Xcloud.id

Produk: BLT

  • Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Jakarta – Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM adalah salah satu bantuan sosial (bansos) menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Sebab kehadiran bansos ini dapat meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat inflasi.

    Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pembengkakan dana subsidi yang tidak tepat sasaran.

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut?

    Sayangnya, pemberian BLT BBM ini bisa saja dicabut. Sebab prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Untuk mendapatkan bantuan ini, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.

    Secara khusus, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sementara data ini terus diperbarui oleh pemerintah, sehingga berpotensi terjadi perubahan para penerima bantuan. Dari yang dulu sempat menerima kemudian BLT BBM-nya dicabut, atau dulu tidak menerima kemudian kini bisa mendapatkan BLT BBM.

    Dalam hal ini, sebelumnya Kemensos bahkan tercatat sudah mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan. Mereka-mereka yang namanya terhapus dari daftar penerima bansos inilah yang ke depan tidak dapat lagi menerima bantuan dari pemerintah.

    Secara umum berikut syarat mendapatkan bansos dari Kemensos 2025.
    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
    – Terkategori sebagai masyarakat miskin
    – Tidak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    – Terdaftar dalam DTKS Kemensos

    Skema penyaluran BLT BBM 2025

    Berdasarkan laporan Antara, penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem teknologi yang lebih canggih. Pemerintah akan memanfaatkan Government Financial Technology (GFT) untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur barcode untuk memantau penggunaan dana.

    Dalam skema baru ini, setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank yang aktif. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses transfer dana serta mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, dana BLT hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti sembako, sesuai dengan tujuan program.

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit secara berkala untuk memastikan penyaluran yang transparan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

    Jadwal pencairan BLT BBM 2025

    Hingga saat ini, jadwal pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan secara resmi. Namun, pemerintah telah memberikan gambaran umum mengenai alur penyaluran bantuan.

    Rencananya pencairan BLT BBM 2025 akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tujuan memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran. Jadwal pencairan umumnya akan diumumkan oleh pemerintah setelah proses verifikasi data penerima selesai.

    Proses validasi data penerima masih berlangsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan informasi. Masyarakat diminta untuk terus mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah melalui situs web Kementerian Sosial dan kanal Youtube Info Bansos karena informasi terkini mengenai tanggal pencairan akan terus diperbarui.

    Sedangkan untuk pencairan dana BLT akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dana bantuan bisa diambil di kantor pos terdekat.

    Tonton juga video “Masalah BPJS-Penerima Bansos Terlibat Judol Dibahas Cak Imin-Prabowo” di sini:

    (igo/fdl)

  • Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Siapa Saja yang Berhak Menerima BLT BBM Tahun Ini?

    Jakarta –

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Beberapa yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

    Kemudian ada juga lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Sejak tahun 2022, pemerintah juga mengenalkan BLT BBM seiring dengan naiknya harga Pertalite dan Solar.

    Muncul pertanyaan apakah bansos ini masih berjalan pada tahun 2025. Jika iya, siapa saja yang berhak menerima BLT BBM?

    Pemerintah Siapkan BLT Pengganti Subsidi BBM

    Pemerintah berencana mengubah sistem subsidi BBM dan listrik menjadi skema BLT. Hal ini pernah disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Januari tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan agar anggaran untuk subsidi BBM disalurkan secara tepat sasaran.

    Pemerintah akan menyinkronkan data-data agar menjadi data tunggal untuk menentukan masyarakat mana yang berhak menerima BLT dari. Data tersebut berasal dari Pertamina, PLN, hingga Kementerian Sosial untuk kemudian disinkronkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    BLT merupakan salah satu skema utama, meskipun tak menutup kemungkinan ada opsi-opsi lain yang diambil. Pada Januari lalu disebutkan jika proses pengumpulan data sudah mencapai 98%.

