Xcloud.id

Produk: BLT

  • Kapolri ajak buruh dukung program pemerintah

    Kapolri ajak buruh dukung program pemerintah

    Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengajak para buruh untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya mendorong dan mengajak teman-teman buruh untuk berperan aktif dalam program-program kebijakan pemerintah yang mendukung buruh,” katanya dalam Apel Besar Kebangsaan di Lapangan Jababeka Botanical, Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

    Kapolri menerangkan, pemerintah memiliki berbagai program pro-rakyat di tengah kondisi global yang bisa berdampak pada nasib buruh, salah satunya yang terkait dengan lapangan pekerjaan.

    “Bagaimana upaya untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM), mendorong sains, teknologi, pendidikan, termasuk juga hilirisasi dan industrialisasi dari berbagai komoditas yang tentunya kita harapkan ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” katanya.

    Selain itu, sambung Kapolri, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada buruh melalui program bantuan subsidi upah (BSU), kenaikan upah minimum nasional, perluasan PPH 21, hingga program 3 juta rumah.

    Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah yang diharapkan bisa menggairahkan iklim investasi dan membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru.

    Maka dari itu, Kapolri mengajak buruh untuk ikut serta mendukung program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, food estate, swasembada pangan, Koperasi Merah Putih, 10.000 Desa Nelayan, program magang, bantuan langsung tunai (BLT), hingga pengecekan kesehatan gratis.

    “Kami optimis, melalui dukungan sahabat-sahabat buruh, maka program-program tersebut dapat berjalan. Tentunya kami mengharapkan bahwa hal tersebut bisa melahirkan SDM-SDM unggul yang berdaya saing dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” ucapnya.

    Diketahui, sebanyak sekitar 50 ribu buruh mengikuti Apel Besar Kebangsaan dalam rangka mendorong revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan agar berpihak kepada para pekerja.

    Kegiatan tersebut dimulai pada pukul 14.00 WIB. Acara itu menghadirkan orasi-orasi dari para tokoh buruh.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Agar BLT Tepat Sasaran, Prabowo Minta 1 Keluarga Punya 1 Rekening

    Agar BLT Tepat Sasaran, Prabowo Minta 1 Keluarga Punya 1 Rekening

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap keluarga minimal mempunyai satu rekening bank. Dengan demikian, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bisa lebih tepat sasaran.

    Permintaan itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada Jumat (10/10/2025).

    “Bapak Presiden selaku ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif mengharapkan dan mengarahkan percepatan kepemilikan rekening bagi setiap keluarga Indonesia, sehingga seluruh program yang dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran,” ungkap Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei menunjukkan inklusi keuangan sudah mencapai 92,74%. Hanya saja, sambungnya, literasi keuangan masih 66,64% sehingga masih celah yang cukup tinggi yaitu sekitar 26,1%.

    Airlangga pun menegaskan bahwa tugas semua kementerian/lembaga terkait untuk memperkecil celah tersebut. Dia mendorong kerja sama dan sinergi yang lebih kuat antara Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan TPAKD.

    “Kita berharap kalau bisa 98% [keluarga] dicapai 2027,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Airlangga mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dia meyakini TPAKD bisa terus melakukan edukasi keuangan lebih massif karena bisa menjangkau 16,9 juta peserta pada tahun lalu.

    Tak hanya itu, dia mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong program satu rekening satu pelajar. Menurutnya, capaian program tersebut sudah mencapai 87,75% atau 58,32 juta rekening.

  • Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Tambahan, 2 Pekan Lagi Dieksekusi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah tengah mematangkan stimulus ekonomi tambahan yang bakal disalurkan dalam waktu dekat.

    Febrio mengatakan, pemberian stimulus ekonomi ini jadi tindak lanjut dari ucapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi pemerintah beberapa waktu lalu.

    “Itu sedang kita finalisasi, udah dapat arahan dari Pak Presiden. Akan ada insentif, khususnya bantuan untuk masyarakat miskin dan rentan untuk memperbaiki daya beli akan cukup besar,” ujar dia di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Diharapkan, program lanjutan itu bakal turut mendorong pertumbuhan ekonomi di penghujung 2025 ini. “Sehingga nanti kita harapkan di kuartal ke-4, ini dampaknya akan cukup terasa,” ungkapnya.

