Xcloud.id

Produk: Beras

  • Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Bupati Mojokerto Salurkan Bantuan Air Bersih dan Pangan untuk Warga Terdampak Kemarau

    Mojokerto (beritajatim.com) – Musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Mojokerto mulai menimbulkan dampak serius terhadap ketersediaan air bersih bagi warga. Menyikapi kondisi ini, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra turun langsung menyerahkan bantuan darurat di Desa Manduro Manggung Gajah, Kecamatan Ngoro, Jumat (19/9/2025).

    Bantuan yang disalurkan meliputi 90 tangki truk air bersih, 150 paket beras ukuran 5 kilogram, 100 paket perlengkapan masak, serta 50 buah jerigen. Distribusi dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.

    Penyerahan bantuan berlangsung di Balai Desa Manduro Manggung Gajah dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Ngoro. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan solusi nyata bagi warga terdampak.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Gus Barra menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, tetapi juga tengah menyiapkan langkah berkelanjutan. “Ini nanti ada setiap hari, sambil kita coba agar tidak seperti ini terus-menerus. Kita akan koordinasi dengan provinsi, mencari sumber air dari mana yang bisa disalurkan ke sini,” ujarnya.

    Dengan adanya bantuan ini, kebutuhan mendesak warga, terutama akses terhadap air bersih dan pangan, diharapkan dapat terpenuhi sembari menunggu realisasi langkah strategis jangka panjang dalam mengatasi persoalan kekeringan di Kabupaten Mojokerto. [tin/beq]

  • Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Bansos Pangan Lanjut 2 Bulan, Pemda Diminta Cek Lagi Data Penerima – Page 3

    Per 17 September, realisasinya telah tersalurkan sebanyak 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Adapun daerah yang belum tuntas dikarenakan sebagian besar memiliki tantangan geografis, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

    Sebagai salah satu impak positif penyaluran bantuan pangan beras dapat terlihat pada pergerakan inflasi beras secara bulanan.

    Inflasi beras secara bulanan di Juli 2025 berada di 1,35 persen dan menjadi angka tertinggi selama 2025. Kendati begitu, inflasi beras berhasil ditekan dan pada Agustus 2025 menjadi lebih rendah di angka 0,73 persen.

    Arief Prasetyo Adi menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR RI. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Pelaksanaan bantuan pangan beras sebelumnya, pemerintah melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI. Jadi Komisi IV DPR RI ikut mengawasi di lapangan. Mereka langsung melihat penyalurannya ke penerima dan kalau dirasa ada yang kurang sesuai, langsung disampaikan,” ungkap Arief.

  • Polda Jateng Gelar Gerakan Pasar Murah Bantu Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

    Polda Jateng Gelar Gerakan Pasar Murah Bantu Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat

    JATENG – Polda Jawa Tengah terus menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga pangan. Bekerja sama dengan Bulog, kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap pagi di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jl. Sukun Raya, Banyumanik, Kota Semarang, serta digelar serentak di seluruh polres jajaran.

    Dalam GPM yang digelar di Mako Ditreskrimsus, Kamis, 18 September, pagi, disediakan beras SPHP dengan harga terjangkau Rp11 ribu per kilogram. Satu paket beras SPHP @5 kg dijual seharga Rp55 ribu. Setiap hari ditargetkan dapat mendistribusikan 2,5 ton beras. Jika animo masyarakat meningkat, jumlahnya akan ditambah hingga 5 ton per hari.

    Menanggapi kegiatan ini, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng, menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan peran Polri sebagai pelindung masyarakat.

    “Gerakan Pasar Murah bukan hanya soal distribusi beras, tapi juga bentuk kepedulian Polri terhadap kesejahteraan rakyat. Satgas Pangan di setiap wilayah kami dorong untuk bersinergi dengan Bulog agar masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” kata Kombes Artanto, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 18 September.

    Program GPM sendiri telah rutin digelar sejak Agustus 2025 di berbagai wilayah Jawa Tengah. Tujuannya menjaga ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian inflasi.

    “Beras yang disalurkan merupakan bagian dari Program SPHP Kementerian Perdagangan, yang disuplai langsung dari gudang Bulog,” lanjutnya.

