Xcloud.id

Produk: BLT

  • Wali Kota Blitar Serahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ke 241 Pekerja SKT Sampoerna – Halaman all

    Wali Kota Blitar Serahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ke 241 Pekerja SKT Sampoerna – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BLITAR – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja di fasilitas produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) di Blitar, Jawa Timur.

    Acara yang berlangsung di Fasilitas Produksi SKT Sampoerna di Blitar, Jawa Timur, pada Jumat (11/4/2025), turut dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kota Blitar serta perwakilan Sampoerna.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Ibbin, menyatakan penyaluran BLT DBHCHT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pekerja di industri tembakau.

    ”Industri tembakau telah berkontribusi besar dalam hal Penghasilan Asli Daerah (PAD), dan salah satu penyumbang DBHCHT yang lumayan besar. Ke depan, kami tidak hanya akan membuat iklim (investasi) yang bagus, tetapi juga mendorong pabrik rokok untuk lebih berkembang lagi,” kata Ibbin, seraya menambahkan bahwa industri ini juga telah menyerap banyak tenaga kerja di wilayahnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ibbin berpesan kepada para pekerja di industri hasil tembakau, khususnya yang berada di Kota Blitar, untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar dapat memajukan perekonomian di sekitarnya.

    Program BLT DBHCHT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di industri tembakau. Program ini merupakan cara pemerintah untuk memastikan bahwa cukai hasil tembakau kembali ke masyarakat dalam bentuk yang memberikan manfaat langsung, termasuk untuk mendukung keberlanjutan ekonomi.

    Secara terpisah, Kepala Urusan Eksternal Sampoerna, Arief Triastika, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Blitar, yang terus berupaya memberikan jaminan perlindungan usaha bagi pengusaha dan pekerja, demi menciptakan iklim usaha yang kondusif.

    “Penyaluran BLT DBHCHT kepada para pekerja SKT Sampoerna, yang mayoritas adalah perempuan, tentunya sangat bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan para karyawan,” kata Arief.

    Ia menambahkan, penyerahan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja.

  • Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    Jadwal Pencairan Bansos Kemensos PKH Tahap 2 2025, Kapan Cair Tanggal Berapa?

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui berbagai program bantuan sosial (bansos).

    Salah satu program unggulan yang dinanti-nantikan pencairannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kabar baiknya, setelah sukses menyalurkan tahap pertama di awal tahun, kini jadwal pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 telah resmi diumumkan, membawa angin segar bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    PKH, sebagai program bantuan langsung tunai (BLT), dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin dan rentan miskin, memberikan harapan dan dukungan finansial yang signifikan.

    Penyalurannya yang terstruktur dan bertahap memastikan bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lantas, kapan tepatnya dana PKH tahap 2 ini akan cair dan bagaimana mekanisme penyalurannya?

    Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2

    Bagi para KPM yang telah menantikan kepastian jadwal, kini dapat bernapas lega. Merujuk pada informasi resmi dan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengonfirmasi bahwa pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 akan dimulai pada periode April hingga Juni 2025.

    Seperti yang telah berjalan, penyaluran bansos PKH dilakukan secara triwulanan atau setiap tiga bulan sekali.

    Setelah tahap 1 sukses disalurkan pada periode Januari hingga Maret 2025, kini giliran tahap 2 untuk menjangkau para penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap jadwal pencairan bansos PKH tahun 2025:

    Tahap 1: Januari – Maret 2025 (Telah Selesai Disalurkan)

    Tahap 2: April – Juni 2025

    Tahap 3: Juli – September 2025

    Tahap 4: Oktober – Desember 2025

    Dengan adanya kepastian jadwal ini, diharapkan para KPM dapat mempersiapkan diri dan memanfaatkan dana bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

    Pemerintah melalui Kemensos terus berupaya untuk memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan tepat waktu.

    Mekanisme Pencairan Bansos PKH 2025

    Dalam menyalurkan bansos PKH, Kemensos masih mengandalkan dua mekanisme utama yang telah terbukti efektif dan menjangkau seluruh KPM di berbagai wilayah Indonesia. Mekanisme tersebut adalah:

    1. Melalui Rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Bank Himbara

    Bagi KPM yang telah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, dana bansos PKH akan langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan.

