Xcloud.id

Produk: bitcoin

  • Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Jakarta –

    Mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam lonjakan biaya hidup adalah agenda utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sejak dilantik pada Oktober lalu. Misinya tidak mudah, akibat tekanan inflasi yang terus membandel.

    Takaichi, 64 tahun, berupaya menghindari nasib pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum tersingkir akibat kekecewaan publik, terutama karena inflasi yang tak kunjung terkendali.

    Sebagai pengagum mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi bertekad melanjutkan warisan Abenomics. Doktrin tersebut mendiktekan serangkaian kebijakan yang mengandalkan pelonggaran moneter secara agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Langkah ini diyakini ampuh untuk menarik Jepang keluar dari spiral deflasi berkepanjangan yang ditandai penurunan harga dan lemahnya belanja konsumen.

    Namun, ekonomi Jepang — terbesar keempat di dunia — justru menyusut pada kuartal ketiga. Hal ini menambah tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintahan baru di Tokyo.

    Sebagai respons, Takaichi bulan lalu meluncurkan paket belanja besar-besaran untuk mendongkrak pertumbuhan dan menopang daya beli rumah tangga. Paket senilai US$ 135 miliar itu mencakup bantuan tunai bagi orang tua serta subsidi energi.

    Dapatkah stimulus mendongkrak pertumbuhan?

    Werner Pasha, pakar Jepang dan profesor di Institute of East Asian Studies, Universitas Duisburg-Essen, meragukan bahwa dana stimulus akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berarti.

    “Pertama, tambahan permintaan akan meningkatkan tekanan inflasi, mungkin sudah terasa dalam jangka pendek, dan pasti dalam jangka menengah,” ujarnya kepada DW. “Kedua, patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu meningkatkan belanja efektif secepat yang diinginkan. Di masa lalu, hal itu tidak terjadi.”

    Kepada DW, Estevez-Abe mengatakan Takaichi menjanjikan investasi di beragam sektor strategis—mulai dari kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga antariksa dan pelayaran. “Namun niat ini lebih terlihat seperti daftar harapan ketimbang rencana strategis yang matang,” ujarnya.

    Dia menilai belanja tambahan justru “obat yang keliru” bagi masalah Jepang, yang bersumber dari tantangan struktural: populasi menua dan menyusut, kurangnya investasi pendidikan publik, serta alokasi modal ke sektor-sektor yang tidak efisien.

    “Saya tidak melihat anggaran Takaichi, maupun pernyataannya sejauh ini, menyentuh akar persoalan tersebut,” katanya.

    Keuangan publik dalam kondisi rapuh

    Di sisi lain, rencana belanja ekspansif berisiko semakin membebani kas negara. Jepang saat ini pun sudah memegang rekor sebagai negara industri dengan beban utang tertinggi—sekitar 250 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Meski demikian, Jepang sejauh ini terhindar dari krisis pembiayaan, terutama karena struktur utangnya. Seluruh obligasi pemerintah diterbitkan dalam mata uang yen, dan lebih dari 90 persen dipegang institusi domestik — lebih dari setengahnya oleh bank sentral.

    Walau pemerintah sarat utang, perekonomian Jepang secara keseluruhan tergolong “kaya,” kata Franz Waldenberger, Direktur German Institute for Japanese Studies. Jepang memiliki rasio aset luar negeri bersih terhadap PDB yang “termasuk tertinggi di dunia.”

    “Saya menyebutnya negara kaya, pemerintah miskin,” ujarnya.

    Imbal hasil naik, inflasi membandel

    Namun ekonomi yang lesu dan gelontoran stimulus terbaru mulai mendorong naik beban utang. Tingkat kupon obligasi pemerintah Jepang juga terus naik dalam beberapa bulan terakhir.

    Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun — tingkat pengembalian total tahunan bagi investor—melonjak menjadi 1,92 persen, tertinggi dalam hampir dua dekade.

    “Pasar obligasi Jepang sedang berada di tepi luka yang diciptakannya sendiri,” kata Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di bank investasi Prancis Natixis. Dia menyebut belanja agresif Tokyo sebagai “perjudian menggandakan taruhan pada kartu yang sudah kalah.”

    Inflasi sendiri tetap bertahan di atas target bank sentral sebesar 2 persen. Sebagai negara yang miskin sumber daya, Jepang sangat bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan mentah. Yen yang lemah memperparah tekanan harga karena impor menjadi lebih mahal.