    Hanya saja, ia belum bisa memastikan apakah stimulus ekonomi itu bakal diberikan dalam bentuk program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT).

    “Nanti kita finalkan dulu aja segera, kemarin udah dapet arahan dari Pak Presiden juga kita segera finalkan. Kita harapkan ini mungkin mulai seminggu, dua minggu lagi, itu sudah eksekusi,” kata Febrio.

     

  • Uang BLT Tak Cukup Bayar Utang, Pria Madiun Curi Kotak Amal di Ngawi, Dihajar Warga

    Uang BLT Tak Cukup Bayar Utang, Pria Madiun Curi Kotak Amal di Ngawi, Dihajar Warga

    Ngawi (beritajatim.com) — Seorang pria asal Madiun nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah ketahuan mencuri uang dari kotak amal di sebuah masjid di Desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Rabu (8/10/2025) siang.

    Ironisnya, pelaku baru saja menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sehari sebelumnya.

    Pelaku diketahui berinisial N (53), warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Ia diamankan warga sekitar pukul 10.00 WIB, setelah dipergoki pengurus masjid saat mengambil uang dari kotak amal yang kebetulan tidak terkunci.

    Pengurus masjid, Abdul Achmad, menuturkan dirinya memergoki pelaku saat berada di kamar mandi masjid. “Saya lihat dia ambil uang dari kotak amal, langsung saya teriaki maling. Uangnya sempat dibuang di dekat pintu keluar, lalu warga berdatangan dan menangkapnya,” ungkapnya.

    Warga yang marah sempat memukul pelaku sebelum akhirnya dilerai oleh perangkat desa. Paikem, Kepala Dusun setempat, mengatakan polisi segera datang ke lokasi untuk mengamankan pelaku. “Begitu saya datang, warga sudah ramai. Saya minta berhenti memukul, karena polisi sudah dalam perjalanan,” ujarnya.

    Petugas dari Polsek Karangjati kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor polisi. Dari tangan N, polisi menyita uang hasil curian sebesar Rp279 ribu, berikut sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku. Selain itu, ditemukan pula uang Rp600 ribu dan kartu ATM di dalam tas pelaku, yang diakuinya berasal dari dana BLT yang diterima di kantor kelurahan sehari sebelumnya.

    Kepada polisi, N mengaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. “Uang BLT mau saya pakai buat bayar utang, tapi kurang Rp50 ribu. Saya khilaf akhirnya nyolong. Sudah apes, malah ketangkap dan dipukuli,” ujar pelaku dengan wajah pasrah.

    Menurut Kanit Reskrim Polsek Karangjati, IPDA Sunarto, pelaku kini ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. “Pelaku sempat dipukuli warga sebelum kita amankan. Dari hasil pemeriksaan awal, ia mengaku sudah enam kali mencuri uang kotak amal, lima di antaranya dilakukan di wilayah Madiun,” jelasnya.

    Dugaan sementara, aksi pencurian dilakukan spontan karena pelaku melihat kotak amal tidak terkunci. [fiq/ted]

  • Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Pemkot Kediri Jadi Rujukan Pematangsiantar Kelola DBHCHT

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Rombongan ini dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Zainal Siahaan, bersama dengan perwakilan sejumlah perangkat daerah yang meliputi Satpol PP, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Bappeda, Disnaker, Dinkes, BPKD, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPJS Ketenagakerjaan dan RSUD dr. Djasamen Saragih.

    Dalam kesempatan tersebut Plh. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menyambut langsung rombongan di ruang Joyoboyo Balaikota Kediri. Turut mendampingi jajaran perangkat daerah Kota Kediri, di antaranya Bappeda, BPPKAD, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMTK, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Satpol PP, RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, serta Bagian Administrasi Perekonomian.

    Dalam sambutannya, Ferry Djatmiko menyampaikan bahwa kunjungan lintas daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan sekaligus berbagi praktik baik dalam pengelolaan dana publik.

    “Kunjungan lintas daerah seperti ini penting untuk memperkuat hubungan sekaligus membuka ruang diskusi agar pengelolaan dana publik semakin transparan, efektif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ferry.

