Xcloud.id

Produk: BLT

  • Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Selain BPNT, berbagai program Bansos lainnya juga berjalan di tahun 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan besaran bervariasi tergantung kategori penerima. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, sementara ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000. Siswa SD mendapatkan Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, dan anak usia dini Rp750.000 per tahap.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk mengatasi situasi darurat, misalnya dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat El Nino. Bantuan Pangan Beras juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 3 juta anak untuk meningkatkan gizi dan fokus belajar, sementara santunan bulanan diberikan kepada anak yatim piatu.

    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Semua program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membela hak-hak buruh, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan pengusaha.

    Dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyerukan semangat kerja sama antara buruh dan pengusaha demi kepentingan nasional.

    “Buruh kita akan bela, karena anda anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan pengusaha. Mereka yang punya pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, ada aspirasi dari kalangan buruh sendiri agar pemerintah mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha untuk berdialog secara langsung.

    “Bahkan dari pemimpin buruh datang ke saya, ‘Pak kalau bisa kumpulkan 150 tokoh buruh dan 150 pengusaha, mari kita bahas kesulitan kami bersama-sama.’ Ini semangat Indonesia incorporated,” ungkapnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu rakyat miskin, termasuk buruh, tanpa mengubah kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya.

    “Program-program untuk rakyat miskin saya tidak ubah, tidak saya kurangi. Totalnya lebih dari Rp500 triliun. Termasuk subsidi listrik,” tegasnya.

    Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta program makan bergizi gratis yang pada akhir tahun ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp170 triliun.

    “Total investasi pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah hingga menengah mencapai lebih dari US$40 miliar. Ini keberpihakan nyata,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkap langkah tegas dalam sektor pertanian dengan memangkas sistem distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai rumit.

    “Distribusi pupuk sekarang langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita tinggalkan 144 aturan yang bikin ruwet. Tidak perlu izin gubernur atau bupati lagi,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak membeli gabah dari petani dengan harga rendah. 

    “Saya wajibkan penggiling padi membeli dengan harga dasar. Kalau ada yang bandel, izinnya saya cabut. Saya tidak main-main. Karena saya diberi mandat oleh UUD 1945 Pasal 33,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state) dalam arti sebenarnya, dengan ratusan kebijakan pro-rakyat yang terus dijalankan.

    “Ini bukan slogan. Kita adalah welfare state yang nyata. Pemerintah hadir membantu rakyat kecil dengan kebijakan riil, bukan basa-basi,” pungkas Prabowo.

  • Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Aroma Jokowi Cawe-cawe Pencopotan Letjen Kunto Arif Wibowo Sangat Kuat

    Oleh: Nurmadi H. Sumarta*

    MUTASI tujuh perwira tinggi TNI, termasuk Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo dibatalkan.

    Kunto yang merupakan putra purnawirawan TNI yang juga Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno ini tetap pada jabatan semula sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Hal tersebut terutang dalam Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Nomor KEP 554.a/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

    Benarkah pencopotan Letjen Kunto terkait delapan usulan purnawirawan kepada Prabowo yang direstui Try Sutrisno?

    Tampaknya mutasi ini di luar kemauan Presiden Prabowo Subianto. Benarkah dugaan akibat cawe-cawe Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang sangat lancang dan melampaui batas.

    Sudah nggak punya kuasa dan wewenang maunya masih ikut mengatur.

    Ini merupakan bentuk insubordinasi terhadap Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini bisa membahayakan negara.

    Pembatalan pencopotan Letjen Kunto banyak spekulasi. Yang lebih menggegerkan: Konon Prabowo dikabarkan marah besar dan itu semestinya.

    Panglima TNI Agus Subiyanto berani main mutasi tanpa restu Presiden? Lebih parah, kalau dia masih nurut ke Jokowi. Ini bentuk penghinaan terbuka terhadap otoritas Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi.

    Kunto bukan jenderal sembarangan. Dia perwira yang cerdas dan berprestasi.

    Namun setelah Forum Purnawirawan TNI-Polri, yang di dalamnya ada Try Sutrisno, bersuara keras soal Gibran, Kunto langsung “digusur”.

