Produk: Beras

  • Gerakan Pangan Murah di Mojokerto Diserbu Warga, Beras SPHP dan Minyakita Jadi Incaran

    Gerakan Pangan Murah di Mojokerto Diserbu Warga, Beras SPHP dan Minyakita Jadi Incaran

    Mojokerto (beritajatim.com) – Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi Kementerian Pertanian RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapat sambutan antusias masyarakat. Kegiatan ini digelar serentak di seluruh wilayah Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Mojokerto, Selasa (23/9/2025).

    Di Kabupaten Mojokerto, GPM digelar di seluruh kecamatan, salah satunya di halaman Kantor Kecamatan Dawarblandong. Ratusan warga sejak pagi sudah memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bupati Mojokerto bersama Kajari, Kapolresta, dan perwakilan Kodim 0815 Mojokerto turut hadir dalam acara tersebut.

    Komoditas yang paling diburu warga antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, serta telur. Selain itu, sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto juga dijajakan dengan harga di bawah pasaran. Hal tersebut menjadian GPM diburu warga.

    Kepala Perum BULOG Cabang Mojokerto, Muhammad Husain menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan 3 ton beras SPHP khusus untuk GPM kali ini. “Beras SPHP dengan HET Rp12.500 per kilogram, dalam kegiatan GPM ini kami jual hanya Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan 5 kilogram,” ungkapnya.

    Selain harga beras SPHP yang ditawarkan lebih murah dari Harga Eceran Tertinggi (HET), harga komoditas lainnya juga dibawah HET. Seperti Minyakita yang HET-nya Rp15.700 per liter, dalam GPM tersebut jual Rp15.000 per liter.

    “Dengan begitu masyarakat bisa lebih mudah menjangkau kebutuhan pokok. GPM digelar sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Jawa Timur. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa rutin diselenggarakan, sehingga masyarakat semakin terbantu,” pungkasnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Dawarblandong, Siti Mahmudah mengaku terbantu dengan adanya GPM di Kantor Kecamatan Dawarblandong tersebut. “Karena harganya lebih terjangkau dibandingkan di pasaran. Semoga kegiatan seperti ini sering digelar lagi,” harapnya. [tin/beq]

  • Mentan Andi Amran gelontorkan 2.400 ton beras di Jawa Timur

    Mentan Andi Amran gelontorkan 2.400 ton beras di Jawa Timur

    ANTARA – Gerakan Pangan Murah digelar serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Selasa (23/9). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggerojok sebanyak 2.400 ton beras untuk kegiatan operasi pasar tersebut. (Hanif Nasrullah/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri: Polri sudah bantu salurkan 72,5 ribu ton beras SPHP

    Kapolri: Polri sudah bantu salurkan 72,5 ribu ton beras SPHP

    Harapannya harga bisa dijaga mendekati stabil, baik untuk beras medium maupun premium

    Semarang (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan gerakan pangan murah yang digelar Polri di berbagai lokasi di tanah air sepanjang 2025 telah mendistribusikan sekitar 72,5 ribu ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh Polri sudah digelar di 54.454 lokasi,” kata Kapolri di Kabupaten Semarang, Selasa.

    Menurut dia, capaian distribusi beras SPHP sebanyak itu sudah mencapai sekitar 27 persen kuota yang penyalurannya dibantu Polri.

    Gerakan pangan murah, lanjut dia, diharapkan bisa menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras.

    Selain itu, menurut dia, antusiasme masyarakat juga cukup tinggi karena bisa memperoleh beras dengan harga lebih murah.

    ‘Harapannya harga bisa dijaga mendekati stabil, baik untuk beras medium maupun premium,” katanya

    Kapolri menyebut laporan terakhir yang diterimanya diketahui sudah mulai terdapat penurunan harga beras, baik di pasar tradisional maupun ritel.

    Ia menuturkan harga beras di pasaran sudah mendekati harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah.

