Produk: Beras

Sosok Sachroni, Pensiunan Pegawai Bank yang Terkubur Bersama 4 Anggota Keluarga

Liputan6.com, Jakarta Sachroni (76), pria yang ditemukan terkubur bersama empat anggota keluarga dalam satu liang lahat, dikenal oleh kerabat sebagai pekerja keras dan dermawan.

Agus Suhendi (51), kerabat dekat korban menuturkan almarhum merupakan pensiunan pegawai bank yang tetap aktif berwirausaha dengan membuka toko beras, dan mengelola usaha sarang burung walet di Indramayu.

“Beliau pekerja keras. Setelah pensiun pun masih terus berusaha,” kata Agus di Indramayu. Dikutip dari Antara, Kamis (04/09/2025).

Keluarga Sachroni juga dikenal sebagai keluarga baik dan tidak pernah bermasalah dengan warga sekitar.

Dia mengakui terpukul kehilangan lima anggota keluarga sekaligus dalam satu peristiwa.

“Keluarga Haji Sachroni tidak ada masalah dengan warga sekitar. Semua berjalan baik-baik saja. Semua merasa berat. Ini kehilangan besar karena satu keluarga sekaligus,” bebernya.

Kelima jenazah telah disalatkan di Masjid Madania Desa Sindang, kemudian dikebumikan di pemakaman keluarga besar Muchasin sesuai dengan permintaan almarhum Sachroni.

“Alasan dimakamkan di sini karena memang keinginan almarhum, agar disatukan dengan keluarga besar Muchasin,” ujarnya.

Dia menyebutkan prosesi pemakaman berlangsung haru dan diwarnai tangis keluarga. Ratusan pelayat turut mengiringi pemakaman kelima korban hingga ke liang lahat.

Terkait perkembangan kasus, Agus menyebut polisi masih melakukan penyelidikan dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat.

“Masalah tuntutan itu masih berlanjut, sekarang urusan hukum di kepolisian,” ucap dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan memastikan saat ini kepolisian masih melakukan tahap penyidikan untuk menangani peristiwa tersebut.

Ia menuturkan Polres Indramayu sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, serta mengumpulkan bukti-bukti pada kasus ini.

“Sementara dalam tahap penyidikan kepada saksi-saksi, belum menentukan siapa tersangka karena masih diselidiki,” katanya.

04/09/2025 09:45
Beras Premium & SPHP Diguyur ke Operasi Pasar buat Tekan Harga

Jakarta –

Pemerintah akan terus mengintervensi terhadap kenaikan harga beras di pasaran. Selain distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah juga memerintahkan Perum Bulog menjual beras jenis premium di operasi pasar.

“Itu kita kejar (dengan) operasi pasar, operasi pasar besar-besaran. Kita siapkan 1,3 juta ton (beras SPHP) operasi pasar,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditemui di DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Dia juga memerintahkan agar penjualan beras pada operasi pasar ditingkatkan, makanya perlu beras jenis premium Bulog digelontorkan juga. Walaupun sebenarnya secara bisnis, Bulog memang selama ini menjual beras jenis premium.

“Nah ini Bulog kita ajak kemarin juga menjual yang premium. Kan mereka juga sudah jual,” tambahnya.

Untuk harga beras SPHP dijual seharga sesuai HET yakni Rp 12.500/kg, untuk 5 kg maka Rp 62.500. HET SPHP lebih murah dengan dengan HET beras medium yang ditentukan Rp 13.500/kg.

Sebagai informasi, 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ini naik dari pekan sebelumnya yang jumlahnya 200 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan harga beras.

Walaupun sebenarnya, saat ini inflasi beras telah mengalami penurunan dibandingkan bulan Juli 2025. BPS menyebut tekanan inflasi pada komoditas ini relatif turun.

“Inflasi berasnya sendiri sebesar 0,73% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat inflasi daerah di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Dalam paparannya, BPS mencatat harga beras di zona 1 mengalami kenaikan 1,05% dibandingkan Juli 2025. Harga beras untuk kualitas medium tercatat Rp 13.998/kg, naik dari Rp 13.853/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas medium saat ini Rp 13.500/kg.

Sementara harga beras premium tercatat naik 0,80%. Untuk kualitas premium saat ini secara rata-rata nasional Rp 15.432/kg naik dari Rp 15.310/kg. Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras kualitas premium saat ini Rp 14.900/kg.

