Xcloud.id

Produk: Beras

  • DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

    DPR Sudah Pangkas Tunjangan Anggota, BEM SI Ngaku Belum Puas

    Jakarta –

    DPR RI telah mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota Dewan dan memangkas sejumlah tunjangan wakil rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku masih belum puas dengan sikap terbaru dari DPR.

    “Masih banyak yang belum,” kata Koordinator Pusat BEM SI Muzammil Ihsan saat dihubungi, Minggu (7/9/2025).

    Dalam gelombang demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia lainnya pada pekan kemarin, BEM SI menyuarakan 13 tuntutan. Belasan tuntutan itu mulai dari turunkan tunjangan anggota DPR hingga pengesahan RUU Perampasan Aset.

    BEM SI juga memasukkan evaluasi total kabinet Merah Putih hingga kesejahterahan guru dan dosen dalam 13 tuntutan mereka. Muzammil mengatakan pihaknya akan melakukan rapat bersama dalam menentukan langkah lanjutan dalam menyikapi sikap terbaru dari DPR.

    “Kita akan lakukan konsolidasi segera untuk membawa arah gerakan ke depan,” jelas Muzammil.

    Tunjangan Anggota DPR Dipangkas

    DPR RI mengumumkan penghentian tunjangan perumahan anggota Dewan. Tunjangan anggota DPR lainnya juga akan dipangkas.

    “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).

    Tunjangan legislator Senayan yang akan dipangkas antara lain tunjangan listrik, tunjangan telepon, komunikasi intensif, dan transportasi. Berapa gaji yang dibawa pulang anggota DPR setelah dipangkas?

    Dasco mengatakan akan transparan terkait gaji anggota DPR. Dokumen gaji dan tunjangan anggota dewan akan segera dibagikan.

    “Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa Komponen-komponen tunjangan, serta Hal-hal lain. Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” ujarnya.

    Berdasarkan dokumen yang diterima. Berikut rincian take home pay (THP) anggota DPR setelah ada pemangkasan.

    Gaji pokok dan tunjangan jabatan (Melekat)

    1. Gaji Pokok: Rp 4.200.000
    2. Tunjangan suami/istri pejabat negara: Rp 420.000
    3. Tunjangan anak pejabat negara: Rp 168.000
    4. Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000

    5. Tunjangan beras pejabat negara: Rp 289.680
    6. Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
    Total gaji dan tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

    Tunjangan konstitusional

    7. Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp 20.033.000
    8. Tunjangan kehormatan anggota DPR RI: Rp 7.187.000
    9. Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp 4.830.000
    10. Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
    a. fungsi legislasi: Rp 8.461.000
    b. fungsi pengawasan: Rp 8.461.000

    c. fungsi anggaran: Rp 8.461.000
    Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000

    Total bruto: Rp 74.210.680
    Pajak PPH 15% (total tunjangan konstitusional): Rp 8.614.950
    Tak home pay: Rp 65.595.730.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/dhn)

  • Harga Pangan Hari Ini 7 September: Beras, Cabai dan Daging Ayam Kompak Naik

    Harga Pangan Hari Ini 7 September: Beras, Cabai dan Daging Ayam Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Beras medium, cabai rawit merah, hingga daging ayam ras mengalami kenaikan harga pada hari ini secara nasional.

    Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (7/9/2025) pukul 07.50 WIB harga beras medium naik 0,11% menjadi Rp14.021 per kg. Namun beras SPHP secara nasional mengalami penurunan 0,01% menjadi Rp12.563 per kg hari ini.

    Sementara, harga beras premium berada di kisaran Rp16.127 per kg atau turun 0,17% hari ini dibandingkan hari sebelumnya.

    Selain itu, cabai merah keriting naik 1,37% menjadi Rp48.258 per kg. Harga cabai rawit merah naik 0,21% menjadi Rp45.001 per kg dan cabai merah besar naik 0,82% menjadi Rp43.354 per kg.