    Lalu posisinya digantikan mantan ajudan Jokowi. Rakyat tidak bodoh dan kaget. Semua bisa baca: ini politik balas dendam Jokowi kepada para purnawirawan TNI, khususnya kepada Try Sutrisno.

    Lebih mencurigakan, posisi Kunto tersebut sempat akan digantikan oleh Laksda Hersan. Dia loyalis Jokowi, mantan ajudan Jokowi. Juga pernah jadi Sekretaris Militer.

    Ini memperkuat dugaan bahwa Jokowi masih berusaha memainkan peran di balik layar. Dia masih cawe-cawe mengatur posisi strategis di militer. Semua itu dilakukan demi melindungi kepentingan politiknya.

    Lantas bagaimana sikap Prabowo? Harusnya ini menjadi titik balik, tunjukkan sikap tegas. Cukup sudah rasa hormat yang selama ini ditunjukkan ke Jokowi. Jokowi sudah lancang, melampaui batas. Cross the red line.

    Mengintervensi TNI pasca tak lagi jadi presiden, seolah masih berkuasa itu dosa besar. Sekaligus bahaya laten bagi kedaulatan negara. Prabowo harus bertindak. Jangan ragu copot Panglima TNI kalau terbukti lebih tunduk ke mantan Presiden ketimbang Presiden RI.

    Momentum untuk lakukan bersih-bersih loyalis Jokowi dari tubuh TNI. Pastikan semua komando militer hanya patuh ke Presiden yang sah. Bukan ke mantan presiden yang belum move on dari kekuasaan.

    Lebih dari itu, Prabowo harus mulai membuka jalan untuk proses hukum terhadap semua dugaan pelanggaran Jokowi. Termasuk abuse of power, dugaan penyimpangan BLT untuk Gibran, manipulasi pemilu, kriminalisasi oposisi, hingga memperalat aparat.

    Bahkan dugaan kecurangan pilpres sebelumnya. Ini bukan soal politik semata. Ini soal etika dan siapa yang pegang kendali negeri.

    Kembalikan TNI ke relnya, sebagai alat negara, bukan alat keluarga Jokowi. Sebagai Presiden harus menjadi panglima sejati. Bukan sekadar bayang-bayang dari penguasa sebelumnya.rmol news logo article

    *) Penulis adalah Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi)/Dosen FEB Universitas Sebelas Maret

  • Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025

    Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025

    Arsip foto – Rumah-rumah semi permanen berdiri di tepi Waduk Pluit dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta Utara, Selasa (14/11/2023). Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, dan bantuan pangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2023 yang diprediksi akan terjaga pada level 5 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

    Pemkot Jakut targetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp2,7 triliun di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 03 Mei 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Utara menargetkan kemampuan mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2,7 triliun pada 2025.

    “Untuk wilayah Jakarta Utara target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar Rp 2,7 triliun sehingga dalam pencapaiannya dibutuhkan kerjasama dan kontribusi positif dari berbagai pihak,” kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim di Jakarta, Sabtu.

    Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan pemahaman peraturan pajak daerah.

    Ia menambahkan, peranan penerimaan pajak suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

    “Maka tidak mengherankan kalau setiap tahunnya penerimaan yang ditargetkan dari sektor pajak daerah ini terus mengalami peningkatan,” kata dia.

    Ali menyatakan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama karena 52,74 persen penerimaan daerah berasal dari pajak daerah.

    “Penerimaan daerah sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” kata dia.

    Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Utara (Jakut), Budianto mengatakan, pihaknya telah menggelar kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah kepada wajib pajak PBB-P2 di wilayah Kota Jakarta Utara pada Rabu (30/4). Kegiatan dihadiri 150 peserta yang terdiri dari para wajib pajak, camat, lurah dan jajaran.

    Ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar wajib pajak memahami kebijakan pajak daerah tahun 2025 sehingga dapat segera memanfaatkan waktu dan dasar kebijakan terkait pembebasan, pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2.Selain itu, pertemuan ini sebagai media untuk berinteraksi dan saling berkomunikasi dimana masyarakat wajib pajak adalah mitra  khusus Pemda DKI dalam melaksanakan pembangunan.

    Dia berharap dukungan dan kerjasama konkrit dari para wajib pajak perorangan ataupun badan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah PBB-P2 tahun 2025.

