Xcloud.id

Produk: Beras

  • Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Maaf Warga RI, Bantuan Beras Gratis Bakal Hilang Tahun 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan kemungkinan besar program bantuan pangan beras tidak akan ada lagi pada 2026. Kecuali usulan tambahan anggaran yang diajukannya disetujui pemerintah dan DPR.

    “Tahun depan, sepertinya bantuan pangan mungkin tidak ada, yang ada adalah beras SPHP. Jadi, bantuan pangan itu sepenuhnya uang pemerintah 100%, Bu Ketua. Tapi kalau SPHP, hanya selisihnya, jadi subsidi-nya saja. Tetap bisa memberikan yang murah,” kata Arief di depan Komisi IV DPR RI, dikutip Sabtu (6/9/2025).

    Pemerintah, kata Arif, hanya akan menyalurkan beras dengan harga lebih murah lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Kedua program itu memang disebut sebagai langkah intervensi pemerintah menahan laju kenaikan harga beras. Bedanya, bantuan pangan diberikan gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah yang jadi penerima manfaat. Sedangkan beras SPHP dijual komersial dengan harga yang ditetapkan pemerintah lebih murah dari beras medium-premium.

    Arief menjelaskan, bantuan pangan hilang karena keterbatasan anggaran. Pagu indikatif Bapanas tahun depan hanya Rp233,29 miliar, jumlah yang dinilai jauh dari cukup.

    Untuk itu, ia mengajukan tambahan anggaran Rp22,53 triliun agar bantuan pangan beras, penyaluran SPHP setahun, dan bantuan pangan bencana tetap bisa berjalan. Bila usulan itu disetujui pemerintah dan DPR, bantuan pangan masih berpeluang dilanjutkan.

    “Anggaran ini akan digunakan untuk penyaluran SPHP, bantuan pangan beras, serta bantuan bencana alam. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,76 triliun yang terdiri atas Rp233,29 miliar SBPA (surat bersama pagu anggaran), serta Rp22,53 triliun usulan tambahan,” terangnya.

    Siap-Siap Kisruh Beras Lagi

    Merespons hal ini, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan, kekacauan polemik beras yang terjadi di Indonesia akan berulang.

    Sebagai catatan, polemik beras pernah menimpa Indonesia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina yang pecah di awal tahun 2022 lalu. Dan, tak hanya Indonesia, perberasan dunia juga ikut kena efeknya. Ditambah lagi, fenomena iklim El Nino yang terjadi tahun 2023. Ini menambah persoalan di perberasan, menyebabkan harga beras terus naik.

    Pada Maret 2023, Presiden RI kala itu, Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan pangan 10 kg beras. Program ini digelontorkan hingga tahun 2024.

    Seyogiayanya, program bantuan pangan 10 kg beras ini diguyur lagi di awal tahun 2025, yaitu bulan Januari-Februari. Dan akan dilanjutkan 4 bulan kemudian dengan jadwal acak. Namun, rencana itu dibatalkan. Anggaran yang disiapkan Rp16,6 triliun yang disiapkan dialihkan untuk memperkuat penyerapan gabah oleh Perum Bulog.

    Bukan tidak mungkin, kata Khudori, perberasan di Indonesia akan kembali amburadul tahun depan. Jika tidak ada persiapan matang dan terjadi perubahan rencana secara tiba-tiba. Seperti, kembali mengalihkan anggaran untuk hilir jadi ke hulu.

    “Sebetulnya yang tahun ini, yang amburadul ini. Itu pun sebetulnya sudah direncanakan oleh Badan Pangan Nasional tahun lalu,” kata Khudori kepada CNBC Indonesia.