    Di sisi lain, harga bawang putih bonggol turun secara nasional sebesar 0,41% menjadi Rp37.615 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 1,46% menjadi Rp44.087 per kg. 

    Komoditas daging sapi murni turun 0,05% menjadi Rp135.103 per kg. Harga daging ayam ras naik 0,22% menjadi Rp36.310 per kg dan telur ayam ras turun 0,04% menjadi Rp29.352 per kg.

    Sementara itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,16% menjadi Rp10.776 per kg sedangkan harga gula konsumsi turun 0,24% menjadi Rp18.217 per kg.

    Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan naik 0,36% di kisaran Rp20.866 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,14% menjadi Rp17.506 per kg.

    Komoditas pangan lainnya yaitu harga tepung terigu curah turun 0,25% menjadi Rp9.763 per kg dan harga tepung terigu kemasan naik 0,05% menjadi Rp13.009 per kg. Harga jagung tingkat peternak turun 0,21% menjadi Rp6.610 per kg.

    Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,57% menjadi Rp41.678 per kg dan ikan tongkol naik 0,44% menjadi Rp34.388 per kg, sementara ikan bandeng turun 0,7% menjadi Rp34.303 per kg.

  • Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis di Amerika Serikat untuk menerapkan kesepakatan dagang dengan Jepang, dengan tarif dasar 15% untuk sebagian besar barang Jepang, termasuk otomotif.

    Mengutip CNBC, kesepakatan tersebut telah dicapai pada bulan Juli setelah berbulan-bulan negosiasi, dengan Washington dan Tokyo terus menawar detailnya selama berminggu-minggu sebelum ditandatangani.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Tokyo setuju untuk berinvestasi sebesar US$ 550 miliar dalam proyek-proyek yang dipilih oleh pemerintah AS. Selain itu, meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika, seperti jagung dan kedelai, serta pesawat komersial dan peralatan pertahanan buatan AS.

    Sekutu AS di Asia tersebut juga akan menawarkan “pembukaan terobosan dalam akses pasar” di sektor manufaktur, kedirgantaraan, pertanian, dan otomotif, sebagaimana tertera dalam perintah pada hari Kamis tersebut. Kesepakatan yang dicapai pada bulan Juli tersebut mencakup pembelian 100 pesawat Boeing oleh Jepang, impor beras AS yang 75% lebih tinggi, dan produk pertanian dan tanaman pangan senilai US$ 8 miliar.

    Menurut perintah eksekutif tersebut, Washington akan menerapkan tarif dasar sebesar 15% untuk hampir semua impor Jepang, dengan pungutan khusus sektor terpisah untuk mobil dan suku cadangnya (juga 15%), produk kedirgantaraan, produk farmasi generik, dan sumber daya alam.

    Perintah yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut mencegah penerapan tarif khusus negara yang diberlakukan Trump di atas pungutan yang sudah ada. Tarif yang lebih rendah akan berlaku surut untuk barang-barang Jepang untuk konsumsi atau ditarik dari gudang untuk konsumsi pada atau setelah pukul 12.01 pagi waktu timur pada tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan keringanan tarif untuk mobil akan berlaku efektif setelah tujuh hari.

    Adapun kampanye tarif global Trump telah mengacaukan rantai pasokan global, khususnya sektor otomotif Jepang secara mendalam. Bulan lalu, Toyota memperingatkan bahwa mereka memperkirakan kerugian hampir US$ 10 miliar karena tarif Trump untuk mobil membebani penjualannya ke AS, yang memaksanya untuk memangkas proyeksi laba operasional setahun penuh sebesar 16%.

    Tarif juga diperkirakan akan berdampak pada para pesaing, dengan laba sebelum pajak Ford yang telah disesuaikan dilaporkan turun US$ 3 miliar. Sementara GM memproyeksikan kerugian US$ 4 miliar hingga US$ 5 miliar untuk tahun ini.

