Produk: Beras

  • Kebijakan Menkeu Purbaya yang Dapat Respon Positif

    Kebijakan Menkeu Purbaya yang Dapat Respon Positif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Komunitas Investor Saham, Hermanto Sardan terus perhatikan langkah yang diambil oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Lewat salah satu unggahan di akun Threads-nya, Hermanto mencatat sudah ada beberapa langkah atau kebijakan yang diambil oleh Menkeu Purbaya.

    Ia pun bertanya-tanya terkait langkah atau aksi apa berikutnya yang bakal diambil.

    “Akan ada aksi apa lagi Pak Menkeu Purbaya ini ?,” tulisnya dikutip Rabu (24/9/2025).

    Apalagi, respon market dari langkah yang diambil oleh Purbaya sangat kuat.

    “Setelah blunder diawal, ternyata respond market sangat kuat atas kebijakan-kebijakannya,” tuturnya.

    Hermanto mencatat setidaknya sudah lima kebijakan yang diambil dan hasilnya berbuah positif sejauh ini.

    Seperti suntik Rp 200 Triliun ke Himbara membuat saham himbara sempat naik tinggi. Kemudian Bansos beras membuat saham HOKI naik, padahal pakai beras bulog, sampai AISA ikut naik.

    Kemudian komentar cukai mahal membuat saham rokok naik. Begitu pun rokok ilegal membuat saham rokok naik lagi

    Selain itu juga terkait baju bekas menurutmya belum ada respon. “Ngga ada respon, udah basi kyknya,” ungkapnya.

    Ada dugaan kuat darinya kebijakan langkah berikutnya yang bakal diambil oleh Menkeu baru itu mengarah ke program Makan Siang Gratis (MBG).

    “Kira-kora akan ada kebijakan apalagi ya ? Dugaan saya kok ada hubungan dengan MBG ini,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Komisi IV DPR dorong penguatan fungsi hukum Karantina NTT

    Komisi IV DPR dorong penguatan fungsi hukum Karantina NTT

    “NTT adalah gudang ternak. Karena itu, keberadaan Karantina menjadi sangat penting dalam melindungi kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong penguatan laboratorium Karantina NTT agar dapat lebih optimal dalam me

    Kupang, NTT (ANTARA) – Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya fungsi pengawasan hukum bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT) dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Wakil Ketua Tim Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Kupang, Rabu, mengatakan Provinsi NTT sebagai salah satu pusat produksi ternak Indonesia, sehingga perlu pengawasan berbasis regulasi.

    “NTT adalah gudang ternak. Karena itu, keberadaan Karantina menjadi sangat penting dalam melindungi kesehatan hewan dan keamanan pangan. Ke depan, kami di Komisi IV akan mendorong penguatan laboratorium Karantina NTT agar dapat lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan,” ujarnya.

    Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2019, mencakup aspek-aspek hukum yang relevan dalam Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

    Ahmad Yohan menyampaikannya dalam kunjungan bersama Tim Komisi IV DPR RI saat meninjau sarana dan prasarana laboratorium dan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Balai Karantina NTT.

    Dia menambahkan perlunya pendekatan terintegrasi agar NTT dapat mengoptimalkan potensinya sebagai gudang ternak nasional.

    Sementara itu, Kepala Karantina NTT Simon Soli menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut.

    “Penguatan laboratorium akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas Karantina NTT dalam deteksi dini hama dan penyakit, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi sektor pertanian, perikanan dan peternakan di daerah khususnya NTT,” katanya.

    Selanjutnya, Tim Komisi IV DPR RI juga mengunjungi gudang Perum Bulog NTT dan Balai Penerapan Modernisasi Peternakan (BRMP) NTT di Naibonat, Kabupaten Kupang.

    “Hasil pemantauan di gudang Perum Bulog, tercatat stok cadangan pangan yang tersedia 6.000 ton beras dan 300 ton jagung. Stok tersebut menurut Perum Bulog sendiri dinilai memadai untuk menjaga kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menopang sektor pangan di daerah,” jelas Ahmad Yohan

    Selain itu, Tim Komisi IV DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah membahas isu hukum strategis terkait tata kelola peternakan, pengendalian penyakit hewan, ketersediaan jagung dan beras lokal, dan isu terkait penerbitan surat izin penangkapan ikan yang kerap menjadi tantangan serius di NTT.

