Xcloud.id

Produk: BLT

  • PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    PLN IP raih 16 penghargaan ajang ENSIA 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) meraih 16 penghargaan ajang Environmental & Social Innovation Awards (ENSIA) 2025 yang mencerminkan komitmen kuat perusahaan terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, menurut Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN IP Purnomo.

    Ia mengatakan pencapaian itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan PLN IP yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman.

    “ENSIA 2025 bukan hanya pengakuan atas upaya kami, tetapi juga bukti strategi ESG (environmental, social, and governance) telah terintegrasi dalam operasional harian,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ajang ENSIA 2025 yang diselenggarakan BUMN SUCOFINDO dan IDSurvey itu menjadi barometer nasional bagi perusahaan-perusahaan, yang mampu mengintegrasikan inovasi lingkungan dan sosial ke dalam strategi bisnisnya.

    Dari 178 peserta yang berasal dari sektor energi, manufaktur, dan pertambangan, unit-unit pembangkitan PLN IP meraih penghargaan berbagai kategori, mulai dari platinum hingga bronze.

    Purnomo mengatakan inovasi seperti pengurangan emisi karbon melalui teknologi efisiensi, pemberdayaan UMKM lokal, dan penerapan ekonomi sirkular di unit pembangkit PLN IP mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Menurut dia, prestasi itu melengkapi pencapaian PLN IP sebelumnya dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) 2024 dengan 19 unit pembangkitnya meraih peringkat emas atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup.

    “Konsistensi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar slogan, melainkan telah menjadi bagian integral dari budaya kerja PLN IP,” ujar dia.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono juga menyebutkan ENSIA sebagai pelengkap strategis bagi Proper.

    “Ajang ini mendukung metodologi terintegrasi yang menempatkan ekonomi, ekologi, dan sosial sebagai pilar utama keberlanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk ekosistem bisnis hijau,” ujar dia.

    Lebih jauh, Purnomo mengatakan pencapaian ini menjadi bagian dari strategi besar PLN IP dalam mendukung target nasional net zero emission (NZE) 2060.

    Melalui pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan seperti panas bumi dan surya, serta program komunitas yang melibatkan ribuan warga sekitar, PLN IP tidak hanya memitigasi risiko lingkungan tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi di wilayah operasionalnya.

    Dengan semangat transformasi dan inovasi, PLN IP berkomitmen mereplikasikan model keberhasilan ini ke seluruh unit operasional di Indonesia.

    Langkah itu, menurut dia, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuktikan bahwa ESG bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan pendorong utama pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing perusahaan.

    Adapun 16 unit PLN IP yang meraih penghargaan ENSIA 2025 adalah PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTG Gilimanuk, PT PLN Indonesia Power UBP Bali PLTDG Pesanggaran, PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang Unit PLTP Kamojang Darajat dan PT PLN Indonesia Power UBP Kamojang UP Lahendong.

    Selanjutnya, PT PLN Indonesia Power UBP Priok, PT PLN Indonesia Power UBP Bali Unit PLTGU Pamaron, PT PLN Indonesia Power UBP JPR, PT PLN Indonesia Power UBP SLA; PT PLN Indonesia Power UBP BSLA, dan PT PLN Indonesia Power UBP Tello.

    Kemudian, PT PLN Indonesia Power UBP Kepri, PT PLN Indonesia Power UBP Barru; PT PLN Indonesia Power UBP BLT, PT PLN Indonesia Power UBP Semarang, PT PLN Indonesia Power UBP Saguling, dan PT PLN Indonesia Power UBP Mrica.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Rencana Besar Prabowo Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

    Jakarta –

    Kabar baik untuk para aparatur negara. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menaikkan gaji dan akan dirasakan ASN hingga pejabat negara.

    Prabowo baru saja mengubah beberapa program kerja 2025. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Aturan itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.

    Salah satu yang diubah Prabowo adalah rencana kenaikan gaji aparatur negara. Prabowo nampak menambahkan poin kenaikan pejabat negara dalam program kerja terbaru.

    Bila dilihat dalam lampiran beleid tersebut, Kamis (18/9/2025), pada poin keenam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, tertulis kenaikan gaji akan dilakukan untuk ASN, TNI/Polri dan Pejabat Negara. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, sebelumnya tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara.

    “Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara,” bunyi poin tersebut dikutip detikcom.