    “Maksudnya, Badan Pangan tahun lalu itu sudah merencanakan bahwa tahun ini ada bantuan pangan untuk 6 bulan. Itu sudah ada. Dan itu sudah disetujui oleh DPR. Termasuk untuk operasi pasar, total anggarannya untuk bantuan pangan dan operasi pasar itu Rp16,6 triliun. Yang kemudian dengan semena-mena dialihkan untuk pengadaan (menyerap beras) kepada Bulog,” terangnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga beras dan cabai di Jakarta turun

    Harga beras dan cabai di Jakarta turun

    Jakarta (ANTARA) – Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan di DKI Jakarta pada Sabtu (6/9) pagi mengalami penurunan seperti beras dan cabai, sementara minyak goreng, gula, serta beberapa sayuran cenderung naik.

    Berdasarkan data infopangan.jakarta.go.id pukul 06.30 WIB, beras IR I turun dari sebelumnya Rp15.456 per kg menjadi Rp15.008 per kg, beras IR II (Ramos) turun dari Rp14.634 per kg menjadi Rp14.406 per kg, dan beras Muncul I turun dari Rp15.017 per kg menjadi Rp14.575 per kg.

    Sebaliknya, beras IR 42 (pera) naik dari Rp15.566 per kg menjadi Rp15.928 per kg dan beras Setra I atau premium naik dari Rp16.095 per kg menjadi Rp16.183 per kg.

    Harga cabai mayoritas turun, seperti cabai merah keriting dari Rp47.851 per kg menjadi Rp46.686 per kg, cabai merah besar dari Rp50.019 per kg menjadi Rp49.100 per kg, cabai rawit merah dari Rp45.484 per kg menjadi Rp43.977 per kg, dan cabai rawit hijau dari Rp44.344 per kg menjadi Rp42.043 per kg.

    Hanya cabai rawit hijau besar yang naik dari Rp42.500 per kg menjadi Rp43.333 per kg. Sementara itu, harga bawang merah naik dari Rp47.433 per kg menjadi Rp47.780 per kg, diikuti bawang putih yang meningkat dari Rp40.476 per kg menjadi Rp40.793 per kg.

    Harga minyak goreng curah mengalami kenaikan dari Rp19.767 per kg menjadi Rp19.914 per kg, minyak goreng kemasan premium naik dari Rp22.521 per kg menjadi Rp24.833 per kg dan Minyakita ari Rp16.250 per kg menjadi Rp16.300 per kg.

    Gula pasir juga naik dari Rp18.403 per kg menjadi Rp18.546 per kg , sementara gula pasir kemasan premium meningkat tipis dari Rp19.000 per kg menjadi Rp19.250 per kg.

    Sejumlah sayuran dan buah turut mengalami kenaikan, seperti kentang meningkat tipis dari Rp19.511 per kg menjadi Rp19.721 per kg, tomat dari Rp17.962 per kg menjadi Rp18.400 per kg, serta kelapa kupas dari Rp14.233 per kg menjadi Rp15.000 per kg. Sebaliknya, jeruk Medan turun dari Rp31.371 per kg menjadi Rp30.300 per kg , sementara semangka stabil di harga Rp13.183 per kg.

    Untuk protein hewani, daging sapi has (paha belakang) turun signifikan dari Rp144.833 per kg menjadi Rp140.104 per kg, daging sapi semur dari Rp138.667 per kg menjadi Rp134.333 per kg, namun daging sapi segar justru melonjak dari Rp134.896 per kg menjadi Rp138.333 per kg.

    Tak hanya itu, harga daging kambing juga meningkat cukup tinggi dari Rp145.000 per kg menjadi Rp152.500 per kg, ayam broiler melemah dari Rp40.600 per kg menjadi Rp40.200 per kg, dan telur ayam ras turun tipis dari Rp28.297 per kg menjadi Rp28.029 per kg.

    Sementara pergerakan harga komoditas perikanan terpantau bervariasi. Ikan bandeng naik dari Rp41.000 per kg menjadi Rp42.324 per kg, ikan mas dari Rp37.947 per kg menjadi Rp40.250 per kg, sedangkan ikan lele turun tipis dari Rp29.009 per kg menjadi Rp28.950 per kg dan ikan kembung melemah dari Rp45.250 per kg menjadi Rp43.750 per kg.