(kil/kil)

04/09/2025 08:00
Cahyo Harjo Siap Kawal Program Sosial Pemprov Jatim Tepat Sasaran

Surabaya (beritajatim.com) – Program sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyentuh masyarakat. Setelah kemarin di Kelurahan Jemur Wonosari, kini di wilayah Bulak Banteng Kidul Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa didampingi Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim Cahyo Harjo Prakoso, menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial melalui agenda ‘Sapa Bansos dan Pasar Murah’ pada Rabu (3/9/2025).

Kegiatan ini langsung menyedot perhatian ribuan warga. Sejak pagi, masyarakat yang didominasi penerima program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat (KPM), hingga lansia dan disabilitas, telah memadati lokasi. Bantuan juga disalurkan kepada tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Surabaya sebagai garda terdepan penanganan bencana.

“Bantuan ini adalah bentuk komitmen luar biasa dari Pemprov, khususnya Ibu Gubernur, kepada masyarakat Jatim, terutama Kota Surabaya,” ujar Cahyo kepada wartawan.

Ia menambahkan, meskipun Surabaya dikenal dengan fiskal yang kuat, perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan tetap menjadi prioritas.

Politisi dari Gerindra ini menegaskan, bahwa DPRD Jawa Timur siap mengawal seluruh program bantuan agar tepat sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya pasar murah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.

“Keberadaan pasar murah ini menjadi solusi penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Cahyo juga mengungkapkan, gubernur telah berkoordinasi dengan Perum Bulog dan pemerintah pusat untuk mengatasi kelangkaan beras yang sempat terjadi.

“Hari ini kita melihat langsung bagaimana langkah cepat itu membuahkan hasil. Ketersediaan beras sudah kembali terkendali, sehingga warga tidak perlu panik,” kata Cahyo.

Di samping isu ekonomi, Cahyo juga memuji peran masyarakat Surabaya dalam menjaga kondusivitas kota. Ia menegaskan bahwa warga Kota Pahlawan menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian.

Dia pun berpesan mengenai optimismenya tentang semangat orang Surabaya yang suka dengan perdamaian dan persatuan serta mencintai lingkungan kotanya.

Kegiatan yang diakhiri dengan pembagian paket sembako murah ini disambut antusias oleh warga, menjadi bukti bahwa program sosial Pemprov Jatim sangat dibutuhkan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi yang belum stabil. (tok/ian)

03/09/2025 23:36
Beras Bulog Rentan Turun Mutu, Program Serap Gabah Jadi Sorotan

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian Syaiful Bahari menilai bahwa kualitas beras Bulog yang terancam mengalami penurunan mutu tak lepas dari program serap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram (kg).

Hal ini disampaikannya merespons pernyataan Ombudsman RI terkait 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog terancam mengalami penurunan mutu hingga tidak layak konsumsi (disposal).

Di satu sisi, dia menilai program serap gabah ini bagus karena mendorong penggilingan padi kecil menengah bisa hidup kembali setelah kalah saing mendapatkan gabah dengan penggilingan padi besar.

Menurutnya, skema serap gabah yang melibatkan penggilingan padi kecil menengah ikut menyuplai ke Bulog lebih diminati, meskipun posisi mereka hanya sebagai maklon produksi beras. Namun, dia menilai program ini tidak disertai dengan kontrol kualitas gabah dan beras yang dihasilkan.

“Karena memang sebagian besar penggilingan padi kecil menengah tidak memiliki teknologi pengeringan gabah dan rice mill yang modern,” kata Syaiful kepada Bisnis, Rabu (3/9/2025).

Dia melanjutkan, masalah ini berakibat kepada hasil produksi beras dari penggilingan kecil yang dinilai berada di bawah kualitas dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama.

Syaiful berpendapat bahwa hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah, khususnya Bulog. Dia menyebut, program serap gabah petani harus diintegrasikan dengan modernisasi penggilingan padi kecil, agar mereka bisa meningkatkan kualitas beras tersebut.

Pasalnya, penggilingan padi besar dinilai menjadi pihak yang paling menikmati program serap gabah berharga murah tersebut, mengingat kemampuan mereka dalam memenuhi standar beras Bulog.

