Xcloud.id

Produk: Beras

  • Sah! DPR Setop Tunjangan Rumah & Moratorium Perjalanan Dinas LN

    Sah! DPR Setop Tunjangan Rumah & Moratorium Perjalanan Dinas LN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan telah menyepakati sejumlah langkah strategis dalam rangka merespons demonstrasi minggu lalu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI kemarin, Kamis (4/9/2025).

    Terdapat enam poin kesepakatan. Adapun, kesepakatan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025).

    Salah satu poin kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    Tidak hanya tunjangan perumahan, DPR juga memutuskan untuk melakukan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali undangan kenegaraan.

    Dasco mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah adanya evaluasi terkait dengan biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif hingga tunjangan transportasi.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” paparnya dalam Konferensi Pers di DPR RI, Jumat (5/9/2025).

    Sayangnya, Dasco tidak menjabarkan secara rinci perihal besaran tunjangan dan fasilitas tersebut. Dia hanya berjanji akan memberikan rinciannya kepada media.

    Pada poin keempat,Dasco mengatakan anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Selanjutnya, kelima, pimpinan DPR akan menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui mahkamah partai politik masing-masing dan DPR akan berkoordinasi dengan mahkamah parpol masing-masing.

    Terakhir, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya

    Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh para pimpinan dewan, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani dan para Wakil Ketua DPR RI setelah rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada 4 September 2025.

    Pimpinan DPR pun memutuskan besaran rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) pada anggota DPR RI, berikut ketetapan besarannya:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan: 

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Tunjangan Konstitusional: 

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta. Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 8% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 peride, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Daftar Tunjangan Anggota DPR Terbaru: Ada Tunjangan Beras hingga Kehormatan Nasional 5 September 2025

    Ini Daftar Tunjangan Anggota DPR Terbaru: Ada Tunjangan Beras hingga Kehormatan Nasional 5 September 2025

    Ini Daftar Tunjangan Anggota DPR Terbaru: Ada Tunjangan Beras hingga Kehormatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR resmi menghentikan tunjangan perumahan untuk anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, terhitung sejak 31 Agustus 2025.
    Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat, pada Jumat (5/9/2025).
    “Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025,” ujar Dasco di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
    DPR juga melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
    Lembaga legislatif itu juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi,” ujar Dasco.
    Dalam konferensi pers tersebut, Dasco juga melampirkan gaji dan tunjangan terbaru anggota DPR. Berikut Daftarnya:
    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan
    Tunjangan Konstitusional
    Total Bruto: Rp 74.210.680

    Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950

    Take Home Pay: Rp 65.595.730.
    Sebelumnya, delapan fraksi yang ada di DPR sepakat untuk menghapus tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan.
    Kesepakatan tersebut diambil usai Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat bersama delapan pimpinan fraksi di parlemen.
    “Semua Ketua Fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan dalam siaran persnya, Kamis (4/9/2025).
    Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustofa, dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
    Selain menghapus tunjangan perumahan DPR, Puan mengatakan bahwa rapat tersebut juga membahas tuntutan masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya.
    Puan memastikan bahwa DPR bakal berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan masyarakat luas.
    “Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
    “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Take Home Pay Anggota DPR Jadi Rp65.595.730 Usai Tunjangan Dipangkas Nasional

    6 Take Home Pay Anggota DPR Jadi Rp65.595.730 Usai Tunjangan Dipangkas Nasional

    Take Home Pay Anggota DPR Jadi Rp65.595.730 Usai Tunjangan Dipangkas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – DPR RI mengumumkan
    take home pay
    anggotanya sebesar Rp 65 juta per bulan setelah tunjangan perumahan hingga tunjangan lainnya dipangkas merespons 17+8 Tuntutan Rakyat.
    Angka Rp 65 juta lebih sebagai
    take home pay
    itu tercantum dalam keterangan tertulis yang dibagikan Pimpinan DPR RI usai konferensi pers di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Jumat (5/9/2025).
    “Take Home Pay (THP): Rp65.595.730,” demikian tercantum dalam lembar berjudul “Hak Keuangan Anggota DPR” tersebut.
    Berikut rinciannya:
    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan (melekat)
    – Gaji Pokok sebesar Rp4.200.000

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420.000

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168.000

    – Tunjangan Jabatan Rp 9.700.000

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289.680

    Total Gaji dan Tunjangan (melekat): Rp 16.777.680
    Tunjangan Konstitusional

    – Biaya peningkatan komunkasi intensif dengan masyarakat Rp 20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp7.187.000

    – Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp4.830.000

    Honorarium kegiatan peningaktan fungsional dewan

    a. Fungsi legislasi Rp8.461.000

    b. Fungsi pengawasan Rp8.461.000

    c. Fungsi anggaran Rp8.461.000

    Total tunjangan konstitusional Rp57.433.000
    Total Bruto: Rp74.210.680

    Pajak PPh 15% (total tunjangan konstitusional) Rp8.614.950

    Take home pay (THP): Rp65.595.730

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana Ajak Ojol Jaga Sidoarjo

    Bupati Subandi dan Wabup Mimik Idayana Ajak Ojol Jaga Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ribuan ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo memadati area parkir timur Gelora Delta Sidoarjo, Jumat (5/9/2025). Mereka berkumpul untuk mengikuti doa bersama bagi almarhum Affan Kurniawan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

    Acara diawali dengan salat gaib yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Basuni Siwalanpanji Buduran, Gus Hasan Jamil Kholil. Usai salat, para ojol juga menerima bantuan berupa 5 kilogram beras serta kartu BPJS Kesehatan dari Pemkab Sidoarjo.

    Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Sidoarjo, di antaranya Bupati Sidoarjo H. Subandi, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana, serta Ketua DPRD H. Abdillah Nasih. Hadir pula Sekda Fenny Apridawati, Kapolresta Kombes Pol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Inf. Dedyk Wahyu Widodo, dan Ketua BNN Sidoarjo Kombes Pol Gatot Soegeng Soesanto.

    Dalam sambutannya, Bupati Subandi menyampaikan doa agar almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Ia juga mengajak para ojol untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Sidoarjo.

    “Sidoarjo adalah rumah kita, tempat tinggal kita. Oleh karenanya mari kita jaga bersama agar tetap aman dan nyaman. Menjaga Sidoarjo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita semua,” tegas Bupati Subandi.

    Bupati menekankan bahwa kekompakan masyarakat, termasuk para ojol, sangat penting untuk mencegah tindakan anarkis dan menjaga ketentraman bersama. Saat ditanya kesanggupan menjaga Sidoarjo, ribuan ojol serempak menjawab “sanggup”. [isa/but]

     

     

  • Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Mendagri dan Mentan Tinjau Pasar Palimo Palembang, Pastikan Distribusi Beras SPHP Lancar dan Terjangkau

    Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Mendagri menekankan, jika Perum Bulog akan terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujarnya.

    Selain beras, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan lain, khususnya cabai. Karena Kota Palembang bukan daerah penghasil utama cabai, ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) menggalakkan gerakan tanam cabai agar tidak bergantung pada pasokan dari luar. Menurutnya, setiap orang sebenarnya mampu memproduksi cabai, baik di pekarangan maupun melalui metode alternatif seperti hidroponik.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan [intervensi],” ucapnya.

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Lita Machfud Arifin Salurkan Sembako, Dukung Perjuangan Driver Online

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Lita Machfud Arifin, menyalurkan bantuan sembako berupa beras kepada jajaran pengurus GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) Jawa Timur. GARDA merupakan asosiasi yang mewakili pengemudi ojek dan taksi online di Indonesia.

    Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian sekaligus apresiasi atas perjuangan GARDA memperjuangkan kesejahteraan para driver online. Lita menilai keberadaan ojek dan taksi online telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat perkotaan.

    “Saya memahami perjuangan para pengemudi online yang setiap hari berjuang di jalanan untuk menafkahi keluarganya. Melalui pengurus GARDA, saya ingin sedikit meringankan beban mereka dengan bantuan sembako ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah semangat dalam berjuang,” ujar Lita, Jumat (5/9/2025).

    Lita juga memberikan pesan khusus yang ditujukan kepada para driver online. Dia menyebut mereka sebagai pejuang sejati yang bekerja tanpa lelah demi keluarga.

    “Saya tahu betul, di balik lelahnya para bapak driver online, ada senyum anak dan keluarga yang selalu jadi alasan kuat untuk terus bangkit setiap hari. Bagi saya, bapak-bapak ini adalah pejuang sejati keluarga. Semoga bantuan sederhana ini menjadi tanda bahwa perjuangan bapak tidak pernah sendiri, karena kami selalu hadir untuk mendukung,” tuturnya.

    Ketua GARDA Jawa Timur, Syaiful menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian yang ditunjukkan Lita. Dia menekankan bahwa bantuan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar beras yang dibagikan.