    “Ini juga sebagai upaya dalam mengimplementasikan peraturan gubernur dan mengurangi beban wajib pajak PBB-P2,” kata dia.

     

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 500 Triliun untuk Bansos hingga Subsidi Listrik

    Prabowo Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 500 Triliun untuk Bansos hingga Subsidi Listrik

    Prabowo Sebut Pemerintah Kucurkan Rp 500 Triliun untuk Bansos hingga Subsidi Listrik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyebut pemerintah telah mengucurkan Rp 500 triliun untuk program
    bantuan sosial
    dan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
    Bantuan tersebut meliputi bantuan langsung tunai,
    subsidi listrik
    , dan layanan kesehatan.
    Namun, Prabowo tidak merinci periode waktu penyaluran dana tersebut.
    “Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun, ini terus untuk rakyat kita tidak ada yang menderita,” kata Prabowo, saat menyampaikan pidato di peringatan
    Hari Buruh
    Internasional, Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
    Prabowo mengatakan, bantuan sosial ini merupakan bentuk pemerintah yang tidak tinggal diam melihat kondisi pekerja dengan penghasilan rendah.
    Meski demikian, kata Prabowo, semua pihak harus memastikan bantuan tersebut diterima oleh mereka yang berhak dan membutuhkan.
    “Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi ini, enggak benar,” ujar Prabowo.
    Di luar program bantuan sosial, Prabowo menyatakan pemerintah akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dan 150 pengusaha Tanah Air.
    Dalam pertemuan itu, Prabowo akan mengingatkan para pengusaha agar memikirkan nasib
    kesejahteraan buruh
    .
    “Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik,” kata Prabowo.
    Sebanyak 200.000 buruh diperkirakan merapat ke kawasan Monas, Jakarta Pusat.
    Mereka berangkat dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), hingga daerah lain di Indonesia.
    Kehadiran Prabowo menjadi catatan sejarah sebagai presiden kedua yang menghadiri peringatan Hari Buruh setelah Presiden RI Pertama, Soekarno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 8 Bansos Cair Mei 2025: PKH Tahap 2, BPNT, PIP, dan BLT Dana Desa – Halaman all

    Daftar 8 Bansos Cair Mei 2025: PKH Tahap 2, BPNT, PIP, dan BLT Dana Desa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah daftar 8 bantuan sosial atau bansos yang cair pada bulan Mei 2025.

    Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bansos kepada keluarga miskin atau rentan pada bulan Mei 2025.

    Setidaknya, ada 6 bansos yang cair pada Mei 2025 di antaranya PKH tahap 2, BPNT, PIP, dan BLT Dana Desa.

    Simak penjelasan selengkapnya di bawah ini:

    Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi bansos yang akan cair pada Mei 2025.

    PKH cair per tiga bulan sekali dan pada Mei 2025, penyaluran bansos PKH memasuki tahap ke-2 dengan periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

    Besaran bantuan PKH yang disalurkan bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tiga bulan.

    Bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    Penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    2. BPNT

    Bansos lain yang cair pada Mei 2025 adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako.

    Berbeda dengan PKH yang cair per tiga bulan sekali, BPNT disalurkan per satu bulan.

    Meski dalam beberapa waktu terakhir, pencairan BPNT dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekaligus.

    Besaran bansos BPNT pada Mei 2025 adalah Rp 200.000.

    Sama seperti PKH, bansos BPNT juga disalurkan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    3. Bantuan Yatim Piatu

    Anak-anak yatim piatu juga akan mendapatkan bansos dari pemerintah dalam program Asistensi Rehabilitasi Sosial Yatim Piatu (Atensi YAPI).

    Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua. 

    Bantuan Yatim Piatu dikhususkan kepada anak-anak dari keluarga yang berstatus fakir miskin, rentan, disabilitas, dan tidak mampu, yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

    Besaran Bantuan Yatim Piatu yang diterima anak-anak adalah Rp 200 ribu per bulan.

    Bantuan disalurkan secara transfer melalui bank himbara dan kantor pos.

    4. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

    Pemerintah juga menyalurkan bantuan dalam bentuk dana untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Bantuan ini sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dan langsung dialokasikan ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan.

    Dengan demikian, masyarakat tidak perlu membayar biaya ketika berobat menggunakan BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

    5. BLT Dana Desa

    Bansos lain yang akan cair pada Mei 2025 adalah BLT Dana Desa alias BLT DD.

