Xcloud.id

Produk: Beras

  • Harga Pangan Hari Ini 8 September 2025: Beras SPHP Naik, Bawang Merah Turun – Page 3

    Harga Pangan Hari Ini 8 September 2025: Beras SPHP Naik, Bawang Merah Turun – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tetap Rp 12.500 per kilogram (kg). Dia memastikan tidak ada kenaikan meski ada penyesuaian harga penyerapan gabah kering panen (GKP).

    Asal tahu saja, pemerintah sebelumnya menetapkan kenaikan GKP dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kg dari petani. Dengan hitungan sederhana, seharusnya harga beras SPHP yang dijual Bulog pun naik. Kenaikan terjadi pada beras medium menjadi Rp 13.500 per kg, meskipun pemerintah memutuskan harga beras SPHP tetap.

    “(Alasan harga SPHP tidak naik) ya karena pengen memberikan masyarakat garga bagus. Jadi Bulog itu belinya mahal jual murah jadinya,” kata Arief, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

     

  • Amien Rais Ingatkan Prabowo Terancam Digulung, Tuding Jokowi Menusuk dari Dalam

    Amien Rais Ingatkan Prabowo Terancam Digulung, Tuding Jokowi Menusuk dari Dalam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menilai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik pada 24 Oktober tahun lalu masih jauh dari harapan.

    Dikatakan Amien, program yang dijalankan belum maksimal dan cenderung lebih banyak wacana ketimbang aksi nyata.

    “Setelah mencermati kinerja Presiden Prabowo sejak pelantikannya, saya menilai belum maksimal,” kata Amien Rais dalam keterangannya, dikutip pada Senin (8/9/2025).

    “Ada banyak kemungkinan mengapa terkesan terlalu banyak omon-omonnya daripada kerja konkrit,” tambahnya.

    Sebagai contoh, Amien menyinggung persoalan harga bahan pokok yang ramai dipersoalkan masyarakat menengah ke bawah beberapa bulan terakhir.

    “Misalnya satu saja, harga beras masih dianggap terlalu mahal bagi rakyat kebanyakan,” tegasnya.

    Meski mengakui cita-cita Prabowo sangat mulia, Amien menilai realitasnya belum sesuai.

    “Sesungguhnya cita-cita Pak Prabowo ingin menekan angka kemiskinan sampai ke angka nol sangat luhur dan terpuji. Tetapi kenyataan di lapangan masih menyedihkan,” imbuhnya.

    Amien juga menyinggung adanya gangguan internal terhadap pemerintahan Prabowo.

    “Keinginan untuk membangun Indonesia supaya lebih manusiawi andai kata tidak ada move-move Jokowi menusuk pemerintahan Prabowo dari dalam,” jelasnya.

    Ia menyebut ada pihak-pihak yang berusaha melemahkan Prabowo dari dalam.

    “Belakangan, sesungguhnya kehidupan bangsa kita mengkis-mengkis,” Amien menuturkan.

    Bahkan, Amien mengungkapkan adanya operasi politik untuk menjatuhkan orang kepercayaan Presiden Prabowo.

  • Modus Curang Bos Pabrik di Serang, Olah Sisa Beras Hajatan Berkutu Dibungkus dengan Merek Premium

    Modus Curang Bos Pabrik di Serang, Olah Sisa Beras Hajatan Berkutu Dibungkus dengan Merek Premium

    SERANG – Aparat gabungan dari Satreskrim Polres Serang dan Satgas Pangan membongkar praktik curang pengoplosan beras yang diduga telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun di pabrik penggilingan padi Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten.

    Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Serang, AKBP Condro Sasongko mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas di pabrik tersebut.

    Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan pemilik pabrik berinisial SU (46) beserta barang bukti berupa 10 ton beras tidak layak konsumsi dan 94 karung beras oplosan siap edar.

    “Bisnis haram yang dilakukan tersangka SU ini sudah berlangsung lebih dari 10 tahun,” ungkapnya di Serang, Antara, Minggu, 7 September.

    Ia menjelaskan, modus yang digunakan tersangka adalah membeli beras sisa hajatan dari masyarakat seharga Rp10.000 per kilogram.

    Beras yang sudah kotor dan berkutu itu kemudian dicampur dengan beras premium menggunakan mesin penggiling (heller) untuk memanipulasi tampilan.

    “Setelah dipoles, beras oplosan tersebut dikemas menggunakan karung merek terkenal seperti Ramos, Rojo Lele, dan lainnya tanpa izin,” ujarnya.

