Produk: BLT

Jakarta, Beritasatu.com – Keputusan Partai Gerindra yang meminta Ketua Umum Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 sekaligus menepis isu yang menyebutkan ia hanya akan menjabat selama dua tahun.

Hal ini diungkapkan pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho. Menurutnya, keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra tersebut menunjukkan bahwa Prabowo Subianto sehat dan siap menjalankan masa pemerintahan penuh selama 5 tahun, bahkan siap melanjutkan kepemimpinan untuk periode berikutnya.

“Dengan keputusan ini, Prabowo Subianto menegaskan dirinya siap menjalani dua periode kepemimpinan. Spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama dua tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu terbantahkan. Ini juga menunjukkan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan siap memimpin selama dua periode penuh,” ujar Hardjuno dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (15/2/2024).

Hardjuno menyatakan tidak ada yang salah jika Prabowo Subianto memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa daripada terikat pada ikatan personal atau utang budi politik.

“Jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekadar urusan pertemanan. Seorang pemimpin tidak boleh merasa berutang budi kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi harus sadar bahwa utang budinya adalah kepada 280 juta rakyat Indonesia yang memilihnya. Urutan emosional harus menjadi prioritas terakhir, karena sumpah jabatan diucapkan kepada Tuhan dan rakyat, bukan kepada individu tertentu,” tegas Hardjuno.

Hardjuno Wiwoho juga menyinggung salah satu janji besar Prabowo Subianto, yaitu memastikan tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Ia berharap Prabowo fokus pada pemberantasan korupsi, terutama dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang telah merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah.

“Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat. Pemerintah harus berani menegakkan hak tagih atas dana BLBI yang dijamin oleh para debitur. Jika ini tidak dilaksanakan, maka ada konspirasi yang terjadi di dalamnya,” kata Hardjuno.

Ia juga mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lebih fokus pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) untuk kasus-kasus kecil.

“Jika penegakan hukum hanya berkutat pada OTT, maka korupsi tidak akan pernah selesai karena nilainya terlalu kecil dibandingkan kejahatan besar yang masih dibiarkan,” jelas Hardjuno.

Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi. Ia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta.

“Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkali-kali dibagikan, tetapi angka kemiskinan tidak turun karena dana tersebut digunakan untuk judi online, rokok, atau dikorupsi. Ini harus dihentikan,” tegas Hardjuno.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, memberikan respons positif atas permintaan para pengurus Partai Gerindra dari tingkat pusat hingga daerah untuk kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029.

Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Padepokan Garudayaksa, Bojongkoneng, Hambalang, Bogor pada Kamis (13/2/2025), Prabowo menyatakan bersedia maju tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden periode 2024-2029.

“Kongres meminta Pak Prabowo Subianto agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden. Beliau menjawab, Insyaallah, tetapi meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Hambalang, Kamis (13/2/2025).