Produk: Bhineka tunggal Ika

  • Jawaban Gus Miftah soal Polemik Prambanan Bersholawat: Digelar di Zona 3 Candi Sewu 10 Mei 2025 – Halaman all

    Jawaban Gus Miftah soal Polemik Prambanan Bersholawat: Digelar di Zona 3 Candi Sewu 10 Mei 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Tokoh agama Gus Miftah buka suara terkait polemik Prambanan Bersholawat yang akan digelar pada 10 Mei 2025.

    Ia menegaskan acara itu digelar di Zona 3 Candi Sewu, tepatnya lapangan utara yang berada di luar kompleks utama.

    Lokasi acara tidak berlangsung di area utama Candi Prambanan

    “Acara ini digelar jauh dari tempat umat Hindu biasa menggelar acara keagamaan,” ujarnya kepada TRIBUNNEWS.COM pada Minggu (4/5/2025).

    CANDI PRAMBANAN – Zona 3 Candi Sewu di Klaten, lokasi acara Prambanan Bersholawat yang menuai polemik publik.
     (Everything Everywhere)

    Polemik mencuat usai beredarnya flyer kegiatan yang memuat gambar Candi Prambanan, sehingga memunculkan persepsi acara digelar di situs suci umat Hindu.

    Sebuah akun di platform X, GL Hindu, menyuarakan keberatan, menilai kegiatan tersebut kurang elok jika dilakukan secara masif di situs bersejarah.

    Menanggapi hal ini, Gus Miftah menjelaskan dirinya hanya bertindak sebagai pengisi acara dan pengarah panitia yang berasal dari komunitas motor CB.

    Acara akan diisi dengan sholawat, pengajian, dan kontes motor.

    Menurutnya, acara ini merupakan wujud persatuan bangsa dalam bingkai keberagaman, bukan untuk menyinggung keyakinan pihak lain.

    “Saya ingin mengembalikan semangat Bhineka Tunggal Ika. Sudah saatnya kita bersatu, menyambung silaturahmi dan menjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.

    Pihak pengelola, PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC), menyatakan acara berada di luar kawasan inti candi, dan telah berkoordinasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Klaten serta pemangku kepentingan lainnya.

    “Kami harap kegiatan ini tetap menjunjung etika serta menghormati nilai luhur Situs Warisan Dunia, sekaligus memberi dampak positif bagi pariwisata dan kerukunan antarumat beragama,” kata Destantiana Nurina, Pgs Corporate Secretary PT TWC.

    Gus Miftah rencananya akan menggelar konferensi pers pada 5 Mei 2025 bersama para tokoh lintas agama.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Beri Pesan Duka untuk Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Panutan

    Prabowo Beri Pesan Duka untuk Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Panutan

    Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Pemimpin Gereja Katolik, Paus Fransiskus, pada usia 88 tahun, Senin (21/4/2025) pukul 07.35 pagi waktu setempat.

    Ucapan duka disampaikan Prabowo melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun media sosial resminya @prabowo, seraya menekankan pentingnya solidaritas kemanusiaan lintas negara dan agama.

    “Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Paus Fransiskus.

    Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,”tulis Prabowo, Senin (21/4/2025).

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengenang pertemuannya dengan Paus Fransiskus saat ketibaannya di Indonesia pada tahun lalu saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

    “Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberikan kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik namun di hati seluruh rakyat Indonesia.

    Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua.

    Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika akan selalu membekas di hati,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik pertama dari Amerika Latin, meninggal dunia pada Senin (21/4/2025). 

    Kabar duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus tersebut disampaikan Vatikan dalam sebuah pernyataan video. 

    Paus asal Argentina yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio meninggal dunia di usia 88 tahun setelah berjuang dari serangan pneumonia ganda yang serius.

    “Saudara-saudari yang terkasih, dengan kesedihan yang mendalam saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci Fransiskus,” kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan dikutip dari Reuters, Senin (21/4/2025).

    Vatikan mengatakan Uskup Roma, Paus Fransiskus, telah kembali ke rumah Bapa pada Senin pagi pukul 07.35 waktu setempat. 

    Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai paus pada 13 Maret 2013. Pemilihan tersebut mengejutkan banyak pengamat Gereja yang telah melihat ulama Argentina, yang dikenal karena kepeduliannya terhadap orang miskin, sebagai orang luar.

    Dia berusaha untuk memproyeksikan kesederhanaan ke dalam peran agung dan tidak pernah memiliki apartemen kepausan yang penuh hiasan di Istana Apostolik yang digunakan oleh para pendahulunya, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka tinggal di lingkungan masyarakat demi “kesehatan psikologisnya”.

    Seiring perkembangan kepemimpinannya, Fransiskus menghadapi kritik keras dari kaum konservatif, yang menuduhnya membuang tradisi gereja.

    Dia juga menarik kemarahan kaum progresif yang merasa bahwa dia seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk membentuk kembali Gereja yang telah berusia 2.000 tahun tersebut.

    Di saat dia berjuang dengan perbedaan pendapat internal, Paus Fransiskus menjadi sorotan global, menarik banyak orang dalam banyak perjalanan luar negeri yang dijalani tanpa lelah untuk mempromosikan dialog antaragama dan perdamaian.

    Papa Fransiskus juga berpihak pada mereka yang terpinggirkan, seperti para migran dan kaum miskin di berbagai belahan dunia.

  • MKKS SMA di Tulungagung Larang Kegiatan Wisuda, Ada Sanksi dari Provinsi Jika Dilanggar

    MKKS SMA di Tulungagung Larang Kegiatan Wisuda, Ada Sanksi dari Provinsi Jika Dilanggar

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Dinas Pendidikan Jatim telah mengeluarkan Nota Dinas pelarangan wisuda/purnawiyata di SMA, SMK dan SLB.

    Dalam pengantarnya, Nota dinas ini dikeluarkan untuk menjaga kekondusifan dan ketenangan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, terkait fenomena dan budaya wisuda/purnawiyata.

    Dinas Pendidikan mengganti istilah wisuda/purnawiyata dengan kelulusan.

    Kegiatan kelulusan tidak boleh dilaksanakan di luar lingkungan sekolah masing-masing.

    Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Tulungagung, Agus Sugiarto, mengatakan nota dinas itu sudah diedarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung.

    “Intinya untuk kegiatan wisuda dan purnawiyata ditiadakan. Dengan alasan apapun sekolah memang tidak boleh,” jelas Agus, Selasa (11/3/2025).

    Setiap sekolah tetap bisa melaksanakan pelepasan siswa kelas XII, selama tidak mewajibkan dan tidak membebani siswa atau wali murid.

    Pelepasan siswa kelas XII diharapkan dilakukan dengan inovasi dan kreativitas masing-masing sekolah, dengan tidak membebani biaya.

    Sebelumnya kegiatan wisuda/purnawiyata para kebanyakan dilakukan di hotel.

    “Biasanya dilaksanakan di sekitar Bulan Mei. Tahun ini sebenarnya sudah direncanakan (wisuda/purnawiyata),” sambung Agus.

    Sejumlah sekolah sudah booking tanggal ke hotel tempat acara perpisahan akan digelar.

    Namun karena ada larangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, semua sekolah harus mematuhinya.

    Rencana wisuda/purnawiyata harus dibatalkan, termasuk membatalkan rencana penggunaan hotel tempat acara.

    “Hampir semua sekolah sudah keep tanggalnya dengan hotel. Semua harus dibatalkan,” tegasnya.

    Sebagian siswa juga sudah membayar uang untuk wisuda/purnawiyata ini.

    Seluruh uang pembayaran juga diminta untuk dikembalikan.

    Jika nantinya masih ada sekolah yang menggelar kelulusan di luar sekolah, maka akan mendapatkan sanksi.

    “Siap-siap menerima sanksi dari provinsi. Kan sudah diwanti-wanti sama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,” ucap Agus.

    Sejumlah sekolah sudah mencari kegiatan alternatif untuk pelepasan siswa kelas XII, yang sederhana namun berkesan.

    Agus yang juga kepala SMAN 1 Kauman, mengaku berencana menggelar tumpengan untuk para siswa kelas XII.

    Tumpengan bisa dilakukan per kelas dengan mengenakan seragam warna-warni, seperti Bhineka Tunggal Ika.

