Dua Cara Mudah Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000 Lewat Ponsel
Megapolitan
4 Desember 2025
Dua Cara Mudah Cek Nama Penerima BLT Rp 900.000 Lewat Ponsel
Megapolitan
4 Desember 2025
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5432910/original/074627400_1764827247-Penyaluran_Bantuan_Langsung_Tunai_Kesejahteraan_Rakyat__BLT_Kesra__di_Kota_Batam.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Liputan6.com, Jakarta – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, membeludak. Jumlah penerima di beberapa kecamatan naik hingga tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Walau padat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tampak mengantre dengan tertib sejak pagi di Kantorpos.
Koordinator Lapangan (Korlap) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Anton Hernomo, mengatakan peningkatan jumlah KPM sangat signifikan dibandingkan tahun lalu.
“Untuk Kecamatan Bengkong terjadi pembeludakan penerima bantuan sekitar tiga kali lipat, dari seribu menjadi lebih dari tiga ribu orang,” ujar Anton, Kamis (4/12/2025).
Ia menjelaskan, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp900 ribu, dengan syarat wajib membawa KTP asli. Pengambilan boleh diwakilkan, namun hanya oleh anggota yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Menurut Anton, realisasi penyaluran berada di angka 50–60 persen. Salah satu penyebabnya karena banyak warga Batam yang sedang pulang kampung pascabencana di Sumatra Barat dan Sumatra Utara.
“Banyak penerima pergi ke luar kota ingin melihat keluarga yang tertimpa musibah, karena itu tidak bisa diwakilkan jika bukan satu KK. Rata-rata kami melayani seribu orang per hari,” ucap Anton.
Batuaji Capai 80 Persen Penyaluran
Sementara itu, Korlap Kecamatan Batuaji, Elvi, menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki 3.190 KPM dari empat kelurahan.
“Realisasi sudah sekitar 70–80 persen. Kendalanya, banyak penerima belum memahami SOP. Mereka datang tapi bukan satu KK, jadi kami tidak bisa bayarkan,” kata Elvi.
Ia memastikan bahwa syarat KTP dan KK asli harus dibawa, dan pengambilan tidak bisa diwakilkan oleh orang yang berbeda KK.
“Kalau penerima berada di luar kota, mereka tetap harus datang dalam waktu yang ditentukan. Kalau lewat, dana kembali ke negara,” ucapnya tegas.
Petugas Pos Jemput Bola Salurkan BLT Kesra bagi Warga Sakit di Samarinda
Regional
1 Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Simak cara daftar bansos bulan Desember 2025 di bawah ini buat Anda yang belum kebagian.
Sebagaimana diketahui, ada beberapa jenis bansos alias bantuan sosial yang diprediksi akan disalurkan pada bulan ini.
Beberapa di antaranya adalah PKH, BNPT, dan BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat / bantuan langsung tunai sementara).
Sementara untuk BSU, pemerintah menegaskan bahwa belum akan dicairkan lagi namun Anda bisa mendaftar dengan cara berikut ini.
Syarat Wajib untuk Menerima Bansos PKH 2025
Tidak cukup hanya tergolong miskin atau rentan miskin, calon penerima PKH 2025 juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis sebagai berikut:
Terdaftar dalam DTKS atau sistem terbaru DTSEN yang menjadi basis data Kemensos untuk verifikasi penerima manfaat.
Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Masuk dalam klasifikasi keluarga miskin atau rentan miskin, yang diverifikasi langsung oleh petugas lapangan atau pendamping PKH.
Memenuhi kriteria kategori bantuan, misalnya sedang hamil, memiliki anak usia sekolah, atau lanjut usia.
Pastikan data keluarga sudah masuk dan diperbarui secara rutin di DTKS melalui Dinas Sosial setempat agar tidak kehilangan hak sebagai penerima.
Cara daftar bansos BLT Kesra, PKH, dan BPNT
Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial:
Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.
Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.
Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.
Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.
Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli.
Pengajuan akan dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses verifikasi dan validasi.
Cara cek penerima bansos Oktober 2025:
Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
Pilih menu “Cek Bansos”
Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
Klik “Cari Data”
Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos
Melalui Situs Resmi Kemensos
Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
Masukkan kode captcha sesuai instruksi
Klik “Cari Data”
Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.
Cara daftar BSU Rp600.000 di halaman berikutnya…

Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana Gedung DPRD Ponorogo mendadak riuh pada awal pekan ini. Perwakilan kepala desa (kades) di Bumi Reog mendatangi kantor wakil rakyat untuk wadul.