    Produk ilegal itu selanjutnya dijual oleh tersangka di toko nya di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, dengan harga Rp200.000 per kemasan 25 kg. Dari setiap karung yang terjual, tersangka meraup keuntungan sebesar Rp98.200.

    Selain mengamankan puluhan ton beras, polisi juga menyita barang bukti lain, di antaranya ratusan karung kosong berbagai merek, satu unit mesin heller, dan satu unit mobil pikap yang digunakan untuk operasional.

    Kapolres mengimbau masyarakat untuk selalu teliti sebelum membeli beras dan segera melapor ke call center 110 jika menemukan praktik mencurigakan serupa.

  • Sederet Nama Calon PM Baru Jepang, Pengganti Shigeru Ishiba

    Sederet Nama Calon PM Baru Jepang, Pengganti Shigeru Ishiba

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah nama calon Perdana Menteri Jepang pengganti Shigeru Ishiba mencuat setelah pengumuman pengunduran diri pada Minggu (7/9/2025).

    Dilansir Bloomberg, partai yang berkuasa di Jepang harus memutuskan arah masa depannya dengan memilih pemimpin baru usai pengunduran diri Shigeru Ishiba imbas hasil pemilu yang suram pada Juli 2025.

    Partai Demokrat Liberal (LDP) ingin melakukan penyegaran kepemimpinan setelah kehilangan kendali dalam dua pemilu nasional di bawah kepemimpinan Ishiba. Hasil yang suram tersebut menunjukkan bahwa para pemilih frustrasi dengan langkah-langkah penanggulangan inflasi LDP, dugaan korupsi di dalam partai, dan masalah warga asing yang berkunjung dan bekerja di Jepang.

    Pemimpin baru perlu segera menyatukan partai yang semakin terpecah belah dalam hal apakah akan menarik minat generasi muda yang khawatir dengan beban pajak untuk mendukung populasi yang menua atau menarik pemilih sayap kanan yang telah meninggalkan LDP dan memilih partai oposisi kecil, Sanseito.

    Siapa pun yang menggantikan Ishiba sebagai pemimpin baru, dan kemungkinan besar sebagai perdana menteri, akan menghadapi lanskap politik yang menantang mengingat hilangnya mayoritas parlemen. 

    Untuk melanjutkan kebijakan, pemimpin baru perlu mendapatkan dukungan yang memadai dari oposisi. Sejumlah partai oposisi kecil telah mengajukan tuntutan pemotongan pajak yang akan semakin menekan beban utang Jepang yang besar, yang berpotensi meningkatkan kekhawatiran di kalangan investor.

    Berikut ini sekilas tentang calon-calon potensial untuk menggantikan Ishiba:

    Sanae Takaichi

    Tokoh konservatif garis keras Sanae Takaichi menduduki puncak daftar dalam banyak jajak pendapat baru-baru ini. Takaichi, yang mengutip mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sebagai inspirasi utama, kalah tipis dari Ishiba dalam putaran kedua dalam pemilihan kepemimpinan LDP tahun lalu. 

    Jika terpilih, dia akan menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang. Seperti Thatcher, kepemimpinannya kemungkinan akan mengarahkan negara ke arah konservatisme pada tingkat politik. 

    Namun pada kebijakan ekonomi, LDP yang dipimpin Takaichi kemungkinan akan bergerak menuju pelonggaran moneter yang berkelanjutan dan pengeluaran fiskal yang lebih longgar, sebuah langkah yang dapat meresahkan investor dengan kekhawatiran tentang status fiskal Jepang. 

    Bagi sebagian orang, Takaichi mungkin juga memberi kesan bahwa partai tersebut berbalik arah ke kebijakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe daripada bergerak maju dengan sesuatu yang baru.

    Shinjiro Koizumi

    Putra salah satu perdana menteri reformis paling tersohor di Jepang, Shinjiro Koizumi telah menjadi wajah kebijakan LDP untuk menurunkan harga beras, sebuah upaya besar-besaran dengan konsekuensi budaya dan politik yang besar. 

    Sebagai menteri pertanian, Koizumi merilis stok beras darurat ke pedagang grosir dan berhasil menurunkan harga, mendapatkan dukungan dari sebagian penduduk, sekaligus mengasingkan petani padi. ​​

    Langkah-langkah tersebut tidak cukup untuk mengubah peruntungan LDP dalam pemilihan bulan Juli, tetapi strategi tersebut memberikan dukungan bagi pandangan bahwa dia tidak hanya dapat berbicara tentang reformasi, tetapi juga dapat mewujudkannya. 