    “Anak-anak mintanya seperti itu. Ada kesan anak-anak sudah dilepas dari SMAN Kauman,” katanya.

    Untuk kegiatan wisuda/purnawiyata, biasanya para siswa iuran minimal Rp 400.000.

    Tahun ini ada sekitar 320 siswa kelas XII yang akan dilepas SMAN 1 Kauman.

    Dalam Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan mengganti istilah wisuda/purnawiyata dengan kelulusan.

    Kegiatan tidak boleh dilaksanakan di luar lingkungan sekolah.

    Tidak boleh ada paksaan menggunakan jas, kebaya atau pakaian lain-lain.

    Tidak boleh ada penarikan untuk wisuda/purnawiyata, kecuali ada donatur dari masyarakat secara sukarela dan tidak mengikat.

    Disarankan dilakukan sederhana per kelas atau 1 angkatan kelas XII dengan kreatif dan inovatif tanpa membebani orang tua.

  • Ketum Hikapad Apresiasi Retret Kepala Daerah: Ajang Rajut Kebhinekaan

    Ketum Hikapad Apresiasi Retret Kepala Daerah: Ajang Rajut Kebhinekaan

    Jakarta

    Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hikapad), Haryara Tambunan, mengapresiasi pelaksanaan retret kepala daerah yang telah digelar di Magelang. Haryara menilai kegiatan itu untuk menyelaraskan visi pemerintah pusat dan daerah.

    “Tentu dengan adanya retret ini saya yakin pemerintahan di bawah Presiden Prabowo ini mempunyai maksud agar tercapai sinkornisasi antara pemerintah pusat dengan daerah,” kata Haryara kepada wartawan, Senin (3/3/2025).

    Retret kepala daerah digelar pada 21-28 Februari di Akmil Magelang. Haryara menilai kegiatan itu juga sebagai wujud Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika.

    “Para kepala daerah bisa saling mengenal satu sama dan ini bisa kita artikan perwujudan merajut Kebhinekaan” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (Hikapad), Haryara Tambunan (dok.istimewa)

    Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung soal kepala daerah PDIP yang sempat menunda datang ke retret. Dia menilai hal itu sebagai hal lumrah dalam dinamika politik.

    “Kalau soal itu (kepala daerah PDIP telat bergabung) saya rasa hal biasa yang terjadi di dunia politik, malahan itu bisa membangun sinergitas antar elit partai demi Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia Emas 2045” tambahnya.

    (ygs/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Masalah study tour yang memberatkan wali murid, disikapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Usai sopot jabatan Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok gegara ngeyel berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur. 

    Kini Dedi Mulyadi copot Agam Supriyanta dari jabatan Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    Pencopotan jabatan Agam Supriyanta karena memberangkatkan siswanya study tour ke Bali.

    Polemik study tour di SMAN 1 Cianjur ini bermula dari keluhan salah satu wali murid.

    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir sebesar Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira total nya Rp 3 juta,” katanya, yang enggan disebutkan identitasnya, melansir dari TribunJabar, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu ia mengaku berat untuk menggelontorkan uang jutaan rupiah agar anaknya bisa mengikuti study tour yang digelar pihak sekolah. 

    “Agendanya memang ke Bromo dulu, lalu selesai dari Bromo dilanjut ke Bali. Sekarang, dalam perjalanan pulang ke Cianjur,” ucapnya. 

    Imbas sekolah nekat memberangkatkan siswa study tour, kini Agam Supriyanta, Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. 

    Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat. 

    “Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi dalam unggahan videonya.

    Dedi Mulyadi menegaskan, langkah serupa akan diterapkan di sekolah lain jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan sekolah. 

    “Ini akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya. 

    Bahkan, jika ditemukan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi, jabatannya akan dicopot secara permanen.

    GELAR STUDY TOUR: SEKOLAH STUDY TOUR – (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (kanan) Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025). SMAN 1 Cianjur nekat melakukan study tour ke luar kota. (Kolase youtube dan dok SMAN 1 Cianjur)

    “Selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat,” katanya. 

    Dedi juga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya membenahi sistem pendidikan serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

    “Kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun rupiah. Namun, kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi yang diberikan itu tidak ada artinya,” katanya. 

