Xcloud.id

Produk: Beras

  • Mengemuka Sosok Dukun Pengganda Duit di Balik Dolar Palsu di Kalibata

    Mengemuka Sosok Dukun Pengganda Duit di Balik Dolar Palsu di Kalibata

    Jakarta –

    Polisi membongkar gudang uang dolar palsu di Apartemen Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Ternyata dalang dibaliknya ada seorang dukun pengganda duit.

    Dukun itu berinisial H (45) alias Romo. Ia mengaku-ngaku sebagai dukun pengganda uang dan meminta para korbannya membayar mahar Rp 3-20 juta untuk proses penggandaan uang.

    “Tersangka H alias Romo ini kami amankan di wilayah Jakarta Selatan, yaitu di Apartemen Kalibata, yang berawal dari adanya pengaduan maupun laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan ini bisa menggandakan uang,” kata Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).

    Tersangka Romo juga menunjukkan tumpukan dolar AS hingga uang rupiah palsu kepada korban agar teperdaya. Duit palsu itulah yang disita polisi saat penggerebekan dilakukan.

    “Sebagai daya tarik kepada korban untuk meyakinkan korban agar para korban ini percaya bahwa oh, memang ada nih uangnya di situ dan si tersangka Romo ini pun juga dia menjelaskan bahwa nanti uang ini akan ditukar di money changer untuk meyakinkan ke korban tadi itu,” ujarnya.

    Untuk melancarkan aksinya, Romo juga berpakaian layaknya orang pintar. Rupanya, hal itu membuat korban percaya hingga rugi jutaan. Hingga kini tercatat ada enam orang korban yang sudah termakan bujuk rayu Romo si dukun pengganda uang itu.

    “Untuk usia pelaku di sini sekitar 40 tahun. Dan juga di sini pelaku pada saat beraksi, dia meyakinkan korban menggunakan pakaian dan seolah-olah yang bersangkutan ini orang pintar,” imbuhnya.

    Dalam melancarkan aksinya, Romo dibantu tersangka W (45) yang saat ini juga sudah diringkus polisi. Tersangka W berperan untuk menyediakan duit palsu sebagai bagian dari akal-akalan penggandaan uang keduanya.

    Penggerebekan apartemen itu dilakukan pada pada Rabu (10/9) malam. Polisi juga telah menangkap H (45) dan WH (45).

    Janji Duit Sekoper, Malah Isi Bantal

    Polisi mengungkap tipu daya Romo. Salah satunya menjanjikan korbannya uang sekoper.

    “Korban menyiapkan koper yang mana nanti dijanjikan oleh tersangka ini bahwa koper tersebut akan berisikan uang sekitar 2 sampai 3 hari ke depan. Namun, setelah koper tersebut dibuka oleh para korban, ternyata isinya hanya bantal maupun bed cover,” imbuh Bima.

    Selain itu, polisi nuga menyita barang bukti dari beras hingga dupa. Barang bukti ini digunakan Romo untuk meyakinkan para korban.

    “Selain itu, kita dapati juga di lokasi pada saat kita amankan, ada beberapa barang untuk meyakinkan korban bahwa tersangka H alias atau alias Romo ini dia sebagai dukun, yaitu ada seperti dupa, beras, dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Total ada enam korban yang sudah teperdaya dengan kerugian mencapai ratusan juga.

    Romo Sempat Ingin Buang Barbuk

    Romo sempat berupaya menghilangkan barang bukti dengan membuang dolar palsu ke kloset saat digerebek polisi.

    “Di mana barang bukti tersebut ada upaya dari tersangka ini untuk dihilangkan dengan cara tersangka ini membuang barang bukti tadi di kloset dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti tadi,” kata Bima.

    Penggerebekan dilakukan pada Rabu (10/9) malam setelah pihak kepolisian menerima laporan dari para korban terkait tipu-tipu penggandaan uang. Polisi menyita 88 lembar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 32 lembar rupiah palsu di lokasi.