    “Inflasi hanya akan turun jika yen menguat. Tapi itu memerlukan kenaikan suku bunga, yang justru akan memperberat kemampuan pemerintah untuk berutang,” kata Estevez-Abe. Ia menyebut rencana Takaichi sebagai situasi Catch-22—serba salah.

    Bank Sentral Jepang terakhir menaikkan suku bunga dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada Januari, lalu menahannya hingga kini. Spekulasi pun menguat bahwa kenaikan lanjutan akan dibahas dalam rapat 18–19 Desember mendatang.

    Kekhawatiran pembalikan carry trade

    Kombinasi suku bunga yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi yang meningkat memicu kekhawatiran di pasar keuangan global terkait potensi pembalikan praktik carry trade mata uang yen.

    Selama puluhan tahun, investor global memanfaatkan pinjaman murah dalam yen untuk membeli aset berimbal hasil lebih tinggi di luar negeri, seperti saham AS dan obligasi Treasury. Skema ini bergantung pada suku bunga rendah dan yen yang lemah.

    Jika suku bunga Jepang naik dan yen menguat, carry trade berpotensi berbalik arah — memicu gejolak pasar dan menekan valuasi aset berisiko, termasuk saham teknologi dan kripto.

    “Kondisi ini menyulut ketakutan akan runtuhnya yen carry trade, skema global senilai US$ 20 triliun,” kata Garcia-Herrero, menyebutnya sebagai mesin gelembung aset dari Wall Street hingga pasar berkembang.

    Meski kecil kemungkinan berujung krisis finansial besar seperti 2008/2009, dampaknya tetap bisa signifikan: penurunan saham 5–12 persen dan lonjakan imbal hasil obligasi hingga 20–40 basis poin.

    Pasha menyebut yen carry trade sebagai fenomena makroekonomi yang “aneh,” yang berkontribusi pada euforia bitcoin dan valuasi ekstrem saham teknologi dan AI.

    Dari sudut pandang itu, ia menilai berkurangnya praktik ini justru patut disambut. Namun ia mengingatkan, “pasar bisa menjadi tidak stabil dan lepas kendali jika arus keuangan berubah terlalu drastis.”

    Meski begitu, dia menegaskan, gejolak finansial semata masih akan lebih ringan dampaknya dibanding guncangan dunia nyata—seperti perang dagang AS–Cina yang memburuk atau pandemi baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank”

    (ita/ita)

  • Rumah Sakit di Korsel Terkena Ransomware, Peretas Minta Tebusan Bitcoin

    Rumah Sakit di Korsel Terkena Ransomware, Peretas Minta Tebusan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Rumah sakit di Korea Selatan alami penderitaan akibat serangan ransomware dan kebocoran data yang mengekspos informasi medis sensitif. Peretas kemudian meminta tebusan berupa bitcoin.

    Melansir dari Korea JoongAng Daily Senin (08/12/2025), para pejabat medis setempat mengungkapkan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan masih sangat rentan terhadap serangan digital. 

    Lemahnya infrastruktur keamanan siber serta ancaman dari orang dalam menjadi celah utama yang dieksploitasi pelaku kejahatan.

    Salah satu insiden mencolok menimpa sebuah rumah sakit di Seoul yang baru-baru ini, yang menyasar sistem rekam medis elektronik mereka. 

    Para peretas melancarkan serangan ransomware dan menuntut pembayaran dalam jumlah besar menggunakan Bitcoin.

    Demi memulihkan operasional, manajemen rumah sakit akhirnya memilih membayar tebusan tersebut. Namun, tindakan kontroversial itu adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum medis yang berlaku. 

    Pasalnya, pihak rumah sakit tidak melaporkan kejadian itu kepada Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

    Modus serangan kian canggih juga terungkap dalam kasus di rumah sakit besar lainnya. Peretas berhasil menyusup melalui jaringan bypass sekunder yang tidak memiliki kontrol keamanan memadai.

    Kepala Pusat Perlindungan Informasi Medis Korea Social Security Information Service (SSIS)n Lee Sung-hoon menjelaskan bahwa serangan kini bersifat berlapis.

    “Penyerang menanamkan kode malware terlebih dahulu, meluncurkan program ransomware, kemudian mencoba serangan ketiga untuk mencuri data internal,” ujar Lee.