    Ia menjelaskan bahwa DBHCHT merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Kota Kediri. Penerimaan DBHCHT terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan capaian ini, Kota Kediri menjadi penerima DBHCHT terbesar ketiga di Jawa Timur.

    Lebih lanjut, Ferry menjelaskan pemanfaatan DBHCHT diarahkan pada sejumlah bidang prioritas. Pada sektor kesehatan, dana digunakan untuk pembangunan dan pengembangan RSUD Gambiran, revitalisasi puskesmas, serta pengadaan obat-obatan dan sarana pelayanan kesehatan.

    Sementara, pada sektor kesejahteraan masyarakat, alokasi DBHCHT mendukung bantuan langsung tunai bagi buruh rokok, bantuan sosial untuk anak yatim, serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan bidang penegakan hukum, dana dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan cukai, pembinaan industri, dan peningkatan kapasitas aparat.

    Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembangunan daerah, seperti pengadaan mobil pemadam kebakaran, dump truck, serta perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.

    Ferry menambahkan bahwa meskipun jumlah DBHCHT cukup besar, tantangan utama adalah memastikan pemanfaatannya tepat sasaran dan benar-benar memberikan dampak nyata. Karena itu, Pemkot Kediri terus melakukan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar pengelolaan semakin optimal.

    Dalam kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pematangsiantar, Zainal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemkot Kediri.

    Pemerintah Kota Kediri menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kota Pematangsiantar terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Ia menjelaskan bahwa Pematangsiantar hanya menerima sekitar 0,5 persen dari total dana DBHCHT yang diterima Kota Kediri. Meski relatif kecil, dana tersebut tetap dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dana itu terutama mendukung para pekerja pabrik rokok PT STTC yang mempekerjakan sekitar 7.000 orang, melalui program pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja. Program tersebut diharapkan memberi keterampilan tambahan sekaligus kepercayaan diri bagi pekerja dalam meningkatkan penghidupan.

    “Melalui kunjungan ini, kami ingin belajar dari Kota Kediri, khususnya terkait pemanfaatan DBHCHT yang lebih luas dan pengembangan layanan kesehatan serta rumah sakit yang telah berkembang baik di sini,” ujar Zainal.

    Selain membahas DBHCHT, rombongan juga menaruh perhatian pada pengembangan UMKM di Kediri. Produk batik karya siswa sekolah luar biasa menjadi salah satu contoh inspiratif karena mampu memberi nilai tambah ekonomi sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Menutup sambutannya, Zainal berharap kerja sama dan pertukaran pengalaman antara kedua daerah dapat terus berlanjut.

    “Meski saya akan segera memasuki masa purna tugas, komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT dan pengembangan sektor ekonomi akan diteruskan pemerintah daerah,” pungkasnya. [nm/but]

  • Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Madiun (beritajatim.com) – Ironi terjadi di Kabupaten Madiun. Saat para wakil rakyat menikmati berbagai tunjangan dengan nilai hingga puluhan juta rupiah setiap bulan, masih ada warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tersentuh bantuan sosial.

    Salah satunya dialami pasangan lanjut usia, Kateno (60) dan istrinya Misnah (55), warga Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo. Hidup di gang sempit dengan kondisi serba kekurangan, mereka harus mengandalkan penghasilan dari mengumpulkan barang bekas.

    “Setiap hari ya cari rosok (barang bekas). Dulu pernah dapat beras tapi hanya sekali, setelah itu tidak pernah lagi,” keluh Kateno, Selasa (23/9/2025).

    Kepala Desa Glonggong, Mustakim, membenarkan bahwa Kateno termasuk warga kurang mampu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci kondisi warganya satu per satu. Menurutnya, data penerima bansos sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.

    “Sebenarnya kita sudah update terus data warga mana yang layak dan tidak layak. Tapi dari Dinas Sosial itu tidak dirubah. Untuk PKH, BPNT atau bansos lainnya, desa hanya menyalurkan,” ujarnya.

    Selain program pusat, Mustakim menyebut ada pula bansos dari Dana Desa berupa BLT. Namun, Kateno ternyata tidak masuk daftar penerima. “Nanti saya tanyakan ke Pak Kesranya,” imbuhnya.

