Produk: BLT

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Jakarta (beritajatim.com)— Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi jutaan pekerja bergaji rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini, bantuan ini menyasar mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa bantuan diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global tahun ini.

    “Yaitu pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.

    Tak hanya pekerja sektor swasta, guru honorer juga termasuk dalam kelompok penerima BSU. Total terdapat 565 ribu guru honorer yang akan menerima bantuan langsung tunai ini.

    “Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp600 ribu,” tambah Menkeu.

    Dia menjelaskan, para pekerja yang masuk dalam kategori penerima bantuan ini harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, implementasi penyaluran akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi dua bulan Rp600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menambahkan, pemilihan BSU sebagai bentuk stimulus, menggantikan rencana diskon listrik, didasarkan pada kesiapan data dan efektivitas eksekusi.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon ini] tak bisa dijalankan,” ungkapnya.

    Karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran ke program subsidi upah yang datanya sudah valid.

    “Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean, untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan ke bantuan subsidi upah,” tegas Sri Mulyani.

    Seperti diketahui, kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp24,44 triliun yang ditandatangani pemerintah dan didorong langsung oleh Prabowo. [hen/aje]

  • Cair Juni, Cek Syarat Penerima Subsidi Upah Rp150.000 Per Bulan

    Cair Juni, Cek Syarat Penerima Subsidi Upah Rp150.000 Per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bantuan Subsidi Upah (BSU) tengah banyak dinantikan masyarakat Indonesia. Program bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada pekerja ini bertujuan untuk membantu meningkatkan daya beli dan kebutuhan hidup.

    Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema BSU bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan. “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (hsy/hsy)

  • Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi

    Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi

    Arsip foto- Bambang Soesatyo (ANTARA/HO-MPR RI)

    Anggota DPR dukung Prabowo luncurkan GovTech guna perangi korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto meluncurkan super apps Government Technology (GovTech) sebagai langkah revolusioner untuk memerangi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

    Dia menilai digitalisasi melalui GovTech akan menghadirkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan mengurangi ruang manipulasi dalam pengadaan barang. Sistem ini juga memastikan transparansi anggaran melalui portal yang dapat diakses publik, meminimalkan praktik tender fiktif atau mark-up.

    “Dengan memusatkan semua layanan dalam satu platform, peluang untuk penyelewengan sumber daya publik dapat diminimalkan. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pun dapat dilakukan dengan lebih efektif,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, GovTech dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang saat ini beroperasi secara mandiri, sehingga memungkinkan sinergi data dan proses yang lebih baik. Saat ini, dia mengatakan bahwa layanan digital pemerintah tersebar di lebih dari 2.700 aplikasi kementerian/lembaga, tanpa adanya konektivitas yang signifikan. Hal itu tidak hanya menimbulkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menyuburkan praktik-praktik korupsi.

    “Integrasi ini diestimasi menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dari pemotongan biaya operasional dan pencegahan korupsi,” katanya.

    Menurut dia, salah satu aspek penting dari GovTech adalah kewajiban bagi setiap keluarga untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini memastikan penyaluran bansos seperti BLT atau PKH langsung ke penerima dan menghilangkan perantara yang kerap menjadi sumber kebocoran.

    Data Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mencatat sistem ini mampu mengurangi kebocoran hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan akurasi target penerima. Namun, menurut dia, tantangan yang mungkin timbul saat implementasi GovTech, adalah kesenjangan literasi digital dan infrastruktur internet di daerah terpencil. Untuk itu, langkah seperti pelatihan bagi aparat desa dan kolaborasi dengan start-up lokal bisa menjadi solusi.

    “Selain itu, peningkatan daya saing digital Indonesia, dari peringkat 56 di tahun 2020 ke peringkat 43 di tahun 2024 menurut East Ventures Digital Competitiveness Index, menjadi modal kuat untuk percepatan implementasi GovTech,” kata dia.

    Untuk itu, dia menilai bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk meluncurkan GovTech merupakan langkah strategis dan visioner yang sejalan dengan perkembangan dunia digital saat ini. Digitalisasi pemerintahan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan struktur pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

    “Dengan pendekatan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta meminimalisir praktik korupsi yang merugikan negara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • BLT DBHCHT Magetan Kapan Cair? Ini Jawaban Dinas Sosial

    BLT DBHCHT Magetan Kapan Cair? Ini Jawaban Dinas Sosial

    Magetan (beritajatim.com) – Dinas Sosial Magetan kini tengah menuntaskan administrasi untuk pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Kepala Dinsos Magetan, Parminto Budi Utomo, menjelaskan jika kategori penerima BLT DBHCHT tahun ini masih sama dengan dua tahun sebelumnya.