    Namun besaran jumlah BLT, siapa pihak yang berhak menerima, dan mekanisme penyalurannya belum dijelaskan. Terlebih hingga pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan soal skema BLT pengganti subsidi BBM.

    Jadwal Pencairan BLT BBM 2025

    Jadwal resmi pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan pemerintah. Untuk mengetahui informasi terbaru, simak informasinya melalui situs resmi Kementerian Sosial dan kanal komunikasi resmi lainnya.

    Tujuan Penyaluran BLT 2025

    Merangkum dari berbagai sumber yang dikutip dari detikJatim, ada tiga tujuan utama dari program BLT 2025. Pertama, bantuan finansial langsung ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

    Lalu, dengan mengalihkan subsidi BBM yang sebelumnya tidak tepat sasaran, bantuan ini menjadi lebih terarah dan efektif dalam membantu masyarakat. Kemudian program ini dirancang untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

    Penyaluran BLT BBM 600 Ribu

    BLT BBM adalah bantuan sosial dari pemerintah melalui Kementerian Sosial RI yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera. Seperti namanya, BLT BBM dimaksudkan sebagai “bantalan” dampak dari kenaikan BBM pada tahun 2022 lalu.

    Jumlah dana BLT BBM yang akan dicairkan adalah Rp 600 ribu per penerima manfaat. Jumlah Rp 600 ribu ini terhitung selama 4 bulan dari bulan September hingga Desember 2022, dengan skema 2 kali pencairan.

    Masing-masing tahap pencairan sejumlah Rp 300 ribu per penerima manfaat. Pencairan dilakukan pada September dan Desember 2022.

    (fdl/fdl)

  • Bisa untuk biaya sekolah anak

    Bisa untuk biaya sekolah anak

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Dapat BLT cukai, Khoiriyah: Bisa untuk biaya sekolah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 04 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Kegembiraan terpancar dari wajah para buruh rokok di Kudus Jawa Tengah karena puluhan ribu buruh mendapatkan pencairan bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT dari APBD Kabupaten Kudus. 

    Salah satu buruh rokok yang tampak gembira yakni Khoiriyah. Ibu dua anak ini merasa terbantu dengan adanya BLT apalagi saat ini ia seorang “single parent” setelah suaminya meninggal beberapa tahun lalu sedangkan anaknya masih balita dan SMP. “Bantuan ini akan saya gunakan untuk bantu biaya sekolah anak karena yang kecil mau masuk sekolah. Alhamdulillah ada BLT”, katanya, Kamis (3/7). 

    Senada Yani buruh rokok lainnya saat dikonfirmasi, ia juga mengaku senang bisa sedikit membantu membeli keperluan anaknya yang masuk SMA.

    Bupati Kudus Sam’ani Intakoris  menyampaikan jika pencairan BLT DBHCHT kali ini khusus untuk warga kabupaten Kudus sedangkan untuk kabupaten tetangga yang kerja di sejumlah perusahaan rokok di Kudus mendapatkan kucuran BLT DBHCHT dari Pemprov Jawa Tengah. 

    “Pencairan kali ini merupakan tahap kedua sebesar Rp. 600 ribu. Uang ini tolong dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok dan biaya pendidikan anak-anak yang memasuki tahun ajaran baru”, ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (4/7). 

    Plt. Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus Satria Agus Himawan melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus Tahun 2025 Tahap II.Di PT. Sukun Wartono Indonesia Gondosari Kecamatan Gebog dan Brak Perwakilan PT Djarum Karangbener, Kecamatan Bae. 

    Ada total 49.056 buruh rokok yang menerima Bantuan BLT DBHCHT tahap II ini, total mencapai Rp. 29 miliar. Masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600 ribu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga sebagai insentif bagi pasangan untuk memiliki anak, di tengah tren penurunan populasi yang mengancam prospek jangka panjang ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan ini, pemerintah China akan menggelontorkan dana sebesar 3.600 yuan atau sekitar US$503 (Rp8 juta) per tahun untuk setiap anak hingga usia tiga tahun. Program ini direncanakan berlaku secara nasional mulai 2025.