    KPM dapat melakukan penarikan dana melalui ATM, kantor cabang bank, atau agen bank terdekat. Mekanisme ini dinilai lebih efisien dan aman.

    Berikut jadwal pencairan, mekanisme pencairan, nominal bantuan, dan cara cek status penerima bansos PKH Tahap 2.* Dok. Humas Kemensos

    2. Melalui Kantor Pos

    Bagi KPM yang belum memiliki atau terkendala dengan rekening KKS, penyaluran dana bansos PKH akan dilakukan melalui kantor pos.

    Petugas pos akan menyalurkan dana secara langsung kepada KPM yang terdaftar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

    KPM biasanya akan menerima surat pemberitahuan dari kantor pos mengenai jadwal dan lokasi pengambilan dana.

    Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memastikan seluruh KPM, tanpa terkecuali, dapat menerima hak mereka dengan mudah dan aman.

    Pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem penyaluran untuk meminimalisir kendala dan memastikan efisiensi.

    Nominal Bansos PKH 2025

    Salah satu aspek penting dalam program bansos PKH adalah besaran dana bantuan yang diterima oleh setiap KPM. Pemerintah telah menetapkan nominal bantuan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan komponen kebutuhan masing-masing keluarga. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggungan keluarga penerima manfaat.

    Berikut adalah rincian lengkap saldo dana bansos PKH 2025 per tahap (triwulanan) dan per tahun:

    – PKH Kesehatan Ibu Hamil: Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesehatan Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Lanjut Usia: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp225.000 per tahap atau Rp900.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun.

    – PKH Pendidikan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun.

    Cara Cek Status Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah dirinya atau keluarganya terdaftar sebagai penerima manfaat bansos PKH tahun 2025, Kemensos telah menyediakan platform daring yang mudah diakses.

    Anda dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut adalah langkah-langkah sederhana untuk melakukan pengecekan:

    1. Akses website resmi Kemensos melalui peramban (browser) Anda.

    2. Pada halaman utama, cari dan klik menu atau tautan yang berkaitan dengan “Cek Bansos”.

    3. Anda akan diminta untuk mengisi beberapa informasi seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anda.

    4. Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP.

    5. Isi kode captcha yang tertera pada layar untuk verifikasi.

    6. Klik tombol “Cari Data”.

    Ilustrasi aplikasi Cek Bansos – Cara Cek Penerima PKH 2025 Lewat HP.

    Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan data yang Anda masukkan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan Anda dalam program bansos PKH.

    Jika Anda terdaftar sebagai KPM, maka akan muncul informasi mengenai periode penyaluran dan status pencairan bantuan.

    Pencairan bansos PKH tahap 2 tahun 2025 ini tentu menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi, memenuhi kebutuhan pokok, serta meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat.

    Pemerintah melalui Kemensos mengimbau kepada seluruh KPM untuk memanfaatkan dana bansos ini dengan sebaik-baiknya dan bijaksana, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pendidikan anak, serta meningkatkan kesehatan.

    Penggunaan dana bansos yang tepat sasaran akan memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas.

    Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai informasi tidak resmi atau hoaks yang mungkin beredar terkait pencairan bansos PKH.

    Selalu rujuk informasi resmi dari Kemensos atau sumber-sumber berita terpercaya untuk mendapatkan informasi yang akurat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik

    Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri bersiap mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt

    Efek Trump, DEN tekankan pentingnya perlindungan ekonomi domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 13 April 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri menyoroti pentingnya perlindungan ekonomi domestik agar Indonesia tetap tangguh di tengah dinamika efek kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satu langkah utama yaitu mendorong belanja fiskal untuk meningkatkan permintaan.

    “Kalau waktu kecil diajarkan hemat pangkal kaya, dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang belanja, maka permintaan akan terjadi,” kata Chatib dalam kegiatan The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan dan Ekonomi Global” di Jakarta, Minggu.

    Dorongan dari permintaan itu yang akan memancing dunia usaha merespons dengan meningkatkan produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Namun, insentif itu pun perlu dilakukan dengan menyusun skala prioritas, mengingat ruang fiskal negara cukup terbatas.

    “Menurut saya, berikan prioritas pada sektor yang efek bergandanya tinggi, yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya pariwisata, karena itu backward dengan forward linkage-nya sangat besar,” jelas Chatib.