    Kembali ke Agustus kemarin, Prabowo sendiri tidak menyinggung soal kenaikan gaji PNS dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kala itu mengatakan jika kenaikan gaji PNS tidak disampaikan dalam RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, itu berarti tidak ada kenaikan gaji para abdi negara di tahun depan.

    “Ya berarti apa yang tidak disampaikan, tidak ada,” kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025) yang lalu.

    Kembali ke rencana Program Hasil Terbaik Cepat, selain kenaikan gaji ASN, Prabowo juga menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) masuk salah satu program tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu juga menambahkan target rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap PDB. Sedangkan di aturan yang lama hanya ditulis optimalisasi penerimaan negara saja.

    8 Program Hasil Terbaik Cepat

    1. Memberi Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.

    3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional.

    4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    5. Melanjutkan dan menambah program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.

    6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.

    7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, gen Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    8. Mendirikan BPN dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%. Pada regulasi sebelumnya, hanya tertulis optimalisasi penerimaan negara.

    Tonton juga video “Pemerintah Targetkan Program Magang Gaji UMP Dimulai Bulan Depan” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (hal/ara)

  • Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara Nasional 16 September 2025

    Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara Nasional 16 September 2025

    Prabowo Revisi RKP 2025, Ada Poin Dirikan Badan Penerimaan Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pemutakhiran terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
    Dilihat dalam lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, ada poin mengenai Badan Penerimaan Negara.
    Adapun pendirian Badan Penerimaan Negara tersebut menjadi salah satu poin Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025.
    “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen,” tulis salah satu poin dalam lampiran tersebut, yang dikutip pada Selasa (16/9/2025).
    Selain itu, ada tujuh poin lain dalam Program Hasil Terbaik Cepat dalam RKP Tahun 2025.
    Tujuh program itu adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
    Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
    Keenam, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh; TNI/POLRI; dan pejabat negara.
    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Di poin kedelapan, disebutkan soal mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Respons Menkeu Purbaya soal Badan Penerimaan Negara Jadi Prioritas Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mempunyai rencana membentuk Badan Penerimaan Negara.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam program hasil cepat rencana kerja pemerintah (RKP) 2025. 

    “Itu [Badan Penerimaan Negara] belum, itu belum saya sentuh,” ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Dia menyatakan masih akan memakai instrumen yang ada untuk mendorong penerimaan negara. Menurutnya, jika ekonomi tumbuh lebih cepat maka penerimaan pajak juga akan terakselerasi.

    Purbaya tidak menampik bahwa sepuluh tahun belakangan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) stagnan di kisaran 10%. Kendati demikian, dia menghitung penerimaan pajak akan tetap naik sekitar Rp100 triliun setiap pertumbuhan ekonomi naik 0,5%.

    Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berupaya menambahkan penerimaan negara dengan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Dia pun menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke sistem perbankan sehingga diyakini bisa menjaga likuiditas dan mendorong sektor riil.

    “Jadi saya taruh bibit uang di bank dengan harapan ekonomi jalan, supaya pada akhirnya pendapatan pajak saya naik. Bukan dengan intensifikasi, tapi ekstensifikasi, tapi karena ekonomi yang tumbuh lebih cepat,” jelas Purbaya.

    Pembaruan Rencana Prioritas

    Adapun, Prabowo melakukan pemutakhiran RKP 2025 yang sudah disusun pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pemutakhiran itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (Perpres) No. 79/2025 yang ditandatangani Prabowo pada 30 Juni 2025 dan diundangkan pada hari yang sama.

    Dalam pemutakhiran itu, sejumlah konten dalam Perpres No. 109/2024 tentang RKP 2025 yang ditandatangani Jokowi berubah. Salah satu perubahan itu ada dalam program hasil cepat RKP 2025.

    Dalam beleid lama, ada delapan program hasil cepat yang tercantum dalam Lampiran I. Pertama, memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

    Kedua, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.

    Ketiga, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Keempat, membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

    Kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri.

    Ketujuh, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kedelapan atau terakhir, optimalisasi penerimaan negara.

    Dalam beleid baru, Prabowo juga menempatkan delapan program hasil cepat. Perubahan mencolok hanya terdapat dalam program hasil cepat kedelapan terkait optimalisasi penerimaan negara.

    Kini, Prabowo merincikan program hasil cepat RKP 2025 itu adalah “mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.” Sebelumnya, dalam Perpres yang ditandatangani Jokowi, tak ada disebutkan perihal Badan Penerimaan Negara.