    Penerima BLT Dana Desa akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan pada Mei 2025.

    Nantinya, penerima BLT Dana Desa akan mendapatkan undangan dari pihak desa/kelurahan untuk menerima BLT Dana Desa 2025.

    Sesuai namanya, bansos ini bersumber dari Dana Desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa.

    Penyaluran BLT Dana Desa pun menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan pihak desa. Bisa per dua bulan sekali atau tiga bulan sekali.

    Di bulan Mei 2025 juga akan cair bansos Program Indonesia Pintar (PIP).

    PIP salah satu bansos yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

    Penyaluran PIP bulan Mei 2025 memasuki termin ke-2 pada tahun ini hingga bulan September.

    Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP bulan Mei 2025, akan mendapatkan bantuan dengan besaran berbeda-beda.

    Mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 1,8 juta per tahun tergantung jenjang dan kelasnya.

    7. KIP-K

    Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) juga menjadi bansos yang akan cair pada Mei 2025.

    KIP-K adalah program bantuan pendidikan untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

    Mahasiswa yang menerima KIP Kuliah juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang bervariasi berdasarkan klaster mulai dari Rp 800.000 hingga Rp 1.400.000 per bulan

    Pencairan dilakukan satu kali selama satu semester, dan mahasiswa dapat memeriksa status pencairan melalui situs resmi KIP Kuliah.

    8. Bansos Beras 10 Kg

    Terakhir, ada bantuan berupa beras 10 kg kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Sebelumnya, pemerintah berencana membagikan bansos beras 10 kg hanya untuk bulan Januari dan Februari 2025.

    Kini, kini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang bansos beras 10 kg selama enam bulan hingga bulan Juni 2025.

    Sehingga pada Mei 2025, bansos beras 10 kg akan cair.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)

  • Tragis, Bu Kades di OKU Timur Sumsel Tewas Ditembak Anak Kandung, Motif Soal Uang dan Sakit Hati – Halaman all

    Tragis, Bu Kades di OKU Timur Sumsel Tewas Ditembak Anak Kandung, Motif Soal Uang dan Sakit Hati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, OKU TIMUR – Gusmadi Wiranata (23) menembak mati ibu kandungnya Hely Febriyanti di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

    Peristiwa yang menimpa wanita yang menjabat sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bangun Rejo tersebut terjadi di kediaman mereka, Kamis (24/4) sekitar pukul 13.30 WIB.

    Kronologis kejadian bermula pukul 13.30 WIB, saat Hely baru pulang ke rumahnya setelah menghadiri resepsi pernikahan warganya di wilayah RT 003 RW 003.

    Rencananya, korban hendak melanjutkan aktivitas dengan menghadiri pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kantor desa.

    Di rumah, korban berbincang dengan Devi (26), sekretaris pribadi kepala desa, di ruang makan.

    Tiba-tiba pelaku datang dan langsung menanyakan status utang piutang milik seorang warga senilai Rp 3 juta.

    Pelaku bertanya apakah uang tersebut sudah dikembalikan kepada ibunya dan dijawab belum oleh Devi.

    Hal tersebut pun memicu pertengkaran antara pelaku dan korban.

    Dalam pengakuannya kepada polisi, Gusmadi mengungkap  pertengkaran itu dipicu oleh masalah pribadi yang kerap terjadi antara dirinya dan sang ibu. 

    Menurutnya, ucapan sang ibu yang menyakitkan hati membuatnya kehilangan kendali.

    “Waktu bertengkar, ibu bilang ‘Jangan anggap aku ibu kamu lagi, aku ini bukan ibu kamu lagi’. Saya sakit hati dengarnya,” ujar Gusmadi dengan suara lirih dihadapan penyidik, Jumat (25/04/2025).

    Usai cekcok, pelaku masuk ke kamar ayahnya untuk membereskan berkas-berkas di dalam brankas.

    Di sanalah ia mengambil sepucuk senjata api milik ayah, yang diketahui menjabat sebagai Kepala Desa setempat.

    Dengan emosi yang belum stabil, Gusmadi mendatangi ibunya dan melepaskan satu tembakan yang mengenai paha kanan korban.