    “Keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan peternakan adalah isu bersama yang membutuhkan sinergi dari semua lini,” kata Ahmad Yohan.

    Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis diangkat, mulai dari pengendalian penyakit hewan menular yang merujuk pada pengendalian penyakit ASF, pencegahan masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan dampak ekonominya terhadap masyarakat di NTT, serta tingginya kasus gigitan rabies, hingga upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas peternakan rakyat.

    Ahmad Yohan menyampaikan, kunjungan kerja spesifik ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

    “Dengan dukungan penuh dari legislatif serta peningkatan peran Karantina NTT diyakini mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan ternak nasional sekaligus berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Amien Rais: Bisa-Bisa Jokowi yang Menggulung Prabowo

    Amien Rais: Bisa-Bisa Jokowi yang Menggulung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali bicara terkait jejak pemerintahan Jokowi yang menurutnya masih membayangi kinerja Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Amien, sejak dilantik pada 24 Oktober tahun lalu, kinerja Presiden Prabowo belum sepenuhnya maksimal.

    “Setelah mencermati kinerja Presiden Prabowo sejak pelantikannya pada 24 Oktober tahun lalu, saya nilai kinerjanya belum maksimal,” ujar Amien dikutip pada Rabu (24/9/2025).

    Ia bahkan menyinggung, Prabowo lebih banyak mengumbar janji ketimbang menampilkan hasil nyata.

    “Ada banyak kemungkinan mengapa terkesan terlalu banyak omon-omonnya daripada kerja konkrit,” sebutnya.

    Sebagai contoh, Amien menyoroti persoalan harga beras yang hingga kini masih tinggi dan sulit dijangkau masyarakat.

    “Misalnya satu saja, harga beras masih dianggap terlalu mahal bagi kebanyakan masyarakat,” tegasnya.

    Meski demikian, Amien mengapresiasi cita-cita Prabowo yang ingin menekan angka kemiskinan hingga nol.

    Kata Amien, niat tersebut mulia, namun kenyataan di lapangan belum sejalan.

    “Sesungguhnya cita-cita pak Prabowo ingin menekan angka kemiskinan sampai angka nol sangat luhur dan terpuji. Tapi kenyataan di lapangan masih menyedihkan,” lanjutnya.

    Amien bahkan menuding adanya intervensi politik dari pihak Jokowi yang membuat jalannya pemerintahan tersendat.

    “Andaikata tidak ada move-move Jokowi untuk menusuk pemerintahan Prabowo dari dalam, sesungguhnya kehidupan bangsa kita sudah mengkis-mengkis,” jelasnya.

    Ia juga menyebut adanya operasi politik yang diarahkan untuk menjatuhkan orang-orang kepercayaan Presiden Prabowo.

  • PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    PDIP tegaskan komitmen sejalan dengan Presiden Prabowo jaga pangan

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri menegaskan pandangan PDIP sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto yang telah menekankan bahwa pangan adalah hidup-mati bangsa.

    “Kalau pertanian gagal dan petani tidak sejahtera, negara bisa gagal. Karena itu, normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” kata Rokhmin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Rokhmin menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Hal tersebut ia sampaikan dalam rangka peringatan Hari Tani, saat berdialog dengan kelompok petani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa.

    “Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal,” kata Rokhmin.

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pangan adalah soal hidup-mati sebuah bangsa. Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan wajib memastikan kesejahteraan petani.

    Hasto menerima simbol cangkul dari perwakilan petani, sementara Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi yang juga Bupati Bekasi, Ade Kuswara, menerima parang. Hasto menekankan bahwa pertanian menyangkut tanah, air, benih, dan matahari. Karena itu, menurutnya, kepemilikan lahan minimal 1,5 hektare per petani perlu dipastikan.