    Hingga berita ini diturunkan, Kantor Informasi Dewan Negara China belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui faks.

    Meski China telah menghapus kebijakan satu anak sekitar satu dekade lalu, jumlah kelahiran di negara tersebut terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Tercatat hanya 9,54 juta kelahiran pada 2024, setengah dari 18,8 juta pada 2016, tahun saat kebijakan pembatasan anak resmi dicabut.

    Turunnya angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi China, mengingat populasi usia kerja terus menyusut, yang berdampak pada pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Setelah kehilangan status negara terpadat di dunia dari India pada 2023, China diproyeksikan akan mengalami penurunan populasi hingga 1,3 miliar pada 2050, dan turun di bawah 800 juta jiwa pada 2100, menurut proyeksi demografi PBB.

    Tren ini diperparah oleh menurunnya tingkat pernikahan, yang kini berada di level terendah dalam hampir 50 tahun terakhir — kondisi yang dapat menurunkan jumlah kelahiran lebih jauh.

    Sejumlah pemerintah daerah di China telah lebih dulu mengambil langkah, mulai dari pemberian insentif uang tunai hingga subsidi perumahan, untuk meringankan beban finansial keluarga dan mendorong kelahiran anak.

    Beberapa daerah bahkan memberikan insentif cukup besar. Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional pada Maret lalu setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak kedua, dan 100.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak ketiga atau lebih.

    Namun, sebagian besar insentif tersebut hanya ditujukan bagi anak kedua atau ketiga. Sebagai contoh, Kota Hefei di China timur tahun lalu mengumumkan subsidi 2.000 yuan untuk anak kedua dan 5.000 yuan untuk anak ketiga.

    Dalam sebuah riset, Huatai Securities Co. menilai bahwa subsidi berskala nasional bagi keluarga dengan satu anak sangat diperlukan guna mendorong angka kelahiran secara keseluruhan. Disebutkan bahwa subsidi yang ada saat ini belum menyentuh anak pertama dan dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi krisis demografis.

    Perdana Menteri China Li Qiang sempat menyampaikan komitmen untuk memberikan subsidi pengasuhan anak dalam laporan kerja pemerintah tahunan pada Maret lalu, meski belum mengungkap detail kebijakannya.

    Michelle Lam, ekonom untuk wilayah Greater China di Societe Generale SA, memperkirakan subsidi nasional ini akan menyumbang sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) China.

    “Jumlahnya memang kecil, tetapi ini sinyal perubahan cara pandang dan membuka jalan bagi stimulus lanjutan. Ini langkah ke arah yang benar,” ujarnya.

  • Ibu Rumah Tangga Bisa Dapat BLT? Cek Syaratnya

    Ibu Rumah Tangga Bisa Dapat BLT? Cek Syaratnya

    Jakarta –

    Pemerintah menyediakan Bantuan langsung tunai (BLT) melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima manfaat program ini mencakup sejumlah ketegori, salah satunya ibu rumah tangga.

    Mengutip laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat delapan kategori penerima manfaat PKH, yakni ibu hamil, anak usia 0-6 tahun, anak sekolah, anak sekolah SLTP, anak sekolah SLTA, disabilitas berat, hingga lanjut usia 60 tahun.

    Untuk kategoti ibu hamil, BLT yang diterima sebesar Rp 3 juta per tahun yang dibagikan tiap tiga bulan sekali sebesar Rp 750 ribu. Bantuan ini akan disalurkan oleh Himpunan Milik Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

    Adapun program PKH ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan juga kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal.

    Mengutip situs resmi Sahabat Pegadaian, pencairan bantuan PKH dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun 2025, yakni pada Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember.

    Sementara untuk mengecek penerima PKH dapat dilakukan dengan mengunjungi situs ekbansos.kemensos.go.id. Kemudian masukan data wilayah seusai dengan KTP, isi nama lengkap sesuai KTP, masukan kode captcha, dan klik “cari data”. Jika terdaftar, sistem akan otomatis menunjukkan informasi nama hingga jenis bantuan.