Dia menerangkan bahwa penggilingan padi besar bisa dengan leluasa menyimpan beras Bulog dengan pembayaran yang bagus, dan membeli lagi jika harga beras di pasar sedang tinggi.

“Jadi, semua ini harus dikaji secara mendalam dan melihat dari semua faktor, agar negara tidak dirugikan dan petani maupun industri penggilingan rakyat tetap terselamatkan,” tuturnya.

Di samping itu, dia menilai hal ini juga berpengaruh terhadap distribusi beras, khususnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang belum optimal. Kualitas beras yang turun menjadi faktor keraguan pemangku kepentingan untuk melakukan penyaluran karena dikhawatirkan menimbulkan protes masyarakat.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa kondisi 300.000 ton beras di gudang Perum Bulog tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga mencapai Rp4 triliun apabila menjadi tak layak konsumsi.

Pihaknya mencermati bahwa jumlah 300.000 ton tersebut diduga tidak hanya bersumber dari stok beras impor yang terakhir kali dilakukan pada tahun lalu, melainkan juga dari gabah at any quality yang diserap Bulog.

“Taksiran kerugiannya kita lihat, ini hitungan kasar saja lah ya, bisa mencapai Rp4 triliun,” katanya kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Selasa (2/9/2025).

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kondisi beras yang disimpan di gudang Bulog saat ini dalam keadaan yang bagus, seraya menekankan bahwa pemeliharaan stok terus dilakukan secara berkala.

“Bagus [keadaannya], nanti teman-teman media akan kami bawa lihat ke gudang, supaya melihat kondisi beras kita dan pemeliharaannya seperti apa, baik pemeliharaan harian, mingguan, bulanan, triwulan, bahkan semester,” kata Rizal kepada wartawan di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

Terkait masih adanya stok beras dari aktivitas impor yang terakhir dilakukan pada tahun lalu, Rizal mengatakan bahwa proses penyaluran terus dilakukan seiring dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, beras tersebut menjadi bagian dari penyaluran program bantuan pangan yang telah tersalurkan ke masyarakat hingga periode Juli 2025.

Saat ini, Rizal mengungkapkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan pemerintah telah mencapai 99%, sementara 1% sisanya merupakan penyaluran untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Terutama di 3T tersebut, termasuk yang daerah-daerah rawan konflik seperti di Papua Pegunungan dan lain sebagainya. Ini yang juga sedang kami upayakan dengan satgas-satgas yang ada di depan,” tutur purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini.

03/09/2025 23:00
Beras SPHP Masuk Ritel Modern, Harga Rp 62.500

Jakarta –

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menghimpun pemerintah daerah dan Perum Bulog untuk eskalasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Targetnya kepada 214 kabupaten/kota yang masih ada fluktuasi harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) selama bulan Agustus lalu.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa menuturkan stok beras SPHP untuk ritel modern perlu terus diperkuat, terutama bagi titik-titik strategis pada 214 kabupaten/kota. Ini untuk mengimbangi adanya pergeseran distribusi perberasan ke pasar tradisional.

Beras SPHP yang dijual di ritel modern akan mengikutii harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kg. Beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, maka harganya Rp 62.500.

“Penting bagi pemerintah mengupayakan distribusi beras SPHP ke ritel modern juga. Selama ini ritel modern itu sebagai penyeimbang harga. Price maker. Artinya di ritel modern harganya sesuai dengan HET, itu pasti. Maka di pasar rakyat harganya tidak akan terlalu jauh berbeda dengan ritel modern. Kalau ritel modern sudah terpenuhi dengan baik, maka dengan sendirinya harga beras di pasar rakyat minimal flat,” jelas Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (3/9/2025).

Adapun 214 kabupaten/kota yang menjadi target penggencaran beras SPHP tersebar di 33 provinsi se-Indonesia. Dari itu, dilihat secara pembagian wilayah pemberlakuan harga beras SPHP terdiri dari 113 kabupaten/kota di Zona 1, lalu 81 kabupaten/kota di Zona 2, dan 20 kabupaten/kota di Zona 3.

Menilik pada Panel Harga Pangan NFA, jumlah daerah secara mingguan yang mengalami penurunan harga sesuai atau di bawah HET terjadi peningkatan. Pada minggu ketiga Agustus yang merupakan momentum penyesuaian HET beras medium masih terdapat 167 kabupaten/kota.