    Korban yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut pun tergeletak bersimbah darah.

    Meski sempat dilarikan ke Puskesmas Purwodadi dan kemudian dirujuk ke RS Charitas, nyawa korban tak tertolong.

    Ia dinyatakan meninggal dunia saat dalam perawatan.

    Setelah penembakan, pelaku melarikan diri ke belakang rumah dan membuang senjata api tersebut di dekat kolam, yang kemudian ditemukan oleh tim kepolisian saat melakukan penyisiran lokasi.

    “Saya sangat menyesal, kenapa bukan saya saja yang mati. Saya sering bertengkar dengan ibu, ibu juga sering bertengkar dengan papa,” katanya sambil menunduk.

    Asal Usul Senjata Api

    Kapolres OKU Timur, AKBP Kevin Leleury mengungkapkan dari hasil penyelidikan awal, senjata api yang digunakan pelaku diketahui merupakan senjata api rakitan jenis revolver dengan enam butir peluru.

    Senjata itu diduga milik ayah pelaku yang telah meninggal dunia.

    “Pelaku mengaku bahwa senpi tersebut milik almarhum ayahnya. Namun, kami masih terus mendalami asal-usul kepemilikan senjata api itu,” kata Kapolres saat diwawancarai Jumat (25/04/2025).

    Motif Ekonomi

    Polisi mengungkap penembakan tersebut bermotif ekonomi. 

    “Motifnya masih dalam pendalaman, namun dari keterangan awal, pemicunya berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan konflik keluarga,” kata Kasat Reskrim Polres OKU Timur, AKP Mukhlis saat dikonfirmasi, Jumat (25/04/2025).

    Menurut Mukhlis, penembakan terjadi setelah korban baru menerima pembayaran utang sebesar Rp 3 juta.

    “Lalu Tersangka meminta pembagian uang tersebut, tapi terjadi perdebatan,” katanya.

    Pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian.

    Selain menangkap pelaku, polisi pun menyita barang bukti senjata api, satu unit mesin DVR CCTV merk Dahua Technology, dan satu helai baju milik korban.

    Pihak kepolisian memastikan proses penyidikan akan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    “Kami juga mengimbau masyarakat agar menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak berwajib,” ujar AKP Mukhlis.

    Pelaku Gusmadi diketahui merupakan mahasiswa semester 8 di Universitas Subang dan belum menikah.

    Atas perbuatannya Gusmadi Wiranata dijerat pasal berlapis yakni 338 dan 340 KUHP.

    Pasal 338 tentang pembunuhan yang ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Sementara itu, sambungnya, untuk Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman lebih berat, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun.

    (Tribunnews.com/ Tribunsumsel.com/ Choirul Rahman)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Heboh! Pemuda di OKU Timur Tembak Ibu Kandungnya yang Berstatus Pjs Kades Bangun Rejo Hingga Tewas

  • Dinsos Blora Pastikan Penyaluran BLT DBHCHT 2025 Tersalurkan, Meski Jumlah Kuota Menurun

    Dinsos Blora Pastikan Penyaluran BLT DBHCHT 2025 Tersalurkan, Meski Jumlah Kuota Menurun

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora menyampaikan beberapa hal terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025, untuk petani tembakau.

    Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengatakan jumlah kuota penerima mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Untuk DBHCHT untuk yang provinsi sudah disalurkan, informasi untuk yang buruh rokok yang miliknya provinsi sudah.”

    “Kita saat ini sudah menerima dari Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4), karena DP4 itu yang punya data, kita yang punya uangnya. Untuk kuotanya  tahun ini kalau nggak salah 3.825.”

    “Tahun ini kita tidak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya lagi, karena kuotanya turun. Biasanya kalau dulu itu kuotanya 4.000 sampai 5.000, sekarang tinggal 3.825,” jelasnya, Jumat (25/4/2025).

    Lebih lanjut, Luluk menyampaikan telah meminta data petani tembakau dari DP4.

    “Ini kita sudah meminta data petani tembakau ke dinas pertanian. Nanti kita utamakan dulu yang DTKS baru yang lain, misalnya kita temukan ganda, misal dia juga kerja di pabrik rokok, juga petani, itu juga tidak diperbolehkan ganda.”

