ingin lebih praktis, Anda bisa menggunakan aplikasi resmi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store atau App Store. Berikut caranya:

    Unduh dan instal aplikasi “Cek Bansos” dari Play Store atau App Store.Login ke akun Anda dengan username dan password. Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data diri lengkap.Pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.Masukkan data wilayah sesuai domisili KTP.Ketik nama penerima manfaat sesuai dengan identitas KTP.Isi kode verifikasi captcha yang tertera, lalu klik “Cari Data”.Tunggu beberapa saat hingga sistem menampilkan hasil pencocokan data.