    Produk olahan pun berfluktuasi, seperti susu bubuk Bendera 400 gram turun dari Rp45.500 per kardus menjadi Rp45.000 per kardus, susu bubuk Dancow 400 gram melemah dari Rp53.333 per kardus menjadi Rp47.500 per kardus, serta susu kental Bendera 200 gram dari Rp13.358 per kaleng menjadi Rp13.093 per kaleng.

    Di sisi lain, susu kental Enak 200 gram naik dari Rp11.040 per kaleng menjadi Rp11.896 per kaleng, margarin Blueband cup anjlok dari Rp31.717 per kemasan menjadi Rp18.187 per kemasan, sedangkan margarin sachet naik tipis dari Rp10.305 per kemasan menjadi Rp10.786 per kemasan.

    Komoditas lain juga bergerak variatif, seperti kacang kedelai turun dari Rp16.500 per kg menjadi Rp13.750 per kg, sementara harga gas elpiji 3 kilogram tercatat turundari Rp20.933 per tabung menjadi Rp20.667 per tabung.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Take Home Pay Tembus Rp65 Juta

    Take Home Pay Tembus Rp65 Juta

    GELORA.CO -Setelah diprotes oleh berbagai lapisan masyarakat dalam beberapa waktu belakangan ini, DPR RI akhirnya melakukan upaya korektif. 

    Salah satunya menghapuskan tunjangan rumah untuk anggota dewan, dan sejumlah tunjangan lain turut dipangkas. 

    Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut diambil sebagai bentuk komitmen DPR dalam merespons aspirasi rakyat. 

    “Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” ujar Dasco saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat 5 September 2025. 

    Adapun, tunjangan para Anggota DPR yang akan dipangkas antara lain mencakup tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

    Berikut rincian gaji dan tunjangan terbaru DPR RI:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

    – Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200)

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003)

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982)

    – Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

    – Total: Rp 16.777.680

    Tunjangan Konstitusional 

    – Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000

    – Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000

    – Honorarium

    – Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000

    – Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000

    – Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000

    – Total: Rp 57.433.000

    Total Bruto: Rp 74.210.680

    Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950

    Take Home Pay: Rp 65.595.730.

  • Ekonomi Lagi Nggak Stabil, Semua Wajib Punya Ini!

    Ekonomi Lagi Nggak Stabil, Semua Wajib Punya Ini!

    Jakarta –

    Meningkatnya harga sejumlah komoditas termasuk beras, maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan menipisnya lapangan kerja baru membuat daya beli masyarakat kian tergerus. Alhasil membuat isi kantong semakin terbebani. Lantas bagaimana cara untuk menjaga keuangan tetap aman di tengah ketidakpastian ini?

    Financial Planner Mega Capital, Mirna Elok mengatakan salah satu cara yang paling ampuh untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah dengan memiliki dana darurat. Sebab dana ini tidak hanya dapat digunakan saat terjadi situasi tidak terduga, namun juga bisa digunakan untuk kelebihan pengeluaran imbas kenaikan harga barang-barang pokok.

    “Memang dana darurat itu nanti mungkin akan kepakai di pada saat seperti sekarang ini. Makanya kita memang harus waspada saja sih dengan pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya. Jadinya lebih rigid gitu loh, lebih rigid saja,” kata Mirna kepada detikcom dalam program detikSore beberapa waktu lalu, ditulis Jumat (5/9/2025).

    Dalam hal ini Mirna menyarankan sebaiknya masyarakat mulai mengelola pengeluaran dengan baik, dan menyisihkan sebagian uang untuk tabungan dana darurat tadi. Namun hal ini bisa juga dilakukan denga menjual sejumlah barang yang belum banyak dibutuhkan sekarang ini.