Terbaru, di minggu pertama September jumlah daerah yang tercatat memiliki rerata harga beras medium sesuai atau di bawah HET meningkat 49,8 persen menjadi 246 kabupaten/kota.

Realisasi penjualan beras SPHP untuk periode Juli-Desember per 3 September telah mencapai 126,2 ribu ton. Realisasi penjualan harian terus digenjot oleh Bulog. Dalam seminggu terakhir realisasi harian memiliki rerata di angka 5,9 ribuan ton. Capaian tertinggi di 30 Agustus yang menyentuh angka 9,7 ribu ton dalam sehari.

Ketut juga meminta penyaluran beras SPHP turut memenuhi kanal-kanal lainnya yang sudah ditetapkan. Program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga dapat diandalkan sebagai salah satu kanal salur beras SPHP.

“Saya meminta dengan sangat agar pelaksanaan SPHP-nya diperkuat dan kolaborasi bulog dengan pemda agar segera dilakukan setelah rapat ini. Optimalkan distribusi beras SPHP ke ritel modern dan juga ke pasar rakyat. Begitu di ritel modern terpenuhi, banyak beras SPHP-nya, maka dengan sendirinya nanti harga beras minimal diam dan mengarah ke bawah,” terang Ketut.

“Nah setelah ritel modern penuh, pasar rakyat sudah ada juga, baru GPM secara masif itu akan berdampak sekali terkait dalam rangka mengendalikan harga beras medium,” sambungnya.

Pasokan ke jaringan ritel

Terpisah, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menuturkan upaya pemerintah untuk menggelontorkan beras SPHP ke jaringan ritel modern memang sangat diperlukan.

Selain sebagai penyeimbang harga beras di pasar tradisional, ketersediaan jenis beras yang beragam dengan harga terjangkau di ritel modern cukup penting sebagai alternatif pilihan masyarakat.

“Beras SPHP juga perlu ada di ritel modern. Jadi masyarakat punya preferensi beragam dan tidak hanya disuguhi pilihan beras dengan spesifikasi khusus yang harganya cukup tinggi. Pemerintah pun akan mengatur regulasi beras khusus ini. Kalau kata Bapak Menko Pangan, harga beras khusus memang tidak diatur pemerintah, tapi produsen harus memegang sertifikat izin edar yang dikeluarkan pemerintah,” sebut Arief.

Selanjutnya, untuk kemudahan distribusi beras SPHP ke depannya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan telah ada relaksasi alur proses untuk mengatasi kendala di pasar tradisional. Bulog pun dijelaskannya akan membantu pemerintah daerah untuk penyaluran beras SPHP, terutama yang menemui kendala geografis.

“Ini menjadi concern kita (agar) minggu ini kita fokus bagaimana kita bisa menurunkan harga di 214 kabupaten/kota. Jadi silahkan digelontorkan. Kemudian terkait dengan kendala di pasar, kita sudah membuat relaksasi. Pengecer pasar (bisa) ajukan manual. Nanti tim dari Bulog akan meng-input (Klik SPHP) sesuai dengan user dari masing-masing pengecer tadi,” beber Suyamto.

“Dari 214 kabupaten/kota itu, memang ada sekitar 10 kabupaten/kota yang sampai saat ini belum bisa dijalankan beras SPHP. Ini kebanyakan di Papua karena memang biaya angkut dari gudang Bulog ke lokasi-lokasi tersebut sangat tinggi. Jadi kami mengusulkan kita buka gudang filial di situ,” tuturnya.

Menurutnya, gudang filial tersebut dapat berperan sebagai gudang transit stok beras Bulog. Lokasi sebaiknya sudah berada di radius yang lebih dekat di dalam kabupaten/kota. Gudang ini dapat berupa aset kantor dinas daerah setempat, TNI atau Polri. Skema ini diharapkan dapat mempermudah distribusi ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis.