    Senin siang (29/9/2025), Mustakim bersama perangkat desa akhirnya mengunjungi rumah Kateno untuk memberikan bantuan sembako. Ia berjanji akan mengusahakan agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan Dana Desa pada bulan berikutnya.

    Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Madiun setiap bulannya menerima tunjangan fantastis berdasarkan sejumlah Peraturan Bupati (Perbup). Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Madiun, Sawung Rehtomo, yang mengacu pada tiga Perbup terkait hak keuangan, perumahan, dan transportasi anggota dewan.

    Berdasarkan Perbup Nomor 3 Tahun 2023, tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp14,7 juta per bulan. Ketua DPRD juga mendapat dana operasional Rp12,6 juta, sementara Wakil Ketua Rp6,72 juta.

    Perbup Nomor 31 Tahun 2021 menetapkan tunjangan transportasi anggota DPRD sebesar Rp13,82 juta per bulan. Sementara Perbup Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tunjangan perumahan: Ketua DPRD Rp22,7 juta, Wakil Ketua Rp16,4 juta, dan anggota Rp10,2 juta per bulan.

    Jika dijumlah, Ketua DPRD bisa mengantongi tunjangan sekitar Rp50 juta setiap bulan. Wakil Ketua sekitar Rp37,8 juta, sedangkan anggota dewan mencapai Rp38,7 juta. Itu pun belum termasuk hak keuangan lain yang melekat pada jabatan mereka.

    Fenomena timpang ini menimbulkan ironi di tengah masih banyaknya warga miskin di Madiun yang belum terakomodasi dalam program bantuan. Kasus Kateno hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita rakyat kecil yang masih harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. (rbr/ian)

  • BGN Tolak Usulan Skema MBG Diganti Uang Tunai Buntut Kasus Keracunan

    BGN Tolak Usulan Skema MBG Diganti Uang Tunai Buntut Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menolak ide skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bantuan tunai. Pasalnya, skema MBG yang kini digunakan sudah dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kami tidak ingin melakukan itu (ubah skema),” kata Dadan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Menurut Dadan, dampak dari program MBG ini sudah menciptakan perputaran ekonomi baru di masyarakat. Ini karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membeli bahan baku dari para pelaku usaha di sekitar mereka.

    “Jadi Anda harus tahu dengan 3.000 orang, itu adalah menciptakan new demand (permintaan baru) dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” kata Dadan.

    Usulan dari DPR RI

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik. Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP Badan Gizi Nasioal (BGN) oleh SPPG.

    Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satu pola yang dia usulkan adalah memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025), dikutip dari detikFinance.

    Respons Istana soal Usulan MBG Diganti Uang Tunai

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan munculnya ide mengubah pola MBG menjadi uang tunai sah-sah saja. Namun, dia menegaskan konsep pemberian makan siang secara langsung kepada siswa di sekolah merupakan skema terbaik yang bisa dijalankan.

    “Ide kan banyak, bukan berarti ide tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap oleh pemerintah dan BGN yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Usulan pemberian uang tunai kepada orang tua siswa diungkapkan di tengah maraknya keracunan yang terjadi pada siswa penerima MBG di sekolah. Terkait itu, Prasetyo mengatakan pemerintah akan menampung berbagai aspirasi terkait program MBG tersebut sebagai bahan evaluasi.

    “Kalau nanti ada catatan ya kita akui dan kita perbaiki,” lanjut Prasetyo.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: BGN Cek Kondisi Siswa di Bandung Barat yang Keracunan MBG”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • BGN Tolak Usulan MBG Diganti Uang Tunai, Dadan: Sudah Ada BLT

    BGN Tolak Usulan MBG Diganti Uang Tunai, Dadan: Sudah Ada BLT

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) merespons usulan yang beredar di masyarakat mengenai program makanan bergizi gratis (MBG) agar diganti dengan uang tunai, imbas maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa program MBG bertujuan untuk mengintervensi pemenuhan gizi anak-anak sekolah, serta telah didiskusikan dengan panjang.