    ”Penerima manfaat masih sama, yakni buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau , masyarakat lainnya dari unsur kemiskinan ekstrem yang masih dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non bansos,” terang Parminto.

    ”Untuk jumlah pastinya, ini masih dalam proses menaikkan nota dinas SK Bupati untuk calon penerima. Untuk jadwal pencairannya kami harap bisa segera setelah proses administrasi selesai,” terang Parminto.

    Diketahui, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Magetan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada penerima manfaat.

    Kepala Dinsos Magetan, Parminto Budi Utomo, menjelaskan bahwa kategori penerima BLT DBHCHT masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, masyarakat miskin ekstrem (P3KE), masyarakat yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non-bansos.

    Namun, jumlah penerima dan besaran bantuannya berbeda di tahun 2023 dan 2024. Berikut rinciannya:

    Tahun 2024:

    1.446 buruh pabrik rokok: Rp 1.800.000 per orang (total Rp 2.602.800.000)
    575 buruh tani: Rp 1.800.000 per orang (total Rp 1.035.000.000)
    426 masyarakat miskin ekstrem: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 511.200.000)

    Tahun 2023:

    1.052 buruh pabrik rokok: Rp 2.400.000 per orang (total Rp 2.524.800.000)
    204 buruh tani: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 244.800.000)
    794 masyarakat miskin ekstrem: Rp 1.200.000 per orang (total Rp 952.800.000)

    [fiq/ian]

  • Jusuf Kalla: Pemimpin harus bertindak cepat dan tepat hadapi krisis

    Jusuf Kalla: Pemimpin harus bertindak cepat dan tepat hadapi krisis

    Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang cepat dan tepat saat negara menghadapi badai atau krisis.

    “Seorang pemimpin harus segera mengambil kebijakan secara cepat dan tidak keliru. Jika keliru, persoalan negara tidak akan selesai,” kata JK saat memberikan kuliah umum di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Kecepatan ambil kebijakan, lanjut JK, bukan didasari dengan sikap asal berani begitu saja, melainkan butuh kejelian serta betul-betul paham akar persoalan badai yang sedang dihadapi.

    Dengan demikian, kata dia, pengambilan kebijakan dan keputusan harus memiliki dasar yang kuat, bermanfaat untuk masyarakat banyak, serta memiliki pengetahuan yang luas tentang akar masalahnya.

    “Hal itu penting agar pengambilan keputusan itu berani, tetapi tidak keliru,” tuturnya.

    JK lantas mencontohkan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga dikenal dengan Tarif Trump.

    Ia menilai kebijakan tersebut berani, tetapi keliru dan tidak memahami persoalan sebenarnya lantaran tanpa sadar kebijakan Tarif Trump justru merugikan rakyat dan pengusaha AS karena rakyat Amerika akan membeli barang-barang impor lebih mahal.

    “Begitulah sebuah kebijakan yang diambil tanpa mengetahui persoalan sebenarnya,” ucap JK menambahkan.

    Kendati demikian, dia tak menampik jika dunia saat ini memang sedang dilanda badai dan krisis sehingga seorang pemimpin harus betul-betul bisa mengayomi rakyat yang dipimpinnya agar negaranya bisa selamat dari badai tersebut.

    Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut memberikan masukan terhadap pemimpin yang berada di tengah badai, seperti harus tetap bersikap tenang dan fokus.

    “Ibarat kapal yang sedang berada di tengah badai, seorang pemimpin harus tetap tenang dan fokus bagaimana mencari solusi agar kapalnya tidak karam,” katanya.

    Selain itu, saat krisis seorang pemimpin juga harus bisa berkomunikasi secara efektif dengan rakyatnya.

    Seorang pemimpin, menurut JK, harus bisa menjaga emosi agar tidak tergesa-gesa dalam pengambilan kebijakan serta membutuhkan pengalaman dalam menghadapi setiap masalah.

    Tak lupa JK juga membagikan pengalamannya saat mendamaikan konflik Poso, Ambon, dan Aceh serta berbagai kebijakan yang diambilnya saat Indonesia menghadapi krisis pada tahun 1998 dan 2008.

    Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.

    JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.

    “Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis,” ungkap JK.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 5.443 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT Rp1,8 Juta per Orang

    5.443 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT Rp1,8 Juta per Orang

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak 5.443 buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana di pabrik rokok Putra Maju Jaya, Desa Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (21/5/2025).

    Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama enam bulan. Total bantuan yang diterima mencapai Rp1,8 juta dan disalurkan dalam dua tahap.

    Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana mengatakan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh pabrik rokok di wilayah Sidoarjo.

    “Mudah-mudahan bantuan ini dapat dirasakan buruh pabrik rokok yang ada di Sidoarjo,” ujarnya.

