Xcloud.id

Produk: BLT

  • Pemerintah Perpanjang BLT, Ini Catatan Ketua Komisi XI DPR

    Pemerintah Perpanjang BLT, Ini Catatan Ketua Komisi XI DPR

    Jakarta, CNBC Indonesia — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

    Menurut Misbakhun, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

    “Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” ujar Misbakhun dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Adapun BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar sekitar 35,46 juta penerima manfaat langsung. Sementara itu, diperkirakan lebih dari 100 juta warga turut akan menerima dampak tidak langsungnya dari program BLT ini.

    Misbakhun menilai, besaran bantuan yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

    Selain itu, ia menilai perluasan program magang nasional, dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

    “Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini, maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia,” tegasnya.

    Sebagai Ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, Misbakhun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK agar stimulus ini memberi efek berganda (multiplier effect) yang optimal.

    “Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI DPR: Stimulus ekonomi terbaru jaga daya beli dan SDM unggul

    Komisi XI DPR: Stimulus ekonomi terbaru jaga daya beli dan SDM unggul

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengemukakan stimulus ekonomi terbaru yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan sumber daya manusia unggul melalui perluasan program magang nasional.

    Misbakhun menyambut positif paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah yang mencakup perpanjangan bantuan langsung tunai (BLT) dan perluasan program magang nasional.

    “Perpanjangan BLT sangat fundamental. Di tengah tekanan global, menjaga daya beli masyarakat berarti menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, kebijakan ini menunjukkan kepekaan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi jangka pendek dan penguatan fondasi pembangunan jangka panjang.

    BLT yang disalurkan hingga Desember 2025 ini akan menyasar 35,46 juta penerima manfaat langsung, dengan dampak tidak langsung bagi lebih dari 100 juta warga.

    Misbakhun mengatakan besaran bantuan yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya akan memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan nasional.

    Selain itu, perluasan program magang nasional dengan peningkatan kuota dari 20 ribu menjadi 80 ribu peserta, sebagai langkah strategis untuk menyiapkan SDM unggul dan adaptif menghadapi dunia kerja.

    “Kalau daya beli masyarakat adalah kekuatan ekonomi hari ini maka SDM unggul adalah jaminan masa depan ekonomi Indonesia,” katanya.

    Dalam hal ini, dia pun menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar stimulus ini memberi efek berganda yang optimal.

    “Dengan koordinasi yang solid dan kebijakan fiskal yang terukur, stimulus ini bukan hanya menahan perlambatan ekonomi global, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

    Mensesneg Beri Penjelasan soal Tambah dan Hapus Lembaga di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan sejumlah lembaga baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan tanpa alasan, melainkan didasari atas kebutuhan dan evaluasi fungsi birokrasi yang terus berkembang.

    Hal ini dia sampaikan saat ditemui usai acara peluncuran program stimulus keempat berupa tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhan. Manakala kita merasa kita memerlukan, ya itu sebagai sebuah konsekuensi pasti kita buat. Tapi kemudian juga di satu sisi ketika kita merasa ada beberapa lembaga yang fungsinya sekarang sudah tergantikan di kementerian, nah itu juga tidak ada masalah kita lebur,” ujar Prasetyo

    Dia menyebutkan, selain membentuk lembaga baru, pemerintah juga melakukan pengurangan atau penggabungan lembaga yang dinilai tidak lagi relevan. “Tapi ada juga yang kita korting,” katanya.

    Menanggapi kritik publik soal penunjukan orang-orang dekat Presiden untuk memimpin lembaga baru, Prasetyo menilai hal itu merupakan keputusan wajar selama berdasarkan rekam jejak dan kapasitas. “Ya masa merekrut orang jauh? Kan kita mau bekerja, harus mengerti track record-nya,” ujarnya

    Prasetyo juga menegaskan bahwa perubahan struktur kabinet atau pembentukan lembaga baru bukan tanda pemerintah belum solid, melainkan bentuk penyesuaian terhadap dinamika di lapangan.