    Beruntung, dalam kasus jaringan bypass tersebut, sistem pemantauan SSIS berhasil mendeteksi anomali dan menginstruksikan staf untuk segera mencabut kabel LAN, sehingga krisis dapat dihindari. SSIS mencatat telah mendeteksi sekitar 200 upaya serangan sepanjang tahun lalu dan tahun ini.

    Kendati risiko tinggi, adopsi layanan keamanan di sektor ini masih sangat rendah karena kendala biaya. Layanan pemantauan SSIS memakan biaya 12 juta hingga 18 juta won (sekitar Rp 136 juta hingga Rp 204 juta) per tahun.

    Data juga menunjukkan ketimpangan adopsi yang mengkhawatirkan, yakni hanya 19 dari 35 rumah sakit umum swasta dan 20 dari 270 rumah sakit umum yang menggunakan layanan ini. Angka ini makin tragis di tingkat fasilitas pertama, di mana dari 70.000 klinik lokal, hanya 5 yang terdaftar menggunakan layanan proteksi tersebut.

    Selain ancaman eksternal, kebocoran data internal juga menjadi sorotan. Pada Juli 2023, Komisi Perlindungan Informasi Pribadi menemukan 17 rumah sakit besar membocorkan data pribadi 180.000 pasien. Investigasi mengungkap karyawan memotret atau mengunduh data pasien ke USB untuk diserahkan ke perusahaan farmasi. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Eric Jadi Anak Terkaya Presiden Donald Trump Berkat Bisnis Kripto

    Eric Jadi Anak Terkaya Presiden Donald Trump Berkat Bisnis Kripto

    Setelah mengelola bisnis sang ayah selama 9 tahun, Eric Trump selaku putra Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sama sekali tidak memiliki saham di sektor properti yang menjadi ciri khas The Trump Organization. Namun, Eric telah terbukti sebagai anak Trump terkaya, mencapai USD 400 juta. Salah satu sumber kekayaan dari kripto.

    Sebagian besar kekayaannya berasal dari saham di American Bitcoin, sebuah perusahaan yang menambang dan menyimpan kripto. Pada akhir September 2025, perusahaan tersebut memiliki 3.418 Bitcoin, senilai sekitar USD 320 juta dengan harga saat ini. 

    Kapitalisasi pasar American Bitcoin sekarang mencapai lebih dari USD 2 miliar. Sehingga 7,3 persen saham Eric bernilai sekitar USD 160 juta. 

    “Kami memiliki aspirasi besar untuk menjadi perusahaan kripto terbaik di dunia. Saya rasa Anda tahu betapa kerasnya kami semua menagih, kami cukup terkenal karena itu, dan kami sangat menikmatinya,” sesumbar Eric seperti dikutip dari laman Forbes.

    American Bitcoin sendiri bukanlah satu-satunya usaha berharga yang dipikirkan Eric. Sahamnya di World Liberty Financial yang diluncurkan Donald Trump bersama Eric, Donald Trump Jr, dan Barron tak lama sebelum pemilu tahun lalu, telah menghasilkan sekitar USD 135 juta. 

    Dikombinasikan dengan beberapa aset baru lainnya, kedua usaha kripto tersebut telah meningkatkan kekayaan bersih Eric hingga sepuluh kali lipat dari nilai kekayaannya menjelang kembalinya ayahnya ke Gedung Putih.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Asia Tenggara Waspadai Penambangan Kripto

    Jakarta –

    Perusahaan listrik negara Malaysia, Tenaga Nasional, mengalami kerugian lebih dari USD 1 miliar (Rp. 16,6 triliun) akibat penggunaan listrik ilegal oleh penambang kripto antara tahun 2020 hingga Agustus 2025 berdasarkan informasi Kementerian Energi Malaysia, awal bulan Desember ini.

    Polisi Malaysia menindak tegas para penambang kripto ilegal ini dengan melakukan beberapa razia di lokasi-lokasi yang dicurigai sejak Januari 2025. Operasi multi lembaga dilakukan bersama para regulator energi dan otoritas anti korupsi untuk menangani pencurian listrik yang digunakan dalam aktivitas penambangan kripto.