    Artanto menambahkan, Polda Jateng memberikan apresiasi kepada Bulog dan pemerintah daerah yang telah memfasilitasi jalannya program ini. Dengan hadirnya pasar murah yang berkelanjutan, masyarakat Jawa Tengah diharapkan semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan antara Polri dan warga.

    “Kami berharap program serupa dapat terus digulirkan di masa mendatang sebagai wujud sinergi aparat keamanan dengan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Masyarakat juga kami imbau untuk segera melaporkan jika menemukan adanya indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran beras ini,” pungkasnya.

  • Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Pemda Diwanti-wanti Cek Bansos Beras Tepat Sasaran, Bukan ke Orang Kaya

    Jakarta –

    Bantuan sosial (Bansos) beras akan dilanjutkan lagi pada Oktober dan November 2025, sebesar 10 kilogram. Badan Pangan Nasional menilai peningkatan aspek ketepatan sasaran penerima menjadi perhatian utama pemerintah.

    Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat penting dilaksanakan sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meminta pemerintah daerah juga membantu pengecekan kembali penerima bantuan pangan di wilayah masing-masing.

    Karena jangan sampai bantuan pangan beras diterima oleh pejabat dan orang kaya. Hal utarakan saat menerima audiensi Bupati Mesuji Elfianah di Jakarta, pada Rabu (17/9/2025).

    “Terkait pelaksanaan kembali bantuan pangan beras, pemerintah daerah perlu membantu dan memberi masukan, karena pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya. Jangan sampai penerima bantuan beras malah diterima pejabat atau keluarga yang berada,” kata Arief, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    “Makanya ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Tujuannya jika ada koreksi dari daerah, feedback itu kami terima dan bisa disesuaikan. Ini masih ada waktu, karena kami sementara masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan. Kira-kira seminggu ini tolong bisa disiapkan pengecekannya,” tambah Arief.

    Bantuan pangan beras selama 2 bulan di Oktober dan November menyasar sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) dengan anggaran Rp 7 triliun.

    Di samping itu, pemerintah nantinya akan melakukan evaluasi kelanjutannya di Desember tergantung tingkat keoptimalan realisasi program.

    Lebih lanjut, Arief menjelaskan mengenai pengawasan pelaksanaan program bantuan pangan beras, pihaknya bersama Perum Bulog akan kembali mengikutsertakan Komisi IV DPR. Bagi Arief, kesinergian ini bersifat positif agar dapat terwujud check and balance yang transparan.

    “Harapannya program bantuan pangan beras dapat semakin tepat sasaran, dalam bagaimana menyasar ke keluarga berpenghasilan rendah se-Indonesia. Saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian dapat lebih terbantu dengan pemberian beras pemerintah yang kualitasnya konsisten Bulog terus jaga,” pungkas Arief.

    (ada/hns)

  • Harga Kedelai Lokal Anjlok, Pemerintah Turun Tangan

    Harga Kedelai Lokal Anjlok, Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta –

    Harga kedelai biji kering (lokal) di tingkat petani turun cukup siginifikan. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga kedelai saat ini di kisaran Rp 9.006 per kilogram (kg).

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga tersebut 16,42% di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen yang di Rp 10.775 per kg. Untuk mengatasi hal tersebut, Bapanas turun tangan dengan menggandeng pemerintah daerah, pelaku usaha swasta, dan asosiasi.

    Arief memerintahkan pemda hingga pengusaha untuk membeli kedelai petani sesuai HAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024.

    “Petani kedelai lokal harus dibantu, misalnya sedulur petani di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Apalagi dalam kondisi harga seperti sekarang yang sedang menuju panen raya kedelai lokal,” terang Arief dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (18/9/2025).

    Provinsi Jawa Tengah sendiri termasuk daerah sentra produsen kedelai terbesar secara nasional. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), di 2022 menjadi urutan kedua dengan raihan 62 ribu ton selama setahun. Sementara daerah terbesar jatuh pada Jawa Timur dengan 69,6 ribu ton.

    “Badan Pangan Nasional sejak awal September telah mengantisipasi dengan bergerak bersama pemerintah daerah beserta pelaku usaha swasta dan asosiasi yang relevan. Kami ciptakan keterhubungan agar semua lini terpenuhi dan berjalan baik,” sambungnya.

