Xcloud.id

Produk: Beras

  • Rajawali Nusindo perkuat distribusi beras SPHP lewat ritel modern

    Rajawali Nusindo perkuat distribusi beras SPHP lewat ritel modern

    Jakarta (ANTARA) – PT Rajawali Nusindo, anak perusahaan Holding BUMN Pangan ID FOOD, terus memperkuat distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui ritel modern untuk memastikan ketersediaan beras SPHP dan menjaga harga tetap stabil bagi masyarakat.

    Hingga September 2025, perusahaan telah mendistribusikan lebih dari 8 juta kilogram beras SPHP melalui jaringan ritel modern di seluruh Indonesia.

    Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, Sekretaris Korporasi Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan bahwa ritel modern memiliki jangkauan yang luas dan sistem distribusi yang terukur.

    Ritel modern juga dinilai ini efektif untuk memastikan beras SPHP lebih mudah diakses masyarakat dengan harga yang sesuai kebijakan pemerintah.

    “Melalui ritel modern, monitoring harga dan pasokan juga jadi lebih mudah,” ujar Sofyan.

    Sofyan menyebut Rajawali Nusindo telah menjalin kemitraan dengan berbagai jaringan ritel besar, seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, Lion Superindo, Naga Swalayan, Tip Top, Transmart, Foodhall, dan Hero.

    Kemitraan ini dinilai strategis karena mampu memperluas jangkauan distribusi hingga ke konsumen akhir, serta memudahkan pengawasan harga dan menjaga stabilitas pasokan di pasar.

    Sofyan menyampaikan secara nasional, penyaluran beras SPHP telah menjangkau lebih dari 30 provinsi. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan volume distribusi terbesar, yaitu lebih dari 4,9 juta kg.

    Dari angka tersebut, Jawa Barat menjadi penerima terbanyak, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta.

    Di luar Jawa, distribusi juga merata. Sumatera menerima lebih dari 1,6 juta kg, Bali dan Nusa Tenggara lebih dari 350 ribu kg, dan Kalimantan lebih dari 290 ribu kg. Di wilayah timur, distribusi juga signifikan dengan total lebih dari 756 ribu kg, mencakup Maluku, Sulawesi, hingga Gorontalo.

    Sofyan menambahkan pola distribusi beras SPHP dilakukan secara terpusat melalui distribution center (DC) ritel modern. Skema ini dinilai lebih efisien karena mempercepat rantai pasok, memastikan ketersediaan produk di rak penjualan, dan menekan potensi lonjakan harga di pasaran.

    Sofyan menuturkan ke depan Rajawali Nusindo bersama ID FOOD dan Bulog berencana meningkatkan partisipasi dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menyiapkan skema penyaluran beras premium Bulog melalui jaringan ritel modern.

    Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran ritel modern sebagai kanal distribusi strategis untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keracunan Terus Berulang, Fortusis Jabar Desak MBG Diganti Uang Tunai Bandung 23 September 2025

    Keracunan Terus Berulang, Fortusis Jabar Desak MBG Diganti Uang Tunai Bandung 23 September 2025