    “Tidak mungkin suatu perencanaan sejak awal sudah sempurna. Dalam perjalanan kita menemukan bahwa, oh di sektor ini butuh perkuatan, di sektor ini terlalu besar jadi perlu perampingan,” jelasnya.

    Dia mencontohkan, salah satu temuan penting pemerintah adalah banyaknya pondok pesantren yang belum memiliki izin bangunan, sehingga diperlukan unit atau direktorat khusus untuk menangani aspek keamanan infrastruktur pesantren.

    “Ya masa kemudian enggak boleh kita menambah satu direktorat khusus menangani masalah pondok pesantren dari sisi keamanan bangunan? Jadi, cara berpikirnya itu substantif, bukan soal menambah tanpa arah,” ucapnya.

    Menurutnya, proses adaptasi ini adalah hal wajar dalam pemerintahan yang berorientasi hasil. “Ibarat pemain bola, kita merasa sudah main jago semua. Tapi latihan setiap hari belum tentu menang. Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan. Kita janji terus berbenah,” tandas Prasetyo.

  • BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    BLT Tambahan Rp 300.000 Mulai Cair Bulan Ini

    Jakarta –

    Pemerintah mengumumkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp 300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) mulai cair pada bulan ini. Nilai yang digelontorkan untuk BLTS ini mencapai Rp 31,542 triliun.

    Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Program Perlindungan Sosial Tahun 2025. BLTS ini diumumkan sebagai salah satu paket stimulus ekonomi kuartal IV yang akan mulai dijalankan pada bulan Oktober hingga Desember 2024.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, BLTS itu akan diterima oleh 35,04 juta penerima manfaat. Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah, ibu, dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan ke depan,” kata Gus Ipul, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp 31,54 triliun. Melalui tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” ujarnya.

    Gus Ipul menjelaskan, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus kuartal IV, terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Bansos 2025 Capai Rp 110,7 T

    Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp 110,718 triliun. Bantuan itu terdiri dari sejumlah jenis bansos, berikut rinciannya:

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp 2,8 juta per tahun, total Rp 1,116 triliun
    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp 2,4 per tahun, total Rp 20,822 triliun
    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp 5,2 juta per tahun, total Rp 49,927 triliun
    • Penerima Penebalan Juni-Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp 400 ribu, total Rp 7,311 triliun
    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober-Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp 900 ribu, total Rp 31,542 triliun

    (shc/ara)

  • Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Mensesneg Sebut Evaluasi Pemerintah Tidak Tunggu Setahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menunggu momentum satu tahun pemerintahan.

    Dia menekankan bahwa evaluasi selalu dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan capaian program dan penyelesaian kendala di lapangan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai meninjau kesiapan pelaksanaan stimulus ekonomi keempat, yang meliputi tambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta program magang bagi lulusan perguruan tinggi, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    “Kami enggak ada patokan satu tahun, enggak ada patokan enam bulan. Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala enggak. Kalau ada kendala, bagaimana kita cari jalan keluar,” ujar Prasetyo.

    Prasetyo menyebut, masih banyak program prioritas yang tengah berjalan dan membutuhkan koordinasi lintas kementerian serta evaluasi teknis di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus memantau pelaksanaan program agar manfaatnya tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, dia menegaskan, pendekatan evaluasi yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada kinerja nyata dan perbaikan berkelanjutan, bukan pada tenggat waktu administratif.

    “Jadi enggak ada patokan waktunya. Dan terus terang, kita merasa memang belum puas,” pungkas Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, baru-baru ini Indostrategi merilis riset kinerja setahun Presiden Prabowo. Dikutip dari riset Indostrategi, Sabtu (18/10/2025), periset menuliskan bahwa data penerima bansos belum akurat, sehingga masih ditemukan warga miskin yang  tidak terdata dan penerima bantuan ganda.

    “Pemerintah Indonesia juga belum ada roadmap atau strategi jangka panjang untuk membuat masyarakat mandiri dan keluar dari kemiskinan,” dikutip dari riset.

    Hasil riset Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintah dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yakni perkuat integrasi data sosial nasional bersama

    BPS dan BKKBN agar targeting bansos akurat dan adaptif terhadap dinamika sosial. Alihkan fokus dari bantuan sesaat ke pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama UMKM berbasis komunitas miskin dan pesisir.