    Adapun proyeksi produksi kedelai nasional di 2025 ini, berdasarkan Proyeksi Neraca Kedelai yang disusun NFA per 2 September, produksi selama setahun diperkirakan mencapai 67,1 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi selama setahun berada di angka 2,6 juta ton.

    Sementara panen raya diestimasikan akan dimulai September sampai November karena akan mengalami kenaikan produksi lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Masing-masing di kisaran 7,1 ribu ton. Lalu 18,9 ribu ron dan 6,7 ribu ton.

    Untuk itu, Arief mengatakan sinergisitas antara pemerintah bersama dengan pelaku usaha dibutuhkan agar pasokan produksi kedelai lokal dapat diserap secara optimal. Khusus Pati, Jawa Tengah diharapkan dapat terserap setidaknya hingga 100 ton sampai akhir September.

    NFA pun mendukung dengan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan menanggung biaya transportasi ke daerah pengrajin produk turunan kedelai. Selain itu, dukungan pemerintah daerah terhadap petani di wilayahnya juga sangat penting.

    “Badan Pangan Nasional punya program FDP, jadi beban biaya kelompok tani untuk distribusi pengangkutannya ke luar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah juga membantu dengan menyerap dan dijadikan Cadangan Kedelai Pemerintah Daerah Jawa Tengah,” ungkap Arief.

    “Kami ucapkan banyak terima kasih kepada pelaku usaha swasta dan asosiasi yang berkenan bahu membahu. Spirit ini harus terus kita jaga bersama. Petani dan pelaku usaha dalam negeri sama-sama gotong royong, swasembada pangan pun bisa menyongsong,” pungkas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

    Adapun pelaku usaha swasta dan asosiasi yang terlibat antara lain PT FKS Multi Agro, PT Gerbang Cahaya Utama, PT Putra Permata Pasifik, Gabungan Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (GAKOPTINDO), Asosiasi Importir Kedelai Indonesia (AKINDO), Paguyuban Pengrajin Tahu Jawa Barat, dan Perkumpulan Penyalur Kedelai Nusantara.

    Pelaku usaha kedelai ini akan terus bertambah untuk menyerap produk kedelai domestik di Kabupaten Pati seiring dengan panen kedelai lokal yang masih terus bertambah.

    Tonton juga Video: Prabowo Sebut Produksi Jagung-Beras Melimpah, Tapi Gudang Terbatas

    (ada/hns)

  • Daftar Bantuan Pangan yang Bakal Dikucurkan Pemerintah Oktober – November 2025

    Daftar Bantuan Pangan yang Bakal Dikucurkan Pemerintah Oktober – November 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — DPR dan pemerintah menambahkan minyak goreng 2 liter dalam paket program bantuan pangan dua bulan pada Oktober-November 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

    Program bantuan pangan itu termasuk dalam delapan program paket ekonomi yang akan disalurkan untuk akhir 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan total anggaran keseluruhan program senilai Rp16,2 triliun, bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) akan disalurkan dengan nilai anggaran Rp7 triliun. 

    Pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Kamis (18/9/2025), tercapai kesepakatan untuk menambahkan bantuan pangan itu dengan miyak goreng 2 liter. Penambahan bantuan itu merupakan permintaan langsung dari pimpinan DPR. 

    “Permintaan langsung dari pimpinan DPR, agar Rp16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kilogram beras tadi, tidak cukup 10 kilogram beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter. Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” terang Ketua Banggar DPR Said Abdullah di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Kamis (18/9/2025). 

    Permintaan DPR itu langsung disepakati dan disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Menkeu yang baru sepekan lebih menjabat itu menjelaskan, bantuan pangan beras 10 kilogram untuk dua bulan itu sejatinya baru percobaan pertama.

    Pemerintah, terang Purbaya, nantinya akan menghitung lagi apabila di bulan selanjutnya masih kurang. Bantuan itu nantinya berpeluang untuk ditambah lagi. 

    Adapun mengenai tambahan minyak goreng 2 liter, Purbaya menyatakan pemerintah menyanggupi. Menurutnya, anggaran pemerintah yang bakal dimanfaatkan untuk menambah paket bantuan pangan itu bisa berasal dari anggara kementerian/lembaga lain yang tidak terserap secara optimal. 