    Koizumi adalah salah satu dari tiga kandidat terakhir yang mencalonkan diri dalam pemilihan pimpinan LDP tahun lalu, meskipun akhirnya kalah dari Ishiba. 

    Di usia 44 tahun, Koizumi akan mewakili generasi baru yang mungkin dapat memanfaatkan pendukung tradisional LDP dan pemilih swing yang menganggap generasi tua partai kurang peka. Meski begitu, kecenderungannya yang lebih liberal kemungkinan akan menjauhkan kaum sayap kanan dalam partai.

    Yoshimasa Hayashi

    Yoshimasa Hayashi saat ini menjabat sebagai kepala sekretaris kabinet dan salah satu ajudan terdekat Ishiba. Dia menjadi kandidat penerus dan kemungkinan akan mengurangi gejolak di pasar. 

    Hayashi sering dianggap lebih dekat dengan China dibandingkan tokoh-tokoh penting partai lainnya, tetapi dia menepis kritik bahwa pro-China, dengan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang mengutamakan dialog. 

    Ketika pemerintahan sebelumnya membutuhkan pengganti menteri yang tidak lama menjabat, Hayashi datang dan menenangkan situasi. Hayashi menempuh pendidikan di Universitas Harvard dan menghabiskan sebagian besar masa pemerintahan Kishida sebagai menteri luar negeri.

  • Cara Culas Pabrik Padi di Serang: Beras Sisa Hajatan Berkutu Dikemas Karung Merek ‘Rojo Lele’ dan ‘Ramos’

    Cara Culas Pabrik Padi di Serang: Beras Sisa Hajatan Berkutu Dikemas Karung Merek ‘Rojo Lele’ dan ‘Ramos’

    Dia menjelaskan, modus yang digunakan tersangka adalah membeli beras sisa hajatan dari masyarakat seharga Rp10.000 per kilogram. 

    Beras yang sudah kotor dan berkutu itu kemudian dicampur dengan beras premium menggunakan mesin penggiling (heller) untuk memanipulasi tampilan.

    “Setelah dipoles, beras oplosan tersebut dikemas menggunakan karung merek terkenal seperti Ramos, Rojo Lele, dan lainnya tanpa izin,” ujarnya.

    Produk ilegal itu selanjutnya dijual oleh tersangka di toko nya di Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, dengan harga Rp200.000 per kemasan 25 kg. Dari setiap karung yang terjual, tersangka meraup keuntungan sebesar Rp98.200.

    Selain mengamankan puluhan ton beras, polisi juga menyita barang bukti lain, di antaranya ratusan karung kosong berbagai merek, satu unit mesin heller, dan satu unit mobil pikap yang digunakan untuk operasional.

    Kapolres mengimbau masyarakat untuk selalu teliti sebelum membeli beras dan segera melapor ke call center 110 jika menemukan praktik mencurigakan serupa.

  • Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Bantuan Logistik Pakai Kapal Perang Tiba di Pulau Bawean Gresik, Atasi Lonjakan Harga Sembako

    Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Gresik dan TNI Angkatan Laut (AL) mengatasi lonjakan harga sembako di Pulau Bawean yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang melanda perairan Laut Jawa.

    Sebagai respons cepat, Pemprov Jatim mengirimkan bantuan logistik menggunakan kapal perang jenis Landing Platform Dock (LPD) KRI Surabaya 591. Keberangkatan kapal ini dilepas oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.

    Melonjaknya Harga Sembako di Bawean

    Harga kebutuhan pokok di Pulau Bawean, Gresik, melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. “Telur tembus Rp60.000 per kilogram, ayam mencapai Rp90.000–Rp100.000 per kilogram. Warga di sana benar-benar kesulitan,” ujar Bupati Fandi Akhmad Yani, yang menggambarkan betapa sulitnya kehidupan warga Bawean akibat kenaikan harga sembako yang sangat tinggi, Minggu (7/9/2025).

    Lonjakan harga ini terjadi akibat terhambatnya distribusi barang, yang disebabkan oleh cuaca buruk dan gelombang tinggi yang menghalangi kapal-kapal pengangkut barang.

    Sebagai bentuk solidaritas dan respons cepat, Pemprov Jatim bersama Pemda Gresik bekerja sama dengan TNI AL untuk menyalurkan bantuan yang dibawa oleh KRI Surabaya 591.

    Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup 10 ton beras Bulog, 1 ton minyak goreng, 1 ton telur ayam, 1 ton gula, 750 kilogram daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, cabai, serta 50 tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram.