    Selain itu, Kemensos juga harus kembali mengkaji ulang desain sekolah rakyat dan kampung nelayan agar memiliki indikator kinerja, roadmap, dan sistem monitoring yang jelas.

     

  • Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Airlangga Sebut Anggaran BLT-Magang Rp 30 T Hasil Efisiensi

    Jakarta –

    Pemerintah menambah stimulus ekonomi di kuartal IV-2025. Salah satunya penambahan Bantuan Langsung Tunai atau BLT dan program magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate.

    Total anggaran yang digunakan untuk penambahan stimulus tersebut sebesar Rp 30 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi yang dilakukan pemerintah.

    “Itu Rp 30 triliun. Baru ya. Hasil efisiensi. Realokasi anggaran,” sebut Airlangga di Kantor Pos Indonesia Cikini, Jakarta Pusat, ditulis Sabtu (18/10/2025).

    Dengan tambahan itu, total anggaran untuk stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 46,2 triliun. “Nah, yang kuartal keempat Rp 16,2 triliun ditambah Rp 30 triliun,” lanjutnya.

    Penambahan bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan kepada 35 juta penerima. Ada tambahan sekitar 17 juta penerima BLT baru.

    Berikutnya, pemerintah berikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Program ini mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor dengan peserta yang disiapkan sebesar 80 ribu orang. Gelombang pertama 20 ribu dan bulan depan ada tambahan hingga menjadi 80 ribu orang lagi peserta magang.

    Senada, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan jumlah Rp 30 triliun dari kocek negara didapatkan dari hasil efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal tahun ini.

    Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran, namun mengurangi belanja yang tidak produktif kemudian dialokasikan ke kebutuhan yang lain. Tak terkecuali untuk tambahan bantuan sosial.

    “Ya makanya begini. Dalam berbagai kesempatan kami sudah menjelaskan bahwa yang disebut dengan efisiensi itu adalah kita mengurangi belanja-belanja yang sekiranya tidak produktif, untuk kemudian itu bisa direalokasi ke kegiatan-kegiatan yang jauh lebih produktif,” terang Prasetyo di lokasi yang sama.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Tambah 80.000 Kuota Magang, Anggaran Capai Rp1,4 Triliun

    Pemerintah Tambah 80.000 Kuota Magang, Anggaran Capai Rp1,4 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menambah sebanyak 80.000 kuota baru untuk program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi, sebagai bagian dari stimulus ekonomi keempat yang juga mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat berpendapatan rendah.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Mensesneg Prasetyo Hadi saat meninjau kesiapan Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Menurut Prasetyo, program magang tambahan ini akan mulai dijalankan pada November 2025 dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,4 triliun. Dengan penambahan tersebut, total peserta program magang kini mencapai 100.000 orang di seluruh Indonesia.

    “Ini bagian dari upaya kita mencari jalan keluar dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi adik-adik lulusan baru. Selama ini, untuk melamar pekerjaan biasanya disyaratkan pengalaman, padahal kalau tidak punya pengalaman akan sulit diterima. Jadi ide program magang ini supaya mereka punya pengalaman kerja,” jelas Prasetyo.

    Dia menambahkan, peserta magang juga berpeluang langsung direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka ditempatkan, apabila menunjukkan kinerja yang baik.

    “Kalau kemudian pekerjaannya bagus, mungkin bisa langsung dipekerjakan di perusahaan tersebut,” katanya.

    Program magang ini terbuka untuk seluruh sektor industri dan profesi, termasuk perusahaan swasta, BUMN, hingga badan usaha daerah. Berdasarkan data pendaftaran sementara, minat tertinggi datang dari lulusan psikologi, dengan jumlah pendaftar yang jauh melebihi kuota yang tersedia.

    Adapun wilayah dengan peminat terbanyak berasal dari Jakarta dan Jawa, yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan tinggi nasional. Pemerintah berharap, program magang ini dapat menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sekaligus menekan tingkat pengangguran lulusan baru yang masih tinggi.