    Di sisi lain, perlindungan sosial juga menjadi penting, kata Chatib. Sebab, perlindungan sosial dapat memperkuat daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sudah disinyalir melemah sejak sebelum gejolak dinamika Trump, salah satu faktornya terkait dengan porsi pekerja informal yang lebih dominan dari pekerja formal. Sementara pekerja informal umumnya memiliki upah rendah.

    “Jadi, dalam konteks ini, perlindungan sosial menjadi sangat penting. Apakah itu bantuan langsung tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), atau percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” tuturnya.

    Chatib pun mengingatkan konsolidasi terhadap mitra menjadi penting, terutama regional ASEAN. Di tengah situasi krisis, ada kecenderungan negara lebih mementingkan diri sendiri, yang berisiko memicu terjadinya instabilitas.

    “Maka, konsolidasi di dalam ASEAN menjadi sangat penting,” ujar Chatib.

    Sumber : Antara

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Chatib Basri Sarankan Prabowo Ikuti Taktik Orde Baru Hadapi Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri mengusulkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengikuti taktik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru untuk menghadapi ancaman tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, mengatakan taktik yang pernah dilakukan pemerintah Orde Baru, yakni melakukan deregulasi ekonomi besar-besaran. 

    Dia menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam itu. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu, lanjutnya, diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi struktural. 

    “Jadi yang harus dilakukan [pemerintah] adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujar Chatib Basri dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2024).

    Menurutnya, deregulasi ekonomi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986, kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Efisiensi APBN Bakal Sia-sia Kalau Prabowo Tak Lakukan Hal Ini

    Efisiensi APBN Bakal Sia-sia Kalau Prabowo Tak Lakukan Hal Ini

    Jakarta –

    Mantan Menteri Keuangan RI ke-28, Chatib Basri menilai langkah Presiden Prabowo dalam memangkas anggaran belanja modal dan barang yang diterapkan pada APBN 2025 sekitar Rp 300 triliun merupakan langkah yang bagus jika segera dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya yakni investasi ke sektor produktif. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi Indonesia.

    Namun, Chatib bilang jika hasil efisiensi tersebut tidak segera dibelanjakan atau diinvestasikan ke sektor yang produktif, maka hasil yang didapatkan dari efisiensi tersebut tidak maksimal.

    “Kalau eksekusi baru muncul tahun depan. Maka ini kita mirip dengan uang pinjam dari bank. Kita sudah turun, sudah bayar bunga tapi tidak investasi, dan itu costnya mahal sekali. Jadi harus dipikirkan satu multiplier yang tinggi,” kata Chatib dalam Panel Discussion yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu (13/4/2025).

    Chatib menambahkan hasil efisiensi tersebut bisa segera dialihkan di sektor Pariwisata atau beberapa sektor lainnya yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lainnya tidak hanya di perkotaan.

    “Yang punya dampak kepada lapangan pekerjaan. Saya kasih contoh misalnya sektor pariwisata. Karena itu backward dengan forward linkage nya itu sangat besar, atau beberapa sektor lain,” katanya.

    Lebih lanjut, Chatib mengatakan dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial kepada pihak yang terdampak. Hal ini penting untuk membuat daya beli masyarakat terjaga.

    Ia mengatakan dalam ilmu ekonomi belanja merupakan faktor penting daripada pemulihan ekonomi suatu negara. Dengan belanja, Chatib bilang maka permintaan suatu barang akan bertambah yang bisa mendorong adanya perputaran ekonomi.

    “Apakah itu BLT, apakah itu percepatan program MBG, yang kemudian akan memperkuat daya beli masyarakat,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Saatnya Cek Rekening! Ini Dia 4 Bansos yang Cair Bulan April 2025

    Saatnya Cek Rekening! Ini Dia 4 Bansos yang Cair Bulan April 2025

    JABAR EKSPRES – Bulan April 2025 membawa kabar gembira bagi penerima bansos! Pemerintah kembali mencairkan sejumlah bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT El Nino, dan PIP.

    Artikel ini membahas secara langsung dan lengkap jenis bantuan yang cair, besaran dana, serta cara pencairannya. Pastikan Kamu tidak melewatkan informasinya!

