Xcloud.id

Produk: Beras

  • Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menambah bantuan sosial (bansos) jika dibutuhkan. Dalam hal ini bantuan pangan nantinya tidak hanya berisi beras 10 kilogram (kg), melainkan akan ditambah minyak dua liter.

    Keputusan itu berawal dari permintaan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada Purbaya saat rapat kerja tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026, Kamis (18/9/2025).

    “Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru stimulan Rp 16,23 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat. Kami berharap untuk yang golongan miskin dan rentan miskin kan dapat beras 10 kg per bulan, kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat tersebut.

    Said berkelakar jika permintaan itu disetujui, maka revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa disepakati. Sebagai informasi, dalam rapat itu, pemerintah mengusulkan kenaikan belanja negara hingga pelebaran defisit anggaran.

    “Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” ucap Said.

    Menanggapi permintaan itu, Purbaya langsung menyanggupi. Ia mengaku akan mengecek belanja setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap, agar bisa dialihfungsikan untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    “(Bansos) 2 x (beras) 10 kg itu baru percobaan pertama. Kita hitung nanti kalau kurang, di Desember kita tambah juga. Kalau tambah 2 liter minyak kami pikir sanggup,” ucap Purbaya.

    “Ini kami akan monitor terus belanja pemerintah sampai Oktober ini, safari lah kira-kira, monitor mereka terserap nggak sampai akhir tahun. Jadi kami sanggup, Pak,” tambah Purbaya.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    (aid/kil)

  • Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Pemkab Banyuwangi Jaga Stabilitas Harga dan Daya Beli Melalui Program Berikut

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan terus digeber Pemkab Banyuwangi. Bahkan jangkauannya menyasar hingga ke desa-desa.

    Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, seperti operasi pasar yang digelar di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi yang disambut antusiasme. Para warga datang berbondong-bondong datang untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    “Pemkab bekerjasama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha di Banyuwangi rutin menggelar operasi pasar. Hal ini agar menjaga harga bahan-bahan pokok di masyarakat. Lokasinya kita gilir di tiap kecamatan atau desa,” kata Bupati Ipuk.

    Operasi pasar murah itu diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi bersama Perum Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lainnya. Operasi pasar ini digelar tiga hari, mulai 15-17 September di Balai Desa Gintangan.

    Kepala Diskop UMP Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menyampaikan operasi pasar rutin dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan. “Kami ingin harga tetap stabil, semoga upaya ini juga memberikan dampak bagi warga” ujarnya.

    Nanin menguatakan, kegiatan ini berlangsung dengan dua pola. Operasi pasar mandiri bekerja sama dengan Bulog digelar setiap hari, sementara operasi gabungan bersama Bank Indonesia Jember dilakukan bulanan antara 3-4 hari.

    Beragam bahan pokok disediakan, mulai telur dengan pasokan harian 450 kilogram selama tiga hari hingga beras medium sebanyak tiga ton per hari seharga 67.500 tiap 5 kilogram.

    Komoditas lain juga dijual, termasuk beras premium dengan pasokan 500 kilogram selama tiga hari dijual seharga Rp74.000 per 5 kilogram, serta beras SPHP yang mencapai 990 kilogram, dengan harga Rp 57.500 tiap lima kilogramnya.

    Selain itu, tersedia minyak goreng sebanyak 272 liter, 45 dos mi instan, tepung 40 kilogram, gula pasir hingga 80 kilogram, serta gas elpiji 3 kg selama tiga hari. “Masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga lebih terjangkau lewat operasi pasar yang kami gelar ini,” jelas Nanin. [kun]

  • Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, Bos Bapanas Bakal Cek Data Penerima

    Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan Beras, Bos Bapanas Bakal Cek Data Penerima

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta agar pemerintah daerah (Pemda) kembali melakukan pengecekan data penerima bantuan pangan, seiring dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang memperpanjang bantuan pangan beras selama Oktober—November 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu pengecekan kembali di wilayah masing-masing. Dia menekankan agar penerima bantuan pangan beras bukan merupakan golongan pejabat, yang semestinya diperuntukkan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

    Arief menjelaskan, penerima bantuan pangan beras akan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk itu, dia meminta agar Pemda melakukan pengecekan dalam sepekan ke depan.

    “Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah kembali memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Airlangga menyampaikan, bantuan pangan ini diperuntukkan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    ”Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober—November,” kata Airlangga dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Meski diperpanjang dua bulan, pemerintah akan mengevaluasi bantuan pangan beras pada Desember 2025. Dengan kata lain, akan ada opsi penambahan bantuan pangan beras pada Desember, jika realisasi anggaran belum optimal.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” tuturnya.