    “Memang save your cash itu kan bisa berarti mungkin barang-barang yang belum kita pake sekarang itu bisa dijual dulu gitu, sebelahnya mungkin cut loss ya. Kalau mobil lagi nggak terlalu dipakai terus ada kebutuhan yang lain itu bisa dijual katakanlah,” paparnya.

    Lebih lanjut, Mirna menyarankan untuk menyimpan dana darurat tersebut dapat sebagainya dilakukan di instrumen-instrumen investasi. Dengan begitu yang bersangkutan tidak hanya bisa menabung, namun juga mendapatkan keuntungan lebih dari hasil bunga/return.

    “Jadi masih ada return lah, jangan sampai taruh di tabungan saja. Karena biasanya ada, ya sekarang lagi isu hacker juga, jadi jangan taruh duit terlalu banyak di bank gitu,” jelas Mirna.

    “Ada juga grup di Telegram itu yang menjanjikan investasi return yang sangat tinggi dalam satu hari, udah bisa tuh 3%, lu jangan ikut-ikut kayak gitu deh,” tegasnya.

    (igo/eds)

  • Daftar PR Tuntutan Rakyat yang Sudah dan Akan Dikerjakan DPR

    Daftar PR Tuntutan Rakyat yang Sudah dan Akan Dikerjakan DPR

    Jakarta –

    Belakangan publik gencar mengawasi kinerja hingga tunjangan beserta gaji yang diterima oleh wakil rakyat di lembaga legislatif. Masyarakat menuntut adanya reformasi dari DPR RI secara besar-besaran.

    Demonstrasi yang dilakukan ke DPR bahkan berlangsung selama berhari-hari. Tuntutan 17+8 menggema di media sosial meminta DPR RI untuk segera berbenah.

    Berdasarkan tuntutan yang dilihat detikcom, ada sejumlah permintaan ke DPR RI dalam tenggat waktu satu tahun (berakhir pada 31/8/2026) hingga satu minggu (dengan deadline 5/9/2025). Permintaan itu tertulis “17+8 Tuntutan Rakyat Transparansi. Reformasi. Empati”

    Setidaknya ada tiga poin yang dialamatkan ke DPR RI dalam 17 tuntutan rakyat yang diberi tenggat waktu satu pekan. Berikut bunyinya pada nomor 3-6:

    – Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
    – Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
    – Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)

    Hal ini lantas dijawab oleh DPR RI di hari yang sama ketika tenggat waktu telah berakhir. DPR mengumumkan sejumlah kebijakan dan janji menyikapi kritik yang masuk ke lembaganya.

    Berikut beberapa tuntutan rakyat yang sudah dan akan dikerjakan oleh DPR RI:

    Puan Pimpin Reformasi DPR

    Puan pimpin rapt bersama ketua fraksi di DPR / Foto: (Dok. Istimewa)

    Ketua DPR Puan Maharani memimpin pertemuan pimpinan DPR dengan seluruh pimpinan fraksi partai politik di DPR pada Kamis (4/9). Puan mengumpulkan pimpinan fraksi membahas transformasi DPR, termasuk aspirasi-aspirasi dari rakyat.

    “Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR,” kata Puan.

    “Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR akan terbuka dan melakukan evaluasi. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi dari masyarakat akan menjadi pedoman dalam melangkah.

    “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ungkap Puan.

    Puan menegaskan dirinya yang akan langsung memimpin reformasi DPR. Puan berharap kinerja lembaga legislatif bisa sejalan dengan harapan rakyat.

    “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.

    DPR Hentikan Tunjangan Rumah-Moratorium Kunker Luar Negeri

    Foto: Rifkianto Nugroho

    Seluruh fraksi DPR menyepakati sejumlah tuntutan rakyat dalam 17+8 yang tenggatnya jatuh pada hari Jumat (5/9). DPR mengumumkan untuk menghentikan tunjangan rumah anggota DPR.

    “Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    DPR juga menghentikan kunjungan kerja atau kunker anggota DPR ke luar negeri. Anggota DPR dapat ke luar negeri hanya bila mendapat undangan kenegaraan.