    Hingga berita ini ditulis, Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, belum memberikan tanggapan terkait penonaktifannya. 

    Sebelumnya, Agam menyebut, kegiatan tersebut merupakan outing class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

    “Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025),” terangnya, dikutip dari Tribun Jabar.

    Kegiatan itu, katanya, mengacu pada program sekolah.

    “Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut” katanya. 

    Sementara Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Nono Winarni, masih enggan berkomentar soal nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    “Kita liat ya nanti, saya belum bisa berkomentar soal sanksinya ya. Urusan itu nanti saya beritahukan kembali ya,” katanya. 

    Nonong menambahkan, pihaknya mendukung soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan studi tour. 

    Sosok Agam

    Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd., M.H., adalah seorang pendidik dan akademisi yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 26 tahun di dunia pendidikan Indonesia.

    Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cianjur sejak 10 Juli 2020 hingga saat ini.

    Selain perannya sebagai kepala sekolah, Dr. Agam aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Beliau memiliki minat khusus dalam bidang Perpustakaan Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Pendidikan.

    Hal ini tercermin dari partisipasinya di platform Academia.edu, di mana ia memiliki 242 pengikut dan telah mempublikasikan dua makalah penelitian.

    Agam juga berbagi pengetahuan dan pengalamannya melalui kanal YouTube pribadinya, yang berisi berbagai video terkait pendidikan dan profilnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

    Di bawah kepemimpinannya, SMA Negeri 1 Cianjur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk peluncuran 161 buku karya guru dan siswa sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah yang ke-61.

    Inisiatif ini menunjukkan komitmen Dr. Agam dalam mendorong budaya literasi di kalangan pendidik dan peserta didik.

    Sebelumnya, di hari pertama menjabat sebegai Gubernur Jawa Barat,Dedi Mulyadi mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. 

    Mulyadi di Istana, Jakarta, Kamis.

    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

    Sosok Kepala SMAN 6 Depok

    GAJI KEPALA SMAN 6 DEPOK – Siti Faizah (kiri) dicopot dari jabatan Kepala SMAN 6 Depok, imbas ngeyel berangkatkan siswa study tour padahal sudah dilarang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan). (KOLASE X – YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMAN 6 Depok belum memberikan statement apapun.

    Termasuk saat ramai-ramai masalah study tour yang berujung pelarangan oleh Dedi Mulyadi.

    Lalu, siapakah sosok Kepala SMAN 6 Depok?

    Dari penelusuran Tribunnews.com, saat ini Kepala SMAN 6 Depok adalah Siti Faizah MPd.

    Siti Faizah menjabat sebagai Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan tahun 2022.

    Sebelumnya, Siti Faizah sempat menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.

    Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang beredar, Siti Faizah diketahui lahir pada 3 Oktober 1968.

    Sehingga saat ini, ia berusia 56 tahun.

    Ia diangkat menjadi PNS pada Januari 1992 atau sudah 33 tahun menjadi seorang abdi negara.

    Sebagai kepala sekolah, Siti Faizah kerap muncul di sejumlah kegiatan. Terutama di SMAN 6 Depok.

     Misalnya, saat Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    Wakil Komisi VII DPR RI sosialisasikan pentingnya 4 Pilar Kebangsaan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memberikan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (22/2). Dalam paparannya, ia menjelaskan dan mencontohkan hal-hal yang harus dipahami dan diterapkan pemuda-pemudi sebagai generasi penerus demi kemajuan bangsa. (Setyanka Harviana Putri/Cahya Sari/Sandy Arizona/Amita Putri Caesaria)

  • Dedy Yon dan Tazkiyyatul Muthmainnah resmi jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal

    Dedy Yon dan Tazkiyyatul Muthmainnah resmi jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal

    Sumber foto: Hari Nurdiansyah/elshinta.com.

    Dedy Yon dan Tazkiyyatul Muthmainnah resmi jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., dan Tazkiyyatul Muthmainnah, S.K.M., M.Kes resmi menjabat Wali Kota Tegal dan Wakil Wali Kota Tegal periode 2025 -2030 setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 480 Kepala Daerah lainnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).