    “Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani atau penggarap lahan industri,” ujarnya.

    Para petani yang hadir menyampaikan sejumlah persoalan. Ibu Ani meminta agar harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter agar terjangkau. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air, sementara Pak Asep dari Desa Sukawerta mengeluhkan saluran air yang tak kunjung dinormalisasi hingga kerap menyebabkan gagal panen.

    Hal senada disampaikan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II. Ia menekankan tiga persoalan: normalisasi saluran air dari hulu, kesulitan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi, serta dukungan agar program benih IR64 dari Pemprov Jawa Barat dapat terlaksana.

    Menjawab aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara menegaskan komitmen pemerintah daerah menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. Ia menyebut Perda tentang perlindungan lahan pertanian sudah disiapkan.

    “Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani,” katanya.

    Hasto juga mengingatkan agar lahan subur tidak dikonversi menjadi kawasan industri.

    “Kalau lahan pertanian hilang, pangan kota pun terancam. Arahan Ibu Megawati jelas, lahan subur harus dipertahankan. Kita harus perkuat organisasi petani agar siapapun yang hendak memotong jatah pupuk, benih, solar, atau air, dihadapi bersama sebab hukum harus ditegakkan. Semoga Hari Tani ini membangkitkan semangat kita turun membantu petani,” tuturnya.

    Masih dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional Tahun 2025 yang jatuh pada tangal 24 September, DPP PDIP menggelar Seminar Nasional Hari Tani di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Bertemu Miliarder Michael Bloomberg, Bahas Peluang Kolaborasi Ekosistem Investasi di Indonesia – Page 3

    Prabowo Bertemu Miliarder Michael Bloomberg, Bahas Peluang Kolaborasi Ekosistem Investasi di Indonesia – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa produksi beras Indonesia yang mencetak rekor tertinggi di tahun ini membuka peluang ekspor untuk membantu negara-negara yang membutuhkan, termasuk Palestina.

    Pernyataan tersebut disampaikan saat berpidato di sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di General Assembly Hall Markas Besar PBB, New York, AS, Selasa, waktu setempat.

    “Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Kamikini telah swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (24/9/2025).

     

  • Dunia Dihantui Krisis, Prabowo Sebut RI Siap Jadi Lumbung Pangan

    Dunia Dihantui Krisis, Prabowo Sebut RI Siap Jadi Lumbung Pangan

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini disuarakan Prabowo pada saat memberikan pidato pada sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) d New York.

    Awalnya, Prabowo menyebut krisis pangan, energi, dan air menghantui banyak negara di dunia. Apalagi kini populasi terus bertambah.

    “Populasi dunia terus bertambah. Planet kita sedang tertekan. Kerawanan pangan, energi, dan air menghantui banyak negara,” papar Prabowo dalam pidatonya di depan pimpinan dunia, Selasa (23/9/2025) waktu setempat.

    Indonesia akan menjawab tantangan dan ancaman krisis itu secara langsung di dalam negeri. Bahkan sebisa mungkin Indonesia juga akan siap membantu beberapa negara yang membutuhkan.

    Tahun ini, Indonesia mencatat produksi beras dan cadangan pangan tertinggi dalam sejarah, jumlahnya menembus 4 juta ton. Ini membuat Indonesia menjadi negara yang bisa melakukan swasembada pangan.

    Lebih lanjut dia menyatakan Indonesia juga mulai membangun rantai pasok komoditas pangan yang tangguh, memperkuat produktivitas petani, dan berinvestasi dalam metode pertanian yang berkelanjutan.

    Hal ini lah yang membuatnya percaya diri menyatakan Indonesia dalam beberapa tahun lagi bakal menjadi lumbung pangan bagi dunia. Bagi yang membutuhkan bantuan pangan, Indonesia siap memberikannya.

    “Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Kami akan siap memulai ekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” tegas Prabowo.

    Tonton juga video “Dana Darurat: Penyelamat Saat Krisis” di sini:

    (hal/ara)

  • Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Komisi VII DPR: Petani tulang punggung kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga menegaskan peringatan Hari Tani Nasional 2025 harus menjadi momentum refleksi untuk meneguhkan komitmen negara terhadap kedaulatan pangan.