    “Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Kecuali menghadiri undangan kenegaraan,” imbuhnya.

    Pangkas Tunjangan Listrik, Telepon, Transportasi

    Rapat anggota dewan (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

    DPR RI sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR. Selain itu, tunjangan anggota DPR meliputi tunjangan listrik hingga komunikasi intensif akan dipangkas.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

    Dasco juga mengatakan DPR melakukan moratorium perjalanan anggota DPR ke luar negeri per 1 September 2025. Hal itu dikecualikan jika ada undangan kenegaraan.

    Adapun Dasco mengatakan anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh parpol tak akan dibayarkan hak-haknya. Pimpinan DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan anggota Dewan yang telah dilakukan parpol melalui mahkamah partai.

    Janji Bakal Transparan

    Wakil Ketua DPR RI Dasci (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya berjanji akan transparan terkait tunjangan hingga fasilitas yang didapat anggota Dewan. Mereka akan melibatkan partisipasi publik dalam setiap proses legislasi yang dilakukan.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan: a. daya listrik dan b. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ujar Dasco.

    Dasco menyebut transparansi hingga keterlibatan masyarakat akan menjadi komitmen ke depannya. Adapun komitmen itu ditandatangani langsung oleh seluruh pimpinan di DPR RI.

    “DPR RI kan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” ungkap Dasco.

    Take Home Pay Anggota Dewan

    Foto: Ari Saputra/detikcom

    Tunjangan legislator Senayan yang akan dipangkas antara lain tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Dasco mengatakan akan transparan terkait gaji anggota DPR.

    Dokumen gaji dan tunjangan anggota dewan akan dibagikan kepada wartawan. Berdasarkan dokumen yang diterima berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

    Gaji pokok dan tunjangan jabatan (Melekat)

    1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000
    2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
    3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
    4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
    5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
    6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

    Tunjangan konstitusional

    7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
    8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
    9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
    10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
    a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000
    b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
    c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000
    Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

    Total bruto: Rp 74.210.680
    Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
    Tak home pay: Rp 65.595.730.

    MKD DPR Bakal Periksa Legislator Nonaktif

    Foto: Ketua MKD DPR Nazarudin Dek Gam (tengah)-(Firda/detikcom)

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bakal memanggil lima anggota dewan yang dinonaktifkan partai di masa demonstrasi. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan pihaknya segera memeriksa 5 legislator nonaktif, di antaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    “Pasti, kita Senin kita melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal pemeriksaannya. MKD ini kan bukan partai, jadi harus kita sepakatin dulu kapan kita rapat. Beda sama partai-partai menonaktifkan cepat. Ini kan kita butuh anggota-anggota pimpinan agar kita sehati keputusannya,” kata Dek Gam saat dihubungi, Jumat (5/9/2025).

    Dek Gam menyebut setelah jadwal pemeriksaan ditentukan oleh pimpinan dan anggota MKD pelapor hingga terlapor akan diperiksa. Ia menyebut laporan itu masuk beberapa hari lalu atas nama Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

    “Diperiksa. Diperiksa. Ya, berhenti tidaknya kan tergantung hasil pemeriksaan. Wajib MKD untuk meriksa itu. Pelapornya Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia,” ujar Dek Gam.

    Ia menyebut pemeriksaan kepada 5 anggota dewan ini memiliki kasus yang berbeda-beda. Dek Gam menyebut laporan yang masuk mulai dari anggota yang joget-joget dalam sidang paripurna hingga ucapan kasar ke masyarakat.

    “Yang dilapor 5, bisa nanti hasil pengembangannya ya bisa lebih. Kalau yang dilaporin tentang joget, kita akan buka CCTV nanti. Yang jogetnya siapa aja. Begitu loh. Tapi kalau yang ngelawan masyarakat, ada videonya, itu fatal,” kata dia.