    Hingga kini ada enam orang yang menjadi korban pelaku dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Polisi saat ini masih terus melakukan pendalaman.

    “Kalau total kerugian dari enam korban ini variatif, mungkin sampai ratusan (juta), karena di sini mereka ada yang mentransfer korban dengan dia ada Rp 3,5 juta sampai Rp 20 juta,” ujarnya.

    Selain Romo, polisi menangkap pria W (45) sebagai penyedia duit palsu tersebut. Keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

    Mereka dijerat dengan Pasal 36 juncto Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan/atau Pasal 378 KUHP.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

  • Spesialis Penjarah Sekolah di Lumajang Tertangkap, Ini Daftar Barang Curiannya

    Spesialis Penjarah Sekolah di Lumajang Tertangkap, Ini Daftar Barang Curiannya

    Lumajang (beritajatim.com) – Petualangan panjang pria berinisial DP (30) warga Desa Gedangmas, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang merupakan pelaku spesialis pencurian di sejumlah sekolah akhirnya berakhir.

    Pelaku DP tercatat telah melakukan aksi pencurian di berbagai lokasi yang mayoritasnya menyasar gedung sekolah di Kabupaten Lumajang.

    Aksi pencurian terbaru yang dilakukan pelaku DP sebelumnya terjadi di sekolah dasar negeri (SDN) 01 Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh pada Rabu (10/9/2025).

    Saat itu pelaku sempat terekam CCTV sedang membobol sejumlah ruangan di SDN 01 Tempeh Tengah dan menggasak amplifier mixer dan magicom.

    Aksi serupa juga pernah dilakukan DP di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Roudhotul Ta’alim Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang pada 4 September 2025.

    Sejumlah barang seperti genset, kompor, beras 5 kilogram, tas, sarung wadimor, dan uang shodaqoh Rp 1 juta raib digondol pelaku.

    Kapolres Lumajang AKBP Alex Sandy Siregar mengatakan, penangkapan pelaku awalnya dilakukan setelah ada laporan pencurian di TPQ Roudhotul Ta’alim. Menyusul aksi serupa yang juga terjadi di SDN 01 Tempeh Tengah.

    Diakui, pelaku sempat memberikan perlawanan saat petugas mencoba meringkusnya di rumahnya pada, Jumat (12/9/2025).

    “Petugas mengidentifikasi keberadaan pelaku di rumahnya, saat dilakukan penangkapan memang sempat melawan sehingga harus diberikan tindakan tegas dan terukur mengenai kaki kiri dan kanan,” terang Alex, Selasa (16/9/2025).

    Menurut Alex, rekam jejak kejahatan yang dilakukan pelaku adalah pernah menjadi residivis curanmor yang pernah dihukum 2,5 tahun di Lapas Kelas II B Lumajang pada tahun 2022.

    Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa pelaku telah berulang kali melakukan aksi pencurian di berbagai lokasi.

    Meliputi, kasus pencurian aki mobil di Pom Bensin Kecamatan Kedungjajang. Pencurian mesin disel pompa air di Pemancingan di Desa Kaliboto Lor, Kecamatan Jatiroto.

    Serta pencurian peralatan bangunan di proyek perumahan Desa Denok Tekung dan mesin sanyo air di Kecamatan Sumbersuko.

    Kemudian, pencurian peralatan poles mobil dan mesin gerinda di kalan kembar Kecamatan/Kabupaten Lumajang, hingga aksi pencurian radiator truk fuso di parkiran jobset di Desa Kaliboto Kidul dan dinamo mobil di jalan pelita daerah kota Lumajang.

    Selanjutnya, pencurian mesin sanyo air di jalan lintas timur (JLT) Tukum Tekung, serta kompor gas, tabung elpiji, dan speaker di SDN 3 Klompangan Randuagung.