    Dedy Yon bersama Iin, sapaan akrab Wakil Wali Kota Tegal, dilantik setelah berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. 

    Sesaat setelah dilantik, Dedy Yon Supriyono akan melaksanakan retret selama delapan hari bersama seluruh gubernur, bupati dan wali kota yang dilantik pada hari ini, Kamis (20/2/2025) di Akademi Militer Magelang.

    Ditemui setelah pelantikan, Dedy Yon Supriyono mengungkapkan rasa syukur karena telah dilantik di Istana Merdeka dengan lancar dan khidmat. Dalam kesempatan tersebut Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tegal.

    Untuk rencana 100 hari kedepan Dedy Yon menyampaikan akan dimulai pada awal bulan Maret 2025. Hal tersebut dikarenakan ada agenda retret untuk para kepala daerah selama delapan hari di Akademi Militer Magelang.

    “Insya Allah selama 100 hari kedepan setelah retret yang dilaksanakan di Magelang, tentunya yang pertama bagaimana kita melanjutkan pemerintah yang bersih demokratis, adaptif disiplin dan tentunya harapan kita bisa memajukan Kota Tegal,” ujar Dedy Yon seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hari Nurdiansyah.

    Dedy Yon menyampaikan bahwa langkah yang utama yaitu bagaimana mengentaskan kemiskinan di Kota Tegal. Selain itu pihaknya juga akan mengupayakan dalam penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah serta meneruskan program-program yang ada di Kota Tegal.

    Sementara, Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah menyampaikan syukur alhamdulillah pelaksanaan pelantikan Ia bersama Dedy Yon Supriyono berjalan dengan lancar. Sesuai dengan perintah Presiden, pihaknya siap bekerja dan berpihak untuk kepentingan rakyat. 

    Terkait pelaksanaan tugas Wali Kota selama delapan hari, yaitu selama Wali Kota Tegal melaksanakan retret di Akademi Militer Magelang, yang akan Ia lakukan pertama adalah konsolidasi internal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Selain itu, Ia mengagendakan untuk berkeliling ke seluruh lapisan masyarakat di empat kecamatan dan 27 kelurahan. 

    “Kita akan lebih banyak menampung, yang nantinya akan dijadikan untuk bahan perumusan 100 hari kedepan sambil menunggu Wali Kota selesai melaksanakan retret,” ujar Iin.

    Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan ucapan selamat kepada kepala daerah yang baru dilantik. Prabowo menyampaikan ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat di daerah masing-masing.

    “Saya ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat dari rakyat dari daerah masing-masing. Selamat atas terpilihnya saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” ujar Presiden Republik Indonesia.

    Menurutnya ini adalah momen bersejarah pertama kali di Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati (wakil bupati terpilih kabupaten Ciamis meninggal), 85 wali kota 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara.

    Prabowo menambahkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, dengan jumlah penduduk empat terbesar di dunia, bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan dan demokrasi yang dinamis.

    Ia mengingatkan atas nama negara dan bangsa Indonesia bahwa kepala daerah yang dilantik adalah pelayan rakyat, abdi rakyat, kepala daerah yang harus membela kepentingan rakyat dan harus menjaga kepentingan rakyat kita. 

    “Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” tandas Prabowo Subianto.

    “Walaupun kepala daerah berasal dari partai berbeda-beda dari agama yang berbeda-beda dari suku yang berbeda-beda, tetapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhineka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tetap satu,” ujar Presiden RI.

    Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwa setelah pelantikan kepala daerah yakni gubernur, wali kota dan bupati, akan melaksanakan retret di Akademi Militer, Kota Magelang.

     “Sampai bertemu di retret, marilah kita mengabdi kepada rakyat kita, berbuat yang terbaik untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo kepada kepala daerah yang dilantik.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon

    Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kegiatan napak tilas Proklamator RI Bung Karno dan sinau Pancasila dengan mengunjungi Masjid Sunan Gunung Jati di kota Cirebon. Masjid ini memiliki ikatan sejarah yang erat dengan sang Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno, menurut cerita para tokoh masyarakat sering melaksanakan sholat tahajud di masjid tersebut dengan mengenakan pakaian adat kraton.