    Dek Gam lantas menjelaskan proses pemanggilan anggota dewan itu. Ia menyebut pelapor akan dimintai keterangan oleh MKD, baru setelah itu legislator dipanggil untuk pendalaman.

    “Surat pengaduan 1 September. Nah ini kan lagi diverifikasi tuh sama staff kita. Jadi kita, hari ini libur. Senin kita udah rapat internal dulu untuk menentukan tanggal pemanggilan pelapor dan terlapor,” ujar Dek Gam.

    “Nah kita kan yang pertama kita akan panggil si pengadu dulu nih. Pengadu apa sih yang kamu laporin Sahroni, ‘apa sih yang kamu laporin itu gitu loh’. Jadi nanti di situ kita ada bahan untuk kita dalami lagi. Kepada si peradunya,” imbuhnya.

    Halaman 2 dari 7

    (dwr/dwr)

  • Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Respons Cepat Distribusi Logistik Terganggu, Khofifah Kirim Bantuan ke Pulau Bawean

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melepas keberangkatan bantuan logistik untuk warga Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Bantuan dikirim menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Surabaya 591 dari Dermaga Semampir Baru Koarmada II Surabaya, Jumat (5/9/2025).

    “Ini akan diberangkatkan KRI Surabaya 591. Kali ini akan membawa berbagai bantuan untuk saudara kita di Bawean,” kata Khofifah saat pelepasan bantuan.

    Khofifah menegaskan, kehadiran pemerintah melalui pengiriman bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemprov Jatim untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Terlebih saat akses logistik terganggu.

    “Apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk memberikan penjangkauan bagi masyarakat agar kebutuhan logistik mereka bisa terpenuhi,” imbuhnya.

    Bantuan yang diberangkatkan cukup lengkap, mulai dari 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur, 5.000 paket sembako, 1 ton gula, 750 kg daging ayam, 487 kardus air mineral, 100 kotak biskuit, 100 kotak susu, 100 botol madu, serta 50 tabung gas ukuran 12kg.

    Selain itu, turut dikirim bawang merah 100 kg, bawang putih 100 kg, cabai merah besar 50 kg, cabai rawit 50 kg, 750 kg ayam frozen serta mobil cold storage untuk menjaga kualitas bahan pangan segar.

    Bantuan ini dikirim lantaran warga Pulau Bawean tengah menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang signifikan akibat terganggunya distribusi logistik. Di sana, lanjutnya, harga daging ayam mencapai Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kilogram, sementara telur ayam dijual hingga Rp60 ribu per kilogram.

    “Bisa dibayangkan hampir semingguan suplai logistik sangat berkurang karena tingginya gelombang laut sehingga kapal barang tidak bisa beroperasi,” kata Khofifah.

    Gubernur Jatim Khofifah melambaikan tangan

    “Kita membawa mobil cold storage, kemudian kita juga bawa LPG 12 kg. Kita juga bawa beras 10 ton, tapi juga bawa beras yang di dalam paket sembako, ada 5.000 paket. Serta, berbagai bantuan termasuk telor,” tambahnya.

    Akses kapal penumpang dan barang dari Gresik ke Bawean yang terkendala akibat gelombang tinggi membuat supply chain terganggu. Hal ini membuat kenaikan harga bahan pokok di wilayah Pulau Bawean tidak dapat dihindarkan.

    “Kita ketahui bahwa gelombangnya cukup tinggi sehingga mulai tanggal 29 Agustus sesungguhnya kapal barang ini sudah tidak beroperasi karena gelombang yang tinggi, yang penumpang mulai 1 September juga tidak beroperasi,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kelancaran suplai dan distribusi barang menjadi hal yang penting. Jalur laut juga menjadi faktor vital yang tidak dapat dikesampingkan.