    Purbaya mengaku sampai dengan akhir Oktober 2025 akan memantau secara ketat penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang memiliki belanja besar. 

    “[Kami] akan monitor mereka bisa serap [anggaran] enggak sampai akhir tahun. Begitu kita perkirakan sampai akhir tahun kira-kira enggak terserap, uangnya kami ambil. Kami sebarkan ke program-program seperti ini. Jadi kami sanggup, Pak [untuk menambah paket bantuan pangan],” kata Purbaya. 

    Adapun setelah rapat tersebut, Direktur Jenderal Strategi Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribbu menyebut pihaknya sudah menghitung anggaran untuk memasukkan minyak goreng 2 liter pada paket bantuan pangan. Menurutnya, anggarannya masih bisa diatur dan diperkirakan bakal membantu daya beli masyarakat. 

    “Bantuan kalau minyak goreng itu tadi kita hitung cepat mungkin sekitar setengah triliun [red]. Itu lumayan oke,” terang Febrio.

    Berikut daftar delapan program bantuan ekonomi 2025 dengan total nilai anggaran Rp16,2 triliun:

    1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat

    2. Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja

    3. Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM)

    4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untik 731.361 orang

    5. Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit

    6. Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang

    7. Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026

    8. Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.

  • Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui harga beras masih mahal di sejumlah wilayah. Hingga pekan ketiga September 2025, tercatat ada 105 kabupaten/kota yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Meski begitu, Tito menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun, berkat adanya intervensi pemerintah lewat operasi pasar dan penyaluran beras murah oleh Perum Bulog.

    Dia menjelaskan, pada minggu kedua September 2025 sempat ada 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Namun setelah langkah intervensi dijalankan, jumlah itu berhasil ditekan hampir setengahnya, di mana kini jumlah daerah yang harganya masih tinggi ada 105 kabupaten/kota.

    “Harga beras ada naik di 105 kabupaten/kota. Saya melihat tadinya 214 kabupaten/kota yang ada kenaikan dikit lah. Tapi kemudian kita melakukan operasi pasar beras bulog di seluruh kecamatan,” jelas Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Tito, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini semakin masif. Dalam satu hari, pemerintah mampu menyalurkan hingga 7.400 ton beras SPHP. Bahkan dalam operasi pasar kemarin, volume distribusinya mencapai 43.000 ton.

    “Nanti kita operasi (pangan), Sabtu ini. Kita akan operasi besar seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota. Ya, nanti mudah-mudahan dengan (operasi pasar) ini turun lagi,” tambahnya.

    Harga Beras Masih di Atas HET

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium secara rata-rata nasional hari ini berada di level Rp13.962 per kg atau 3,42% lebih tinggi dari HET Rp13.500 per kg.

    Rinciannya, beras medium di zona 3 tercatat Rp16.343 per kg atau 5,44% di atas HET Rp15.500. Di zona 2, harganya Rp14.072 per kg, naik tipis 0,51% dari HET Rp14.000. Sementara di zona 1, harga beras medium relatif terkendali, berada di Rp13.465 per kg atau masih di bawah HET.

    Untuk kategori beras premium, rata-rata nasional bahkan lebih tinggi lagi, yakni Rp16.094 per kg. Angka ini 8,01% di atas HET Rp14.900 per kg. Rinciannya, beras premium di zona 1 tercatat Rp15.335 per kg (naik 2,92% dari HET), zona 2 sebesar Rp16.430 per kg (naik 6,69%), dan zona 3 mencapai Rp18.833 per kg atau 19,2% di atas HET.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim harga rata-rata beras di daerah mengalami penurunan sejak akhir Agustus lalu, atau setelah pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah.

    Tito menyampaikan bahwa pada akhir Agustus, sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, jumlah itu berkurang menjadi 109 daerah pada pekan kedua September ini.

    “Tadinya di 214 kabupaten, kira-kira 3 minggu lalu ada kenaikan sedikit lah, tetapi kemudian kita melakukan operasi pasar dengan beras Bulog di seluruh kecamatan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, gerakan pangan murah yang antara lain dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu efektif mengendalikan harga beras.

    Tito lantas menjelaskan bahwa program tersebut akan berlanjut, terutama dalam bentuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog.