(ada/hns)

03/09/2025 21:32
Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan Nasional 3 September 2025

Nasdem Sudah Surati Sekjen DPR agar Sahroni-Nafa Urbach Tak Dapat Gaji dan Tunjangan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Partai Nasdem memastikan telah berkirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menghentikan hak gaji dan tunjangan kedua anggotanya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, usai menjawab kritik masyarakat terkait tunjangan rumah DPR RI dengan niat empati.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa menyampaikan, surat itu dikirim usai DPP memutuskan menonaktifkan Sahroni dan Nafa, menyusul demo berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan rumah DPR.
“Terkait dengan tuntutan hak-haknya, kan juga DPP sudah kirim ke fraksi. Dan fraksi sudah menyampaikan ke Kesekjenan (DPR RI) untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberhentian hak-hak mereka sebagai Anggota DPR. Jadi dari semua hal, jadi total,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).
Saan beranggapan bahwa tindakan yang diambil partai sudah sangat progresif, ketika Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga telah mengirimkan surat kepada Kesekjenan DPR RI untuk menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinonaktifkan.
Saat ini, permintaan MKD tengah berproses di Sekretariat Jenderal DPR.
“Ini sesuatu yang menurut saya sudah progresif, lah, ya. Di MKD kan ada soal pemberhentian sementara. Tapi kan masih mendapatkan haknya,” tutur Saan.
“Kita sudah mengambil langkah yang menurut saya jauh lebih maju dengan menonaktifkan dan sekaligus untuk menghentikan semua yang terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh negara,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Saan menyampaikan bahwa kebijakan MKD turut mempertimbangkan Undang-Undang (UU) MD3 dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
Kalimat nonaktif dalam nomenklatur tersebut tidak secara eksplisit disebutkan.
Adapun kebijakan partai politik akan bergantung pada keputusan pimpinan masing-masing.
“(Kalau yang di Nasdem) Ini kan kasusnya yang tidak terkait dengan apa yang terjadi di MKD, yang sesuai dengan Undang-Undang MD3, ini bukan terdakwa. Bukan dalam proses ini, ini kan lebih kepada etik,” kata Saan.
Diberitakan sebelumnya, lima anggota DPR RI periode 2024–2029 resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Keputusan ini diambil setelah pernyataan dan sikap mereka dianggap melukai hati rakyat serta memicu gelombang kecaman publik hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah.
Nafa Urbach, misalnya, mendukung pemberian tunjangan tersebut supaya bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
Dia bahkan membandingkan dengan dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.
Kemudian, muncul pernyataan pedas Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada publik yang mengkritik DPR.
Sahroni melontarkan kalimat yang kian memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan “Bubarkan DPR” di media sosial.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
Meski berstatus nonaktif, kelima anggota DPR di atas tetap berhak menerima gaji dan tunjangan.
Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 4 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyebutkan bahwa anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memperoleh hak keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hak tersebut mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, mulai dari tunjangan keluarga, jabatan, komunikasi, hingga tunjangan beras.
Dengan demikian, meskipun tidak aktif bekerja di parlemen, secara finansial mereka masih mendapat hak penuh sebagai anggota dewan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 20:35
Bajaj Gas jadi Motor Penyerapan Gas Bumi di Sektor Transportasi – Page 3

Liputan6.com, Jakarta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memberikan apresiasi kepada para pengemudi bajaj gas yang tergabung dalam Komunitas Pengemudi Bajaj Gas (Kobagas). Keberadaan para pengemudi ini menjadi salah satu penggerak pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi melalui Bahan Bakar Gas (BBG).

“Keberadaan mereka berperan penting bagi PGN dalam menggerakkan pemanfaatan BBG pada transportasi ikonik yang banyak diminati masyarakat ibu kota,” ujar Direktur Komersial PGN Aldiansyah Idham, Rabu (3/9/2025).

Aldi juga mengimbau Kobagas untuk senantiasa memperhatikan aspek-aspek keamanan dalam berkendara dan tetap menjaga ketenangan selama bekerja.

Sementara itu, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendara berpesan agar Kobagas menjauhi cara penyampaian aspirasi yang tidak sesuai dengan kaidah demokrasi.

Kontribusi masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan tertib sangat berdampak terhadap berjalannya roda ekonomi nasional, oleh karena itu dia mengharapkan Kobagas bisa menjadi mitra positif masyarakat dan negara dalam menjaga ketentraman.

“Kami berkomitmen untuk terus merangkul Kobagas yang selama ini terus hadir dalam pemanfaatan gas bumi di sektor transportasi. Mari bersama-sama untuk berkolaborasi dan saling peduli satu sama lain agar roda ekonomi terus berjalan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Selain itu, PGN juga membagikan 600 paket bahan pokok atau sembako yang terdiri beras, gula, minyak goreng, susu kaleng, teh, mi instan dan kopi kepada Kobagas di Jakarta.