    Ketergantungan penuh pada kapal menjadikan distribusi barang sangat rentan terganggu. Kondisi ini sangat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

    Tidak hanya mengirim logistik, KRI Surabaya 591 ini juga membawa puluhan pedagang yang memang kesulitan untuk bisa menyeberang ke Pulau Bawean. Penumpukan penumpang juga terjadi lantaran tidak adanya kapal penumpang yang beroperasi menuju Bawean.

    “Ada 50 orang yang di Gresik oleh pak bupati diarahkan kesini ikut bersama-sama KRI 591 ini,” katanya.

    Khofifah menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak, termasuk Bulog, Koarmada II, dan Kodaeral V yang ikut memastikan bantuan dapat segera tersalurkan. Sebelumnya, ia meminta Sekdaprov Jatim untuk melakukan koordinasi untuk pengiriman bantuan ini.

    Lebih jauh, Khofifah berharap seluruh bantuan dapat tiba dengan selamat di Pulau Bawean dan segera didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Mudah-mudahan semua bisa sampai kepada penerima, besok pagi sampai, mudah-mudahan pukul 06.00 WIB sudah bisa merapat di Bawean,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Total Gaji dan Tunjangan DPR Rp65 Juta, Ini Rinciannya

    Total Gaji dan Tunjangan DPR Rp65 Juta, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaian kepada publik yakni total gaji dan tunjangan akan diterima anggota DPR RI senilai Rp65,5 juta per bulan setelah tunjangan perumahan dihapus.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa seluruh fraksi partai politik setuju agar tunjangan perumahan dihapus dari gaji DPR mulai 31 Agustus 2025. Menurutnya, ini adalah bentuk transparansi DPR bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

    Menurut dia, DPR RI bakal memangkas tunjangan dan fasilitas seperti biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

    Dasco juga memastikan bahwa anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima tunjangan dan gaji DPR tersebut. Menurut dia, DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.

    Ini Rincian Gaji dan Tunjangan DPR per Bulan 2025:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

    – Gaji Pokok: Rp4.200.000 (PP 75/200)

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp420.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp168.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 (PP 59/2003)

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp289.680 (Keppres 9/1982)

    – Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

    Total: Rp16.777.680

    Tunjangan Konstitusional

    – Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp7.187.000

    – Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp4.830.000

    – Honorarium Fungsi Legislasi: Rp8.461.000

    Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000

    – Honorarium Fungsi Anggaran: Rp8.461.000

    Total: Rp57.433.000

    Total Bruto: Rp74.210.680
    Pajak PPH 15 persen: Rp8.614.950

    Total keseluruhan gaji DPR/take home pay: Rp65.595.730

  • FAO: Harga Pangan Dunia Capai Level Tertinggi Dalam 2 Tahun Terakhir

    FAO: Harga Pangan Dunia Capai Level Tertinggi Dalam 2 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat harga pangan dunia pada Agustus 2025 mencapai level tertinggi dalam lebih dari dua tahun terakhir, terutama didorong oleh kenaikan harga daging, gula, dan minyak nabati.

    Mengutip Reuters pada Jumat (5/9/2025), Indeks Harga Pangan FAO berada pada level 130,1 poin per Agustus 2025, naik tipis dari 130 poin pada Juli 2025. Angka ini tercatat lebih tinggi 6,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Level indeks ini juga menjadi yang tertinggi sejak Februari 2023, meskipun berada 18,8% di bawah puncak harga pangan pada Maret 2022 atau setelah invasi Rusia ke Ukraina.

    Lembaga urusan pangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) ini juga mencatat harga minyak nabati naik 1,4% pada bulan kedelapan tahun ini, menuju posisi tertinggi dalam lebih dari tiga tahun.

    Dorongan terbesar datang dari rencana Indonesia meningkatkan kadar wajib minyak sawit dalam biodiesel. Kebijakan tersebut dinilai mengerek harga minyak sawit, bunga matahari, dan rapeseed, sementara minyak kedelai turun akibat proyeksi pasokan yang melimpah.