    Ia mengatakan sektor pertanian bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga tulang punggung masa depan ekonomi dan kemandirian bangsa.

    “Industri pangan yang kuat akan menjadi fondasi kedaulatan pangan,” ujar Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti kontribusi industri makanan dan minuman yang pada 2024 menyumbang lebih dari 36 persen PDB industri pengolahan nonmigas dengan nilai ekspor menembus 50 miliar dolar AS. Namun, ketergantungan impor bahan baku dinilai masih tinggi.

    Lamhot menegaskan arah kebijakan pangan Presiden Prabowo Subianto bertransformasi dari ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan, yang menekankan kemandirian rakyat dan produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor.

    Menurut dia, potensi hortikultura Indonesia besar, tetapi pasar masih dipenuhi produk impor seperti beras dan buah.

    Ia mendorong pemerintah menutup kran impor secara bertahap sambil memperkuat produksi lokal melalui benih unggul, pupuk dan logistik yang efisien.

    Lamhot menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bersubsidi. Ia menyebut kapasitas produksi pupuk nasional saat ini 14,5 juta ton per tahun dengan alokasi subsidi 9,55 juta ton pada 2025.

    Penyaluran pupuk hingga Mei 2025 tercatat lebih dari 3 juta ton, sementara stok tersisa 2 juta ton di 27 ribu kios resmi.

    “Jika petani dijamin akses pupuk, benih, dan pasar, mereka akan berani meningkatkan produksi. Kepastian pasar adalah jantung keberlanjutan pertanian,” katanya.

    Selain itu, Lamhot mendorong mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan menarik minat generasi muda, melalui pemanfaatan alat panen modern, sistem irigasi otomatis, hingga drone pertanian.

    Ia juga menekankan pentingnya percepatan reformasi agraria dengan memanfaatkan lahan tidur untuk meningkatkan produktivitas.

    Berdasarkan Data Sensus Pertanian 2023 mencatat lebih dari 27 juta rumah tangga usaha tani dengan kontribusi sektor yang menyerap sekitar 38 juta tenaga kerja atau seperempat angkatan kerja nasional.

    Di sisi lain, luas perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 16,8 juta hektare dengan produksi tahunan sekitar 50 juta ton. Nilai ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2025 diperkirakan mencapai 0,57 triliun dolar AS.

    “Tanpa petani tidak ada pangan, dan tanpa pangan tidak ada kedaulatan bangsa. Petani adalah tulang punggung pangan nasional, negara harus berdiri di belakang mereka,” tegas Lamhot.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat. Langkah ini serupa dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang meluncurkan kebijakan serupa untuk mendorong perekonomian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (23/9/2025), rencana ini diungkapkan oleh Siripong Angkasakulkiat, Wakil Pemimpin Partai Bhumjaithai konservatif. Dia mengatakan pemerintah di bawah PM baru Anutin juga akan berupaya menstabilkan nilai tukar baht. 

    Penguatan baht ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia dalam sebulan terakhir memicu desakan agar pemerintah segera melakukan intervensi demi melindungi ekspor dan pariwisata.

    Pengumuman kebijakan dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Oktober. Siripong menyebut rencana pemerintah mencakup pemangkasan biaya hidup dengan menghidupkan kembali program subsidi bersama (co-payment) serta menurunkan biaya energi dan transportasi.

    “Fokus kebijakan adalah pada isu ekonomi rakyat dan stimulasi pertumbuhan jangka pendek. Baht juga perlu dikelola karena terlalu kuat. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas mata uang,” ujarnya, dikutip Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

    Untuk merangsang konsumsi, pemerintah akan mengaktifkan kembali skema subsidi bersama “half and half” yang sebelumnya diperkenalkan saat pandemi Covid-19. Melalui skema ini, warga Thailand akan menerima bantuan digital untuk menanggung 50% harga barang dan jasa, sementara wajib pajak akan mendapatkan subsidi hingga 60%.