    Syarat Ibu Rumah Tangga untuk Menerima BLT

    1. Calon penerima wajib Warga Negara Indonesia (WNI), yang dibuktikan dengan e-KTP.

    2. Calon penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pendaftaran untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar membutuhkan bantuan.

    3. Calon penerima harus berasal dari keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, yang umumnya ditentukan melalui musyawarah di tingkat desa atau kelurahan.

    4. Calon penerima tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja.

    (fdl/fdl)

  • Top 3: Update Harga Emas 1 Gram hingga Kekuatan Militer Iran Vs Israel – Page 3

    Top 3: Update Harga Emas 1 Gram hingga Kekuatan Militer Iran Vs Israel – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi Gaji menjadi angin segar bagi para pekerja. Lantas, bagaimana cara cek nama penerima BLT subsidi gaji tahun 2025? Tenang, ada beberapa cara mudah yang bisa Anda lakukan untuk memastikan apakah Anda termasuk dalam daftar penerima bantuan ini.

    Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan kepada para pekerja melalui program BSU. Pada tahun 2025, program ini kembali hadir dengan tujuan meringankan beban ekonomi para pekerja yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mengetahui cara cek nama penerima BLT subsidi gaji agar tidak ketinggalan informasi penting.

    Artikel ini akan membahas secara detail langkah-langkah yang bisa Anda lakukan untuk cek nama penerima BLT subsidi gaji tahun 2025. Dengan informasi yang akurat dan terpercaya, Anda bisa memastikan apakah Anda berhak menerima bantuan ini dan bagaimana cara mencairkannya.

    Selengkapnya

  • Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Apindo ungkap alasan OECD pangkas proyeksi ekonomi RI

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen pada 2025 mencerminkan pelemahan indikator makroekonomi sejak awal tahun.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan terdapat empat faktor utama yang mendorong koreksi proyeksi tersebut, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, pola belanja pemerintah, tekanan eksternal, hingga kurang optimalnya efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Pertama, karena kemampuan konsumsi masyarakat yang memang secara riil mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan data gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun yang sudah menyentuh lebih dari 70 ribu pada kuartal pertama 2025,” ujar Ajib kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Faktor kedua, adalah pola belanja pemerintah pada awal tahun 2025. Penerimaan pajak pada kuartal I 2025 hanya mencapai 14,7 persen dari target penerimaan, yang idealnya bisa mencapai 20 persen. Kemudian pemerintah melakukan program efisiensi belanja, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode awal tahun.

    Faktor ketiga, adalah kontraksi ekonomi karena faktor eksternal, terutama karena kebijakan tarif Trump. Kondisi ini membuat permintaan barang terutama dari Amerika mengalami penurunan dan neraca transaksi keuangan sejak bulan April 2025. Kompleksitas kebijakan efek tarif resiprokal AS ini memberikan sentimen negatif selama kuartal II.

    Kemudian faktor keempat, pelambatan ekonomi terjadi karena sisi investasi yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal. Sehingga efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.

    “Membandingkan data 10 tahun ke belakang, tahun 2014 setiap Rp1 triliun bisa menyerap sampai dengan 4.000 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2024, setiap Rp1 triliun investasi menyerap kisaran 1.000 tenaga kerja. Target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun diharapkan bisa menyerap lebih dari 3,59 juta tenaga kerja baru,” jelas Ajib.

    Lebih lanjut, Ajib mendorong agar pemerintah segera menyusun langkah taktis jangka pendek pada Juni dan semester II 2025. Program stimulus berbasis konsumsi seperti bantuan langsung tunai (BLT) dinilai efektif untuk memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan.

    Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, Ajib berharap pemerintah bisa menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus utama.

    “Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better, yaitu prudent dalam melakukan pola belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.