    Ia juga berharap agar bantuan tersebut mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya,” terangnya.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir menambahkan bahwa penerima bantuan merupakan buruh dari 75 pabrik rokok yang tersebar di wilayah Sidoarjo. Mayoritas dari mereka bekerja di bagian produksi, sementara sebagian lainnya berasal dari bagian administrasi.

    “Sasaran dari penerima BLT ini adalah para buruh pabrik rokok dan buruh pabrik rokok di bagian administrasi,” jelasnya. [isa/beq]

  • GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar tutupnya GS Supermarket hingga Lulu Hypermarket menambah daftar panjang gerai ritel modern yang berguguran.

    GS Supermarket, jaringan ritel modern asal Korea Selatan, disebut akan menutup seluruh cabangnya di Indonesia pada 31 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025), kabar penutupan dibenarkan oleh karyawan GS Supermarket Mampang yang sedang bertugas. Menurutnya, kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain,” kata seorang customer service saat ditemui Bisnis.

    Salah seorang karyawan GS lainnya menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan. Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa.

    “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah juga membenarkan bahwa GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia dan akan diambil alih oleh investor lain.

    Sayangnya, Budihardjo enggan memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Namun, dia memastikan investor baru yang akan mengambil alih masih bergerak di bisnis ritel.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Lulu Hypermarket juga menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia pada 30 April 2025, setelah hampir 10 tahun beroperasi. Perusahaan ritel asal Uni Emirat Arab (UEA) ini beroperasi di Indonesia sejak 2016. Cabang pertamanya hadir di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    Budihardjo mengungkap, setidaknya ada tiga ritel yang tutup sepanjang 5 bulan pertama 2025. Selain GS Supermarket dan Lulu Hypermarket, ada pula ritel skala kecil yang menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada Scan and Go, itu supermarket kecil ada tiga cabang. Yang saya tahu baru tiga brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahu saya,” kata Budihardjo.

    Menurutnya, fenomena ritel berguguran ini merupakan siklus normal lantaran tren bisnis ritel terus mengalami pasang-surut. Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” katanya.

    Sebelumnya, Budihardjo juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional menjadi salah satu pemicu gerai ritel berguguran. Dia menyebut, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai ritel juga imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta.

    Perubahan Pola Belanja

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Dia mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya enggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Pelemahan Daya Beli Pemicu Utama

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut bergugurannya ritel modern lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

  • Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Ritel RI Berguguran, Ekonom Sebut Pelemahan Daya Beli jadi Biang Kerok

    Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut penurunan daya beli masyarakat memicu sejumlah gerai ritel di Indonesia berguguran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.

    Sebelumnya, Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut, mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu biang kerok gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya, tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.

    Untuk itu, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi, termasuk mempermurah pajak dan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga bisa menyelamatkan industri ritel.

    Belakangan sejumlah ritel modern dikabarkan tutup. Terbaru, ada Lulu Hypermarket yang dikabarkan bakal menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia per 30 April.

    Selain itu, ada GS Supermarket yang disebut memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia. Ritel asal Korea Selatan itu kabarnya akan diambil alih (take over) oleh investor baru. Nantinya, seluruh gerai GS The Fresh akan tutup pada 31 Mei 2025.

  • Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Mendag Samakan Nasib Ritel di Indonesia dan Singapura: Banyak yang Tutup!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya nggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) sebelumnya menyebut mahalnya ongkos operasional menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki gerai.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” ungkap Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia. Dia pun meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Meski begitu, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta jiwa.

  • Perang Dagang Memakan Korban, Gerai Ritel Berguguran

    Perang Dagang Memakan Korban, Gerai Ritel Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut mahalnya ongkos operasional hingga perang dagang menjadi salah satu penyebab gerai ritel di Tanah Air berguguran.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengungkap selain tingginya biaya operasional, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Nggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai juga imbas dari perang dagang AS-China yang mengakibatkan industri ritel berguguran, termasuk di dunia.

    Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk yang mencapai 270 juta.

    Dalam catatan Bisnis, Lulu Hypermarket QBIG BSD menutup toko pada 30 April 2025. Sejalan dengan penutupan itu, perusahaan menggelar diskon hingga 90%.

    “Beli cepat harga gila, up to 90% off, Lulu Hypermarket qBIG BSD. Kami tutup toko 30 April 2025,” tulis unggahan tersebut.

    Di sisi lain, akun sosial media Lulu Hypermarket juga mengunggah pengumuman diskon cuci gudang hingga 90% di beberapa kategori seperti baju, sepatu, tas wanita, aksesoris, mainan, elektronik dan perlengkapan rumah. Diskon tersebut tersedia sampai persediaan habis.