    Tenaga Nasional mengatakan dalam laporan kepada parlemen bulan ini bahwa mereka telah mendeteksi 13.827 lokasi yang dicurigai sebagai situs penambangan kripto ilegal. “Aktivitas ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan risiko keamanan publik … dan menimbulkan ancaman serius bagi sistem pasokan energi nasional,” kata perusahaan negara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Cina pernah menjadi lokasi penambangan kripto terbesar di dunia. Penambangan kripto menvalidasi transaksi dan mencatatnya pada jaringan blockchain (rantai blok) untuk mendapatkan mata uang digital sebagai imbalannya. Untuk memvalidasi transaksi kripto para penambang perlu memecahkan teka-teki matematika kompleks menggunakan komputer canggih yang membutuhkan banyak energi.

    Ketika pemerintah Cina melarang praktik tersebut pada 2021 dengan alasan ancaman terhadap stabilitas keuangan negara dan konservasi energi, beberapa negara Asia Tenggara menerima para penambang yang melarikan diri dari penindakan Cina tersebut, dengan harapan memanfaatkan listrik murah untuk menarik investasi baru.

    Contoh yang paling signifikan adalah Laos, negara daratan yang kaya akan sumber daya energi ini pada tahun 2021 meluncurkan program percontohan kerja sama pemerintah dan swasta yang memungkinkan sejumlah perusahaan untuk menambang dan memperdagangkan cryptocurrency (mata uang kripto) menggunakan listrik yang berumber dari pembangkit bertenaga air.

    Negara-negara kian bersiaga

    Penambangan kripto kini terasa semakin suram, seiring meningkatnya tekanan dari Cina dan Amerika Serikat yang menargetkan industri penipuan siber yang meluas di Asia Tenggara, industri ini diduga memiliki hubungan erat dengan bursa dan para penambang kripto.

    Bulan lalu, pemerintah Laos mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penambangan kripto dan kemungkinan akan menghentikan pasokan listrik ke penambang pada kuartal pertama 2026, setelah hasil yang buruk.

    Hal ini terkait dengan dampak ekonomi yang tidak signifikan baik dalam penciptaan lapangan kerja serta dukungan rantai pasokan lokal. Penambang kripto pun yang mengonsumsi terlalu banyak energi selama musim kemarau, ketika produksi energi berbasis hidropower menurun.

    “Kripto tidak menciptakan nilai dibandingkan dengan memasoknya kepada konsumen industri atau komersial,” kata Wakil Menteri Energi Chanthaboun Soukaloun kepada Reuters bulan lalu.

    Pada Maret, Biro Investigasi Pusat Thailand menyita puluhan mesin penambangan kripto ilegal yang disembunyikan di rumah-rumah kosong dekat ibu kota Bangkok. Otoritas memperkirakan mesin-mesin tersebut telah merugikan perusahaan listrik negara sekitar $327.000 (Rp 5.4 miliar) dari penggunaan listrik gelap.

    Minggu lalu, Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air Malaysia mengumumkan pembentukan komite multi-lembaga untuk menangani masalah pencurian listrik yang terkait dengan penambangan kripto.

    Beban ekonomi dan harga energi meningkat secara signifikan

    “Kegiatan ilegal, baik penambangan kripto maupun bukan, tentu saja harus ditindak tegas,” kata Qiang Tang, seorang profesor di Sekolah Ilmu Komputer Universitas Sydney di Australia, kepada DW.

    Namun, Tang menambahkan bahwa penggunaan listrik ilegal atau pencurian listrik, bukan semata-mata akibat penambangan kripto, “Saya pikir perhatian seharusnya lebih difokuskan pada masalah sebenarnya, seperti bagaimana meningkatkan keamanan rantai pasokan listrik di negara-negara Asia Tenggara,” katanya.

    Saaidal Razalli Azzuhri, seorang pakar telekomunikasi di Universitas Malaya, meyakini bahwa kerugian $1 miliar kemungkinan ambang batas bawah listrik yang dicuri oleh penambang kripto di Malaysia.

    “Angka tersebut hanya mencakup lokasi yang benar-benar ditemukan dan diperiksa, dan tidak termasuk situs yang tidak terdeteksi atau kerusakan jangka panjang pada transformator dan kabel,” katanya kepada DW.

    Karena banyaknya mata uang kripto, terutama bitcoin yang memiliki batas pasokan yang diprogram secara permanen, jaringan pun menjalani “halving”, di mana penerbitan koin baru dikurangi secara drastis. Hal ini menekan keuntungan penambang kripto.

    “Halving” terakhir terjadi pada April 2024. Setelah peristiwa tersebut, “penambangan hanya masuk akal jika listrik sangat murah atau hasil curian,” kata Azzuhri.