    April 2025 ini, jujur saja, jadi salah satu bulan yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena sejumlah bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kembali cair dan siap meringankan beban hidup, terutama setelah pengeluaran besar-besaran saat Lebaran.

    BACA JUGA: Bansos BPNT April 2025 Segera Cair! Cek Jadwalnya Bulan Ini

    Sebagai orang yang juga memantau info bantuan, kami pengen berbagi langsung ke kamu tentang bantuan-bantuan yang sudah mulai cair bulan ini. Jadi, kalau kamu termasuk penerima manfaat, pastikan simak baik-baik ya!

    1. PKH Tahap 2 Resmi Cair

    Pertama, ada kabar bahagia dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini memasuki tahap kedua.

    Program ini memang ditujukan untuk keluarga yang masuk kategori miskin dan punya anggota keluarga yang tergolong rentan.

    Kalau kamu punya anggota keluarga yang termasuk berikut, ini besaran bantuan yang bisa kamu terima:

    Ibu hamil & anak usia dini: Rp750.000Siswa SD: Rp225.000Siswa SMP: Rp375.000Siswa SMA: Rp500.000Lansia & disabilitas berat: Rp600.000

    Bantuan ini biasanya disalurkan melalui rekening bank Himbara atau Kantor Pos. Jadi, segera cek rekening atau tanyakan ke petugas desa/Kelurahan ya.

    2. BPNT/Kartu Sembako: Dapat Rp400.000

    Selanjutnya, ada juga BPNT atau Kartu Sembako. Karena bantuan ini cair dua bulan sekali, maka pada bulan April 2025 ini penerima akan langsung mendapatkan Rp400.000 (untuk bulan Maret dan April).

    Uangnya bisa digunakan untuk belanja sembako di e-warong atau mitra resmi pemerintah. Pastikan kamu belanja di tempat yang sudah ditunjuk biar bantuannya tetap sesuai aturan.

    3. BLT El Nino Masih Lanjut!

    Walaupun sifatnya hanya satu kali pencairan, BLT El Nino juga masih cair di bulan ini, lho. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap warga yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino.

  • Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan Sosial Mei 2025, Begini Cara Mendapatkan Bantuan dan Syaratnya – Halaman all

    Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 akan segera disalurkan. Berikut ini cara mendapatkan bantuan dan syarat yang perlu dipenuhi oleh masyarakat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bantuan sosial untuk periode Mei 2025 segera disalurkan, dan masyarakat dapat segera mengakses berbagai program yang tersedia.

    Untuk mendapatkan bantuan, pastikan Anda memenuhi syarat yang telah ditentukan dan mengikuti prosedur yang benar agar dapat memperoleh manfaat secara tepat waktu.

    Penyusunan Data Penerima Bansos

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial untuk triwulan kedua tahun 2025 akan dilaksanakan pada bulan Mei.

    Saat ini, proses pematangan data penerima bantuan masih terus berlangsung bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Gus Ipul menekankan bahwa validasi data merupakan langkah penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.

    “Kami terus memastikan bahwa data penerima sudah valid dan tepat sasaran. Proses ground check sudah dilakukan untuk memastikan desil-1 dan desil-2,” ungkap Gus Ipul pada konferensi di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

    Perubahan dan Pembaruan Data Penerima

    Dalam proses pemutakhiran data, ditemukan beberapa perubahan terkait daftar penerima.

    Gus Ipul mengungkapkan adanya perubahan dalam status penerima, seperti adanya kesalahan inklusi atau eksklusi yang terjadi sebelumnya.

    “Ada penerima yang sebelumnya tidak terdaftar kini akan menerima bantuan, sementara yang sebelumnya terdaftar tidak lagi mendapatkan bantuan,” jelas Gus Ipul.

    Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program Bantuan Sosial yang Tersedia

    Program-program bantuan sosial yang akan disalurkan antara lain:

    Program Keluarga Harapan (PKH)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
    Bantuan Langsung Tunai (BLT)
    Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM)

    Penyaluran bantuan ini akan dilakukan berdasarkan data terbaru dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan data tunggal pertama yang digunakan untuk acuan penyaluran bansos sejak Indonesia merdeka.