    Kyoto News melaporkan, negosiator perdagangan utama Jepang, Ryosei Akazawa yang berada di Washington, menyampaikan surat dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengundang Trump untuk mengunjungi negaranya. Pejabat Jepang tersebut dilaporkan telah membatalkan kunjungannya ke AS bulan lalu karena beberapa poin penting memerlukan “diskusi teknis lebih lanjut.”

    Penyelesaian kesepakatan AS-Jepang ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pemimpin Jepang di dalam negeri. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa awal pekan ini merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang alasan mereka kehilangan kursi dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli.

    Laporan tersebut mengaitkan kekalahan tersebut dengan kurangnya daya tarik bagi langkah-langkah partai yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, skandal politik sebelumnya, dan lemahnya mobilisasi pemilih muda.

    Laporan media lokal menunjukkan banyak anggota kunci LDP telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengundurkan diri kepada perdana menteri, sementara Ishiba mengatakan ia berniat untuk tetap bertahan di tengah desakan internal partainya untuk memilih pemimpin lain.

    Meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan nama individu, laporan tersebut mengisyaratkan “tuduhan implisit terhadap kepemimpinan Ishiba di partai. Hal itu dikatakan oleh James Brady, wakil presiden konsultan politik Teneo.

    Para analis di Eurasia Group dalam sebuah laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa Ishiba kemungkinan besar tidak akan lolos dari tantangan dari internal partai pada Senin depan, ketika pemungutan suara mengenai apakah akan memajukan pemilihan pemimpin diperkirakan akan berlangsung.

    “Kinerja buruk Ishiba sebagai pemimpin partai dalam pemilihan majelis rendah dan tinggi serta berbagai peristiwa dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengumuman dukungan mantan perdana menteri Aso Taro terhadap pemilihan khusus, telah membalikkan keadaan yang merugikan Ishiba,” kata para analis. Mereka memprediksi peluang kekalahan Ishiba sebesar 60% dalam pemilihan, dengan kemungkinan ia mengundurkan diri sebelum pemungutan suara berlangsung karena ketidakpuasan internal yang meningkat.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Penyaluran Beras SPHP Baru 327 Ribu Ton, 22% dari Target

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Perum Bulog terus mengintervensi kenaikan harga beras di pasaran melalui penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam hal ini pemerintah sudah menyiapkan kuota 1,5 juta ton beras SPHP untuk operasi pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan 327.718 ton beras per hari ini. Jumlah ini setara 22% dari kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Total kami hari ini sampai 327.718 ton, yaitu setara dengan 22% dari total 1,5 juta ton yang diperintahkan kepada kami,” kata Ahmad saat mengunjungi Gudang Bulog Kanwil DKI dan Banten, Jakarta Utara, Sabtu (6/9/2025).

    Ia mengatakan penyaluran SPHP ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti pengecer di pasar-pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, melalui lembaga pemerintah seperti Kementerian hingga TNI-Polri, outlet binaan BUMN dan Bulog, hingga retail modern.

    “Memang kan yang namanya penyaluran, distribusinya kan perlu waktu, tidak bisa langsung. Sedangkan yang butuh kan besar, demand-nya besar, penyalurannya yang kami akan masif kan,” tegasnya.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog dari petani.

    Dalan prosesnya, harga beras SPHP akan menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Beras SPHP didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Dalam catatan detikcom, penyaluran beras murah ini diprioritaskan untuk wilayah-wilayah yang mengalami kenaikan harga beras. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025.