    Airlangga mengungkap, anggaran yang digelontorkan dalam bantuan pangan beras mengacu pada asumsi harga beras di kisaran Rp18.500 per kilogram, termasuk biaya distribusi beras. 

  • Harga Pangan Hari Ini, Kamis (18/9): Beras, Bawang, Minyak Turun

    Harga Pangan Hari Ini, Kamis (18/9): Beras, Bawang, Minyak Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan pada pagi hari ini, Kamis (18/9/2025), terpantau cukup fluktuatif dari hari sebelumnya. Beras, bawang, dan minyak terpantau mengalami penurunan harga, tetapi cabai, garam, dan ikan mengalami kenaikan harga. 

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pukul 08.30 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen secara nasional turun Rp163/kg menjadi Rp15.779/kg dari posisi hari sebelumnya. Namun, lebih tinggi 5,9% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional Rp14.900/kg. 

    Sementara harga beras medium berada di bawah HET Nasional Rp13.500/kg, yakni berada di harga Rp13.483/kg. Begitu pula dengan Beras SPHP yang berada di bawah HET Nasional senilai Rp12.500/kg, yakni Rp12.490/kg. 

    Harga komoditas pokok lainnya yakni bawang merah pada hari ini turun Rp2.183/kg dari hari sebelumnya menjadi Rp38.317/kg dan tetap berada dalam radar Harga Acuan Penjualan (HAP) Nasional senilai Rp36.500—Rp41.500 per kg. 

    Harga bawang putih bonggol secara rata-rata nasional lebih rendah 8,13% dari HAP Rp38.000—Rp40.000 per kg, yakni Rp36.750/kg. 

    Kemudian komoditas cabai merah keriting terpantau masih dalam rentang HAP Nasional (Rp37.000—Rp55.000/kg), tetapi mengalami kenaikan sebesar Rp4.181/kg sehingga menjadi Rp53.147/kg. Sementara harga cabai merah besar secara rata-rata nasional juga naik dari hari kemarin, dari Rp41.218/kg menjadi Rp42.680/kg. 

    Sementara itu, harga cabai rawit merah justru turun harganya dari Rp44.921/kg menjadi Rp41.868/kg dan terpantau masih berada dalam radar HAP Nasional yang senilai Rp40.000 – Rp57.000 per kg. 

    Pada pagi ini pula, harga daging ayam ras dibanderol dengan harga Rp37.884/kg, lebih rendah dari hari sebelumnya yang dijual dengan harga Rp38.705/kg atau masih lebih rendah dari HAP Nasional di harga Rp40.000/kg. Harga telur ayam terjaga di bawah HAP Nasional Rp30.000/kg, yakni Rp29.807/kg. 

    Selanjutnya harga rata-rata minyak goreng kemasan yang dijual secara nasional turun tipis Rp123 menjadi Rp20.845/liter pada pagi ini. Minyak goreng curah masih melampaui HET Rp15.700/liter yakni seharga Rp17.137/liter. Sementara harga Minyakita juga terpantau turun tipis dari Rp17.334/liter menjadi Rp17.235 pada pagi ini. 

    Adapun harga daging kerbau beku (impor) terpantau turun dijual seharga Rp101.816/kg atau 27,27% lebih tinggi dari HAP Nasional Rp80.000/kg. Sementara harga daging kerbau lokal melonjak turun ke angka Rp139.500/kg dari Rp143.333/kg.

    Harga komoditas lainnya seperti gula konsumsi dijual pada pagi hari ini dengan harga Rp17.827/kg. Harga garam konsumsi turun tipis ke angka Rp11.199/kg usai naik pada hari sebelumnya ke angka Rp11.215/kg. 

    Harga jagung tingkat peternak terpantau naik pada pagi ini dari Rp6.218/kg menjadi Rp6.419/kg. Harga kedelai impor stabil di angka Rp10.413/kg.

    Protein hewani lainnya, yakni ikan kembung dapat dibeli dengan harga rata-rata Rp42.474/kg. Harga ikan tongkol naik dari Rp36.408/kg menjadi Rp34.733/kg. Harga ikan bandeng turun dari Rp36.349/kg menjadi Rp34.191/kg pada pagi ini. 