    Upaya menekan biaya hidup juga mencakup pemangkasan tarif listrik mulai Januari. Selain itu, pemerintah menargetkan pemasangan panel surya berkapasitas 1.500 megawatt di komunitas lokal dalam beberapa bulan ke depan guna membantu rumah tangga mengurangi tagihan listrik.

    Dukungan terhadap konsumen yang terbebani utang rumah tangga—salah satu yang tertinggi di Asia—akan menjadi prioritas. Pemerintah berencana merestrukturisasi utang dan menyelesaikan kredit macet untuk pinjaman di bawah 1 juta baht, serta memberi akses kredit murah bagi debitur dengan rekam jejak baik.

    Paket Stimulus RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan delapan program dalam Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

    Program yang diluncurkan pada 15 September 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

    Delapan program yang diumumkan tersebut antara lain program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi 20.000 fresh graduate dengan uang saku setara UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar. Selain itu, pemerintah memperluas PPh 21 DTP untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan pembebasan penuh PPh 21 selama tiga bulan senilai Rp120 miliar.

    Bantuan Pangan juga diberikan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan dengan anggaran Rp7 triliun. Ada pula subsidi iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi online, logistik, dan kurir dengan diskon 50 persen iuran serta manfaat hingga Rp42 juta per peserta dengan anggaran Rp36 miliar.

    Program lainnya meliputi Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp150 miliar. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai bersama Kemenhub dan KemenPU yang menyerap 609 ribu tenaga kerja untuk proyek September–Desember 2025 senilai Rp5,3 triliun.

    Program berikutnya adalah percepatan deregulasi PP28 terkait integrasi sistem RDTR digital ke OSS di 50 daerah dengan alokasi Rp175 miliar. Pemerintah juga meluncurkan Program Perkotaan Pilot Project DKI Jakarta yang berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan tempat kerja bagi pekerja gig economy, dengan dukungan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf.

    Airlangga menegaskan bahwa program ini akan berjalan beriringan dengan reformasi struktural dan dukungan sektor swasta.

    “Menteri Keuangan juga mengusulkan adanya tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil menteri keuangan, menteri investasi/ Kepala BKPM, Kepala Bappenas dan beranggotakan seluruh menteri terkait,” tandas Airlangga.

    Malaysia

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 23 Juli meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meredakan tekanan biaya hidup sekaligus mendorong konsumsi.

    Melansir Straits Times, Rabu (24/9/2025), paket tersebut mencakup bantuan tunai sekali sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp396.000 bagi seluruh warga dewasa, penurunan harga bahan bakar, dan penundaan kenaikan tarif tol.

    Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Anwar menegaskan bahwa seluruh warga berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai 100 ringgit melalui MyKad. Bantuan ini dapat dipakai untuk membeli kebutuhan pokok di lebih dari 4.100 gerai ritel mulai 31 Agustus hingga 31 Desember. Program ini diproyeksikan menjangkau 22 juta orang dengan biaya 2 miliar ringgit.

    Selain itu, Anwar mengumumkan harga bensin RON95 akan dipangkas enam sen menjadi 1,99 ringgit per liter pada akhir September. Ia menekankan harga produksi sebenarnya mencapai 2,50 ringgit per liter, namun pemerintah menanggung selisihnya.

    Kebijakan tersebut juga menjadi realisasi janji politik yang ia lontarkan hampir dua dekade lalu saat Pemilu 2008 sebagai pemimpin oposisi, ketika ia berikrar akan menurunkan harga bensin begitu menjabat perdana menteri.

    “Saya minta maaf butuh waktu lebih lama untuk menepatinya. Kini saya yakin waktunya telah tiba,” ujarnya.

    Lebih dari 18 juta pengendara diperkirakan akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.

    Anwar menegaskan potongan harga hanya berlaku untuk warga Malaysia, sementara warga asing akan dikenai harga pasar. Paket kebijakan ini juga mencakup diskon untuk barang kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan tunai terarah bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

  • Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi kembalinya Indonesia di podium dunia. Setelah satu dekade absen kehadiran langsung, Presiden RI Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir menyampaikan pidato perdananya pada Selasa (23/9/2025). 