    “Bantuan ini bukan hanya soal sembako, tetapi juga wujud nyata perhatian dari wakil rakyat terhadap komunitas pengemudi online,” ujarnya.

    Melalui kegiatan ini, dia berharap sinergi antara wakil rakyat dan komunitas pekerja transportasi online semakin kuat. Aspirasi para pengemudi pun dapat terus diperjuangkan di tingkat nasional.

    “Kami berharap kerja sama ini bisa menjadi jembatan agar suara para driver online semakin didengar dan diperjuangkan,” pungkasnya. [asg/but]

  • Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.

    “Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

    Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08 persen atau deflasi.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

    Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:

    Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg

    Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg

    Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg

    Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.

    “Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.

    Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.

    Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perum Bulog saat ini menguasai stok beras nasional sebanyak 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri.

    Sedangkan sisanya atau sekitar 25 persen berasal dari pengadaan luar negeri, atau impor beras sesuai penugasan pemerintah pada akhir 2024 silam.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, seluruh stok beras yang dikelola Bulog dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

    “Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses,” ujar dia, Jumat (5/9/2025).

    “Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1 persen dari total stok yang kami kelola saat ini,” jelas Suyamto.

    Dalam menjaga kualitas beras di gudang, ia melanjutkan, Bulog memiliki prosedur pemeliharaan beras di gudang secara berkala dan memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat, melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT).

     

  • Hari Lahir Kejaksaan, SIER dan Kejari Pasuruan Salurkan 1.000 Paket Sembako

    Hari Lahir Kejaksaan, SIER dan Kejari Pasuruan Salurkan 1.000 Paket Sembako

    Surabaya (beritajatim.com) – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam menyalurkan 1.000 paket sembako bagi masyarakat Bumi Untung Suropati.

    Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir ke-80 Kejaksaan Republik Indonesia.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Kejari Kabupaten Pasuruan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Kepala Kejari Pasuruan Teguh Ananto, Ketua DPRD Pasuruan Samsul Hidayat, serta Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT SIER, Rizka Syafittri Siregar.

    Dalam sambutannya, Rizka menyampaikan, apresiasi kepada Kejari Kabupaten Pasuruan atas sinergi yang selama ini terjalin, baik dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan kawasan industri PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) maupun dalam kegiatan sosial.

    “Kami bangga dapat berkontribusi melalui penyerahan 1.000 paket sembako, sebagian di antaranya untuk warga sekitar kawasan industri PIER. Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban, memberi manfaat nyata, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat,” ujar Rizka.

    Ia menegaskan, kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat. “Semoga kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian bersama, mempererat tali silaturahmi, serta membawa berkah bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tambahnya.

    Rizka juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT SIER untuk turut serta dalam kegiatan sosial ini. “Mari kita terus jaga kebersamaan demi Indonesia yang lebih maju dan Pasuruan yang lebih sejahtera,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Kejari Pasuruan, Teguh Ananto menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan berjumlah 1.000 paket, berisi beras, gula, minyak goreng, mi instan, serta kebutuhan pokok lainnya.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati Pasuruan, Perumda Giri Nawa Tirta, serta PT SIER yang membantu hingga terkumpul 1.000 paket sembako. Awalnya target kami hanya 500 paket, namun berkat dukungan semua pihak jumlahnya bisa dua kali lipat,” jelas Teguh.

    Ia menambahkan, sasaran utama penerima bantuan adalah warga kurang mampu yang selama ini belum pernah tersentuh program pemerintah. “Kami ingin memastikan bantuan ini sampai ke mereka yang benar-benar layak,” ujarnya.

    Teguh juga mengimbau para kepala desa dan lurah untuk berperan aktif dalam pengawasan distribusi bantuan. “Kami minta penyaluran dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Semoga ke depan jumlahnya bisa lebih banyak sehingga makin banyak warga yang terbantu,” katanya.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menyatakan, pemerintah daerah siap terus bersinergi dengan kejaksaan. “Kejaksaan adalah mitra penting pemerintah daerah, sehingga kegiatan sosial seperti ini pasti kami dukung,” tegasnya.

    Ia menilai, kolaborasi tersebut semakin mendekatkan aparat penegak hukum dengan masyarakat. “Kejaksaan bukan hanya mengurus perkara hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian pada aspek kemanusiaan,” ungkapnya.

    Dengan adanya kegiatan bakti sosial ini, pemerintah optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan akan semakin meningkat. “Semoga kejaksaan semakin dicintai warga Pasuruan dan menjadi teladan bagi instansi lain,” pungkas Rusdi. [tok/aje]