  • Kejari Sampang Kawal Distribusi Bantuan Pangan di Desa Banyukapah

    Kejari Sampang Kawal Distribusi Bantuan Pangan di Desa Banyukapah

    Sampang (beritajatim.com) – Distribusi bantuan pangan berupa beras 10 kilogram di Desa Banyukapah, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang, Fadilah Helmi, bersama jajaran serta pihak Perum Bulog, turun langsung melakukan inspeksi ke lapangan pada Rabu (17/9/2025).

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan pangan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

    “Pak Kajari hanya ingin memastikan distribusinya tepat sasaran dan berjalan tanpa kendala,” kata Kasi Intel Kejari Sampang, Dicky, saat dikonfirmasi.

    Dicky menegaskan, meski kehadiran kejaksaan di lapangan bukan bagian dari proses penyelidikan dugaan penyimpangan, pihaknya tetap menaruh perhatian pada laporan masyarakat.

    “Semua aduan akan kami tindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hanya saja, karena saat ini kami sedang menangani sejumlah agenda, penanganannya dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

    Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram ini merupakan salah satu program pemerintah pusat yang disalurkan melalui Bulog untuk menjaga daya beli dan ketahanan pangan masyarakat. Atensi aparat hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan dalam distribusi bantuan di daerah. [sar/beq]

  • Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Ajukan Praperadilan, Kuasa Hukum Rudy Tanoe Sebut Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa hukum dari Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe, Ricky Herbert Parulian Sitohang, mengatakan kliennya meminta pengadilan agar penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah.

    “Dalam rangka praperadilan ini, kami minta bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” ujar Ricky dilansir dari Antara, Rabu (17/9/2025). 

    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rudy Tanoe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemensos). 

    Ricky mengatakan penetapan status tersangka untuk Rudy Tanoe oleh KPK tidak sesuai dengan etika maupun prosedur yang berlaku karena kliennya terlebih dahulu mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dengan status tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi sebelumnya.

    “Seyogianya dalam rangka penyidikan Bambang Rudijanto [Rudy Tanoe] diminta keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu agar keterangan yang diberikan oleh beliau bisa berimbang untuk mencari titik tengah di mana posisi status yang sesungguhnya,” katanya.

    Selain itu, dia menambahkan KPK belum pernah mengirimkan surat pemanggilan untuk Rudy Tanoe dalam penyidikan kasus tersebut.

    “Surat panggilan sampai sekarang belum ada. Surat penyidikannya belum diterima oleh Bambang Rudijanto sampai sekarang,” ujarnya.

    Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penetapan status tersangka telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

    “Dalam penyelidikan pun KPK juga telah melakukan pemanggilan para saksi atau pihak-pihak terkait yang diminta keterangan untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan dalam suatu penanganan perkara. Demikian halnya dalam proses penyidikan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Oleh sebab itu, Budi mengatakan KPK saat ini menunggu putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai hasil praperadilan Rudy Tanoe.

    Sebelumnya, KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka dalam kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

    Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

    Pada 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

    Sementara itu, pada 19 Agustus 2025, KPK mencegah empat orang untuk bepergian ke luar negeri terkait kasus pengangkutan penyaluran bansos Kemensos, berinisial ES, BRT, KJT, dan HER.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang tersebut adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Edi Suharto (ES), dan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia (DNR) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT).

    Kemudian Dirut DNR Logistics tahun 2018–2022 Kanisius Jerry Tengker (KJT), dan Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021-2024 Herry Tho (HER).

    Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka kasus yang merupakan pengembangan perkara penyaluran bansos beras untuk KPM dan PKH tahun 2020-2021, serta menilai negara rugi hingga Rp200 miliar.

    Pada 25 Agustus 2025, Rudy Tanoe mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta memohon agar penetapan tersangka tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun, Rudy Tanoe sempat dipanggil KPK sebagai saksi kasus tersebut pada 14 Agustus 2025. 

  • Harga Pangan Hari Ini, Rabu (17/9): Mayoritas Naik, Beras Medium dan Daging Turun

    Harga Pangan Hari Ini, Rabu (17/9): Mayoritas Naik, Beras Medium dan Daging Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan pada pagi hari ini, Rabu (17/9/2025), terpantau mengalami kenaikan harga dan sebagian masih berada di atas harga acuan/eceran yang telah ditetapkan. Hanya segelintir komoditas, seperti beras medium, gula, ikan kembung, dan daging kerbau yang mengalami penurunan harga.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pukul 07.50 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen secara nasional tertahan tinggi di harga Rp15.942/kg atau tak berbeda jauh dari posisi hari sebelumnya seharga Rp15.912 per kg. Lebih tinggi 6,99% dari Harga Eceran Tertinggi (HET) nasional Rp14.900/kg. 