    “Menjadi tugas bersama untuk menjaga stabilitas harga pangan agar terjangkau masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog Nasional 23 September 2025

    Mendagri Imbau Daerah dengan Inflasi Tinggi Perkuat Koordinasi Pengendalian bersama BPS hingga Bulog
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) dengan tingkat inflasi yang masih tinggi memperkuat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Bulog.
    Koordinasi itu diperlukan terutama untuk menemukan penyebab kenaikan inflasi sekaligus langkah pengendaliannya.
    Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan evaluasi dukungan pemda dalam program 3 Juta Rumah. Forum ini berlangsung secara
    hybrid
    dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (23/9/2025).
    Tito menjelaskan, capaian inflasi nasional saat ini relatif terkendali sebesar 2,31 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy) pada Agustus 2025.
    Ia menekankan, capaian tersebut sejalan dengan target ideal pemerintah, yakni menjaga inflasi pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen.
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Inflasi yang terlalu rendah, misalnya di bawah 1 persen, akan menyulitkan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
    Sebaliknya, inflasi di atas 3,5 persen akan merugikan masyarakat sebagai konsumen karena harga kebutuhan terlalu tinggi.
    “Keseimbangan antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen. Sehingga di angka 2,31 [persen] ini adalah angka yang sangat bagus sekali,” jelas Tito.
    Meski demikian, ia mengingatkan adanya beberapa daerah dengan tingkat inflasi di atas 3,5 persen, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Pegunungan, Aceh, Riau, dan Sulawesi Barat.
    Untuk itu, Tito mendorong agar kepala daerah lebih intens berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
    “Tolong duduk bersama dengan BPS setempat, kemudian Bulog, kemudian juga dengan Bank Indonesia yang ada di sana, perwakilan, bila perlu dengan asosiasi pengusaha seperti Kadin atau Apindo, untuk mencari penyebabnya apa,” pesannya.
    Menurut Tito, tingginya inflasi di suatu daerah bisa dipengaruhi banyak faktor.
    Hal itu antara lain keterbatasan pasokan bahan pangan, kenaikan harga yang diatur pemerintah, seperti tarif air minum, hingga masalah distribusi akibat cuaca atau hambatan logistik. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu.
    “Itulah perlunya kita melakukan evaluasi,” jelas Tito.
    Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan sejumlah komoditas yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga September 2025.
    Tito menyebut harga bawang merah mengalami tren penurunan signifikan. Dari 309 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan pada minggu ketiga Agustus 2025, kini hanya tersisa 31 daerah pada minggu ketiga September 2025.
    Sementara itu, terdapat 303 kabupaten/kota yang justru mengalami penurunan harga bawang merah pada periode yang sama.
    “Ini yang menarik dan perlu diketahui apakah memang konsumsinya yang berkurang, kayaknya enggak. Atau mungkin karena sudah terjadi pemerataan distribusi,” kata Tito.
    Tak hanya itu, komoditas beras turut menjadi perhatian utama. Tito menjelaskan, operasi pasar yang digelar bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menekan lonjakan harga di banyak daerah.
    Pada minggu keempat Agustus 2025, kenaikan harga beras terjadi di 214 daerah. Namun, pada minggu ketiga September 2025, kenaikan tersebut tercatat hanya terjadi di 106 daerah. Jumlah daerah yang mengalami penurunan harga beras pun meningkat.
    Kendati demikian, terdapat sejumlah komoditas yang masih perlu diwaspadai karena tren kenaikannya cukup tinggi. Komoditas itu antara lain cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
    Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Edy Priyono, serta Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Indra Wijayanto.
    Hadir pula secara virtual narasumber lain dari kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran pemda, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejar Swasembada Pangan, Petani Tanam Sejuta Tugal Padi Gogo di Kaltim – Page 3

    Kejar Swasembada Pangan, Petani Tanam Sejuta Tugal Padi Gogo di Kaltim – Page 3

    Sebelumnya, Perum Bulog memberikan klarifikasi soal isu menghentikan pembelian gabah dan beras petani. Dalam konteks ini, Bulog menyatakan tetap melakukan penyerapan gabah dan beras dalam negeri lewat skema komersial.

    Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto mengatakan, pihaknya senantiasa melaksanakan penyerapan gabah dan beras sesuai penugasan pemerintah. 

    Pada tahun ini, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025, Bulog mendapat tugas mengadakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 3 juta ton setara beras, di mana saat ini target tersebut telah tercapai.

    “Prinsipnya, untuk CBP Bulog bekerja berdasarkan regulasi dan penugasan yang diberikan Pemerintah. Namun di luar itu, Bulog tetap melakukan penyerapan gabah dan beras melalui skema komersial,” jelas Prihasto, Kamis (11/9/2025).

    “Dalam skema ini, Bulog tidak pernah menghentikan penyerapan, dengan mekanismenya disesuaikan dengan kebutuhan penjualan, baik dari sisi jenis, kualitas, maupun kuantumnya,” tegasnya.

    Prihasto menjelaskan, Bulog juga mengoperasikan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang tersebar di 10 wilayah di seluruh Indonesia yang terus menyerap gabah sesuai standar kualitas. Untuk menghasilkan beras premium maupun beras sesuai preferensi konsumen dan kebutuhan pasar. 

     

     

  • Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Menkeu Purbaya Siap Tambah Bansos Jika ada Anggaran Nganggur – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk mengalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng mulai Oktober 2025.

    Adapun, bantuan sosial (bansos) yang akan dibagikan 10 kilogram (kg) beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini untuk menyediakan 2 liter MinyaKita perbulan per penerima sebanyak 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (23/9/2025).

  • Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Purbaya Tantang DPR Soal Bansos Minyak Goreng: Kenapa Enggak 5 Liter Sekalian? – Page 3

    Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 6,5 triliun untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng, yang akan dimulai Oktober 2025.

    Bantuan sosial yang akan dibagikan adalah 10 kg beras ditambah 2 liter minyak goreng MinyaKita untuk masing-masing penerima manfaat.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, anggaran khusus untuk bansos MinyaKita sebesar Rp 1,1 triliun. Dana ini digunakan untuk menyediakan 2 liter MinyaKita per bulan bagi 18,27 juta penerima.

    “Rp 6,5 triliun itu untuk bantuan pangan dalam bentuk beras plus minyak goreng. Kalau bantuan pangan minyak goreng sekitar Rp 1,1 triliun. Lalu sekitar Rp 5,3 triliun untuk bantuan pangan beras. Jadi totalnya Rp 6,5 triliun,” kata Arief di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (23/9/2025).

  • Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat.

    Mentan juga meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dibuka setiap hari sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.

    “Kami minta Bulog buka 24 jam, dan jangan dipersulit. Bupati dan wali kota yang ingin mengambil beras jangan dibatasi supaya rakyat bisa merasakan langsung kehadiran negara,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Surabaya, Selasa.

    Amran yang menghadiri kegiatan GPM Serentak di Taman Mudu, Surabaya, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam GPM Serentak di Taman Mudu kali ini disediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak total 10 ton dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.

    Amran mengatakan untuk GPM Serentak dilaksanakan di 828 titik di Jawa Timur dengan total stok beras SPHP yang disiagakan mencapai sekitar 2.491 ton.

    Sebanyak 828 titik tersebut terdiri dari 222 kantor kecamatan, 378 kantor Polsek, 212 kantor Koramil, dan 16 titik lainnya dengan kuota 3 ton per titik.

    Tak hanya beras SPHP, pemerintah juga menyediakan komoditas lain seperti MinyaKita sebanyak 10.526 liter dan gula pasir sebanyak 3.285 kilogram sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras yang disiagakan untuk kegiatan GPM Serentak di Jatim sebanyak 2.491 ton itu merupakan jumlah tertinggi di tingkat provinsi seluruh Indonesia.

    Tujuan utama GPM tersebut adalah menstabilkan harga beras di pasaran, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung pengendalian inflasi daerah, katanya, menjelaskan.