  • Dicurigai Terlibat Judol, Puluhan Rekening PKM di Tulungagung Diblokir

    Dicurigai Terlibat Judol, Puluhan Rekening PKM di Tulungagung Diblokir

    Tulungagung (beritajatim.com) – Puluhan rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (bansos) di Kabupaten Tulungagung diblokir oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Pemblokiran ini dilakukan karena rekening tersebut terindikasi menyalahgunakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk judi online. Mereka tidak lagi mendapat bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Tulungagung, Teguh Abianto menjelaskan, pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Kemensos untuk menghentikan penyaluran BLT pada KPM yang terjerat judol. Dari hasil laporan terdaat 49 KPM yang memuliki catatan tidak wajar dari Pusat Pelaporan dan Anggaran Transaksi Keuangan (PPATK). Terdapat transaksi tidak wajar yang terindentfikasi sebagai akun judi online.

    “Terdapat 49 KPM di Tulungagung terbukti memiliki catatan tidak wajar secara keuangan sesuai hasil analisis Pusat Pelaporan dan Anggaran Transaksi Keuangan (PPATK),” ujarnya, Senin (15/9/2025).

    Proses identifikasi penerima BLT sekaligus pengguna judi online ini ditemukan ketika proses verifikasi rekening saling terkoneksi dan masuk dalam daftar PPATK. Pihak Dinsos sendiri telah memberi imbauan terhadap masyarakat agar memanfaatkan BLT sesuai fungsinya. Namun mereka dicurigai menggunakan dana bansos untuk judi online.

    “Seluruh KPM yang terjerat judol langsung dihentikan sebagai penerima bantuan dan diblokir oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

    Tak hanya dari pemerintah pusat, puluhan KPM ini juga dipastikan tidak akan menerima bantuan dari pemerintah daerah. Hingga saat ini Dinas Sosial masih menunggu intruksi dari pemerintah terkait tindak lanjut penyalahgunaan bantuan sosial ini. Mereka juga meminta KPM untuk menggunakan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan tidak digunakan judi online.

    “BLT lansia harus digunakan untuk menunjang kebutuhan hidupnya, PKH digunakan untuk memenuhi kebutuhan tambahan ibu hamil, dan seterusnya,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Terjerat Korupsi Dana BLT, Kepala Desa Cikahuripan Susul Sekdes ke Tahanan

    Terjerat Korupsi Dana BLT, Kepala Desa Cikahuripan Susul Sekdes ke Tahanan

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Desa Cikahuripan, berinisial UMJ, kini resmi menyusul sekretarisnya menjadi tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi telah menetapkan UMJ sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBDes tahun anggaran 2021-2023. 

    Keterlibatannya terungkap dari pengembangan kasus sebelumnya yang menjerat Sekretaris Desa (Sekdes) Cikahuripan, MA.

    Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kabupaten Sukabumi, Agus Yuliana, penetapan ini dilakukan setelah ditemukan bukti keterlibatan UMJ dalam penyelewengan dana desa.

    “Pengembangan ini berawal dari persidangan kasus Sekdes, di mana terungkap bahwa Kepala Desa juga terlibat,” ujar Agus, Jumat (12/9/2025).

    Ia menjelaskan, selain itu UMJ berperan dalam penyalahgunaan dana desa (DD) dipakai tidak sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

    Kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp349 juta, yang diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi UMJ. Sejumlah barang bukti telah disita, termasuk laptop, dokumen, dan uang tunai Rp17 juta. 

     

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan angka kemiskinan.

    Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengecek status penerima bantuan, sehingga sering kali harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial hanya untuk memastikan apakah namanya terdaftar atau tidak.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial telah menyediakan dua kanal resmi dan mudah diakses oleh siapa pun, baik melalui situs web maupun aplikasi digital.

    Pertama, masyarakat bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id, yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial yang secara langsung terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Di laman ini, siapa pun cukup mengisi data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP, mengetik kode captcha sebagai verifikasi, dan kemudian menekan tombol “Cari Data”.

    Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan informasi terkait status bantuan, apakah terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan sosial lainnya seperti BLT El Nino atau Bantuan Pangan Beras.

    Kedua, selain menggunakan situs web, Kemensos juga telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store.

    Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih personal karena pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data NIK, nomor KK, email aktif, serta mengunggah foto e-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi identitas.

    Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan memilih menu “Cek Bansos” untuk mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan fitur tambahan seperti mengusulkan diri sendiri atau tetangga sebagai calon penerima bantuan, serta menyampaikan pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan penyelewengan.