    Sementara harga beras medium sedikit di atas HET Nasional Rp13.500/kg, yakni berada di harga Rp13.657/kg atau turun tipis dari hari sebelumnya seharga Rp13.719/kg. Beras SPHP yang sebelumnya berada di bawah HET Nasional senilai Rp12.500/kg, pada pagi ini merangkak ke posisi Rp12.557/kg. 

    Harga komoditas pokok lainnya yakni bawang pada hari ini berada di angka Rp40.500/kg atau melonjak dari hari sebelumnya yang senilai Rp39.695/kg. Meski mengalami kenaikan, tetapi masih berada dalam radar Harga Acuan Penjualan (HAP) Nasional senilai Rp36.500—Rp41.500 per kg. 

    Harga bawang putih bonggol secara rata-rata nasional lebih rendah 6,15% dari HAP Rp38.000—Rp40.000 per kg, yakni Rp37.542/kg. Namun, mengalami kenaikan dari hari sebelumnya yang senilai Rp36.969/kg. 

    Kemudian komoditas cabai merah keriting terpantau masih dalam rentang HAP Nasional (Rp37.000—Rp55.000/kg), yakni seharga Rp48.966/kg atau naik dari hari sebelumnya yang mencapai Rp47.488/kg. Sementara harga cabai merah besar secara rata-rata nasional naik dari hari kemarin seharga Rp37.636/kg menjadi Rp41.218/kg. 

    Harga cabai rawit merah turut mengalami kenaikan Rp1.436 menjadi Rp44.921/kg. Meski naik, terpantau masih berada dalam radar HAP Nasional yang senilai Rp40.000 – Rp57.000 per kg. 

    Pada pagi ini pula, harga daging ayam ras dibanderol dengan harga Rp38.705/kg. Naik Rp1.815 dari kemarin, tetapi masih lebih rendah dari HAP Nasional di harga Rp40.000/kg. Harga telur ayam terpantau tak berbeda jauh dari hari kemarin yang senilai Rp29.999/kg, kini Rp29.958/kg. 

    Selanjutnya harga rata-rata minyak goreng kemasan yang dijual secara nasional turun Rp258 menjadi Rp20.968/liter pada pagi ini. Minyak goreng curah mengalami penurunan harga senilai Rp456 menjadi Rp17.091/liter. Sementara harga Minyakita justru naik menjadi Rp17.334/liter dan masih berada di atas HET Minyakita (Rp15.700/liter). 

    Adapun harga daging kerbau beku (impor) terpantau turun harganya dari Rp107.000/kg menjadi Rp100.417/kg pada pagi ini. Sementara harga daging kerbau lokal melonjak dari Rp142.500/kg menjadi Rp143.333/kg.

    Harga komoditas lainnya seperti gula dijual pada pagi hari ini dengan harga Rp17.890/kg, turun dari hari sebelumnya Rp18.279/kg. Harga garam konsumsi justru naik ke angka Rp11.215/kg dari hari sebelumnya yang mencapai Rp10.953/kg. 

    Harga jagung tingkat peternak juga turun menjadi Rp6.218/kg dari hari sebelumnya yang senilai Rp6.649/kg atau 7,21% dari HAP (Rp5.800/kg) dan harga kedelai impor stabil di angka Rp10.461/kg. 

    Protein hewani lainnya, yakni ikan kembung juga terpantau turun harganya dari Rp44.506/kg menjadi Rp42.321/kg. Harga ikan tongkol naik dari Rp35.250/kg menjadi Rp36.408/kg. Harga ikan bandeng turun tipis dari Rp36.397/kg menjadi Rp36.349/kg pada pagi ini. 

  • ​Tahan Laju Inflasi, Pemkot Tangsel Gelar Pangan Murah

    ​Tahan Laju Inflasi, Pemkot Tangsel Gelar Pangan Murah

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.

    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

    “Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

    Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.

    Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.

    “Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.

    Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.

    Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.

    “Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.

    Tangerang: Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) berupaya meredam laju inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pokok melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini digelar di 14 titik lokasi yang tersebar di tujuh kecamatan.
     
    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
     
    “Kegiatan ini bagian dari strategi kami untuk mengendalikan inflasi dan memastikan warga bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar,” kata Benyamin.

    Melalui GPM, Pemkot Tangsel menyediakan berbagai bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, dan cabai, dengan harga yang lebih terjangkau.
     
    Menurut Benyamin, inflasi di Tangsel kerap dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan pangan strategis, sehingga GPM menjadi solusi untuk menanggulangi dampak tersebut.
     
