Xcloud.id

Produk: Beras

  • Kriminal kemarin, dukun pengganda uang lalu Tempo digugat 

    Kriminal kemarin, dukun pengganda uang lalu Tempo digugat 

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminalitas pada Senin (15/9) antara lain kasus penipu mengaku dukun pengganda uang, pelaku perusak fasilitas umum saat demo akhir Agustus 2025 diringkus, dan Tempo digugat Mentan karena pemberitaan beras.

    Berikut rangkumannya:

    1. Penipu mengaku dukun pengganda uang di Jaksel aslinya tukang pijat

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian mengungkap pria berinisial H alias Romo (45) yang melakukan penipuan berkedok dukun pengganda uang di Jakarta Selatan (Jaksel) ternyata seorang tukang pijat.

    “Untuk dasarnya sendiri dari tersangka Romo ini, dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan merupakan tukang pijat untuk pekerjaan sehari-harinya,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti kepada wartawan di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Polres Metro Jakpus tangkap pengedar ganja seberat 53 kilogram

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat menangkap dua orang pengedar narkotika jenis ganja dengan barang bukti seberat 53,75 kilogram.

    “Penangkapan dilakukan pada Rabu (10/9) sekitar pukul 16.45 WIB,” kata Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Wisnu S. Kuncoro di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    3. 16 tersangka perusakan fasilitas umum diringkus kepolisian

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya meringkus 16 orang tersangka perusakan fasilitas umum saat berlangsungnya unjuk rasa pada 28-31 Agustus 2025.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyebutkan ke-16 tersangka itu ditangkap di empat lokasi berbeda.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Mentan gugat Tempo Rp200 miliar terkait pemberitaan beras busuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggugat PT. Tempo Inti Media, Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul “Poles-poles Beras Busuk” yang diunggah melalui media sosial pada Jumat (16/5).

    “Oleh karena itu, wajar bila penggugat mengajukan tuntutan secara immateril sebesar Rp200 miliar,” kata kuasa hukum Mentan Chandra Muliawan dalam sidang pembacaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Polisi ungkap motif penganiayaan mahasiswi hingga tewas di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mengungkap motif penganiayaan seorang mahasiswi berinisial IM (23) oleh kekasihnya sendiri hingga tewas di indekos Jalan H Yusin, Gang Muchtar, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim).

    “Pelaku datang ke indekos pada Kamis (11/9) sekitar pukul 23.45 WIB, dan terjadilah cekcok antara korban dan pelaku. Pelaku merasa cemburu terhadap korban yang jalan dengan laki-laki lain,” kata Kapolsek Ciracas Kompol Rohmad Supriyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan gugat Tempo Rp200 miliar terkait pemberitaan beras busuk

    Mentan gugat Tempo Rp200 miliar terkait pemberitaan beras busuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggugat PT. Tempo Inti Media, Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul “Poles-poles Beras Busuk” yang diunggah melalui media sosial pada Jumat (16/5).

    “Oleh karena itu, wajar bila penggugat mengajukan tuntutan secara immateril sebesar Rp200 miliar,” kata kuasa hukum Mentan Chandra Muliawan dalam sidang pembacaan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

    Dalam sidang tersebut, dia menyebutkan Kementerian Pertanian mengalami kerugian immateril akibat pemberitaan yang dinilai berdampak pada menurunnya kinerja kementerian dan petani itu.

    Pemberitaan itu juga dinilai mengganggu program dan kegiatan yang telah dicanangkan pemerintah, dan berdampak pada nama baik Kementerian Pertanian di tengah kepercayaan publik.

    “Atau apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas, hakim berwenang menentukan berapa sepantasnya,” ucap Chandra.

    Kemudian, kerugian lainnya, yakni materil, yang berarti penggugat harus mencari dan mengumpulkan data-data terkait pemberitaan media dan rapat kegiatan pertemuan berkaitan dengan/akibat dari perbuatan tergugat sebesar Rp19.173.000.

    Dalam salah satu gugatannya, Mentan yang diwakili kuasa hukumnya itu menyatakan berita “Poles-poles Beras Busuk” yang diunggah melalui media sosial X dan Instagram Tempo.co tersebut bersifat tendensius karena isi berita terkesan mempermalukan kineria Kementerian Pertanian.