    Masjid Sunan Gunung Jati atau juga dikenal Masjid Garmini ini terletak di Jalan Kesambi No 94, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bung Karno melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan memberikannya nama Masjid Sunan Gunung Jati. Sementara Garmini adalah nama pewakaf tanah untuk pembangunan masjid yaitu H Siti Garmin Saroji merupakan istri dari Sultan Hasanuddin ke-4 yang menjadi sultan di Keraton Kanoman.

    Di masjid ini dibagian depan terdapat prasasti menggunakan ejaan lama yang bertuliskan “Masjid Sunan Gunung Jati atas pemberian nama dari P.J.M Presiden Republik Indonesia Dr. Ir H Soekarno. Wakafnya Ibu R. H Siti Garmini Soroji Binti Muchalar Surjaatmadja. Perletakan Batu Pertama  Oleh Walikota Kepala Daerah Tjirebon R.S.A. Prabowo Pada Tg 17-8-1960.”

    “Di Kota Cirebon di masjid Sunan Gunung Jati ini kita menemukan sejarah yang luar biasa. Dimana Bung Karno waktu itu dengan para tokoh masyarakat untuk berdialog dan pada tanggal 17 Agustus 1960 Bung Karno memberi nama masjid ini Sunan Gunung Jati. Tentunya ini punya makna yang luar biasa,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat mengunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon, Senin (17/02/2025).

    Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya untuk memperkuat dan merawat sejarah yang luar biasa tersebut. Dalam hal ini juga bisa diambil perlajaran bagaimana sosok Bung Karno yang memiliki komitmen dalam menjaga toleransi merawat Bhineka Tunggal Ika. Bung Karno begitu peduli bagaimana perkembangan Islam di Indonesia dan bagaimana hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain.

    “Ini menurut saya luar biasa. Kita lihat di Jakarta ada Katedral dan Istiqlal, di Yogya ada Masjid Syuhada dan Gereja St. Antonius Padua Kotabaru yang berdekatan, yang berdampingan,” katanya.

    Komisi A DPRD DIY mendorong agar pemerintah khususnya Pemda DIY agar memberikan perhatian untuk tempat-tempat bersejarah melalui tiga hal. Yaitu aspek ilmu pengetahuan dengan mengedepankan riset (penelitian), penyusunan naskah akademik untuk memastikan naskah yang benar-benar otentik. Kemudian melakukan pengembangan edukasi tentang sejarah pada anak-anak yang bisa berjalan dengan baik misal dengan pembuatan film, pembuatan buku, pembangunan musuem dan lain-lain. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dalam melakukan riset-riset dan pembangunan museum.

    “Harapan kita Pemda DIY daapt bekerjasama untuk riset pengembangan museum, pembuatan film sejarah agar anak-anak kita mengerti sejarah, dan Yogya mempunyai catatan sejarah yang besar,” imbuh politisi PDIP Yogyakarta tersebut.

    Budayawan Cirebon, Djajat Sudrajat mengatakan bahwa masjid Sunan Gunung Jati di Cirebon ini menjadi bukti bahwa Bung Karno selain seorang proklamator tetapi juga memilki perhatian dan kontribusinya terhadap sejarah, budaya dan perkembangan agama. Bung Karno sering ke Masjid Sunan Gunung Jati pada malam Jumat Kliwon dan sambil berziarah. Bung Karno saat ke masjid selalu mengenakan pakaian adat Kraton. 

    “Beliau (Bung Karno) saat bertemu dengan tokoh wanita NU Ibu Hajah Siti Garmini itu diminta untuk memberikan kenang-kenangan yang melekat. Bung Karno kemudian menyebut nanti nama masjidnya Sunan Gunung Jati, karena Bung Karno melihat tidak ada nama masjid Gunung Jati di Cirebon,” jelasnya.

    Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY Umarudin Masdar mengatakan terkait dengan Bung Karno yang kalau ke masjid Sunan Gunung Jati selalu memakai pakaian adat Kraton itu memberikan gambaran bagaimana wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dibangun para pendiri bangsa itu selalu mengintegrasikan antara agama dan budaya. Oleh karena itu wawasan kebangsaan begitu kokoh dengan pendiri bangsa tidak memisahkan antara agama dan kebudayaan.