    Para ahli menduga, pencurian listrik atau penggunaan listrik ilegal yang meningkat sejak tahun lalu diakibatkan para penambang yang ingin meningkatkan pendapatan mereka yang berkurang akibat “halving”.

    Namun, bukan hanya biaya ekonomi yang menjadi kekhawatiran pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara.

    Di Malaysia, sekitar 80% listrik domestik dihasilkan dari batu bara atau gas alam. Secara regional, bahan bakar fosil masih menyumbang sekitar tiga perempat dari campuran energi, menurut Badan Energi Internasional.

    “Pemerintah semakin tidak nyaman dengan penggunaan listrik yang langka dan sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil untuk penambangan bitcoin ilegal,” kata Azzuhri.

    Negara-negara sarat penipuan

    Hal ini terjadi di tengah penindakan global terhadap penipuan “pig butchering” dengan kompleks industri penipuan siber besar yang dioperasikan di Asia Tenggara. Penipuan “pig butchering” dilakukan dengan membangun kepercayaan emosional/personal dengan korban lalu menarik mereka daam investasi kripto.

    Menurut perkiraan,industri penipuan siber ilegal di kawasan Mekong menghasilkan pendapatan setara dengan sekitar sepertiga hingga hampir setengah dari total ekonomi Kamboja, Laos, dan Myanmar.

    Laporan dari Kantor PBB urusan obat terlarang dan kriminal pada April lalu menyebutkan bahwa kelompok kriminal transnasional dari Asia Tenggara sedang memperluas operasi mereka secara global, menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai “sarana” untuk mencuci miliaran dolar yang diperoleh dari tindak kejahatan.

    Awal bulan ini, pemerintah AS mengumumkan pembentukan satuan tugas baru untuk menindak lonjakan penipuan investasi kripto oleh kelompok kriminal transnasional yang beroperasi dari Asia Tenggara. Kelompok-kelompok kriminal ini yang diperkirakan menipu warga AS hingga $10 miliar per tahun (Rp 166 triliun), berdasarkan informasi Departemen Kehakiman AS.

    AS pun telah menyita lebih dari $400 juta (Rp 6.6 triliun) dalam bentuk kripto dan mengumumkan proses penyitaan tambahan sebesar $80 juta (Rp 1.3 triliun) yang akan dikembalikan kepada korban.

    Oktober lalu, Amerika Serikat dan Inggris memberlakukan sanksi besar terhadap konglomerat Kamboja Prince Group, yang diduga telah mengoperasikan kompleks kerja paksa di seluruh Asia Tenggara dan mencuci uang hasil kerja paksa tersebut lewat bisnis kasino, properti, dan kripto.

    Pihak berwenang AS menyita bitcoin senilai sekitar $15 miliar (Rp. 249 triliun) dari Chen Zhi, seorang warga negara Kamboja naturalisasi dan CEO Prince Group. Jaksa menyebut penyitaan ini sebagai penyitaan terbesar sepanjang sejarah.

    Chen, yang pernah menjabat sebagai penasihat keluarga penguasa di Kamboja didakwa dengan tuduhan penipuan lewat sarana elektronik dan pencucian uang.

    Perubahan kebijakan pemerintah Laos dan pengetatan aturan di Malaysia menunjukkan negara-negara Asia Tenggara mulai lebih berhati-hati dan ketat mengatur kripto. Energi listrik dianggap sebagai sumber daya strategis, pembuat kebijakan kembali mempertanyakan apakah server kripto anonim benar-benar layak diprioritaskan di atas jaringan listrik yang rapuh dan berbahan bakar fosil.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bekali Riset, Dorong Siswa Masuk Kampus Top Dunia

    SMA Kemala Taruna Bhayangkara Bekali Riset, Dorong Siswa Masuk Kampus Top Dunia

    Jakarta –

    Karo Dalpers SSDM Polri Brigjen Pol Erthel Stephan mengatakan SMA Kemala Taruna Bhayangkara akan menekankan program riset kepada siswa. Erthel menyebut siswa juga didorong untuk bersaing di kancah internasional.

    Hal itu disampaikan Brigjen Erthel dalam program detikSore, Rabu (26/11/2025). Erthel mengatakan lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara nantinya tak harus masuk ke Akademi Kepolisian.