    Keracunan Terus Berulang, Fortusis Jabar Desak MBG Diganti Uang Tunai
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat meminta pemerintah menyalurkan bantuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam bentuk uang tunai, bukan makanan jadi di sekolah.
    Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah, termasuk terbaru di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
    Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto, menilai secara konsep program MBG baik karena bertujuan meningkatkan gizi siswa. Namun menurutnya, pelaksanaan di lapangan justru memunculkan masalah baru.
    “Program MBG pada prinsipnya bagus untuk diterapkan di negara yang kemiskinannya tinggi. Namun, harus benar tim ahli gizi yang memasaknya, semisal sewaktu uji coba yang dilakukan oleh TNI saat itu dan berhasil,” kata Dwi dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (23/9/2025).
    Dwi menambahkan, nuansa proyek lebih mendominasi dibanding tujuan utama program.
    Spesifikasi makanan yang ditentukan juga dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat di tiap daerah.
    “Setiap daerah tentu berbeda-beda, jangan disamaratakan. Misal biasanya di daerah itu memakai beras apa, sehingga saat dimasak pagi hari sampai siangnya itu nasinya tak berubah rasa atau basi. Jadi, jika ada gagasan diganti saja dengan uang itu lebih bagus, kami mendukung,” ujarnya.
    Menurut Dwi, penyaluran bantuan dalam bentuk uang memungkinkan orangtua menyesuaikan makanan sesuai kebutuhan dan selera anak.
    Termasuk dalam hal pengolahan daging, apakah direbus, digoreng, atau disajikan dengan cara lain.
    “Intinya, kami lebih senang orangtua diberikan uangnya. Artinya, yang masak itu orangtuanya sendiri. Sebab, orangtua tahu selera lidah anaknya. Orangtua bisa masak pagi hari, dan si anak pukul 07.00 WIB sudah di sekolah, tapi orangtua belum selesai masak, maka nanti makanan itu bisa diantarkan sewaktu jam istirahat,” tutur Dwi.
    Artikel ini telah tayang di Tribunjabar.id dengan judul Banyak Kasus Keracunan, Fortusis Jabar Desak Pemerintah Berikan Uang ke Orangtua untuk Program MBG
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Anggaran Bansos Beras-Minyak Goreng Rp6,5 Triliun Cair Oktober-November

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng merek Minyakita sepanjang Oktober—November 2025.

    Diketahui, penerima bantuan pangan (PBP) bakal menerima bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan dan Minyakita 2 liter per bulan pada periode Oktober—November 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut rencananya akan dilakukan secara one shoot atau sekali salur sekaligus.

    “Jadi sudah diputuskan bantuan pangan minyak goreng 2 liter dikali 2 bulan, berarti totalnya 4 liter. Penyalurannya kita ingin satu kali saja. Total anggarannya sekitar Rp6,5 triliun,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (23/9/2025).

    Arief merincikan, total anggaran bantuan pangan Rp6,5 triliun itu terdiri dari minyak goreng sekitar Rp1,1 triliun dan Rp5,3 triliun untuk bantuan pangan beras.

    Nantinya, bansos beras akan mendistribusikan sebanyak 365.500 ton untuk alokasi Oktober dan November. Berikutnya, sebanyak 73.100 kiloliter minyak goreng akan disalurkan ke 18,27 PBP se-Indonesia di Oktober.

    Arief menjelaskan, langkah penambahan komoditas minyak goreng dalam paket bantuan pangan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah.

    Lebih lanjut, Bapanas akan segera mengajukan usulan anggaran pelaksanaan program kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini mengingat anggaran untuk bantuan pangan ada di Bapanas.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan anggaran telah disiapkan oleh Kemenkeu untuk program bantuan pangan Oktober dan November.

    “Ini targetnya kepada 18,3 juta KPM [Keluarga Penerima Manfaat]. [Anggarannya] sudah dipersiapkan Pak Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Jadi 2 liter dari 18 juta, itu dikali, 2 liter 2 paket jadi 4 liter [Minyakita],” tandas Airlangga.

  • OPINI: Menimbang Ulang HET Beras

    OPINI: Menimbang Ulang HET Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akhirnya menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) beras. Melalui Keputusan Kepala Bapanas No. 299 Tahun 2025 tentang Penetapan HET Beras, 22 Agustus 2025, HET beras medium zona I naik dari Rp12.500/kg menjadi Rp13.500/kg (naik 8%), zona II naik dari Rp13.100/kg jadi Rp14.000/kg (6,9%) dan zona III naik dari Rp13.500/kg jadi Rp15.500/kg (14,8%).

    Langkah ini membuat penggilingan kecil yang ‘sesak napas’ sejak Januari lalu mulai lega. ‘Sesak napas’ penggilingan terjadi ketika Bapanas, 12 Januari 2025, menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di petani dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg.