    Beberapa kasus curanmor juga pernah dilakukan pelaku meliputi Honda CB putih di Klakah, Honda Grand di Desa Boreng, Honda Supra di Desa Prayuana, Kecamatan Klakah.

    “Tercatat pelaku ini merupakan residivis dan sering keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk pengembangan lebih lanjut,” ungkap Alex. (has/but)

     

  • Ini penegasan Kementan terkait gugatan ke Tempo

    Ini penegasan Kementan terkait gugatan ke Tempo

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan gugatan kepada PT. Tempo Inti Media, Tbk sebesar Rp200 miliar terkait pemberitaan dengan sampul berjudul “Poles-poles Beras Busuk” bukan untuk membungkam media.

    “Langkah ini menegaskan bahwa Kementan tidak bermaksud memidanakan jurnalis atau membungkam media,” kata Kepala Biro Hukum Kementan RI Indra Zakaria Rayusman dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Indra menegaskan gugatan ini melainkan untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran etika yang telah dinyatakan dalam penilaian Dewan Pers.

    Terlebih, Kementan selama ini juga telah melakukan monitoring secara intens terhadap pemberitaan Tempo tentang Kementerian Pertanian dan Mentan

    Kemudian, lanjut dia, diperoleh data bahwa 79 persen berita Tempo memiliki arah negatif dan merugikan citra Kementerian.

    “Kementan tidak anti kritik dan justru membutuhkan kontrol dan kritik profesional dan konstruktif dari pers,” ucapnya.

    Maka itu, dalam petitum gugatan, Kementan tidak menuntut sita jaminan atas aset Tempo lantaran pihaknya tidak menginginkan proses kegiatan jurnalistik Tempo terganggu.

    Gugatan ini bukan bentuk pembatasan terhadap kebebasan pers, melainkan dorongan agar media menjalankan fungsinya secara profesional, akurat dan berimbang.

    “Kemerdekaan pers harus dijaga, namun juga harus disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap etika jurnalistik,” ucapnya.

    Pada 16 Mei 2025, Tempo mengunggah poster berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” pada akun resmi Tempo di platform X dan Instagram.

    Kementan memilih mengadukan pemberitaan itu ke Dewan Pers sebagai langkah yang menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian sengketa pers secara profesional dan sesuai mekanisme yang diakui.

    Setelah melakukan kajian, Dewan Pers menyatakan bahwa poster Tempo melanggar kode etik jurnalistik.

    Dewan Pers dalam putusan Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) nomor 3/PPR-DP/VI/2025 telah memutuskan Tempo dinyatakan melanggar kode etik jurnalistik Pasal satu karena tidak akurat dan melebih-lebihkan dan Pasal tiga karena mencampur adukkan fakta dan opini yang menghakimi.

    Sehingga, Dewan Pers memberikan rekomendasi agar (a) Tempo mengubah poster, (b) Tempo wajib memoderasi komentar atau bahkan mengunci unggahan di media sosial (c) Tempo wajib memuat catatan di poster yang sudah diperbaiki disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca.

    Rekomendasi tersebut harus sudah ditindaklanjuti oleh Tempo paling lambat 2 x 24 jam setelah diterimanya PPR. Hasil tindak lanjut oleh Tempo harus dilaporkan ke Dewan Pers paling lambat 3 x 24 jam.

    Hingga akhirnya, Kementan menilai Tempo belum seluruhnya melaksanakan putusan PPR Dewan Pers sehingga melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mau Magang Dapat Gaji Rp 3,3 Juta per Bulan, Cek di Sini – Page 3

    Mau Magang Dapat Gaji Rp 3,3 Juta per Bulan, Cek di Sini – Page 3

    Dari delapan program akselerasi yang disiapkan, pemerintah memulai dengan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal satu tahun kelulusan.

    Sebanyak 20 ribu penerima manfaat akan mendapat kesempatan magang di industri dengan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 198 miliar untuk program ini.