    Tak hanya itu, sebanyak 5.000 paket sembako, biskuit, susu, madu, serta 487 kardus air mineral juga turut disertakan dalam bantuan ini. Untuk menjaga kualitas bahan pangan segar, kapal juga membawa mobil cold storage.

    “Bantuan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga wujud solidaritas yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari nelayan, keluarga miskin ekstrem, penerima PKH Plus, Tagana, hingga TKSK,” ungkap Bupati Fandi.

    Bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar kebutuhan pokok, namun juga mencakup 4.135 paket sembako dari perusahaan swasta serta alat bantu mobilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas.

    Evakuasi Warga Pulau Bawean yang Terhambat

    Selain menyalurkan logistik, KRI Surabaya 591 juga melakukan evakuasi terhadap puluhan warga Bawean yang terjebak di Gresik. Keberangkatan kapal penumpang dan barang yang terhambat akibat cuaca buruk sejak 29 Agustus 2025 membuat banyak warga Bawean terpaksa tertahan di Gresik.

    Kapal perang ini menjadi solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut dan membawa warga yang tertahan kembali ke Pulau Bawean.

    Gubernur Khofifah Indar Parawansa menuturkan bahwa kesigapan ini terwujud berkat dukungan banyak pihak, mulai dari Pangkoarmada II, Dankodaeral V, Bulog, hingga BPBD.

    “Bantuan harus tiba lebih cepat dari target. Alhamdulillah, bantuan sudah bisa diterima warga. Ini bentuk kasih sayang dan kepedulian pemerintah daerah yang luar biasa,” ujar Khofifah.

    Ia juga menegaskan bahwa Bawean merupakan bagian dari Gresik dan Jawa Timur yang tidak boleh terpinggirkan, dan Pemprov Jatim akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan masyarakat kepulauan selalu terjamin, apa pun tantangannya. [dny/suf]

  • Dosen FH Untag Surabaya Kritik Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim: Hukum Justru Perkuat Privilese Elite

    Dosen FH Untag Surabaya Kritik Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim: Hukum Justru Perkuat Privilese Elite

    Surabaya (beritajatim.com) – Dosen Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya sekaligus Peneliti di Nusantara Center for Social Research, Sultoni Fikri, mengkritik tajam tingginya gaji dan tunjangan anggota DPRD Jawa Timur yang mencapai Rp84 juta per bulan.

    Menurutnya, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa hukum di Indonesia justru bekerja untuk melanggengkan privilese kelas elite, bukan untuk keadilan rakyat.

    “Penerimaan gaji dan tunjangan anggota DPRD Jawa Timur yang menembus Rp84 juta per bulan seolah menjadi bukti sahih bahwa hukum di negeri ini memang bekerja, bekerja keras menjaga kenyamanan kelas elite,” ungkap Sultoni, Minggu (7/9/2025).

    Sultoni menjelaskan, dalam perspektif Critical Legal Studies (CLS), hukum tidak pernah netral. Ia menyatakan bahwa hukum hanyalah alat politik yang dipoles dengan bahasa formal demi mengamankan kepentingan penguasa.

    “Menurut logika Critical Legal Studies, hukum tidak pernah netral. Ia hanyalah alat politik yang dipoles rapi dengan bahasa formal demi melanggengkan kepentingan penguasa. Dan kasus DPRD Jatim ini contoh paling terang karena hukum dipakai bukan untuk rakyat, melainkan untuk membungkus privilese agar terlihat legal dan pantas,” ujar Sultoni.

    Dia juga menyebutkan ketimpangan yang semakin jelas antara gaya hidup elite dan kondisi ekonomi masyarakat. Sultoni menekankan, saat masyarakat mulai berpikir keras tentang harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, para wakil rakyat justru sibuk memperjuangkan kenaikan tunjangan rumah yang fantastis.

    “Sungguh ironis, ketika rakyat mempertanyakan harga beras, wakil rakyat justru sibuk menyesuaikan tunjangan rumahnya dengan harga sewa perumahan elite Surabaya,” tegasnya.

    Sultoni menunjukkan betapa mencoloknya ketimpangan ini jika dibandingkan dengan pendapatan buruh yang hanya mengandalkan upah minimum. Di saat rakyat terpaksa berhemat untuk bertahan hidup, para pejabat menikmati tunjangan yang jauh dari realitas ekonomi masyarakat.