    “Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan langsung tunai (BLT). Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya saat ditemui awak media di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Di samping itu, Dadan menyiratkan adanya potensi bantuan yang tidak tepat sasaran apabila MBG diganti dengan bantuan uang tunai masyarakat.

    Dia mengambil contoh dari program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di suatu daerah di Sumatra Utara. 

    Dadan berkisah terdapat siswa sekolah yang menyerahkan uang dari bantuan pemerintah itu kepada orang tuanya, tetapi justru digunakan untuk membiayai keperluan lain.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa program MBG dapat menjadi salah satu pembentuk rantai pasok yang turut melibatkan banyak tenaga kerja dari masyarakat.

    Hal ini seiring dengan perputaran uang dan komoditas yang terjadi dengan keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah.

    “Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Jadi Anda harus tahu dengan 3 ribu orang, itu akan menciptakan new demand dan juga garansi pembelian. Satu SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” terang Dadan.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan usulan mengganti MBG dengan uang tunai tersebut bukanlah barang baru. Pasalnya, penggunaan uang tunai untuk program MBG sempat dibahas saat perancangan awal.

    “Kalau ide kan dari dulu banyak ya. Dan bukan berarti ide ini tidak baik, atau ini ide yang satu lebih baik, tidak,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Dia lantas menekankan bahwa skema pemberian MBG saat ini merupakan mekanisme yang terbaik dari ide-ide yang sudah dibahas sebelumnya.

    Namun demikian, kata Hadi, pemerintah tentunya akan terus melakukan evaluasi atau perbaikan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bisa maksimal.

    “Tapi kemudian konsep yang sekarang dijalankan BGN itulah yang dianggap oleh pemerintah oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui,” pungkasnya.

  • Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Jakarta –

    Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.

    “Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.

    Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.

    “Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    (kil/kil)

  • Agak Lain! Di Malaysia Harga BBM RON 95 Turun Jadi Rp 7.800/Liter

    Agak Lain! Di Malaysia Harga BBM RON 95 Turun Jadi Rp 7.800/Liter

    Jakarta –

    Pemerintah Malaysia resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) RON 95 menjadi 1,99 ringgit atau Rp 7.852/liter. Harga baru tersebut berlaku mulai Selasa (30/9).

    Kepastian itu diumumkan langsung Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim. Sebelum diturunkan, harga BBM RON 95 di Malaysia mencapai 2,05 ringgit atau Rp 8.087/liter atau Rp 200-an lebih mahal.

    “Mulai 30 September, seluruh rakyat Malaysia akan menikmati harga baru RON95 yakni RM1,99 seliter dengan menggunakan MyKad (kartu identitas Malaysia), baik di SPBU maupun melalui aplikasi pompa bensin,” kata Anwar Ibrahim, dikutip CNN Indonesia, Senin (22/9).

    PM Malaysia Anwar Ibrahim Foto: PM Malaysia Anwar Ibrahim berbincang dengan Menhan RI Prabowo Subianto via telekomunikasi. (Sumber: Instagram resmi Anwar Ibrahim)

    Adapun anggota polisi dan tentara Malaysia akan lebih dulu merasakan harga baru tersebut pada 27 September. Keesokan harinya, masyarakat penerima bantuan langsung tunai juga bisa menikmati BBM dengan harga lebih murah tersebut.

    Menurut Anwar, kebijakan penurunan harga BBM tersebut diambil saat perekonomian global tengah tidak menentu. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penghargaan tertinggi kepada rakyat Malaysia.

    “Keberhasilan kita saat ini adalah hasil kekuatan orang-orang yang tidak pernah menyerah,” kata dia.

    Jalan Raya di Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: Doc. SCMP

    Sebagai perbandingan, harga BBM RON 95 di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di Malaysia. Pertamina menjual Pertamax Green 95 per 1 September Rp 13 ribu/liter. Sementara Shell membanderol V-Power Rp 13.140/liter, dan Vivo menjual Revo 95 dengan harga sama, yakni Rp 13.140/liter.

    Sebelumnya, Anwar Ibrahim memang telah menyatakan rencana menurunkan harga BBM di tengah gelombang demonstrasi. Namun, penurunan tersebut hanya berlaku bagi warga negara Malaysia.

    (sfn/dry)