    “Target Juni sudah bisa dicairkan, karena proses 3 ribu orang juga perlu waktu nggih, tapi yang penting nanti tersalurkan,” paparnya.(Iqs)

  • BLT BBM 2025 Sudah Mulai April, Cek Jadwal dan Kriteria Penerima  

    BLT BBM 2025 Sudah Mulai April, Cek Jadwal dan Kriteria Penerima  

     

    TRIBUNJATENG.COM- BLT BBM 2025 adalah singkatan dari Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak. Program ini merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Penyaluran BLT BBM 2025 dilakukan dalam dua tahap:

    Tahap Pertama: Dimulai pada 6 Januari 2025 dengan besaran Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Tahap Kedua: Dijadwalkan pada April 2025, dengan jumlah bantuan yang sama, yaitu Rp300.000 per KPM.Total bantuan yang diterima setiap KPM selama dua tahap ini adalah Rp600.000.

     

    Kriteria Penerima BLT BBM 2025

    Agar bantuan tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan beberapa kriteria penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Warga Negara Indonesia (WNI): Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP yang masih aktif.

    Bukan ASN, TNI, atau Polri: Bantuan ini ditujukan hanya untuk masyarakat sipil yang membutuhkan.

     

    Cara Mengecek Status Penerima BLT BBM

    Untuk memeriksa apakah Anda terdaftar sebagai penerima BLT BBM, ikuti langkah-langkah berikut:

    Kunjungi situs resmi di cekbansos.kemensos.go.id.

    Pilih data wilayah sesuai dengan domisili Anda (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

    Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

    Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.

    Klik “Cari Data” untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan.

    Harapan Pemerintah untuk BLT BBM 2025

    Pemerintah berharap bahwa penyaluran BLT BBM 2025 dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga BBM dan menjaga stabilitas perekonomian.

    (*)

  • BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    BLT BBM 2025 Kapan Cair? Segera Cair Tahap Pertama Simak Golongan Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM 2025 tahap pertama sebesar Rp600.000.

    Bantuan ini ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu mereka yang terdampak kenaikan harga bahan bakar dan tekanan inflasi global. 

    BLT BBM termasuk dalam program perlindungan sosial nasional, bersamaan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Indonesia Pintar Terintegrasi (PBINTI).

    Kapan BLT BBM Cair?

    Meskipun belum ada jadwal resmi, pencairan bantuan ini diperkirakan akan dimulai pada April 2025. Penyaluran dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah agar proses distribusi berjalan lancar dan merata.

    Bantuan ini akan disalurkan melalui beberapa jalur, seperti:

    Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih PT Pos Indonesia Rekening bank milik penerima Siapa yang Berhak Menerima?

    Tidak semua orang bisa menerima bantuan ini. Pemerintah menetapkan beberapa syarat penerima BLT BBM 2025, yaitu:

    Termasuk dalam kategori miskin atau rentan miskin Terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Memiliki rekening bank aktif Bukan ASN, anggota TNI, atau Polri

    Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria diimbau untuk memastikan data mereka di DTKS sudah benar dan aktif.

    Untuk mendukung proses penyaluran, pemerintah menggunakan sistem verifikasi dengan barcode digital. Inovasi ini bertujuan agar bantuan dapat:

    Disalurkan lebih cepat Menghindari penyalahgunaan Menjamin keakuratan data penerima

    Beberapa penerima telah mulai mengecek saldo rekening mereka, namun sebagian masih melihat saldo Rp0 karena dana disalurkan secara bertahap.

    Apa yang Harus Dipersiapkan Penerima?

    Pemerintah menyarankan masyarakat untuk:

    Rutin mengecek saldo rekening Menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga Memastikan nomor rekening aktif dan terdaftar Tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya Komitmen Pemerintah Melindungi Warga Rentan

    Melalui program BLT BBM ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan senilai Rp600.000 ini diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga yang terdampak kondisi ekonomi global.

    Penting untuk diketahui, bantuan ini diberikan berdasarkan validasi data, bukan melalui pendaftaran baru.

    Untuk diingat, belakangan, banyak beredar kabar palsu terkait jadwal pencairan BLT BBM. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek informasi melalui sumber resmi seperti Kemensos, situs DTKS, dan dinas sosial setempat. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News