    HPP yang semula disertai syarat kualitas dan rafaksi harga itu di kemudian hari diubah tanpa syarat kualitas dan rafaksi harga. Anehnya, ketika HPP gabah dinaikkan, HET beras tak dikoreksi. Padahal gabah adalah bahan baku beras. Kala harga bahan baku naik, hasil olahan juga naik. Penafikan golden rules ini membuat pasar beras mengalami regresi: pedagang dan penggilingan harus bisa berproduksi di tengah margin kecil, bahkan rugi.

    Sebagai regulator pemerintah tentu paham hal ini. Bukannya mengoreksi, otoritas penguasa justru melontarkan tudingan tak masuk akal: ‘mafia beras’, ‘beras oplos’, dan kalkulasi (potensi) kerugian bombastis: Rp99 triliun. Bahkan, belakangan pedagang dan penggilingan besar dicap ‘musuh negara’. Kini, setelah HET disesuaikan, apakah situasi membaik? Tidak. Karena penyesuaian HET hanya pada beras medium. Penggilingan menengah-besar produsen beras premium tetap sulit bernapas.

    Jangan salahkan jika ada yang berpikir nakal: ini wujud kebijakan penggilingan menengah-besar musuh negara? Bukti riil bahwa produsen beras premium sulit bernafas kasat mata dari raibnya aneka merek beras premium di retail-retail modern di berbagai kota. Mereka tak mampu menanggung kerugian bertubi-tubi. Sebagian menyiasati dengan menjual kemasan 50 kg tanpa merek di jejaring pasar tradisional yang tak pernah patuh HET. Sebagian lagi mulai menggarap pasar beras khusus, yang harganya tak diatur.

    Beras khusus inilah yang hari-hari ini meng-isi sebagian retail modern. Harganya bisa Rp18.000—Rp20.000/kg. Sebagian sisa-nya berhenti berproduksi dengan konsekuensi cicilan bank macet dan PHK karyawan. Apakah HET beras medium tercapai setelah dinaikan pada 22 Agustus? Merujuk panel data Bapanas, 1 September 2025, harga beras medium masih di atas HET di semua zona. Demikian pula beras premium.

    Padahal, untuk membuktikan harga beras segera turun seperti dijanjikan ke publik otoritas kuasa kini menempuh cara-cara tak elok, termasuk cara intimidatif dengan meminta penggilingan tak membeli gabah petani di atas Rp6.500/kg. Ini melukai petani. Ini harus dihentikan. Satgas Pangan yang intens masuk ke pasar harus menahan diri. Aura ketakutan di industri perberasan harus dipulihkan. Pada titik ini, pertanyaan yang relevan diajukan adalah: Apa perlu HET beras? HET mulai diterapkan pada September 2017.

    Alasan saat itu: ada mafia beras. Mafia ini menangguk keuntungan berlebih. Sampai sekarang mafia beras yang dituduhkan tidak pernah terbukti. Akan tetapi, narasi itu selalu diulang sebagai kambing hitam manakala tata kelola perberasan nasional acakadut dan tidak mampu dikelola otoritas penguasa, seperti saat ini. HET beras, hemat saya, adalah salah satu biang acakadut perberasan kita.

    Pertama, mustahil mematok harga tetap, seperti HET, di hilir manakala harga bahan baku fluktuatif. HET akan lebih mudah dipatuhi apabila harga gabah sebagai input produksi tidak potensial melonjak. Namun, mematok harga gabah secara tetap seperti HET tentu tidak adil bagi petani karena input produksi pertanian (tenaga kerja, bibit, sewa lahan, pupuk, dan yang lain) harganya tidak tetap. Kalau harga bahan baku tak tetap, mengapa harga jual dibuat tetap? Bukankah harga jual tetap itu juga membatasi inovasi?

    Kedua, sampai saat ini HET tidak efektif. Buktinya sampai sekarang pedagang di pasar tradisional tak pernah patuh HET. Kalau 8 tahun berlalu tak efektif kenapa HET beras masih tetap dipertahankan? Apakah masih perlu trial and error lagi? Bukankah sudah banyak penggilingan gulung tikar? Bukankah penggilingan dan pedagang beras terus dihantui traumatik kehadiran Satgas Pangan saat mengamankan HET? Diakui atau tidak, hemat saya beleid HET telah mengirim banyak penggilingan ke jurang maut.