    Dalam hal ini, program yang didorong oleh pemerintah sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025, minimal di angka 5 persen.

    Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2 persen – 5,8 persen sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan koperasi desa atau kopdes merah putih mengadopsi skema pembiayaan blended finance alih-alih pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Laporan studi Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program yang dirilis oleh Celios menyebut blended finance menjadi skema pembiayaan yang ideal bagi koperasi karena mengombinasikan antara sumber daya internal dan eksternal secara seimbang, sehingga risiko ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal dapat diminimalisir.

    “Aksesibilitas pembiayaan juga harus minim diskriminasi dan tanpa prasyarat profitabilitas tinggi atau jaminan aset besar untuk memastikan partisipasi kolektif dan keadilan ekonomi,” demikian laporan studi Celios dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Lembaga think tank tersebut menilai blended finance koperasi menawarkan pendekatan pendanaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan model pembiayaan kopdes merah putih saat ini, yang mana pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi, dengan tenor cicilan enam tahun.

    Blended finance, menurut studi tersebut, dapat memperluas akses modal koperasi, menurunkan risiko pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan.

    Selain itu, keterlibatan investor swasta dan donor akan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel serta peningkatan kapasitas manajemen koperasi melalui transfer pengetahuan.

    Model ini juga dinilai memperkecil risiko ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, menjadikan koperasi lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Celios menyebut rencana pemerintah menggunakan skema kredit dari bank Himbara untuk membiayai pelaksanaan kopdes merah putih berpotensi menimbulkan distorsi yang mengancam stabilitas sistem keuangan negara.

    Pasalnya, cicilan utang ini dibayar bukan dari keuntungan koperasi secara langsung, melainkan dari pemotongan dana desa yang semestinya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan fiskal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian dana desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi,” sebut Celios.

    Celios memperkirakan skema ini juga dapat mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program desa prioritas lainnya, seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintahan desa, penguatan lembaga masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Di sisi lain, Celios menyebut bank Himbara saat ini menghadapi tekanan berat, di mana simpanan masyarakat menurun, rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat di sektor produktif.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir menunjukkan NPL meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025, sementara loan at risk meningkat menjadi 9,86 persen pada Maret 2025 dari 9,28 persen pada Desember tahun lalu.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Celios sarankan kopdes merah putih gunakan skema blended finance

    Jakarta (ANTARA) – Center of Economic and Law Studies (Celios) menyarankan koperasi desa atau kopdes merah putih mengadopsi skema pembiayaan blended finance alih-alih pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Laporan studi Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program yang dirilis oleh Celios menyebut blended finance menjadi skema pembiayaan yang ideal bagi koperasi karena mengombinasikan antara sumber daya internal dan eksternal secara seimbang, sehingga risiko ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal dapat diminimalisir.

    “Aksesibilitas pembiayaan juga harus minim diskriminasi dan tanpa prasyarat profitabilitas tinggi atau jaminan aset besar untuk memastikan partisipasi kolektif dan keadilan ekonomi,” demikian laporan studi Celios dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Lembaga think tank tersebut menilai blended finance koperasi menawarkan pendekatan pendanaan yang lebih berkelanjutan dibandingkan model pembiayaan kopdes merah putih saat ini, yang mana pemerintah akan memberikan plafon pinjaman modal awal hingga Rp3 miliar per unit koperasi, dengan tenor cicilan enam tahun.

    Blended finance, menurut studi tersebut, dapat memperluas akses modal koperasi, menurunkan risiko pembiayaan, dan mendorong inovasi produk keuangan.

    Selain itu, keterlibatan investor swasta dan donor akan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel serta peningkatan kapasitas manajemen koperasi melalui transfer pengetahuan.

    Model ini juga dinilai memperkecil risiko ketergantungan terhadap subsidi pemerintah, menjadikan koperasi lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika ekonomi.