    “Rakyat harus menekan pengeluaran agar bisa bertahan hidup dengan UMP Rp4 juta, sementara anggota dewan diberi Rp57 juta sebulan hanya untuk tunjangan rumah,” tambahnya.

    Menurutnya, hukum dalam konteks ini justru berperan sebagai alat yang mengamankan gaya hidup mewah, bukan sebagai instrumen keadilan. “Hukum di sini bukan instrumen keadilan, melainkan kalkulator resmi untuk memastikan gaya hidup mewah tetap berjalan tanpa cela hukum,” ujarnya.

    Sultoni juga mengkritik bagaimana hukum memberi legalitas pada ketidakadilan. Ia menyebutkan ketimpangan tersebut sangat jelas terlihat dalam penerapan hukum, di mana rakyat miskin dihukum berat karena pelanggaran kecil, sementara para pejabat menikmati privilese yang sah secara hukum.

    “Inilah wajah hukum ala CLS karena ia adil sekali, memberi banyak hal kepada yang sudah berkuasa, dan memberi legalitas pada kesenjangan yang semakin dalam. Dengan bahasa sederhana, ketika rakyat miskin mencuri beras, itu pelanggaran hukum,” jelasnya.

    “Tapi ketika pejabat mengantongi Rp84 juta lewat Perda, itu namanya aturan main,” tambahnya.

    Menurut Sultoni, ini menunjukkan keberhasilan hukum dalam membungkus ketidakadilan menjadi sesuatu yang tampak wajar di mata publik. Ia menyebutkan, kondisi ini membuat masyarakat tidak lagi punya ruang untuk mempertanyakan keadilan.

    “Dan bukankah ini bukti nyata bahwa hukum berhasil? Berhasil membuat ketidakadilan terasa wajar, karena sudah dicatat dalam lembaran negara,” tegasnya.

    Sultoni juga menyampaikan kritik pedas kepada DPRD Jawa Timur yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat, namun dalam kenyataannya justru sibuk menikmati kehidupan mewah yang mereka janjikan.

    “Pada akhirnya, DPRD Jatim memang mewakili rakyat. Mewakili impian rakyat tentang hidup makmur tapi dengan satu catatan kecil, yakni rakyat hanya bisa jadi penonton, sementara yang mewakili justru sibuk menikmati kehidupan yang mereka janjikan,” pungkasnya. [asg/suf]

  • Dugaan Ketidakterbukaan dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Sampang Mencuat

    Dugaan Ketidakterbukaan dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Sampang Mencuat

    Sampang (beritajatim.com) – Isu ketidakterbukaan dalam pendistribusian bantuan sosial kembali mencuat di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Kasus ini terungkap setelah seorang warga mengaku menerima beras bantuan secara diam-diam, setelah pemberitaan tentang ketidakmendapatkan bantuan beredar di media sosial.

    Pada Minggu (7/9/2025), Nasideh, salah satu warga Desa Banyukapah, menceritakan pengalaman mengejutkan yang dialaminya. “Ya, beras itu diantarkan malam hari oleh seseorang. Tapi saya lupa malam apa tepatnya,” ujarnya saat ditemui di kediamannya. Nasideh menambahkan, orang yang mengantarkan beras hanya mengatakan, “Maaf Bu, ini untuk ibu.”

    Keanehan muncul karena penyaluran beras tersebut tidak disertai dengan keterangan resmi apapun, seperti surat undangan atau informasi lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat setempat tentang transparansi dan kejelasan proses distribusi bantuan.

    Ketika dikonfirmasi, Pj Kades Banyukapah, Ruspandi, mengklarifikasi bahwa beras yang diterima oleh Nasideh bukanlah bantuan sosial dari pemerintah desa. “Beras itu dibeli dengan uang pribadi saya, karena saya kasihan melihat orang tersebut tidak mendapatkan bantuan setelah mendengar kabar dari media sosial,” kata Ruspandi.

    Menurut Ruspandi, jumlah bantuan beras Bulog yang diterima Desa Banyukapah sebanyak 526 paket, yang sudah disalurkan seluruhnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Beras itu sudah disalurkan semua terhadap KPM,” tambahnya.

    Namun, hasil penelusuran lebih lanjut mengungkapkan bahwa Nasideh bukan satu-satunya warga yang tidak menerima bantuan meskipun tercatat sebagai penerima. Media kami menemukan sedikitnya 10 warga lain yang mengalami hal serupa. Mereka juga tercatat sebagai KPM, namun bantuan beras yang seharusnya mereka terima tidak sampai ke tangan mereka.

    Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, jumlah warga yang belum menerima bantuan beras tersebut bisa mencapai ratusan orang. Hal ini menambah keprihatinan dan pertanyaan terkait mekanisme pendistribusian bantuan sosial di desa tersebut. [sar/suf]

  • Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Gaji dan Tunjangan DPRD Jatim 2025 Tembus Rp84 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

    Surabaya (beritajatim.com) — Penerimaan tunjangan dan gaji bulanan anggota DPRD Jawa Timur pada 2025 mencapai angka yang mencolok. Total gaji dan tunjangan mereka rata-rata berada di kisaran Rp84 juta per bulan.

    Angka ini terdiri dari gaji pokok, berbagai tunjangan rutin, serta fasilitas tambahan yang diberikan sesuai regulasi daerah. Komponen terbesar berasal dari tunjangan perumahan. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/30/KPTS/013/2023, tunjangan ini ditetapkan berbeda sesuai jabatan.

    Ketua DPRD menerima Rp57,75 juta per bulan, wakil ketua Rp54,86 juta, sementara anggota biasa mendapatkan Rp49,09 juta. Nominal ini disesuaikan dengan harga sewa rumah tertinggi di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Selain itu, setiap anggota DPRD juga memperoleh tunjangan transportasi sebesar Rp20,85 juta per bulan. Dana ini diberikan sebagai pengganti kendaraan dinas dan dibayarkan secara tunai. Dengan kombinasi tunjangan perumahan dan transportasi saja, seorang anggota DPRD sudah menerima hampir Rp70 juta per bulan.

    Di luar dua tunjangan utama tersebut, terdapat gaji pokok yang disebut uang representasi, serta sejumlah tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, komunikasi intensif, badan anggaran, badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran BPJS Kesehatan. Komponen-komponen ini menambah total penerimaan sehingga mencapai sekitar Rp84 juta.

    Sebagai perbandingan, pada 2020 total penerimaan anggota DPRD Jatim masih berada di kisaran Rp64,7 juta per bulan. Saat itu, tunjangan perumahan hanya Rp27,6 juta, tunjangan transportasi Rp12,75 juta, dan tunjangan komunikasi intensif Rp17,85 juta.

    Kenaikan signifikan terjadi setelah revisi Peraturan Daerah pada 2020 yang menaikkan tunjangan perumahan sekitar 20 persen. Lonjakan jumlah penerimaan ini menunjukkan adanya penyesuaian yang cukup besar dalam lima tahun terakhir.

    Dengan besaran tunjangan yang sekarang, satu anggota DPRD Jawa Timur menerima penghasilan setara 21 kali lipat upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2025. [asg/suf]

  • Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Dua Link Resmi untuk Cek Bansos PKH dan BPNT dengan Mudah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta- Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menekan angka kemiskinan.

    Namun, masih banyak warga yang belum memahami cara mengecek status penerima bantuan, sehingga sering kali harus bolak-balik ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial hanya untuk memastikan apakah namanya terdaftar atau tidak.

    Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial telah menyediakan dua kanal resmi dan mudah diakses oleh siapa pun, baik melalui situs web maupun aplikasi digital.

    Pertama, masyarakat bisa mengakses laman https://cekbansos.kemensos.go.id, yang merupakan situs resmi Kementerian Sosial yang secara langsung terhubung dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Di laman ini, siapa pun cukup mengisi data wilayah domisili secara lengkap mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, lalu memasukkan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada KTP, mengetik kode captcha sebagai verifikasi, dan kemudian menekan tombol “Cari Data”.

    Dalam hitungan detik, sistem akan menampilkan informasi terkait status bantuan, apakah terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau jenis bantuan sosial lainnya seperti BLT El Nino atau Bantuan Pangan Beras.

    Kedua, selain menggunakan situs web, Kemensos juga telah merilis aplikasi resmi bernama “Cek Bansos” yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store.

    Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih personal karena pengguna diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data NIK, nomor KK, email aktif, serta mengunggah foto e-KTP dan swafoto sebagai bentuk verifikasi identitas.

    Setelah akun aktif, pengguna bisa langsung login dan memilih menu “Cek Bansos” untuk mengetahui apakah mereka tercatat sebagai penerima bantuan. Bahkan lebih dari itu, aplikasi ini juga memberikan fitur tambahan seperti mengusulkan diri sendiri atau tetangga sebagai calon penerima bantuan, serta menyampaikan pengaduan jika terjadi ketidaksesuaian data atau dugaan penyelewengan.