    Ketiga, HET (dan HPP) hanya mengikat pemerintah. Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan No. 18/2012 mengatur bahwa stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dilakukan melalui penetapan harga di tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah dan penetapan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Rumusan UU ini jelas: HPP sebagai penetapan harga di produsen dan HET sebagai penetapan harga di konsumen hanya berlaku bagi pemerintah. Kekacauan muncul karena HET yang kini diatur lewat Peraturan Kepala Bapanas mengikat publik dan ada sanksi.

    Merujuk sejarah perberasan, HET adalah jelmaan ‘harga langit-langit’ (ceiling price) saat Orde Baru. Beleid ini tak mengikat publik dan berapa level harga tak pernah diumumkan. Seperti ‘harga langit-langit’, dalam konteks stabilisasi harga sejatinya HET adalah instrumen pemerintah. Bukan piranti mengatur pelaku usaha. HET adalah batas perlu-tidaknya pemerintah mengintervensi pasar. Kala harga beras melampaui persentase tertentu dari HET, ini sinyal bagi pemerintah turun ke pasar mengintervensi harga. Golden rules ini harus kembali ke rel. Jangan sampai pemerintah dituduh melanggar UU.

  • Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan realisasi penyerapan gula petani mencapai hampir 100 persen dengan total anggaran yang digelontorkan melalui Danantara sekitar Rp1,5 triliun.

    “Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli,” kata Amran seusai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menjabarkan pola penyerapan dijalankan dengan memutar dana Rp1,5 triliun, membeli gula dari petani kemudian menjualnya ke pasar, lalu hasil penjualan digunakan kembali untuk pembelian berikutnya.

    Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi solusi konkret agar gula petani terserap optimal, harga tetap terjaga, dan petani memperoleh kepastian pasar sekaligus keuntungan yang lebih baik guna mendukung stabilitas pangan nasional.

    “Kita kan ini mutar uangnya. Rp1,5 triliun beli, jual ke pasar, laku lalu beli lagi (gula petani,” ujar Amran.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut pemerintah telah menyerap 40 ribu ton gula dari petani setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara Indonesia.

    “Sudah, kan duitnya ada Rp1,5 triliun. Nah itu kita ngambilin gula petani. Sudah, 40 ribu ton, kan bertahap ya, jadi 40 ribu ton sudah dibeli,” ujar Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/9).

    Pemerintah hanya akan membeli gula petani yang tidak diserap pasar. Menurutnya, hal itu sama seperti dilakukan Perum Bulog saat menyerap beras petani.

    Penyerapan itu dilakukan agar petani tetap sejahtera dan harga gula di pasar tetap terjaga.

    Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak harus dihabiskan untuk menyerap gula petani. Namun, apabila gula dari petani belum terserap semua dan anggaran dari Danantara habis, maka akan diajukan kembali.

    “Tapi kan sejauh ini kan masih sisa, duitnya masih ada,” kata dia.

    PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM menggelontorkan dana berupa shareholder loan senilai Rp1,5 triliun.

    Pembelian gula itu nantinya akan dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, sebagai BUMN bidang pangan.

    ID FOOD akan melakukan offtake gula petani tebu dari pabrik gula PT PG Sinergi Gula Nusantara (SGN) dam pabrik gula milik ID FOOD.

    Penyerapan yang akan dilakukan difokuskan kepada gula petani tebu, yang diharapkan menjadi stimulus guna membantu pemerintah menstabilkan harga gula dari hulu hingga hilir.

    Offtake gula petani ini diharapkan menghentikan rembesan gula rafinasi sehingga tidak menimbulkan tambahan tekanan pada biaya logistik dan aspek pembiayaan yang tengah berjalan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Dirut Bulog pastikan stok beras 3,9 juta ton aman hingga akhir tahun

    Penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan cadangan beras pemerintah (CPB) sebesar 3,9 juta ton tersedia aman hingga akhir tahun demi menjamin stabilitas komoditas pangan tersebut secara nasional.