    (igo/fdl)

  • Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun Nasional 6 September 2025

    Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun Nasional 6 September 2025

    Nasib Adies Kadier usai Dinonaktifkan, Bahlil: Tidak Dapat Hak-hak Apapun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir tidak akan mendapatkan hak-hak apapun usai statusnya dinonaktifkan sebagai anggota DPR.
    “Pak Adies sampai dengan hari ini, beliau non-aktif, dan tidak mendapat hak-hak apapun,” tegas Bahlil saat ditemui di Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (6/9/2025).
    Bahlil memastikan bahwa Adies tak akan memperoleh sepeser pun, termasuk gaji dan tunjangan, sebagai Wakil Ketua DPR setelah Partai Golkar menonaktifkan Adies pada awal bulan ini.
    “Tunjangan, gaji, sama sekali tidak. Sambil berproses ya,” ucapnya.
    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan peluang melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Adies Kadir.
    Saat ditanya apakah Adies bakal diganti dari DPR atau tidak, Bahlil tidak menjawab dengan lugas.
    Dia juga tidak menjawab jelas ketika ditanya perihal Adies yang masih menerima gaji meski sudah dinonaktifkan DPR.
    “Iya nanti kita lihat,” kata Bahlil di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025) malam.
    Diketahui, sebanyak lima anggota DPR RI dari berbagai fraksi baru-baru ini dinonaktifkan oleh partainya imbas dari pernyataan maupun tindakan yang menuai kontroversi publik.
    Salah satu yang dinonaktifkan adalah Adies Kadir yang dinonaktifkan sejak 1 September 2025.
    Adies menjadi sorotan publik usai menjelaskan uraian kenaikan tunjangan beras bagi anggota dewan Rp 12 juta.
    Adies merupakan Wakil Ketua DPR RI yang menuai kritik setelah menjelaskan uraian kenaikan tunjangan anggota dewan.
    Selain Adies, partai lain juga menonaktifkan kadernya dari DPR RI yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya dari PAN.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Dukung GPM, Pupuk Indonesia Salurkan 2.574 Paket Beras untuk Warga

    Jakarta –

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan 2.574 paket beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga bahan pokok.

    Gerakan Pangan Murah melalui penyaluran beras SPHP merupakan bagian dalam rangkaian kegiatan Pupuk Indonesia Innovation Award (PIIA) 2025 dan dilakukan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Sudaryono didampingi oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi kepada tiga perwakilan masyarakat, Kamis (4/9).

    Kegiatan ini menjadi upaya perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memberikan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya beras. Adapun kegiatan penyaluran akan dilaksanakan di lapangan parkir Kantor Pusat Pupuk Indonesia dimulai dari tanggal 8-19 September 2025.

    “Hari ini melalui langkah sederhana Pupuk Indonesia dalam mendukung Gerakan Pangan Murah Pemerintah, kita melaksanakan seremoni simbolis, kita akan membagikan voucher untuk masyarakat bisa membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP),” ujar Rahmad Pribadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Pupuk Indonesia, kata dia, memberikan voucher yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta tenaga outsourcing dalam menebus paket beras SPHP. Setiap kepala keluarga yang memiliki voucher nantinya cukup membayar Rp 30.000 per untuk paket kemasan 5 kg.

    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping itu dapat memperkuat ketahanan pangan.

    “Pupuk Indonesia berharap setiap bulir beras yang kita bagikan bukan sekadar bahan pangan, melainkan sebagai simbol kepedulian Perusahaan kepada masyarakat. Inilah wujud nyata bahwa inovasi dan kebermanfaatan sosial berjalan seiring, menghadirkan harapan, menjaga ketahanan pangan, sekaligus mempererat hubungan Perusahaan dengan masyarakat,” tutup Rahmad.

    Sekadar informasi, Pupuk Indonesia menjadi salah satu BUMN yang dilibatkan pada program Gerakan Pangan Murah yang bersinergi dengan Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    Diketahui Pemerintah menggelontorkan sekitar 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini merupakan bagian dari penyaluran beras SPHP yang ditargetkan mencapai 1,3 juta ton untuk periode Juli-Desember 2025.