    “Kalau untuk proyeksi, kami menyadari mereka ini adalah anak-anak yang tinggal kita asah, kemudian kalau kita tanya atau kita ukur potensi dia ini sebenarnya mau ke mana? Untuk mau ke Akademi Kepolisian atau ke mana, kita fasilitasi, karena memang programnya itu sudah disediain komplit,” ujar dia.

    Erthel mengatakan pihaknya mendorong agar para siswa berani bersaing di dunia internasional. Dia ingin lulusan SMA Kemala Taruna Bhayangkara nantinya melanjutkan ke kampus top dunia.

    “Justru belakangan kita diskusi sama pihak sekolah yang kita dorong itu mereka justru berani masuk ke kancah global. Dari 10 universitas top dunia, dari Oxford, kemudian Pak Kapolri itu menyasarnya peringkat 3 di Harvard dengan segala keistimewaan dan kelebihan masing-masing universitas, justru kita mendorongnya mereka maju ke level global,” jelasnya.

    Erthel berharap bibit-bibit yang ditemukan Polri ini bisa berkontribusi nantinya untuk bangsa. Baik itu menjadi bagian dari tubuh Polri, ataupun membantu dari luar tubuh Polri.

    “Jadi seperti di 10 universitas top dunia itu kami pelajarin, ternyata di universitas semua itu walaupun keunggulannya ada kesehatan, mungkin di MIT di teknologi, tapi semua 10 universitas top dunia itu yang ditekankan riset. Makanya kami diskusi, berarti SMA KTB harus memberikan materi bagaimana siswa di SMA itu dia sudah memahami atau sudah memiliki pola dasar riset,” jelas Erthel.

    “Kalau anak ini sudah kita bekali selama SMA, mereka melakukan riset tentang ekonomi, saham, bitcoin segala macam, sudah punya jurnal, mungkin mereka masukkan ke jurnal ilmiah internasional, sudah ada respons, mungkin salah satu profesor Harvard, begitu dia daftar Harvard, dilihat ada portofolio pernah jurnal internasional segala macam. Itulah yang ingin kita bangun,” katanya.

    (lir/knv)

  • Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan

    Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan

    Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan Tangan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2025 dengan sejumlah momen penting dan pernyataan yang menjelaskan posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di panggung global.
    Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan.
    Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran di sini.
    Dalam forum tersebut, Gibran perdana memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia,
    QRIS
    .
    Di hadapan para petinggi negara dan delegasi G20, Gibran menegaskan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan.
    “Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu (22/11/2025).
    Menurut Gibran, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.
    Dia juga mengatakan, Indonesia mendorong agar forum G20 dapat membuka dialog soal intelijen ekonomi.
    “Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang intelijen ekonomi,” ujar dia.
    Gibran juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa.
    Indonesia juga turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan.
    Gibran juga mengumumkan bahwa Indonesia-Afrika Selatan menyepakati
    bebas visa
    .
    Dia mengatakan, kesepakatan bebas visa itu dicapai saat Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2025.
    “Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara,” kata Gibran.
    “Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa,” sambung dia.
    Di sesi kedua, Gibran memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (22/11/2025).
    “Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis,” kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu.
    Sebab, ketahanan pangan bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat Indonesia.
    Menurut dia, program MBG di Indonesia sekaligus mendorong pengusaha lokal sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat.
    “Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang,” tutur dia.
    Gibran juga menyoroti krisis di berbagai belahan dunia. Karenanya, diperlukan solidaritas global.
    “Solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas dibutuhkan untuk mengatasinya,” kata dia.
    Gibran juga menyoroti soal bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia.
    Bagi Indonesia, kata dia, ketahanan bukanlah slogan, melainkan kenyataan sehari-hari.
    “Sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi lebih dari 3.000 bencana setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi,” ujar Gibran.
    Dari situlah Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan.
    Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia hingga perlindungan lingkungan.
    “Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras,” kata Gibran.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, Gibran juga beberapa kali terlihat mengepalkan tangan.
    Gestur itu menekankan pesan-pesan pentingnya tentang pertumbuhan global yang adil, inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan.
    Mantan Wali Kota Solo ini mengepalkan satu tangannya saat menyebut bahwa KTT G20 tahun 2025 merupakan momen bersejarah karena digelar di benua Afrika.
    “Ini adalah KTT G20 bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di benua Afrika,” kata Gibran.
    Dia juga kembali mengepalkan tangan ketika menyinggung pertumbuhan global harus adil dan inklusif.
    “Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan global harus tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk meningkatkan kesejahteraan setiap negara,” ujar dia.
    Selanjutnya, Gibran mengepalkan tangan saat menyampaikan pembiayaan berkelanjutan yang adil dan seimbang.
    “Indonesia menyambut fokus G20 pada pembiayaan berkelanjutan, namun ambisi harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengejar adaptasi, mitigasi, serta transisi yang adil dan seimbang,” kata dia.
    Menutup pidatonya, Gibran tampak mengepalkan kedua tangannya di dada.
    Kedua tangan dikepalkan dan diangkat ke depan dada saat menyebut kata ‘memberdayakan’ dan ‘mengangkat’.
    “Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan,” tegas Gibran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Lengkap Gibran di KTT G20: Dari Salam Prabowo hingga Pamer QRIS