    Bantuan Sosial Mei 2025 akan segera disalurkan! Temukan cara mendapatkan bantuan dan syarat-syaratnya agar dapat memperoleh manfaat tepat waktu. – (Kolase Tribunnews.com)

    Langkah Selanjutnya: Penyaluran Bansos

    Gus Ipul menargetkan bahwa penyaluran bantuan sosial akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025, dan paling lambat pada bulan Juni jika ada keterlambatan.

    Proses verifikasi lapangan akan terus dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima dan menghindari adanya penerima yang tidak berhak.

    “Setelah data dinyatakan valid, kami akan segera menyalurkan bansos. Kira-kira jika tidak Mei, paling lambat Juni, tetapi kemungkinan besar pada Mei,” tambahnya.

    Cara Mengecek Status Penerima Bansos

    Untuk mengetahui apakah Anda termasuk penerima bansos, masyarakat dapat mengecek statusnya melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status:

    Siapkan identitas diri (KTP).

    Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.

    Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa).

    Isi nama lengkap sesuai KTP.

    Masukkan kode Captcha yang muncul.

    Klik “Cari Data” untuk melihat status.

    Dengan melakukan pengecekan ini, masyarakat dapat memastikan apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos dan mengikuti prosedur yang diperlukan untuk mengakses bantuan.

  • 45 Hari Kerja Bupati Kudus Samani Intakoris: Aduan Warga Didominasi Jalan Berlubang

    45 Hari Kerja Bupati Kudus Samani Intakoris: Aduan Warga Didominasi Jalan Berlubang

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris sudah menerima sejumlah aduan dari masyarakat sejak pertama menjabat sebagai Bupati Kudus.

    Aduan dari masyarakat itu diterimanya melalui kanal Wadul K1 & K2 ke nomor Whatsapp 08562025111.

    Kanal aduan yang dibentuknya bersama wakilnya Bellinda Putri Sabrina Birton ini untuk memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan.

    Semua yang berkaitan dengan pelayanan publik dipersilakan untuk diadukan.

    Setelah hampir 45 hari menjalani tugas sebagai Bupati, ada banyak aduan dari masyarakat. 

    Aduan melalui kanal Wadul K1 & K2 paling banyak didominasi perihal masalah jalan berlubang, lampu penerangan jalan umum, BPJS kesehatan, dan ketersediaan gas elpiji.

    “Kemudian juga aduan perihal DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), BPJS, BLT (Bantuan Langusng Tunai), dan persoalan lapangan pekerjaan.”

    “Banyak yang tanya saya masalah lowongan pekerjaan,” kata Sam’ani Intakoris.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya memerintahkan kepada setiap dinas teknis untuk merespons cepat.

    Dia tidak ingin ada penundaan pelayanan aduan.

    Dengan begitu masyarakat bisa merasakan kinerja pemerintah yang responsif.

    Kemudian yang tidak kalah penting, dalam memberikan pelayanan harus dengan tulus dan ikhlas.

    Dia tidak ingin ada pungutan liar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Pasalnya, selama dia memimpin dia tidak ingin ada pungli di setiap organisasi perangkat daerah.

    Sam’ani mengakui sampai saat ini dia masih menerima laporan adanya pungutan liar di kantor dinas. 

    Sedianya dia sudah mengetahuinya, hanya saja dia diam dan memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan sebelum akhirnya nanti akan dieksekusi perihal sanksinya.

    “Saya tahu, tapi saya diam.”

    “(Nanti) saya eksekusi.”

    “Masalah pelayanan dengan semangat bekerja yang baik,” kata dia.

    Dalam memimpin Kabupaten Kudus, Sam’ani Intakoris acap kali turun langsung untuk meninjau masalah di bawah.

    Peninjauan ini rutin dilakukan.

    Bahkan tidak jarang para pegawai di bawahnya yang tahu.

    Atas pola kerjanya tersebut dia mengabaikan suara sumbang yang mengarah pada dirinya.

    Sebab, katanya, banyak yang tidak yakin kalau apa yang dikerjakan dalam meninjau langsung ke bawah akan bertahan satu bulan atau paling maksimal dua tahun sejak menjadi Bupati.

    “Saya tidak peduli, lebih baik saya begini kalau saya mati dalam keadaan sahid,” kata dia. (*)