    “Dengan stok 3,9 (juta ton beras) itu mampu memasok sampai akhir tahun, sampai Desember nanti,” kata Rizal ditemui ANTARA seusai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan stok itu setelah sebagian telah didistribusikan untuk bantuan pangan kepada masyarakat sesuai instruksi pemerintah pusat. Dimana sebelumnya hingga Juli 2025, Bulog mencatat stok CBP mencapai 4,2 juta ton.

    “Yang satu koma juta sekian (stok CBP) kan sudah didistribusikan untuk bantuan pangan (beras) dan sebagainya. Jadi ini tinggal 3,9 (juta ton) sekarang (stok cadangan beras pemerintah),” ujarnya.

    Dikatakan, penyerapan gabah dari petani telah mencapai 100 persen dari target 3 juta ton, menjadi bukti komitmen Bulog mendukung produksi dalam negeri dan menjaga keberlanjutan program ketahanan pangan nasional.

    Meski target penyerapan telah terpenuhi, Bulog menegaskan proses serapan gabah masih terus berjalan sesuai petunjuk teknis Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen.

    Program penyerapan gabah diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas stok beras nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani melalui harga yang layak dan perlindungan dari tengkulak yang merugikan.

    Rizal mengingatkan, petani agar menjual gabah dalam kondisi matang dan siap panen sehingga kualitas beras terjaga, menghasilkan stok cadangan berkualitas tinggi untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat.

    “Jadi harapannya kepada para petani, gabah yang dijual ke Bulog itu adalah gabah yang betul-betul dalam kondisi baik dan betul-betul matang, siap panen dan kering,” bebernya.

    Ia menambahkan, dengan stok 3,9 juta ton beras yang masih tersimpan, Bulog memastikan cadangan pangan nasional aman hingga Desember 2025, sesuai arahan Bapanas untuk menjamin ketahanan pangan sepanjang tahun.

    Ia menegaskan pihaknya siap menjalankan peran sebagai operator pelaksana kebijakan pangan pemerintah, memastikan distribusi beras tepat sasaran, serta mendukung kemandirian pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Jelaskan Apa yang Terjadi di Balik Kasus Beras ‘Oplosan’

    Mentan Amran Jelaskan Apa yang Terjadi di Balik Kasus Beras ‘Oplosan’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus kecurangan beras premium yang tak sesuai aturan terjadi beberapa waktu lalu sempat membuat gempar masyarakat. Bukan hanya itu, harga beras premium yang merangkak naik dan mengalami kelangkaan di ritel modern juga ikut membuat gaduh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kecurangan beras terjadi karena adanya beras oplosan yang tak sesuai aturan.

    Menurut Amran, yang terjadi adalah pelanggaran mutu beras premium. Sedangkan praktik pencampuran beras sejatinya menjadi hal yang lumrah, selama sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

    “Izin, aku jelaskan satu, yang kasus beras oplos, kemarin minta maaf, agak bikin gaduh dikit. Itu bukan sebenarnya oplos, tetapi pelanggaran,” kata Amran dalam paparannya di rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).

    Adapun pelanggaran pertama yang terjadi beberapa waktu lalu, menurutnya, yakni mutu beras, seperti jumlah butir beras yang patah (broken) mencapai 40%-50%. Padahal, batas beras broken yang ditetapkan untuk beras premium yakni 14%.

    “Standarnya (patah beras yang diatur 14% beras premium). Tetapi yang dijual (broken) 40%-50%,” lanjut Amran.

    Pelanggaran kedua yakni harganya yang tetap tinggi, meski persentase brokennya juga cukup tinggi.

    “Ini yang terjadi seharusnya dijual Rp 8.000/kg, maksimal Rp 12.000/kg, dia jual Rp 17.000/kg, artinya Rp 5.000/kg tidak halal,” ungkapnya.