    Pidato Lengkap Gibran di KTT G20: Dari Salam Prabowo hingga Pamer QRIS

    Pidato Lengkap Gibran di KTT G20: Dari Salam Prabowo hingga Pamer QRIS
    Tim Redaksi
    JOHANNESBURG, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyampaikan pidato perdananya dalam forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).
    Mengawali pidatonya, Gibran menyampaikan salam dari Presiden RI
    Prabowo Subianto
    untuk Presiden
    Afrika Selatan
    Cyril Ramaphosa.
    “Izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa. Juga, penghargaan yang mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan yang hangat dan penyambutan yang sangat baik,” kata Gibran dalam bahasa Inggris.
    Gibran juga mengapresiasi kepemimpinan pemerintah Afrika Selatan terkait pelaksanaan G20.
    “Kami mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 melewati tahun yang penuh tantangan. Ini adalah
    KTT G20
    yang bersejarah, yang pertama diselenggarakan di tanah Afrika,” ucap Gibran.
    Yang Mulia, Para Pemimpin Negara-negara G20, izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa.
    Juga, penghargaan yang mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan yang hangat dan penyambutan yang sangat baik.
    Kami mengapresiasi kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 melewati tahun yang penuh tantangan.
    Ini adalah KTT G20 yang bersejarah, yang pertama diselenggarakan di tanah Afrika.
    Tonggak sejarah ini menandai perubahan besar di mana negara-negara berkembang tidak lagi menjadi penonton, melainkan menjadi penggerak bersama negara-negara berkembang.
    Yang Mulia, Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.
    Indonesia menyambut baik fokus G20 terhadap finansial berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.
    Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, khususnya bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.
    Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dollar per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.
    Indonesia juga mendorong inklusi keuangan. Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan.
    Teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.
    Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang intelijen ekonomi.
    Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri, karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua.
    Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte.
    Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan. Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran
    di sini.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pidato Lengkap Wapres Gibran di KTT G20

    Pidato Lengkap Wapres Gibran di KTT G20

    Bisnis.com, JAKARTA –  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan sejumlah gagasan tentang pembangunan setiap negara hingga semangat global south dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025).

    KTT G20 tahun ini merupakan momen bersejarah karena diselenggarakan untuk pertama kalinya di tanah Afrika, berkat posisi Afrika Selatan sebagai pemegang Presidensi G20. Dengan tema utama “Solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan”, KTT G20 yang diselenggarakan di Johannesburg pada 22—23 November 2025 ini dibuka oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa.

    Sebagai negara yang berkomitmen menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia bertekad mempertahankan partisipasinya dalam KTT G20 tahun ini. Terlebih, Indonesia belum lama ini menyelesaikan amanah sebagai pemegang Presidensi G20 pada 2022.

    Ketika Indonesia selalu diwakili kepala negara dalam pertemuan tingkat pemimpin KTT G20 sejak 2008, tahun ini menjadi tidak biasa karena Wakil Presiden berangkat memimpin delegasi RI untuk KTT G20 di Afrika Selatan.

    Di hadapan puluhan pemimpin dunia, Wapres Gibran menyampaikan pidato perdananya dengan durasi mencapai tiga menit.

    Berikut isi pidato Wapres Gibran, Sabtu (22/11/2025):

    Yang Mulia, Presiden Ramaphosa, Yang Mulia, para pemimpin negara-negara G20,

    Izinkan saya memulai dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo kepada Presiden Ramaphosa. Juga, apresiasi mendalam kepada Pemerintah Afrika Selatan atas keramahan dan penyelenggaraan yang luar biasa.