    Ketika ditanya perihal target penyaluran beras SPHP, dia mengeklaim bahwa pemerintah saat ini sanggup menyalurkan hingga 7.400 ton per hari. Gerakan pangan murah disebutnya akan berlanjut untuk mengerek distribusi beras murah tersebut.

    “Nanti minggu depan, Sabtu ini, kita akan operasi [pasar] besar di seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota, ya,” ujar mantan Kapolri ini.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua September 2025.

    “Yang perlu kita cermati bersama adalah beras, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dibandingkan minggu lalu naik sedikit menjadi 109 kabupaten/kota di mana minggu lalu ada 100 kabupaten/kota,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di YouTube Kemendagri, Selasa (16/9/2025).

    Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras baik medium maupun premium di semua zona mengalami kenaikan pada pekan kedua September ini.

    Harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.924 per kg, di atas HET Rp13.500. Zona 2 dan zona 3 mencatatkan rerata harga beras medium masing-masing Rp14.744 dan Rp18.939, di atas HET Rp14.000 dan Rp15.500.

    Sementara itu, rerata harga beras premium zona 1 berada di atas HET Rp14.900, yakni mencapai Rp15.634 per kg. Demikian pula dengan zona 2 dan zona 3 dengan rerata harga beras premium Rp16.497 dan Rp20.749.

  • 2 Ton Beras Murah di Operasi Pasar Rohul Diserbu Puluhan Warga

    2 Ton Beras Murah di Operasi Pasar Rohul Diserbu Puluhan Warga

    Rokan Hulu –

    Polres Rokan Hulu kembali menggelar operasi pasar dan menyalurkan 2 ton beras murah. Kegiatan ini disambut antusias oleh puluhan warga.

    Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra,mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Rokan Hulu.

    “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Emil, Kamis (18/9/2025).

    Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini digelar di Bundaran Ratih Togak Pemda pada Rabu (17/9). Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau.

    Dalam kegiatan ini, Sat Reskrim Polres Rokan Hulu menjual beras SPHP sebanyak 2 ton atau 400 karung dengan kemasan 5 kg seharga Rp 56.000 per karung.

    Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Rokan Hulu, termasuk Kanit II Tipiter IPDA Andi Mohammad Raihansyah F, Kanit I Pidum IPDA Zusrico, dan sejumlah personel lainnya.

    Kegiatan bazar beras murah ini berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif, dan berakhir sekira pukul 17.00 WIB. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan adanya harga beras yang terjangkau.

    (mei/dhn)

  • Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Diminta DPR buat Tambah Bansos Minyak Goreng 2 Liter, Purbaya: Kami Sanggup!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menambah bantuan sosial (bansos) jika dibutuhkan. Dalam hal ini bantuan pangan nantinya tidak hanya berisi beras 10 kilogram (kg), melainkan akan ditambah minyak dua liter.

    Keputusan itu berawal dari permintaan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kepada Purbaya saat rapat kerja tentang Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN 2026, Kamis (18/9/2025).

    “Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru stimulan Rp 16,23 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat. Kami berharap untuk yang golongan miskin dan rentan miskin kan dapat beras 10 kg per bulan, kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat tersebut.

    Said berkelakar jika permintaan itu disetujui, maka revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bisa disepakati. Sebagai informasi, dalam rapat itu, pemerintah mengusulkan kenaikan belanja negara hingga pelebaran defisit anggaran.

    “Kalau itu sepakat, posturnya sepakat,” ucap Said.

    Menanggapi permintaan itu, Purbaya langsung menyanggupi. Ia mengaku akan mengecek belanja setiap kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak terserap, agar bisa dialihfungsikan untuk program-program yang langsung dirasakan masyarakat.

    “(Bansos) 2 x (beras) 10 kg itu baru percobaan pertama. Kita hitung nanti kalau kurang, di Desember kita tambah juga. Kalau tambah 2 liter minyak kami pikir sanggup,” ucap Purbaya.

    “Ini kami akan monitor terus belanja pemerintah sampai Oktober ini, safari lah kira-kira, monitor mereka terserap nggak sampai akhir tahun. Jadi kami sanggup, Pak,” tambah Purbaya.

    Tonton juga video “Luhut Beberkan Rencana Penyaluran Bansos via Aplikasi Digital” di sini:

    (aid/kil)