    Lebih lanjut, harga biji-bijian pangan global menyusut 0,8% secara bulanan, melanjutkan tren penurunan lima bulan berturut-turut. Gandum melemah karena panen besar di Uni Eropa dan Rusia, sedangkan jagung justru naik didorong oleh permintaan pakan dan etanol di Amerika Serikat (AS).

    Sementara itu, harga beras tercatat turun mengikuti pelemahan rupee India dan ketatnya persaingan eksportir, sehingga mencapai level terendah dalam tiga tahun.

    Pada saat bersamaan, indeks harga daging meningkat 0,6%, terutama ditopang permintaan kuat daging sapi di Amerika Serikat dan China. Harga daging kambing ikut naik, daging babi stabil, sementara unggas turun akibat suplai melimpah dari Brasil.

    Produk susu justru melemah 1,3% karena turunnya harga mentega, keju, dan susu bubuk. Permintaan yang lesu dari pasar Asia disinyalir menjadi penyebabnya.

    Harga gula naik tipis 0,2% setelah turun dalam lima bulan berturut-turut. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran terhadap panen tebu Brasil dan tingginya permintaan global.

    Dalam laporan terpisah, FAO juga memperkirakan produksi biji-bijian pangan dunia pada tahun ini akan mencapai rekor 2.961 miliar ton, naik dari proyeksi sebelumnya 2.925 miliar ton.

    Kenaikan terutama ditopang outlook positif jagung di Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko, sedangkan produksi Uni Eropa diprediksi turun akibat cuaca kering.

  • DPR ungkap gaji DPR kini Rp65 juta usai tunjangan rumah dihapus

    DPR ungkap gaji DPR kini Rp65 juta usai tunjangan rumah dihapus

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkapkan bahwa gaji dan tunjangan yang kini diterima Anggota DPR RI perbulannya yakni sebesar Rp65,5 juta setelah tunjangan perumahan dihapus.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa seluruh fraksi partai politik sepakat agar tunjangan perumahan dihapus mulai 31 Agustus 2025. Dia mengungkapkan hal tersebut sebagai bentuk transparansi kepada publik.

    “Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.

    Di sisi lain, dia memastikan bahwa Anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan tidak akan menerima gaji dan tunjangan tersebut. Menurut dia, DPR RI juga akan memproses penonaktifan wakil rakyat itu melalui Mahkamah Kehormatan DPR RI.

    Berikut rincian besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Anggota DPR RI perbulannya:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan

    – Gaji Pokok: Rp 4.200.000 (PP 75/200)

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp 420.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp 168.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000 (PP 59/2003)

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp 289.680 (Keppres 9/1982)

    – Uang Sidang/Paket: Rp 2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

    Total: Rp 16.777.680

    Tunjangan Konstitusional

    – Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp 20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp 7.187.000

    – Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp 4.830.000

    – Honorarium Fungsi Legislasi: Rp 8.461.000

    – Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp 8.461.000

    – Honorarium Fungsi Anggaran: Rp 8.461.000

    Total: Rp 57.433.000

    Total Bruto: Rp 74.210.680

    Pajak PPH 15 persen: Rp 8.614.950

    Total keseluruhan/take home pay: Rp 65.595.730

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI Bakal Terima Gaji & Tunjangan Rp 65,59 Juta per Bulan

    Anggota DPR RI Bakal Terima Gaji & Tunjangan Rp 65,59 Juta per Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan sejumlah keputusan merespons demonstrasi minggu lalu. Salah satu poin kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah adanya evaluasi terkait dengan biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif hingga tunjangan transportasi.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” paparnya dalam Konferensi Pers DPR RI, Jumat (5/9/2025).

    Sayangnya, Dasco tidak menjabarkan secara rinci perihal besaran tunjangan dan fasilitas tersebut. Dia hanya berjanji akan memberikan rinciannya kepada media.

    Berikut ini rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) pada anggota DPR RI:

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan :

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Tunjangan Konstitusional

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay-nya sebesar Rp 65,59 juta. Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 8% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 periode, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]