Ya, para kades itu meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke tingkat pusat. Yakni terkait dengan kejelasan soal pencairan Dana Desa (DD) tahap II yang tak kunjung turun. Para kades mengaku was-was karena proyek fisik telah berjalan, tetapi pembayaran belum bisa dipenuhi akibat macetnya dana dari pusat.
Kedatangan mereka difasilitasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRD Ponorogo. Para kepala desa berharap ada jalan keluar cepat, mengingat beban tanggungan mereka makin membesar menjelang tutup tahun.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Ponorogo, Eko Mulyadi, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula setelah Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 81/2025 pada pertengahan November. Aturan baru tersebut menghentikan pencairan kegiatan pembangunan non-earmark per 17 September, dan hanya memprioritaskan program BLT Desa, ketahanan pangan, dan stunting.
“Sementara teman-teman desa sudah melakukan kegiatan lapangan pembangunan, kalau tidak cair tentu menjadi beban,” kata Eko usai RDP di DPRD Ponorogo, Senin (1/12/2025).
Eko merinci bahwa dari 281 desa, sebanyak 231 desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II. Para kades yang sudah terlanjur mengerjakan proyek fisik kini harus menalangi modal menggunakan dana pribadi. Besaran utangnya pun bervariasi antara Rp30 juta sampai Rp400 juta.
“Kami tidak protes peraturan ini, tapi kami harapkan aturannya ditunda terlebih dahulu, dan bisa diterapkan tahun mendatang,” ungkapnya.
Dalam RDP tersebut, APDESI juga menyampaikan aspirasi lain, termasuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan keluhan soal beberapa kegiatan OPD yang kini dibebankan ke anggaran desa. Namun fokus utama tetap sama, yakni kepastian pencairan dana desa tahap II.
Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Anik Suharto, menyatakan memahami keresahan para kades. Dia memastikan surat aspirasi itu, akan segera dikirim ke pemerintah pusat sebagai bentuk tindak lanjut dewan. “Kami akan kirimkan dalam waktu dekat, paling lama besok (2/12) kami sampaikan suratnya,” pungkasnya. [end/suf]

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) mengungkap permintaan industri makanan dan minuman (mamin) menunjukkan tren kenaikan memasuki kuartal IV/2025.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, peningkatan ini terutama dipicu momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang akan berlanjut ke perayaan Imlek dan Ramadan yang membuat kondisi pasar pada akhir tahun mulai bergerak positif.
“Q4 ini permintaan sudah mulai naik ya, dari sektor retail ya karena memang menghadapi Nataru dan langsung nyambung Imlek sama Lebaran,” ujar Adhi saat ditemui di sela-sela agenda Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Senin (1/12/2025).
Meski demikian, Gapmmi menilai bahwa pemulihan penjualan ritel ke konsumen (selling out) masih sangat dipengaruhi daya beli, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Adhi menegaskan bahwa kinerja industri akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga momentum konsumsi.
Untuk itu, Gapmmi mengapresiasi berbagai program perlindungan sosial pemerintah, termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dan program magang yang dinilai dapat membantu menggerakkan ekonomi.
“Mudah-mudahan dengan program-program pemerintah yang terus-menerus, kemarin ada BLT, kemudian ada program magang dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa membangkitkan ekonomi kita,” ujarnya.
Dia menambahkan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi fokus perhatian karena sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah disebut perlu mempercepat penyerapan anggaran kementerian dan lembaga sebagai salah satu cara mendongkrak permintaan masyarakat.
Adhi mengungkapkan bahwa dari sisi produsen, kapasitas suplai, dan distribusi sudah meningkat signifikan. Permintaan dari distributor hingga ritel tercatat bergerak positif dalam beberapa minggu terakhir. Namun, dia menekankan perlunya dorongan tambahan agar penjualan dari ritel ke konsumen dapat ikut meningkat.
Dengan kondisi tersebut, Gapmmi tetap optimistis bahwa industri makanan dan minuman mampu mencatat pertumbuhan yang kuat hingga akhir 2025.
“Kalau saya yakin sih pertumbuhan seharusnya di atas 6%. Di atas 6% ya sepanjang tahun ini, sampai akhir tahun,” tuturnya.
Dia menyebut, sebagian besar pelaku industri telah menyiapkan distribusi hingga ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil. Kesiapan ini diyakini dapat menjaga kelancaran pasokan selama periode permintaan tinggi pada akhir tahun.
Selain itu, Gapmmi berharap berbagai langkah pemerintah, khususnya kebijakan fiskal dan bantuan penguatan daya beli, dapat berjalan sinkron sehingga dampaknya terasa langsung pada konsumsi masyarakat.
Adhi menegaskan bahwa jika kebijakan berjalan efektif, prospek ekonomi nasional pada akhir tahun akan lebih solid.