    Celios menyebut rencana pemerintah menggunakan skema kredit dari bank Himbara untuk membiayai pelaksanaan kopdes merah putih berpotensi menimbulkan distorsi yang mengancam stabilitas sistem keuangan negara.

    Pasalnya, cicilan utang ini dibayar bukan dari keuntungan koperasi secara langsung, melainkan dari pemotongan dana desa yang semestinya dialokasikan untuk ketahanan pangan.

    “Artinya selama masa pelunasan utang, kemampuan fiskal pemerintah desa akan berkurang karena sebagian dana desa dipotong untuk membayar cicilan kredit koperasi,” sebut Celios.

    Celios memperkirakan skema ini juga dapat mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk program-program desa prioritas lainnya, seperti bantuan langsung tunai (BLT), biaya operasional pemerintahan desa, penguatan lembaga masyarakat, dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Di sisi lain, Celios menyebut bank Himbara saat ini menghadapi tekanan berat, di mana simpanan masyarakat menurun, rasio kredit bermasalah (NPL) meningkat di sektor produktif.

    Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terakhir menunjukkan NPL meningkat dari 2,08 persen pada Desember 2024 menjadi 2,17 persen pada Maret 2025, sementara loan at risk meningkat menjadi 9,86 persen pada Maret 2025 dari 9,28 persen pada Desember tahun lalu.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Aturan Bungkus Rokok Dibatalkan, Industri Tembakau Dapat Angin Segar

    Jakarta –

    Pembatalan wacana penyeragaman bungkus rokok baru-baru ini disambut lega oleh banyak pihak, terutama mereka yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT) sebagai sumber penghidupan dan pendapatan daerah. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekonomi daerah sekaligus melindungi ribuan pekerja dari regulasi yang terlalu ketat.

    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah pusat membatalkan wacana penyeragaman bungkus rokok. Ia menilai keputusan ini sebagai langkah bijak yang melindungi industri hasil tembakau (IHT) dari tekanan regulasi berlebihan.

    “Industri hasil tembakau adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Situbondo, ini sangat krusial. Pembatalan penyeragaman kemasan adalah bentuk keberpihakan terhadap ekonomi daerah dan pekerja sektor tembakau,” tegas Rio dalam keterangannya, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Daerahnya sendiri menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada tahun 2024. Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, penegakan hukum cukai, dan bantuan sosial seperti BLT bagi buruh tani dan pekerja pabrik rokok. Tahun lalu, sekitar Rp3,3 miliar telah digelontorkan untuk program BLT demi mendukung kesejahteraan mereka. Lebih lanjut, kabupaten di Jawa Timur tersebut juga dialokasikan menerima DBHCHT sebesar Rp77 miliar pada tahun 2025.

    Lebih lanjut, Rio menekankan bahwa pemerintah pusat seharusnya memprioritaskan pemberantasan rokok ilegal, bukan membatasi produk legal. “Penyeragaman bungkus justru bisa memperbesar ruang bagi rokok ilegal karena menyulitkan konsumen dalam mengenali produk legal,” ujarnya.

    Situbondo menunjukkan komitmennya dalam pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada 2023, lebih dari 1 juta batang rokok ilegal berhasil disita dalam 152 operasi penindakan. Penegakan hukum akan terus dilakukan untuk menjaga integritas sektor tembakau yang legal dan produktif.Rio berharap agar kebijakan nasional ke depan lebih memperhatikan keseimbangan antara kesehatan masyarakat, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi daerah.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan bahwa rencana kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) telah dibatalkan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan industri.

    Hal ini disampaikan Faisol melalui akun Instagram pribadinya. Kebijakan ini menjadi hasil diskusinya dengan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung isu kesehatan, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan industri.

    “Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga memahami kepentingan industri, ketika kita sampaikan bahwa janganlah (kemasan rokok) itu diseragamkan, karena industri meminta untuk tidak ada isu yang semakin menekan industri,” ungkapnya dikutip Rabu, 14 Mei 2025.

    (fdl/fdl)