03/09/2025 20:00
Kementan Pantau Dampak HET Beras Medium Naik, Satu Harga Batal?

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan saat ini pemerintah masih terus membahas rencana penerapan skema satu harga beras usai menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.

Sudaryono menjelaskan bahwa wacana tersebut tetap dibahas dengan plus minus yang akan terjadi dengan penerapan tersebut. Namun, dirinya tak menyebutkan dampak positif maupun negatifnya.

Menurutnya, masalah satu harga merupakan wacana yang terus dibahas dengan Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Apakah cukup dengan menaikkan HET atau tidak, hal tersebut masih jadi pertimbangan.

“Tentu saja sebelum memutuskan itu kan dengan pertimbangan banyak. Kita lihat kondisi di lapangan, kalau ternyata sudah bagus [dengan kenaikan HET beras medium] mungkin tidak akan ada perubahan gitu,” ujarnya kepada wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR, Rabu (3/9/2025).

Adapun, untuk menyelaraskan harga beras, tanpa ada kategori premium/medium dan menghindari beras oplosan, pemerintah telah menaikkan HET beras medium dengan tetap menjaga HET beras premium.

“Namanya negara itu kan selalu menyesuaikan keadaan. Kami dengan satu keputusan hari ini, bagus gak? Tentu saja sebelum memutuskan itu kan dengan pertimbangan banyak.. Apakah cukup dengan menaikkan HET atau apa itu kan tentu saja penuh dengan pertimbangan,” tambahnya.

Adapun saat ini, Bapanas melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras telah memutuskan untuk menaikkan HET beras medium di tingkat konsumen di semua zonasi.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan jika tidak ada penyesuaian terhadap HET beras medium maka penggilingan padi tidak akan memproduksi beras lantaran gabah kering panen (GKP) yang mencapai level Rp6.500 per kilogram.

Untuk itu, dia menekankan bahwa skema beras satu harga akan tetap dijalankan pemerintah.

“[Beras satu harga] akan tetap dijalankan, sudah perintah dari Bapak Menko [Zulhas] dalam rakortas,” terangnya beberapa waktu lalu.

Namanya kita bernegara kan selalu menyesuaikan kan? Kan berkembang kita kan? Bukan hanya di pertanian, di banyak hal ya.

Pada dasarnya, HET beras satu harga artinya tidak ada lagi klasifikasi beras premium dan beras medium alias hanya ada jenis beras biasa/umum dan beras khusus.

Skema satu harga untuk komoditas beras ini dilakukan dengan harapan penyederhanaan harga ini bisa menjaga stabilitas harga beras ke depan. Hal ini mengingat selama ini banyak beras premium yang dijual tidak sesuai dengan kemasan. Terlebih, kerap adanya temuan beras premium yang tidak sesuai mutu.

03/09/2025 18:31
Sampaikan Aspirasi dengan Cara Berbeda, Mahasiswa di Solo Bagikan Sembako dan Cek Kesehatan Gratis Regional 3 September 2025

Sampaikan Aspirasi dengan Cara Berbeda, Mahasiswa di Solo Bagikan Sembako dan Cek Kesehatan Gratis
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Sekitar seratus mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Soloraya menggelar aksi damai di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (3/9/2025) siang.
Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB dan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Cek Kesehatan Gratis’, ‘Lapak Baca Gratis’, serta ‘#Rakyat Bantu Rakyat’.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis dan membagikan paket sembako yang berisi beras dan sayuran kepada warga, tukang becak, dan pengemudi ojek online.
Aksi ini berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari aparat, sementara arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, depan Balai Kota, tetap lancar tanpa ada penutupan jalan.
Koordinator aksi, Ahmad Farras Musayyaf, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan citra positif mahasiswa yang selama ini dianggap sering merusak fasilitas umum saat menyampaikan aspirasi.
“Di sini kita mengadakan aksi damai, aksi yang memang tidak menuntut dari pihak mana pun. Jadi berisi mimbar bebas, cek kesehatan gratis, ada lapak baca dan pembagian sembako gratis,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, aksi ini merupakan inovasi awal dari mereka untuk menunjukkan bahwa aksi mahasiswa tidak selalu identik dengan kerusuhan.
“Ini sebuah inovasi awal dari kami agar mengembalikan citra positif apa itu aksi yang sesungguhnya yang ada di Indonesia ini. Jadi kita sebagai antitesis-nya perihal aksi-aksi yang kemarin yang dinilai rusuh, merusak fasilitas umum, kita tampil beda di sini,” sambungnya.