    Kami memuji kepemimpinan Afrika Selatan dalam memandu G20 melalui tahun yang penuh tantangan. KTT G20 ini adalah pertemuan bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di tanah Afrika. Tonggak sejarah ini menandai perubahan mendalam di mana Global South tidak lagi menjadi penonton, tetapi mitra penggerak dalam tata kelola global.

    Yang Mulia,

    Indonesia percaya bahwa pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk mengangkat harkat dan martabat setiap bangsa. Indonesia menyambut baik fokus G20 pada pendanaan berkelanjutan, namun ambisi harus melangkah lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mencapai adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan merata. Dunia membutuhkan pendanaan yang lebih mudah diakses, dapat diprediksi, dan setara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

    Melalui pengurangan utang, pendanaan inovatif, blended finance, dan mekanisme transisi hijau. Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional kami, sekitar $2,5 miliar setiap tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur yang tahan iklim. Indonesia juga mendorong inklusi keuangan.

    Sistem pembayaran digital QRIS nasional kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketidaksetaraan. 

    Teknologi baru seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, dapat menciptakan peluang sekaligus risiko. Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang ekonomi kecerdasan (intelligence economy).

    Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak untuk menentukan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada model tunggal yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik. Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan.

    Terima kasih.

  • Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Gibran Debut di G20, Pamer QRIS hingga Singgung Kripto dan Bitcoin

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memamerkan capaian sistem pembayaran yang digagas oleh Bank Indonesia (BI), yakni Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di dalam pidato perdananya mewakili delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). 

    Indonesia, ujar Gibran, turut menyampaikan komitmen dalam hal inklusi keuangan seperti penerapan sistem pembayaran dengan Quick Response Code Indonesian Standar atau QRIS. 

    “Sistem pembayaran QRIS kami menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan bebriaya murah bisa mendorong partisipasi dalam ekonomi dan meminimalkan ketimpangan,” ucapnya dikutip dari siaran daring YouTube G20 South Africa, Sabtu (22/11/2025). 

    Tidak hanya itu, lanjut Gibran, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam dialog ekonomi cerdas (intelligence economy). Hal itu kendati teknologi-teknologi yang bermunculan seperti aset kripto dan token digital, termasuk bitcoin, bisa menciptakan peluang dan risiko. 

    “Indonesia memercayai bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya, karena tidak ada model tunggal yang bisa sesuai untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik, kerja sama harus memperkuat, bukan mendikte. Kerja sama harus membangun, bukan untuk menciptakan ketergantungan,” terangnya. 

    Adapun dari sisi pembiayaan berkelanjutan, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar ambisi tersebut didorong lebih jauh guna menutup kesenjangan serta mengejar adaptasi, mitigasi serta transisi yang berkadilan. 

    Dia berpesan bahwa dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih terjangkau, dapat diprediksi dan setara khususnya bagi negara-negara berkembang. Mekanisme yang bisa dilakukan yakni melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran maupun mekanisme-mekanisme transisi energi lainnya. 

    Gibran menyebut di dalam negeri, Indonesia mengalokasikan sekitar US$2,5 miliar (setara Rp41,7 triliun berdasarkan kurs Jisdor BI Rp16.719 per dolar Amerika Serikat) setiap tahunnya.

    “Indonesia mengalokasikan lebih dari setengah pembiayaan iklim nasional sekitar US$2,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian serta infrastruktur yang berketahanan terhadap iklim,” ujar putra dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

  • Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Gibran promosikan QRIS jadi solusi pembayaran sederhana di KTT G20

    Johannesburg, Afrika Selatan (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mempromosikan sistem pembayaran digital milik Indonesia, QRIS, sebagai solusi pembayaran yang sederhana di hadapan pemimpin dunia yang hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu.

    Dalam pidato perdananya, Wapres Gibran menyatakan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan, termasuk kehadiran QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) yang mendorong partisipasi publik dalam perekonomian.

    “Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan,” kata Wapres yang disaksikan melalui ruang media KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Dalam sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang.

    Terkait hal itu, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

    Menurut Gibran, dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau.

    Indonesia pun mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.

    Wapres juga menyoroti teknologi yang sedang berkembang, seperti aset kripto, token digital, termasuk Bitcoin, yang dapat menciptakan peluang sekaligus risiko.

    “Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang economic intelligence,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.