    (akn/ega)

  • Anggota DPR Masih Terima Puluhan Juta, Formappi Desak Evaluasi Tunjangan Komunikasi dan Kehormatan

    Anggota DPR Masih Terima Puluhan Juta, Formappi Desak Evaluasi Tunjangan Komunikasi dan Kehormatan

    GELORA.CO  – Tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta resmi dihapus. Namun, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mendesak agar pemerintah turut mengevaluasi tunjangan komunikasi dan kehormatan.

    Penghapusan tunjangan rumah, kata Lucius, belum signifikan. Pasalnya, take home pay anggota DPR RI masih dinilai besar yakni, Rp65 juta per bulan.

    “Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp65 juta per bulan, tampaknya tak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR. Jadi hanya tunjangan perumahan saja yang benar-benar dengan berani dihapus oleh DPR,” tutur Lucius, Sabtu (6/9/2025).

    Ia pun mempertanyakan langkah DPR RI yang hanya berani menghapus tunjangan perumahan tetapi tidak dengan tunjangan lain. Misalnya, tunjangan komunikasi intensif Rp20.033.000 per bulan.

    “Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjangan sebesar itu?” ucap dia.

    Selain itu, kata dia, tunjangan jabatan dan kehormatan anggota DPR RI. Menurutnya, dua jenis tunjangan itu sama dan total nilainya bisa mencapai Rp17 juta.

    “Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar Rp9.700.000 itu tunjangan jabatan, sementara 7.187.000 untuk tunjangan kehormatan anggota DPR RI?” ucapnya.

    Sekadar informasi, DPR RI telah resmi memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dewan. Hal ini sekaligus menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat.

    “DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR. Setelah evaluasi, meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Jumat (5/9/2025). 

    DPR memutuskan menghentikan pemberian tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggotanya. Meski begitu, DPR masih mendapat gaji dan tunjangan lain dengan nilai bersih atau take home pay yang dikantongi per bulan mencapai Rp 65.595.730.

    Adapun rincian gaji pokok dan tunjangan jabatan yang melekat pada anggota DPR RI sebagai berikut:

    – Gaji Pokok: Rp4.200.000 (PP 75/200)

    – Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp420.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp168.000 (PP 51/1992)

    – Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 (PP 59/2003)

    – Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp289.680 (Keppres 9/1982)

    – Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)

    – Total: Rp16.777.680

    Tunjangan Konstitusional 

    – Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000

    – Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp7.187.000

    – Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp4.830.000

    Honorarium

    – Fungsi Legislasi: Rp8.461.000

    – Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000

    – Fungsi Anggaran: Rp8.461.000

    Total: Rp57.433.000

    Total Bruto: Rp74.210.680

    Pajak PPH 15 persen: Rp8.614.950

    Take Home Pay: Rp65.595.730

  • YLKI: Konsumen Minta Stok Beras Ditambah, Harga Harus Terjangkau – Page 3

    YLKI: Konsumen Minta Stok Beras Ditambah, Harga Harus Terjangkau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menambah stok beras di pasaran dan memastikan harganya terjangkau.

    Ketua YLKI, Niti Emiliana, menanggapi klaim stok beras yang melimpah dari pemerintah. Menurut dia, dari sudut pandang konsumen, melimpahnya stok beras perlu bisa diakses oleh masyarakat di pasar.

    “Pada sisi konsumen, definisi stok beras melimpah seharusnya bukan hanya berada di hulu atau gudang saja, melainkan harus tersedia di pasaran yang mudah diakses oleh masyarakat dengan kualitas sesuai standar dan harga yang terjangkau,” tutur Niti dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (6/9/2025).

    Dia juga menyoroti tingginya harga beras premium di toko ritel. Menurutnya, konsumen terkecoh karena beras yang tersedia di ritel modern bukan beras premium biasa, melainkan beras khusus. Sehingga harganya berkisar Rp 90.000–Rp 130.000 per 5 kilogram (kg).