    “Ilustrasi dan judul “Poles-poles Beras Busuk’ merupakan berita Tempo yang sangat menghakimi dan menciderai rasa keadilan, karena tidak didukung dengan data, fakta, sehingga belum tentu kebenarannya,” ujar Chandra.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong yang hadir sebagai kuasa hukum Tempo menyatakan sidang tersebut merupakan lanjutan setelah kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mediasi.

    “Kedatangan kami hari ini dalam rangka menghadiri sidang pembacaan gugatan, karena setelah kita menempuh proses mediasi sebanyak lima kali, itu tidak berhasil,” ungkap Mustafa.

    Mediasi tersebut merupakan Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) yang diberikan Dewan Pers. Namun, keduanya gagal mencapai titik terang sehingga Tempo diberikan lima poin rekomendasi dari Dewan Pers.

    Dari kelima poin tersebut, tiga di antaranya telah dipenuhi Tempo, yakni mengganti judul pada poster yang diunggah melalui akun media sosial Tempo, menyatakan permintaan maaf, dan melakukan moderasi konten.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) akan  berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masa penyaluran beras bantuan pangan tahun 2025 ini akan berlangsung selama 6 bulan. 

    Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis ini pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyaluran tambahan waktu penyaluran akan dilaksanakan 2 bulan dulu. 

    Terkait anggaran, Arief mengungkapkan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Ya sudah, berarti kan 2 bulan. Kan kemarin 4 bulan, ini 2 bulan dulu jalan. Itu sama anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujar Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, dukungan anggaran itu tidak berarti ada tambahan baru, melainkan memanfaatkan pos anggaran yang memang sudah tersedia di Kemenkeu.

    “Dari Kementerian Keuangan, nggak ada tambahan ya, dari Kementerian Keuangan saja. Namanya BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelasnya.

    Seperti periode sebelumnya, daftar penerima manfaat program ini tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami berharap ada bantuan (pangan) 2 bulan lagi. Tahun lalu kan total 9 bulan, tahun ini kita rencanakan 6 bulan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelanjutan program bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan, anggaran bantuan pangan tersebut mengacu pada asumsi harga beras sekitar Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi ke masyarakat.

    “Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima. Sebagai tindak lanjut, saya menugaskan Dirut Bulog agar penyalurannya dilakukan dalam dua tahap sehingga lebih cepat terselesaikan,” ujar Arief dalam keterangannya usai  menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menkomdigi Tegaskan Video Iklan Prabowo di Bioskop Bentuk Transparansi Publik

    Menkomdigi Tegaskan Video Iklan Prabowo di Bioskop Bentuk Transparansi Publik

    Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid angkat bicara mengenai penayangan video iklan program kerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop.

    Meutya menegaskan prinsip komunikasi publik harus dijalankan di berbagai ruang dan beragam ruang. Dia juga menilai penayangan tersebut merupakan bentuk transparansi publik.

    “Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen pada Senin (15/9/2025).

    Menurut Meutya, penyampaian informasi dan transparansi program pemerintah merupakan salah satu tugas pemerintah.

    “Tidak hanya Komdigi, tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah,” katanya. 

    Video yang ditayangkan di layar lebar sebelum pemutaran film tersebut menampilkan berbagai cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Presiden Prabowo. 

    Kontennya memuat narasi dan data capaian program, seperti total produksi beras nasional sebesar 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, serta 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.

    Selain itu, video juga menampilkan informasi bahwa program makan bergizi gratis (MBG), yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025, telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. 

    Narasi lain menyebutkan peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.Setelah pemutaran video, layar menampilkan peringatan dari pihak bioskop agar penonton tidak merekam film. Barulah kemudian film diputar.

  • DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    DPRD Batam Buka-Bukaan soal Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

    Selain itu, Perwako juga mencatat sejumlah pos tunjangan lainnya, antara lain:

    Tunjangan perumahan: Rp9,34 miliar Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan: Rp13,61 miliar (terdiri atas jaminan kesehatan Rp829,79 juta, jaminan kecelakaan kerja Rp3,19 miliar, dan jaminan kematian Rp9,59 miliar) Tunjangan reses: Rp2,31 miliar Tunjangan jabatan: Rp1,72 miliar Uang representasi: Rp1,33 miliar

    Di luar itu, DPRD juga mendapatkan uang paket, tunjangan beras, tunjangan keluarga, hingga uang jasa pengabdian. Bahkan, terdapat pula pos khusus pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang dianggarkan sebesar Rp1,6 miliar.

    Secara keseluruhan, angka Rp32,57 miliar itu hanya untuk pos belanja gaji dan tunjangan DPRD. 