    “Hampir semua sektor diminati. Kami lihat di data, ada rasio di mana kebutuhannya dua tapi pendaftarnya lebih dari seratus, terutama dari lulusan psikologi,” tandas Prasetyo Hadi.

  • Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Utak Atik Stimulus Ekonomi, Bansos Naik Dua Kali Lipat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kembali mengutak-atik anggaran, termasuk menambahkan porsi bansos BLT melalui stimulus ekonomi pada Oktober 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Angka ini nyaris naik 2 kali lipat.

    Pada akhir tahun lalu, keluarga penerima bansos sebanyak 17 juta keluarga, kini pemerintah menargetkan keluarga penerima mencapai 35 juta keluarga penerima hingga Desember 2025.

    Paket stimulus ekonomi ini, seperti menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp30 triliun serta menambah kuota peserta magang lulusan baru perguruan tinggi alias fresh graduates, bisa meningkatkan kondisi ekonomi khususnya masyarakat kurang mampu.

    Stimulus ekonomi ini di luar stimulus ekonomi berupa 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan pemerintah pada September 2025, dengan nilai Rp16 triliun lebih.

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa BLT yang disalurkan senilai Rp30 triliun itu berasal dari realokasi anggaran APBN 2025. Jumlahnya sudah melebihi dari total anggaran 8 program paket akselerasi ekonomi yang diumumkan bulan lalu.

    “[Anggarannya dari] APBN, hasil efisiensi, realokasi anggaran. Nah, [stimulus] yang kuartal IV/2025 Rp16,2 triliun ditambah Rp30 triliun,” ungkapnya pada konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

    Berikut detail stimulus baru yang disalurkan pemerintah pada Oktober 2025:

    1. BLT Rp30 triliun

    Airlangga menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah meminta agar pemerintah menyalurkan tambahan BLT senilai total Rp30 triliun untuk Oktober, November dan Desember 2025. Target penerimanya mencapai 35,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM), atau sekitar 140 juta orang dengan asumsi satu KPM mencakup ayah, ibu dan dua anak.

    “Desilnya 1 sampai 4 berdasarkan data sosial sensus ekonomi nasional. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program kelurga harapan dan bantuan sembako,” tuturnya.

    Adapun penyalurannya akan dilakukan mulai minggu depan melalui himbara untuk 18,3 juta KPM, sedangkan untuk 17,2 juta KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero).

    2. Kuota Magang Nasional

    Selanjutnya, pemerintah turut memberikan bantuan program magang nasional Kemnaker untuk lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduates. Peserta tahap pertama sebanyak 20.000 orang dan sudah mulai bekerja 20 Oktober 2025, dan akan dibuka untuk gelombang kedua pada November unutk 80.000 peserta. 

    “Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja lulusan baru atau fresh graduates baik di dunia usaha, industri, BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia,” paparnya.

    Adapun peserta magang ini akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan besaran per kabupaten/kota serta iuran jaminan kehilangan pekerjaan maupun JKN.

    “Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan pemerintah,” pungkas Airlangga.

    Politisi Partai Golkar itu menyebut terdapat 1.666 perusahaan mendaftarkan dan menyiapkan posisi peserta magang nasional. Adapun jumlah posisi yang ditawarkan adalah 26.181 lowongan, dan jumlah pelamarnya mencapai 156.159 orang.

    Simak tiga kebijakan stimulus ekonomi yang pernah diluncurkan Presiden Prabowo:

    1. Paket pertama diumumkan pada Desember 2024 senilai Rp38,6 triliun

    2. Paket kedua pada Juni 2025 sebesar Rp24,44 triliun

    3. Paket ketiga pada September 2025 senilai Rp16,23 triliun.

    4. Paket keempat, pada Oktober 2025, bansos senilai Rp30 triliun

  • Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Mensos Gus Ipul: Tambahan Bansos Rp300 Ribu bagi 35 Juta Keluarga Segera Cair 

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan penyaluran tambahan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar Rp300.000 per bulan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) siap dilaksanakan pada bulan ini.

    Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial yang diberikan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember, sebagai bagian dari strategi stimulus ekonomi.

    BLTS akan menjangkau 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga (ayah-ibu dan 2 anak), bantuan ini diperkirakan menyentuh 140 juta jiwa.

    “Tambahan BLTS ini di luar BLT reguler yang sudah diberikan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako,” kata Gus Ipul di Jakarta, Sabtu (18/10/2025).

    Total nilai tambahan BLTS yang disalurkan mencapai Rp31,542 triliun. Dengan tambahan ini, total bantuan perlindungan sosial yang disalurkan melalui Kemensos pada 2025 mencapai Rp110,718 triliun.

    Adapun rincian penyaluran bantuan sosial sebagai berikut: 

    • Penerima PKH Murni: 398.714 KPM, masing-masing Rp2,8 juta per tahun, total Rp1,116 triliun

    • Penerima Sembako Murni: 8.675.797 KPM, masing-masing Rp2,4 per tahun, total Rp20,822 triliun

    • Penerima PKH dan Sembako: 9.601.286 KPM, masing-masing Rp5,2 juta per tahun, total Rp49,927 triliun

    • Penerima Penebalan Juni–Juli 2025: 18.277.083 KPM, masing-masing Rp400 ribu, total Rp7,311 triliun

    • Penerima Stimulus Ekonomi (Oktober–Desember 2025): 35.046.783 KPM, masing-masing Rp900 ribu, total Rp31,542 triliun

    Total bantuan perlindungan sosial 2025: Rp110,718 triliun

    Menurut Gus Ipul, penerima BLTS berasal dari keluarga miskin di desil 1 hingga 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari 35,04 juta lebih KPM penerima BLTS, 20,88 juta lebih KPM memperoleh bantuan penebalan, sedangkan sisanya 14,15 juta lebih KPM merupakan penerima bantuan baru.

    “Data penerima mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di triwulan pertama, dan DTSEN pada triwulan selanjutnya (triwulan II-IV) yang dilakukan pemutakhiran data penerima setiap tiga bulan sekali dalam rangka bantuan sosial (bansos) tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Khusus triwulan IV terdapat penambahan penerima bansos yang diberikan kepada KPM baru di desil 1- 4 DTSEN (di luar penerima bansos reguler). Data ini diperoleh dari hasil pemadanan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, BPS dan Kementerian Keuangan.

    Gus Ipul menambahkan, bahwa proses penyaluran triwulan IV Bansos Reguler dan Perluasan sudah dimulai sejak hari ini hingga dua pekan kedepan. (tok/ted)

  • Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Populer, hujan Jakarta kandung mikroplastik hingga BLT tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Berikut berita ANTARA yang banyak mendapatkan sorotan pembaca pada Sabtu, mulai dari hujan di Jakarta mengandung mikroplastik hingga pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan.

    Simak informasinya di sini:

    1. Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan polusi langit

    Hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan.

    Penjelasannya ada di sini.

    2. Pemerintah kucurkan Rp30 triliun untuk 35 juta penerima BLT tambahan

    Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp30 triliun untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat untuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang diberikan pada Oktober, November, dan Desember 2025.

    Selengkapnya di sini.

    3. Ranking timnas Indonesia turun ke peringkat 122, Malaysia menyalip

    Ranking FIFA timnas Indonesia kembali turun pada pembaruan terbaru yang dirilis federasi sepak bola dunia itu pada Jumat (17/10), yang kini di bawah Malaysia.

    Baca di sini.

    4. Masuk 15.933 aduan lewat ‘Lapor Pak Purbaya’, terbanyak soal Bea Cukai

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan telah menerima 15.933 aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp ‘Lapor Pak Purbaya’, sebagian besar aduan menyoal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    Simak berita lengkapnya di sini.

    5. Kecewa pada AFC, Jepang disebut pertimbangkan keluar

    Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) dikabarkan tengah diliputi kekecewaan mendalam terhadap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan disebut-sebut sedang mempertimbangkan langkah drastis untuk keluar dari organisasi tersebut.

    Baca di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.