Meskipun tidak ada tuntutan resmi dalam aksi damai tersebut, Ahmad menekankan pentingnya menyuarakan situasi terkini, termasuk sikap elite politik yang tidak sesuai harapan masyarakat dan tindakan represif aparat terhadap demonstran.
“Di sini kita tidak ada tuntutan. Jadi kita benar-benar murni ada mimbar bebas juga, di sini kita menyuarakan, mencerdaskan masyarakat perihal isu-isu yang terjadi akhir-akhir ini,” ungkapnya.
Aksi damai ini ditutup dengan tabur bunga dan pernyataan sikap. Berikut enam point pernyataan sikap mahasiswa IMM Soloraya:
1. Mengajak seluruh warga untuk menahan diri, tidak terprovokasi, dan mengutamakan dialog. Menolak segala bentuk kekerasan, perusakan fasilitas umum, ujaran kebencian, dan hoaks.
2. Mendukung langkah aparat keamanan yang profesional, proporsional, dan humanis untuk menjaga ketertiban.
3. Menggerakkan unsur-unsur AMM untuk kerja kolaboratif: edukasi literasi digital, patroli sosial berbasis komunitas, dan mediasi warga.
4. Mengimbau penggunaan media sosial secara bertanggung jawab: verifikasi informasi sebelum berbagi dan hindari konten yang memecah belah.
5. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk mendengar suara rakyat, mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat, serta menghentikan praktik politik yang abai terhadap kepentingan publik.
6. Mendorong pergantian pejabat negara yang tidak memiliki integritas dan komitmen kepemimpinan, dengan memberi ruang bagi putra-putri bangsa yang berkompeten, berkapasitas, dan memiliki loyalitas tinggi terhadap kepentingan rakyat dan negara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/09/2025 18:25
Gubernur Khofifah dan Bupati Subandi Hadiri Pasar Murah di Sidoarjo

Sidoarjo (beritajatim.com) – Upaya pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Sidoarjo H. Subandi menghadiri kegiatan Pasar Murah di Dusun Gabung, Desa Sedatigede, Kecamatan Sedati.

Kehadiran Gubernur Khofifah bertujuan memastikan distribusi kebutuhan pokok, khususnya beras, dapat dijangkau masyarakat hingga ke tingkat pemukiman. Ia menegaskan pentingnya lokasi pasar murah agar tepat sasaran.

“Untuk itu saya selalu berpesan jika membuka pasar murah, usahakan jauh dari pasar tradisional,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Beras Medium Dijual Lebih Murah

Khofifah menjelaskan, pasar murah ini digelar untuk menjaga ketersediaan beras medium di tengah kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sejak 22 Agustus 2025 sebesar Rp13.000 per kilogram. Namun, masyarakat tetap bisa membeli beras SPHP di pasar murah dengan harga Rp12.000 per kilogram.

“Kita hadir di sini untuk memastikan kebutuhan sembako masyarakat dapat terpenuhi, terutama beras, karena beras menjadi kebutuhan yang paling banyak dikonsumsi keluarga,” tegas Khofifah, Rabu (3/9/2025).

Selain menjual sembako dengan harga terjangkau, Gubernur Jatim bersama Bupati Sidoarjo juga menyerahkan beras gratis kepada para lansia di sekitar lokasi.

Harga Sembako di Pasar Murah Sidoarjo

Dalam kegiatan tersebut, harga kebutuhan pokok dijual lebih rendah dari HET resmi pemerintah. Rinciannya:

Beras SPHP HET Rp12.500/kg, dijual Rp11.000/kg

Gula HET Rp16.000/kg, dijual Rp14.000/kg

Minyak goreng kemasan “Minyak Kita” HET Rp16.000/liter, dijual Rp13.000/liter

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Stok yang aman dan distribusi yang lancar akan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan tenang,” tutup Khofifah.

03/09/2025 17:00