    Jika dibandingkan, alokasi tersebut lebih besar dari anggaran gaji dan tunjangan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah (KDH/WKDH) yang tercatat sebesar Rp4,02 miliar di tahun yang sama.

    Perwako ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Batam dalam mengatur belanja aparatur legislatif sebagai bagian dari APBD 2025. 

    Namun, besarnya angka tunjangan kerap menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas dan transparansi penggunaan anggaran.

  • Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Zulhas Jamin Beras di Ritel Tersedia: Harga Sesuai HET

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok beras premium sudah tersedia di ritel modern. Zulhas menyampaikan informasi tersebut sembari menunjukkan foto-foto premium yang sudah tersedia di ritel.

    “Ya, premium sudah ada. Di ritel modern sudah ada, sudah,” kata Zulhas saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas memastikan harga beras di ritel juga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium, HET-nya Rp 14.500/kg dan beras medium Rp 13.500/kg.

    “Harga sesuai HET beras premium Rp 14.500, yang medium Rp 13.500,” jelasnya.

    Ia juga menerangkan pemerintah telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan Harga dan Pangan (SPHP) sebesar 360 ribu ton untuk dua bulan.

    “SPHP kita kasih bantuan untuk 2 bulan. Semuanya 360.000 ton 2 bulan (kemasan) 20 kg,” jelasnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan tidak ada lagi kelangkaan beras di ritel modern. Hal ini merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap ritel modern seperti Indomaret, Alfamart hingga supermarket besar Grand Lucky.

    Sidak ini dilakukan di sekitar kawasan Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan, Minggu (14/9/2025). Lokasi pertama, Rizal sidak ke gerai Alfamart. Ia mengecek bagaimana ketersediaan beras baik itu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium Bulog, hingga beras premium merek lainnya.

    Untuk di gerai Alfamart ini, stok beras terpantau sedikit, karena hanya tersedia dalam rak kecil bertingkat yang terletak di antara mesin ATM. Meski begitu, hasil percakapan antara Rizal dengan petugas Alfamart tersebut, ketersediaan beras terutama SPHP selalu tersedia.

    Tonton juga video “Zulkifli Hasan Bicara Percepatan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air” di sini:

    (acd/acd)

  • Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif.

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito menjelaskan operasi pasar besar-besaran yang digelar Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di berbagai daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September 2025, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

    Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

    Terkait hal itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai, strategi pemerintah patut diapresiasi. Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas

    “Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” kata Ricky.

    Meski begitu, Ricky menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan agar tidak bergantung pada pola intervensi jangka pendek.

    Menurutnya, stabilisasi harga pangan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antar wilayah, penguatan cadangan beras pemerintah,
    dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi, serta perluasan ke Komoditas Pangan Lain

    Ricky menambahkan, keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu.

    Fluktuasi harga pada komoditas tersebut dapat berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

    Selain itu, tata niaga dan distribusi pangan juga harus diperbaiki. Menurut Ricky, harga pangan tinggi bukan hanya karena faktor produksi, tetapi juga akibat biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

    “Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Anggota DPR: Iklan pemerintah di bioskop inovasi komunikasi publik

    Anggota DPR: Iklan pemerintah di bioskop inovasi komunikasi publik

    Video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menilai penayangan iklan pemerintah di bioskop merupakan inovasi dalam strategi komunikasi publik sebagai salah satu upaya untuk menginformasikan capaian kinerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira video (di bioskop) itu bagus. Tidak ada yang salah. Kan bioskop bagian ruang publik,” kata Danang di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pemerintah perlu terus melakukan terobosan agar informasi pembangunan dan capaian program dapat tersampaikan secara luas.

    Dia menilai pemutaran iklan itu patut diapresiasi, bahkan publik justru akan bertanya-tanya terkait kinerja pemerintah jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

    “Karena banyak masyarakat di tengah kesibukan, memang butuh informasi di berbagai ruang publik,” katanya.

    Video yang viral tersebut memuat cuplikan kegiatan dan potongan pernyataan Prabowo, lengkap dengan data capaian program, seperti total produksi beras nasional yang telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta peluncuran 80.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

    Dalam video itu juga disebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

    Dalam video yang diputar sebelum pemutaran film utama itu, pihak bioskop juga menayangkan peringatan agar penonton tidak merekam layar. Setelah video berakhir, barulah film dimulai seperti biasa.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.