    Mengutip data yang dipaparkan Amran, terdapat 10 merek yang telah melanggar mutu dan kualitas beras premium, antara lain WS, LS, SM, JN, NU, RU, MD, PR, BS dan SR.

    Namun, Amran tidak menyebutkan secara lebih rinci merek yang dipaparkan tersebut.

    Amran pun meminta kepada kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, agar dapat ditindak jika ditemukan kasus serupa di daerah.

    “Ini aku tunjukkan sedikit pada bupati, supaya kalau ada bertanya di daerah. Ini yang ditangkap,” jelas Amran.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bapanas ajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun untuk bantuan pangan

    Bapanas ajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun untuk bantuan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajukan tambahan anggaran Rp6,5 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mendukung penyaluran program bantuan pangan periode Oktober-November 2025.

    Tambahan dana tersebut dibutuhkan guna menyalurkan beras 10 kilogram dan minyak goreng Minyakita sebanyak dua liter bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi merinci kebutuhan anggaran terdiri atas Rp5,3 triliun untuk beras dan Rp1,1 triliun untuk minyak goreng.

    “Bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak dua liter, kali dua liter, kan satu kali kirim, dua liter. Buat dua bulan berarti empat liter. Itu sekitar Rp1,1 (triliun), sama Rp5,3 (triliun). Jadi total Rp6,5 (triliun),” ujarnya.

    Bantuan pangan akan disalurkan melalui Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola Bulog dan BUMN pangan lainnya.

    Hingga 24 Agustus 2025, cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tercatat mencapai 3,91 juta ton.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penambahan minyak goreng bakal memperkuat program bantuan pangan yang selama ini hanya berupa beras.

    “Bantuan pangan tadi ditambahkan selain 10 kilogram beras, untuk dua bulan ditambahkan dua liter Minyakita. Targetnya kepada 18,3 juta KPM,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kesiapan anggaran untuk program tersebut.

    “Anggarannya sudah ada,” katanya.

    Program bantuan pangan beras dan minyak goreng merupakan bagian dari 17 paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan untuk 2025-2026.

    Kebijakan ini ditujukan guna mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, menjaga ketahanan pangan rumah tangga, sekaligus membantu mengendalikan inflasi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantuan Dicabut karena Judi Online, Warga Kota Kediri dapat Ajukan Reaktifasi

    Bantuan Dicabut karena Judi Online, Warga Kota Kediri dapat Ajukan Reaktifasi

    Kediri (beritajatim.com) – Menyikapi kebijakan Kementerian Sosial RI terkait penghapusan penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat praktik judi online, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial mengakui terdapat sejumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako yang dicoret Kemensos. Total ada 467 keluarga penerima bansos di Kota Kediri yang terdampak kebijakan ini dan dinyatakan sudah tidak berhak menerima bantuan.

    Hal tersebut diungkapkan Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri melalui sambungan telepon, Senin (22/9). Paulus menyebut penghentian bantuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kemensos bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mendeteksi adanya aktivitas judi online di rekening para penerima bansos.

    Penyaluran bantuan sosial di Kota Kediri.

    Paulus mengatakan pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa tidak pernah terlibat dalam judi online namun terdampak kebijakan ini. Masyarakat yang merasa namanya dicoret dapat melapor melalui kelurahan, pendamping PKH, atau langsung datang ke Dinas Sosial Kota Kediri.

    “Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial memberikan arahan kepada Dinas Sosial untuk melakukan reaktifasi bansos bagi penerima yang terdampak namun terbukti tidak terlibat aktivitas judi online. Dari total keseluruhan, hingga saat ini baru 15 penerima yang telah mengajukan reaktifasi dan kebanyakan masuk dalam DTSEN khususnya Desil 1 dan 2 yang merupakan kelompok masyarakat miskin ekstrem,” jelasnya.