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Prabowo berpidato setelah pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebagai informasi, Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun Menteri Luar Negeri.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16.

    Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3 saat pidato, salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Prabowo di hadapan hadirin di markas PBB, Selasa (23/9/2025). 

    Berikut Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB

    1. Prabowo Cerita Masa Penjajahan RI dan Penderitaan Kolonialisme 

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2025), untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang akibat kolonialisme. Pesan ini disampaikan sebagai ajakan agar negara-negara bersatu melawan ketidakadilan dan penindasan global.

    “Selama berabad-abad, orang Indonesia telah hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan kejahatan. Kita diperlakukan lebih rendah dari binatang di negeri kita sendiri,” ujar Prabowo lantang.

    Pernyataan itu disambut hening penuh perhatian di ruang sidang Majelis Umum PBB. Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menjadi bukti nyata bahwa penjajahan hanya meninggalkan luka mendalam, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi bangsa yang ditindas.

    Dia menambahkan, rakyat Indonesia juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan keadilan, hidup dalam sistem yang timpang, dan kehilangan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia.

    “Kami tahu bagaimana artinya hidup dalam apartheid, bagaimana artinya hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan,” katanya.

    Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tak pernah dilakukan sendiri. Solidaritas dunia, kata dia, menjadi penopang penting. Banyak negara berdiri bersama Indonesia, memberikan dukungan diplomatik maupun bantuan nyata di masa-masa sulit.

    “Solidaritas dunia membantu kami dalam perjuangan untuk kemerdekaan, mengatasi penderitaan, penyakit, dan kekacauan. Dukungan itu datang dari berbagai bangsa yang peduli terhadap keadilan,” ucapnya.

    2. Prabowo Ingatkan Peran Penting PBB

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai benteng perdamaian dunia.

    Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini dipenuhi konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang mengancam masa depan umat manusia. Ia menekankan bahwa menyerah pada pesimisme bukanlah pilihan.

    “Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan menjauh,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas global. Menurutnya, dunia pasca Perang Dunia II hanya bisa bertahan berkat kerja sama internasional dan institusi multilateral. PBB, lanjutnya, adalah wujud nyata dari semangat itu.

    “PBB lahir dari pengorbanan jutaan jiwa. Dia diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua orang. Kita harus terus memperkuatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia telah merasakan langsung manfaat kerja sama internasional. Melalui PBB dan lembaga-lembaganya, Indonesia mendapat dukungan penting dalam pembangunan setelah kemerdekaan. Hal itu, katanya, menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada kerja sama multilateral.

    3. Prabowo Pamer RI Swasembada Beras

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Rabu (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Prabowo Desak Reformasi Tata Kelola Global

    Prabowo menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kepentingan semua negara, terutama negara-negara berkembang di belahan dunia selatan atau Global South.

    Prabowo menyoroti ketimpangan besar dalam struktur lembaga internasional yang menurutnya masih didominasi oleh negara-negara besar.

    “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global,” ujar Prabowo, Selasa (23/9/2025).

    Dia menyebut masalah perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga konflik bersenjata, justru banyak membebani negara berkembang.

    “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyerukan agar lembaga internasional, termasuk PBB, direformasi agar lebih demokratis dan responsif. Dia menyinggung perlunya memperluas partisipasi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global dalam mengatasi tantangan bersama.

    “Kita tidak bisa menghadapi krisis iklim, pandemi, atau konflik hanya dengan pendekatan sepihak. Kita butuh tata kelola baru yang benar-benar bekerja untuk semua,” ujarnya.

    5. Prabowo Ingin Kirim 20.000 Pasukan Perdamaian 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tawaran besar Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk memperkuat misi perdamaian PBB.

    Prabowo menegaskan, dunia menghadapi gelombang konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah nyata untuk melindungi warga sipil, mencegah genosida, dan menghentikan agresi bersenjata.