    “Di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang satu sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah memperluas insentif pajak PPh 21 ditanggung pemerintah bagi sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya mencapai 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 120 miliar.

    “Kemudian bantuan pangan, itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November, nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp 7 triliun,” ujarnya.

     

  • Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari Megapolitan 16 September 2025

    Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari Megapolitan 16 September 2025

    Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Cara daftar antrean KJP Pasar Jaya pada September 2025 hanya dapat dilakukan secara online, dan sistem pendaftaran ini hanya dibuka selama tiga jam per hari.
    Pendaftaran dilakukan melalui tautan resmi
    https://antriankjp.pasarjaya.co.id/

    https://ots.pasarjaya.co.id/
    , yang bisa diakses mulai pukul 14.00–17.00 WIB.
    Kuota antrean terbatas sehingga pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disarankan segera mendaftar saat sistem dibuka.
    Langkah Registrasi Antrean KJP:
    Pengambilan tetap berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB sesuai lokasi dan jadwal yang dipilih.
    Pembayaran dilakukan di kasir menggunakan saldo KJP Plus atau bantuan pendidikan lain yang berlaku, sehingga peserta wajib memastikan saldo mencukupi.
    Bazaar berlangsung mulai pagi hingga sore hari, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras, minyak goreng, gula, dan produk pangan lain.
    Program pangan murah ini merupakan strategi Pemprov DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya untuk menekan biaya hidup warga sekaligus menyalurkan subsidi pangan tepat sasaran dengan sistem antrean online yang lebih tertib dan transparan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Daftar Antrean KJP Sembako Pasar Jaya, Cuma Bisa Dibuka 3 Jam per Hari Megapolitan 16 September 2025

    Link Resmi Antrean KJP Sembako Pasar Jaya September 2025 Megapolitan 16 September 2025

    Link Resmi Antrean KJP Sembako Pasar Jaya September 2025
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Link resmi antrean KJP untuk program pangan murah September 2025 sudah dibuka dan bisa diakses masyarakat.
    Pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus disarankan segera mendaftar karena kuotanya terbatas.
    Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman
    https://antriankjp.pasarjaya.co.id

    , yang hanya bisa diakses setiap hari pukul 14.00–17.00 WIB.
    Warga pemegang KJP Plus diimbau tidak menunda karena sistem langsung menutup akses setelah kuota penuh.
    Adapun langkah registrasi sebagai berikut:
    Saat pengambilan, peserta wajib membawa dokumen asli, yakni Kartu KJP Plus (ATM dan buku rekening aktif), KTP, serta fotokopi Kartu Keluarga (KK).
    Pengambilan berlangsung pukul 08.00–17.00 WIB sesuai lokasi dan jadwal yang dipilih, dengan pembayaran menggunakan saldo KJP Plus atau bantuan pendidikan lain yang berlaku.
    Selain antrean daring, Perumda Pasar Jaya juga menggelar bazaar pangan murah terbuka untuk masyarakat umum di Jakarta Selatan pada 15–19 September 2025.
    Komoditas yang dijual antara lain beras, minyak goreng, gula, serta kebutuhan pokok lain dengan harga lebih murah.
    Program ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta menekan biaya hidup warga sekaligus memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Surabaya Didakwa Percobaan Perampokan Toko Madura dan Kepemilikan Senjata Tak Sah

    Warga Surabaya Didakwa Percobaan Perampokan Toko Madura dan Kepemilikan Senjata Tak Sah

    Surabaya (beritajatim.com) – Fredy Adi Utomo, warga Surabaya, diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah didakwa melakukan percobaan perampokan dan kepemilikan senjata tajam tanpa izin. Kasus ini bermula dari aksinya yang menyasar sebuah toko Madura di Jalan Rangka, Surabaya.

    Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi, disebutkan bahwa terdakwa melakukan aksinya pada Minggu (18/3/2025) sekitar pukul 00.00 WIB di Toko Madura Cahaya Ilahi, Jalan Rangka II Nomor 33, Surabaya.

    “Terdakwa tanpa hak membawa, menyimpan, dan menguasai senjata tajam berupa satu bilah pedang bergagang besi sepanjang 60 sentimeter,” ujar jaksa dari Kejari Surabaya.

    JPU menjelaskan, terdakwa awalnya datang berpura-pura membeli beras dan gula. Namun, saat pemilik toko, saksi Bugis, sedang menghitung harga barang, terdakwa mengeluarkan pedang dari kantong plastik dan mengarahkannya ke dada saksi.

    “Tujuan terdakwa adalah menakut-nakuti saksi agar menyerahkan telepon genggam milik saksi. Namun, saksi mengambil tongkat kayu dan melakukan perlawanan sehingga terdakwa melarikan diri tanpa berhasil mengambil barang,” jelas JPU.

    Lebih lanjut, Deddy mengungkapkan saksi Bugis kemudian berteriak “maling-maling” dan melapor ke Polsek Tambaksari. Polisi yang mendapat laporan bergerak cepat dan menangkap terdakwa sekitar pukul 00.30 WIB di Ploso Gang V Nomor 164, Surabaya. Barang bukti berupa pedang bergagang besi turut diamankan.

    Atas perbuatannya, JPU menjerat Fredy dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam tanpa izin. [uci/beq]

  • Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo Gelar Operasi Pasar Beras SPHP Mulai Rabu, 5 Kg Hanya Rp55 Ribu

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Mulai Rabu (17/9/2025), Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggelar operasi pasar beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan target penyaluran 6.750 ton kepada masyarakat. Setiap desa/kelurahan akan digelontor penjualan 3 ton beras SPHP, dengan harga kemasan 5 kg hanya Rp55 ribu, lebih murah dari harga pasaran yang mencapai Rp60 ribu.

    Penjualan beras SPHP dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo. Tim akan berkeliling ke 24 desa/kelurahan setiap harinya dengan membawa 600 sak beras kemasan 5 kg. Penjualan digelar di balai desa/kelurahan masing-masing sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada pemerintah desa.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta dukungan penuh dari pihak kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan untuk mensukseskan operasi pasar ini. Dikatakan bupati, kegiatan ini sejalan dengan program SPHP pemerintah pusat yang digagas oleh Presiden Prabowo.

    “Tolong perhatiannya karena ini program dari pusat dari presiden pak Prabowo, mari bersama-sama berperan mensukseskannya, kalau pendistribusian beras ini selesai, saya yakin masyarakat Sidoarjo tidak akan kekurangan beras,” pesan Bupati Subandi kepada seluruh camat dan kepala desa/kelurahan melalui rapat zoom di CoC Sidoarjo, Selasa (16/9/2025).

    Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 1.592 ton, sementara masih ada 5.158 ton yang siap didistribusikan. Pemkab Sidoarjo juga telah menggandeng Polresta dan Kodim 0816 Sidoarjo untuk mendukung pendistribusian agar tepat sasaran.

    “Biar beras ini segera terjual habis, saya mohon kepala desa bersama perangkat desanya juga sama dengan ASN pemerintah daerah untuk ikut membeli beras SPHP dan ikut berpartisipasi menjualnya kepada masyarakat,” pintanya.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo, Widiyantoro Basuki, menambahkan operasi pasar atau gerakan pangan murah ini digelar mulai Rabu 17 September 2025, setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Penjualan dijadwalkan sampai 22 September 2025, termasuk Sabtu dan Minggu (20–21 September 2025).

    Wiwid berharap pemerintah desa dapat mensosialisasikan jadwal penjualan beras SPHP di wilayah masing-masing dan menyiapkan tempat penataan serta lokasi penjualan di balai desa.