    Kejadian serupa terjadi di pasar tradisional. Harga beras eceran disebut mengalami kenaikan, meski tidak setinggi pasar ritel modern. Dia berharap kenaikan harga segera diantisipasi agar tidak berkelanjutan.

    “YLKI meminta pemerintah terkait (Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kepolisian) untuk mengusut tuntas proses distribusi dari hulu hingga hilir dan kekosongan beras premium dan medium di ritel,” tutur dia.

     

  • Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Video: Warga RI Keluhkan Kualitas Beras SPHP Bulog, Apa Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Ombudsman RI menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog yang sering ditemukan dalam kondisi rusak.

    Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyebutkan persoalan pengelolaan distribusi yang belum efektif dan efisien menjadi penyebab masih ditemukannya persoalan kualitas beras maupun masalah ketersediaan stok beras di pasar.

    Seperti apa persoalan dan upaya mengatasi masalah beras nasional? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 04/09/2025)

  • Gaji Anggota DPR Kini Rp 65,5 Juta/Bulan, Ini Rincian Tunjangannya

    Gaji Anggota DPR Kini Rp 65,5 Juta/Bulan, Ini Rincian Tunjangannya

    Daftar Isi

    Rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – DPR RI mengumumkan enam keputusan dalam menjawab tuntutan rakyat, merespons aksi demonstrasi pekan lalu.

    Kesepakatan ini dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers, Jumat (5/9/2025) malam.

    Poin pertama dalam kesepakatan dari pemimpin DPR adalah perihal penghentian tunjangan perumahan terhitung 31 Agustus 2025.

    DPR RI juga melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

    Poin ketiga yang disampaikan, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi, biaya langganan daya listrik dan jasa telepon. Kemudian biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi.

    Selanjutnya, bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partai politiknya, tidak akan dibayarkan hak-hak keuangannya.

    Disebutkan, pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud.

    Dan pada poin terakhir, DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.

    Demikian dikutip dari Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI, Kamis (4/9/2025), ditandatangani oleh jajaran pimpinan DPR RI. Yaitu, Puan Maharani selaku Ketua, Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua, Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua, dan Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    Rincian gaji beserta tunjangan (take home pay) anggota DPR RI

    Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan:

    Gaji Pokok Rp 4,2 juta
    Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420 ribu
    Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168 ribu
    Tunjangan Jabatan Rp 9,7 juta
    Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289,68 ribu
    Uang Sidang/Paket Rp 2 juta

    Total Gaji dan Tunjangan Melekat: Rp 16,7 juta.

    Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat Rp 20,033 juta
    Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp 7,187 juta
    Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai Pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp 4,830 juta
    Honorarium Kegiatan Peningkatan Fungsi Dewan: Fungsi Legislasi Rp 8,461 juta, Fungsi Pengawasan Rp 8,461 juta dan Fungsi Anggaran Rp 8,461 juta

    Total Tunjangan Konstitusional: Rp 57,4 juta.

    Dari gaji pokok dan tunjangan ini, anggota dewan mendapatkan total bruto Rp 74,21 juta dan ketika dipotong pajak PPh 15%, maka take home pay (THP) sebesar Rp 65,59 juta.

    Sebagai catatan, anggota DPR yang berhenti dengan hormat mendapatkan pensiun sesuai masa jabatannya. Besaran uang pensiun sekurang-kurangnya 6% dan sebesar-besarnya 75% dari dasar pensiun.

    Berdasarkan PP No. 75 tahun 2000 perhitungan pensiun paling tinggi Rp 3,639 juta untuk 2 periode, Rp 2,935 juta untuk 1 periode dan Rp 401 ribu untuk 1-6 bulan.

    Keputusan DPR RI ini muncul di tengah mencuatnya tuntutan 17+8 rakyat. Di mana, salah satu poin dari tuntutan ini adalah mempublikasikan transparansi gaji dan tunjangan anggota DPR RI.

    Foto: Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)
    Surat edaran DPR RI. (Instagram/bijakmemantau.id)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]