    Reaktifasi hanya bisa dilakukan 1 kali dengan mekanisme sebagai berikut : penerima melapor ke pendamping PKH, mengisi form klarifikasi dengan mencantumkan tanda tangan diri, pendamping dan Dinas Sosial, foto rumah tampak depan dan selanjutnya pendamping PKH membawa form ke Dinas Sosial.

    Penyaluran bantuan sosial di Kota Kediri.

    “Dalam proses reaktifasi ini Dinas Sosial melalui pendamping PKH melakukan verifikasi untuk melihat kondisi secara langsung di lapangan dan melalui pendekatan door to door. Setelah dilakukan penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa mayoritas penerima yang dicoret tidak terlibat langsung dalam praktik judi online dan diketahui identitasnya dipinjam oleh orang lain dan disalahgunakan,” ungkapnya.

    Perlu diketahui, total penerima bansos di Kota Kediri, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/sembako,tercatat 28.718 orang. Paulus berharap agar seluruh masyarakat penerima bansos dapat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, seperti BPNT/sembako untuk membeli bahan pangan pokok seperti beras, telur, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Sedangkan bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan utama seperti pendidikan dan kesehatan anak, dan kebutuhan pokok keluarga.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan bantuan yang diberikan. Lindungi data pribadi Anda dan hindari judi online dalam bentuk apapun karena jika terbukti, bansos akan dihapus secara permanen,” tutupnya. [nm/but]

  • Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Makan Bergizi Gratis Diusulkan Diganti Uang Tunai, Bos BGN: Sudah Ada BLT!

    Jakarta –

    Skema Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan diubah menjadi uang tunai usai banyaknya kejadian penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan atau keracunan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan skema dari program MBG ini merupakan yang sudah baik untuk dilakukan. Pasalnya program ini sudah lama dirancang sedemikian rupa agar terciptanya pemenuhan gizi kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, pemberian uang tunai juga sudah ada porsi tersendiri dari pemerintah yakni berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Begini ya, program ini telah dirancang sejak lama ya kan. Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” katanya di Kantor BGN, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Dadan mengatakan bantuan uang tunai langsung juga tidak bisa menjamin bahwa hal tersebut dapat tersalurkan kepada anak-anak. Pasalnya program ini dirancang untuk mengintervensi gizi anak-anak Indonesia.

    “Kedua kan anda sudah tau ada kasus Mahesa di Sumatera Utara. Itu kan korban dari KIP yang diserahkan ke Ibunya. Uangnya dipakai untuk bayar sesuatu dan anaknya tidak dibayarkan SPP. Dan sekarang Mahesa sudah senang makan bergizi dan ibunya kerja di SPPG,” katanya.

    Dadan menambahkan skema MBG ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk dapat menciptakan rantai pasok dan mendorong kemandirian pangan masyarakat Indonesia. Ia mengatakan bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 5 ton beras per bulan atau setara 10 ton gabah kering.

    “Dan kemudian kita ingin membangun rantai pasok. 1 SPPG itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan lokal,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris yang mengusulkan agar MBG diberikan tunai kepada orang tua siswa. Dia menyoroti standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kurang baik dan membuat banyaknya kasus keracunan terjadi.

    Dia curiga kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah akibat tidak dijalankannya SOP dari BGN dengan baik oleh SPPG.

    Charles mengatakan rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dilakukan di pukul 23.00 atau malam sebelum distribusi. Makanan, katanya, dimasak pukul 04.00 dan dibungkus pukul 07.00, sementara baru dihidangkan sekitar pukul 11.00-12.00 WIB. Risiko makanan terkontaminasi bakteri jadi sangat tinggi.

    Selain itu, Charles juga mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan makan bergizi gratis. Salah satunya, dia mengusulkan memberikan uang kepada orang tua siswa agar bisa menyiapkan makan bergizi untuk anak masing-masing.

    “Bahkan opsi memberikan uang kepada orang tua murid misalnya. Sehingga orang tua murid bisa menyediakan makanan sendiri untuk anak-anaknya,” ujar Charles kepada wartawan, Jumat (19/9/2025) yang lalu.

    (kil/kil)