    “Kami ingin warga tidak panik menghadapi kenaikan harga. Pemerintah hadir untuk mengendalikan, dan kami pastikan stok pangan di Tangsel aman,” ujarnya.
     
    Sejak dimulai awal September, program ini disambut antusias oleh masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan GPM untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih hemat. Pemkot Tangsel berencana melanjutkan kegiatan ini secara rutin di tiap kecamatan.
     
    Selain bertujuan menekan inflasi, GPM juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Pelaksanaan program ini juga menjadi sinyal bahwa Pemkot Tangsel mengambil langkah konkret dalam sektor pangan sebagai bagian dari upaya stabilisasi ekonomi lokal.
     
    “Kami akan terus menjaga keberlanjutan program ini, agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benyamin.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (FZN)

  • Bambang Tanoesoedibjo Persoalkan Jadi Tersangka Meski Tak Diperiksa di Tahap Penyidikan Nasional 16 September 2025

    Bambang Tanoesoedibjo Persoalkan Jadi Tersangka Meski Tak Diperiksa di Tahap Penyidikan Nasional 16 September 2025

    Bambang Tanoesoedibjo Persoalkan Jadi Tersangka Meski Tak Diperiksa di Tahap Penyidikan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum dari Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (PT DRL), Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, Ricky Hebert Sitohang, mempersoalkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka walaupun belum diperiksa di tahap penyidikan.
    Seperti yang diketahui, Bambang atau yang akrab dipanggil Rudy telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengangkutan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Tahunya 8 Agustus (terbit) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), tapi statusnya (Rudy) sudah tersangka tanpa pemeriksaan (di tahap) sidik,” ujar Ricky saat dihubungi, Selasa (16/9/2025).
    Ricky membenarkan kalau Rudy pernah diperiksa KPK pada 14 Desember 2023 lalu. Tapi, pada saat itu kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.
    Ricky mengatakan, kliennya hingga kini belum menerima surat pemberitahuan dari KPK terkait dengan peningkatan kasus ke tahap penyidikan.
    Beberapa hari setelah kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan, KPK kembali memanggil lagi Rudy untuk diperiksa.
    Pemeriksaan ini dijadwalkan pada 13 Agustus 2025. Namun, Rudy diketahui tidak hadir dalam agenda pemeriksaan ini.
    Ricky mengatakan, kliennya sudah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan kepada penyidik.
    “Surat penundaan pemeriksaan karena sakit,” kata Ricky lagi.
    Usai ditetapkan sebagai salah satu tersangka, Rudy mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang praperadilan ini mulai bergulir pada Senin (15/9/2025).
    Kakak mantan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo ini mengajukan praperadilan karena menilai Komisi Antirasuah telah melakukan cacat prosedur dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka.
    Dalam permohonannya, Bambang mengaku langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa pernah menjalani pemeriksaan terlebih dahulu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5.729 Kartu Layanan Gratis sudah didistribusikan di Jakarta 

    5.729 Kartu Layanan Gratis sudah didistribusikan di Jakarta 

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah mendistribusikan 5.729 Kartu Layanan Gratis (KLG) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara bekerjasama dengan pemerintah kota di dua wilayah tersebut.

    Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Selasa menyebutkan, KLG yang didistribusikan di Jakarta Barat (Jakbar) sebanyak 3.368 kartu, sementara di Jakarta Utara (Jakut) 2.361 KLG.

    Saat ini, sebanyak 2.651 kartu siap didistribusikan ke pendaftar sekaligus penerima manfaat di Jakarta Pusat (Jakpus).

    Welfizon menyampaikan, kolaborasi dengan pemerintah wilayah Jakarta merupakan upaya percepatan pendistribusian KLG kepada masyarakat sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Pihaknya berkoordinasi dengan semua wilayah untuk percepatan pendistribusian KLG dan Jakarta Pusat adalah wilayah ketiga, setelah sebelumnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

    Dengan kerja sama ini, distribusi dilakukan melalui kecamatan, yang kemudian diturunkan ke kelurahan sampai ke pada penerimanya langsung.

    Sebelumnya, pengambilan KLG hanya bisa dilakukan terbatas di kantor pusat Transjakarta, Cawang, Jakarta Timur, dan beberapa halte Transjakarta saja.

    Sebagai informasi tambahan, pendaftaran KLG bisa dilakukan secara online melalui situs klg.transjakarta.co.id.

    Adapun KLG diperuntukkan bagi 15 golongan, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank Jakarta, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Lalu, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Berikutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbut/marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.