    “Bung Karno yang kalau sholat disini selalu pakai pakaian ada Kraton Cirebon, itu bukti Bung Karno memperkuat wawasan kebangsaan, dan ini  akan terus kita telusuri agar wawasan kebangsaan kita semakin kuat kedepan,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (18/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    PKB Dorong Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendorong pembentukan kelompok kerja pelaksanaan wawasan kebangsaan tingkat kabupaten, sebagai konsekuensi pengesahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangaan.

    “Pokja ini yang ke depan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya,” kata Anggun Tri Utami, juru bicara Fraksi PKB dalam sidang paripurna pembahasan dua rancangan peraturan daerah, di gedung DPRD Jember, Senin (17/2/2025).

    PKB berpendapat, Raperda itu harus memuat ketentuan yang mengatur perencanaan dan pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh. “Raperda ini juga harus memuat materi wawasan kebangsaan yang mendefinisikan secara filosofis dan sosiologis tentang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang utuh,” kata Anggun.

    Anggun mengingatkan, Pancasila mutlak perlu diamalkan oleh rakyat Indonesia. “Wawasan kebangsaan adalah kunci untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keragaman,” katanya.

    “Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis, menjaga keutuhan negara, dan menghadapi tantangan global dengan percaya diri. Raperda ini harus mengatur sasaran agar dalam pelaksanannya mampu berkontribusi yang signifikan untuk persatuan dan integrasi bangsa,” kata Anggun.

    Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Nasdem Khurul Fatoni meminta adanya pengawasan dan pengendalian untuk memastikan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dilaksanakan dengan baik.

    “Sehingga output-nya tidak sekadar pandai teori, tapi dapat mempraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, mencakup perspektif historis, landasan teoritis, dan aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode pembelajaran aktif maka dapat dengan mudah dipahami,” kata Fatoni.

    Rancangan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah satu dari dua rancangan perda yang dibahas DPRD Jember pada awal 2025. Selain perda tersebut, ada Perda Penyelenggaraan Pendidikan. [wir]

  • Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji Stafsus, Berapa Besarannya?

    Deddy Corbuzier Tak Ambil Gaji Stafsus, Berapa Besarannya?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Deddy Corbuzier menegaskan dirinya tak akan mengambil gajinya sebagai staf khusus (stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Dia berjanji akan mengembalikan gajinya ke negara, untuk disalurkan ke masyarakat. Hal ini diungkapkan di unggahan story di Instagram @mastercorbuzier, Kamis (13/2/2025).

    “Tenang.. gaji sebagai stafsus tidak akan saya ambil..Lebih baik kembali ke negara atau masyarakat. Tunjangan juga tidak saya ambil,” tegas Deddy yang bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sundjojo, dikutip Jumat (14/2/2025).

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy Corbuzier di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahananan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan mengatakan, pertimbangan pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus di Kemenhan karena alasan kompetensinya. Dikutip dari CNN Indonesia, Donny menjelaskan Kemenhan menilai, Deddy Corbuzier yang diangkat sebagai staff khusus Bidang Komunikasi Sosial dan Publik Oleh Kementerian Pertahanan punya keahlian di bidang media sosial.

    Namun di sisi lain, Donny juga turut menanggapi video Deddy Corbuzier yang sempat viral memarahi anak sekolah karena mengkritik isi menu program makanan bergizi gratis yang dibagikan. Menanggapi hal itu, Donny mengaku hal tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh pimpinan di Kemenhan. Donny juga menjelaskan anggaran melakukan penambahan staf khusus masih tersedia karena masih adanya anggaran untuk belanja pegawai.

    Lantas berapa sebenarnya gaji Stafsus?

    Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 Pasal 6 yang mengatur soal Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus, hak keuangan yang diterima oleh Utusan Khusus Presiden setingkat dengan jabatan menteri. Berikut bunyi pasal tersebut.

    “Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” tulis Perpres tersebut.

    Apabila mengacu pada perpres tersebut, Deddy sebenarnya bakal menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan Rp13.608.000 per bulan. Jika ditotal maka gaji yang diterima selebriti Tanah Air itu adalah Rp18.648.000.

    (haa/haa)