    “Target kami beras harus habis setiap hari,” paparnya usai mendampingi bupati zoom meeting terkait operasi pasar beras SPHP. [isa/beq]

  • Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan Nasional 16 September 2025

    Daftar 4 Stimulus Ekonomi yang Lanjut Tahun Depan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah akan melanjutkan empat program stimulus ekonomi pada tahun depan.
    Keempat program itu adalah bagian dari 17 paket ekonomi yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Keempat program tersebut merupakan kelanjutan dari delapan program stimulus yang digelontorkan sepanjang tahun 2025.
    “Delapan (program stimulus) diberlakukan untuk mengakselerasi di 2025, yang empat adalah yang akan dilanjutkan di 2026,” kata Airlangga dalam konferensi pers pasca rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, Senin.
    Apa saja program tersebut?
    Stimulus pertama yang berlanjut pada tahun depan adalah insentif pajak penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto.
    Insentif ini berlaku bagi UMKM dengan pendapatan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
    Tak hanya tahun depan, pemerintah telah memastikan insentif juga diperpanjang hingga 2029.
    “Itu pajak finalnya setengah persen, dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” tutur Airlangga.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 2 triliun untuk menjalankan program ini sepanjang tahun 2025.
    Wajib pajak (WP) yang terdaftar sebagai UMKM memenuhi kriteria mencapai 542.000 orang.
    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” ujar Airlangga.
    Stimulus ekonomi yang juga bakal berlanjut tahun depan adalah pembebasan pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) untuk karyawan hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji maksimal Rp 10 juta per bulan.
    Pemerintah beralasan, sektor tersebut masih mendapatkan tekanan sehingga perlu didukung dan diintervensi oleh pemerintah, setelah sebelumnya pembebasan pajak penghasilan hanya menyasar sektor padat karya.
    Untuk tahun depan, anggaran yang digelontorkan bakal mencapai Rp 480 miliar. “Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya Rp 480 miliar dengan gaji di bawah Rp 10 juta,” jelas dia.
    Sedangkan di tahun ini, pemerintah menargetkan program pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata dapat menyasar 552.000 pekerja dengan anggaran yang disediakan Rp 120 miliar.
    Tak cuma pariwisata, stimulus ini juga diperuntukkan bagi sektor padat karya di tahun 2026.
    Untuk industri padat karya, program yang sama bakal menyasar 1,7 juta pekerja.
    Anggaran yang disediakan mencapai Rp 800 miliar.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit, dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp 10 juta itu ditanggung pemerintah. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” kata Airlangga.
    Stimulus lainnya yang berlanjut tahun depan adalah diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) meliputi pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, hingga kurir logistik.
    Stimulus ini sejatinya juga diberikan pemerintah pada tahun 2025 dengan target penerimanya mencapai 731.361 orang, dan total anggaran yang disediakan BPJS Rp 36 miliar.
    Namun yang berbeda, segmennya akan diperluas untuk petani hingga pedagang.
    Target penerima mencapai 9,9 juta dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar. “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan menerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga,” kata Airlangga menjelaskan.
    Nantinya, manfaat yang diterima PBPU dari JKK dan JKM antara lain, santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Adapun untuk tahun 2025, pemerintah telah menggulirkan delapan program stimulus.
    Di antaranya, memfasilitasi 20.000
    fresh graduate
    melakukan magang di industri, pemberian bantuan pangan beras 10 kilogram selama dua bulan, hingga program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
    Airlangga tidak memungkiri, program tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sepanjang tahun 2025.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” kata Airlangga.
    Berikut daftar 8 program tersebut:
    1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
    2. Perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
    3. Bantuan pangan periode Oktober-November 2025
    4. Bantuan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol (termasuk ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik) selama 6 tahun
    5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    6. Program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    7. Percepatan Deregulasi PP28 (Integrasi Sistem K/L dan RD TR Digital ke OSS)
    8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk Gig Economy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]