    “Dengan capaian ini, Jawa Timur menunjukkan kontribusi besar terhadap stabilisasi pangan nasional,” ujar Rizal.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melihat Langsung Dapur MBG Palmerah di Tengah Kasus Keracunan Massal

    Melihat Langsung Dapur MBG Palmerah di Tengah Kasus Keracunan Massal

    Jakarta

    Keracunan pada siswa usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan telah memerintahkan penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dianggap bermasalah.

    Meski begitu,SPPG lainnya tetap beroperasi dan menyalurkan MBG tanpa mencatatkan satu pun kasus keracunan. Salah satunya adalah SPPG Palmerah di Jakarta Barat. Tim detikcom berkesempatan langsung melihat kondisi SPPG tersebut.

    SPPG ini menetapkan standar sangat ketat dalam pembuatan MBG, mulai dari proses penerimaan bahan baku hingga penyaluran makanan kepada para siswa. SPPG Palmerah memiliki sejumlah ruangan dengan peruntukan yang berbeda-beda.

    Sterilitas menjadi standar wajib yang harus dipatuhi para pekerja di sana. Pantauan detikcom di lokasi, para pekerja, termasuk juru masak hingga tim penyiap makanan mengenakan APD lengkap, masker, penutup kepala hingga sarung tangan saat menyiapkan makanan.

    Pada ruangan dapur utama terdapat 6 tungku kompor yang beroperasi memasak bahan baku. Terlihat setidaknya ada 3 petugas yang berbagi tugas di depan tungku kompor.

    Masih di ruangan yang sama, ada meja besar tempat ompreng atau wadah MBG diletakkan. Sejumlah pegawai bertugas mengisi ompreng tersebut dengan berbagai jenis makanan. Tampak ompreng tersebut diisi oleh pisang, sayuran, ayam, hingga nasi.

    Dapur MBG di Palmerah Foto: Ilyas Fadilah

    Dengan penerangan yang memadai, secara umum SPPG Palmerah terlihat bersih untuk kategori dapur. Kondisi dapur juga terlihat rapi dengan penataan barang sesuai dengan tempatnya.

    Hanya saja lantai dapur MBG tidak sepenuhnya bersih karena para petugas mengenakan alas kaki khusus selama bekerja. Meski begitu, bisa dipastikan tidak ada perlengkapan makanan yang disimpan atau menempel langsung di lantai.

    Ruang pengemasan bersebelahan dengan dapur utama. Di sini ompreng akan dikemas dan diikat dengan masing-masing berjumlah 5 buah. Ompreng tidak diletakkan di lantai melainkan di alas berupa meja demi menjaga kualitas makanan.

    SPPG Palmerah juga memiliki ruangan gudang kering dan ruangan pendingin. Ruang gudang kering menyimpan barang-barang seperti beras, mie hingga kecap. Sementara ruang pendingin menyimpan bahan makanan seperti daging dan sayuran.

    Ruang pendingin memiliki tempat penyimpanan berupa chiller dan freezer. Chiller diatur dengan suhu di bawah 5 derajat celcius dan menyimpan bahan-bahan sayuran. Sementara freezer untuk menyimpan bahan makanan hewani dengan suhu di bawah 15 derajat celcius.

    Sayur dan daging dipisah agar tidak terjadi kontaminasi silang yang merusak makanan. Terdapat juga ruang sortir untuk memastikan kualitas bahan baku. Nantinya makanan yang tidak sesuai, misalnya busuk, akan dipisahkan dan dikembalikan ke supplier untuk ditukar dengan yang lebih bagus.

    Ruang cuci ompreng berada terpisah dan berlokasi di bagian paling belakang gedung SPPG Palmerah. Sebanyak 16 orang ditugaskan untuk membersihkan ompreng sesuai SOP yang berlaku.

    Menurut Koordinator SPPG Wilayah Jakarta Barat, Yudha Permana, persiapan untuk memasak dilakukan sejak jam 1 dini hari, sementara proses memasak dilakukan jam 2 sampai sekitar jam 6 pagi.

    “Kita pastikan bahwa akhir dari proses Masak, itu kurang lebih sekitar jam 5, jam 6. Jam 6 lah. Kita pastikan jam 6 itu sudah selesai dan siap di-packing untuk didistribusikan di gelombang yang pertama. Gelombang pertama itu jam 7. Kemudian dimakan sekitar jam 8.30. Jadi kita bisa pastikan bahwa makanan itu dimakan tidak lebih dari 4 jam,” jelas Yudha

    Proses ini mempertimbangkan syarat agar nutrisi pada makanan tetap terjaga saat dikonsumsi karena tidak lebih dari 4 jam setelah selesai dimasak. Untuk menunya sendiri selalu ada evaluasi yang dilakukan setiap minggu.

    “Jadi kita bisa bilang, hampir kita punya 40-an menu yang kita buat supaya anak itu tidak bosan. Dan kita sering juga mendengarkan request-request dari siswa. Contoh yang terakhir itu, mereka pingin burger, kita coba fasilitasi.

    Dapur MBG di Palmerah Foto: Ilyas Fadilah

    Hal-hal ini yang membuat anak-anak itu menjadi lebih nafsu makan, karena mereka juga merasa bahwa apa yang mereka inginkan itu bisa tersalurkan,” jelasnya.

    Sejauh ini menu makanan favorit siswa antara lain sayur capcay, ayam terik, beef yakiniku, beef teriyaki, hingga spaghetti. Menu makanan selalu bervariasi seperti ayam, ikan, telur, dan lain sebagainya.

    “Jadi di dalam lima hari kita pelaksanaan. Itu dipastikan di setiap Kamis tadi itu selalu ada (evaluasi). Setiap minggu itu ada daging satu kali, ayam itu dua kali. ayam fillet sekali, ayam potong sekali, kemudian ikan sekali. Dan telur. Dipastikan anak-anak itu tahu bahwa makanan itu beragam,” tutupnya.

    Tonton juga video “BGN Cek Kondisi Siswa di Bandung Barat yang Keracunan MBG” di sini:

    (acd/acd)

  • Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Menteri PU maksimalkan Bendungan Tanju dukung irigasi pertanian

    Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memaksimalkan Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendukung suplai air irigasi pertanian.

    Dody menegaskan, komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi agar air bendungan benar-benar sampai ke lahan pertanian masyarakat.

    “Tugas saya sederhana, mengalirkan air hingga ke sawah. Apapun yang ditanam masyarakat, apakah padi, jagung, atau bawang, kuncinya ada pada ketersediaan air. Karena itu, saya membentuk tim teknis terpadu yang akan turun langsung mencari solusi komprehensif agar bendungan ini berfungsi optimal,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Bendungan Tanju selesai dibangu pada 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, memiliki kapasitas tampung 17,86 juta m³ dengan luas genangan 324,20 hektare.

    Bendungan Tanju dirancang untuk mengairi Daerah Irigasi (DI) Tanju seluas 2.242 hektare, serta memperkuat sistem Rababaka Komplek yang menjadi penopang utama ketahanan pangan di wilayah Dompu dan Bima.

    Dody menekankan perlunya kerja sama lintas sektoral, termasuk dukungan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk mempercepat penyelesaian saluran irigasi sepanjang 24 km kanan dan kiri (48 km total) yang menyalurkan air dari bendungan menuju sawah.

    “Saya sudah berdiskusi dengan petani dan kepala desa. Mereka sudah berkorban tanahnya untuk pembangunan bendungan ini, dan sekarang saatnya mereka merasakan manfaatnya. Saya tidak mau lagi masyarakat menunggu bertahun-tahun. Harapan saya, dalam waktu dekat solusi teknis bisa segera diterapkan,” katanya.

    Dengan adanya kontinuitas suplai air dari Bendungan Tanju, para petani yang sebelumnya hanya bisa menanam satu kali setahun diharapkan dapat menanam 2–3 kali setahun. Hal ini akan meningkatkan produktivitas pertanian di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung dan beras di NTB.

    “Saya ingin memastikan bendungan ini benar-benar memberikan manfaat maksimal, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama di Kawasan Timur Indonesia,” ujar Dody.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.