    “Indonesia siap memainkan peran lebih besar. Kami menawarkan hingga 20.000 pasukan terlatih untuk membantu misi penjaga perdamaian PBB, di mana pun dibutuhkan,” ujarnya tegas.

    Menurut Prabowo, kontribusi ini merupakan kelanjutan dari tradisi panjang Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 2.700 personel di berbagai misi, menjadikannya salah satu dari 10 besar kontributor dunia.

    “Namun situasi global saat ini menuntut lebih. Kami percaya Indonesia, dengan sejarahnya sebagai bangsa pejuang kemerdekaan dan prinsip politik bebas-aktif, memiliki legitimasi moral untuk memperluas peran di kancah internasional,” imbuhnya.

    Prabowo menyebutkan bahwa pasukan perdamaian tambahan dari Indonesia dapat dikerahkan ke sejumlah titik konflik yang paling mendesak, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan lain yang dilanda krisis kemanusiaan.

    “Kami tidak hanya menawarkan pasukan, tetapi juga tenaga medis, insinyur, dan ahli logistik untuk mendukung stabilisasi,” jelasnya.

    6. Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Perang Israel vs Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara (two states solutions) dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.

    Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

    “Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.

    Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

  • Momen Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, dari Gebrak Meja hingga Dapat "Standing Ovation"
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        24 September 2025

    Momen Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, dari Gebrak Meja hingga Dapat "Standing Ovation" Nasional 24 September 2025

    Momen Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB, dari Gebrak Meja hingga Dapat “Standing Ovation”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto kembali mengisi kekosongan Indonesia setelah absen selama 10 tahun di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada Selasa (23/9/2025).
    Sidang Umum ke-80 PBB menjadi momen kembalinya Presiden Republik Indonesia yang hadir langsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS).
    Prabowo menjadi kepala negara ketiga yang diberi kesempatan berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB tersebut, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.
    Apa saja momen Prabowo dalam Sidang Umum PBB tersebut? Berikut rangkuman dari Kompas.com:
    Dalam forum tersebut, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh
    two state solution
    dalam menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel.
    Prabowo menegaskan, Palestina harus segera merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara.
    “Saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina. Kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Namun kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan serta keamanan Israel,” ujar Prabowo.
    Hanya lewat
    two state solution
    atau solusi dua negara, perdamaian dan kemerdekaan untuk Palestina dapat terwujud. Prabowo yakin tidak akan ada kebencian dan kecurigaan lagi jika solusi dua negara ini diterapkan.
    “Hanya dengan demikian kita dapat mewujudkan perdamaian yang sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian, tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara ini,” ujar Prabowo.
    “Dua keturunan Nabi Ibrahim harus hidup dalam rekonsiliasi, perdamaian, dan harmoni. Arab, Yahudi, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, semua agama, kita harus hidup sebagai satu keluarga manusia. Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dalam mewujudkan visi ini,” sambungnya.
    Sidang Umum PBB juga menjadi momen Prabowo untuk menyampaikan sejumlah pencapaian Indonesia.
    Salah satunya pencapaian cadangan beras dan gabah Indonesia yang tertinggi sepanjang sejarah, yaitu mencapai 4 juta ton. Angka ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia.
    Dia pun mengungkapkan keinginannya untuk mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk Palestina.
    Bahkan, Indonesia disebutnya sudah mampu swasembada beras dan tengah membangun rantai pasok pangan yang tangguh. Begitu pun berinvestasi dalam smart agriculture untuk memastikan ketahanan pangan tersebut.
    “Kami yakin dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menjadi negara hijau, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,” ujar Prabowo.
    Prabowo juga menceritakan rencana Indonesia membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 480 kilometer sebagai salah satu bentuk mengatasi perubahan iklim (climate change).
    Pembangunan tanggul laut ini, kata Prabowo, menandakan bahwa Indonesia memerangi perubahan iklim bukan dengan slogan semata, melainkan tindakan.
    Indonesia, kata Prabowo, tidak punya pilihan lain selain membangunnya dalam waktu dekat karena perubahan iklim.
    “Mungkin butuh waktu 20 tahun. Tapi, kita tidak punya pilihan. Kita harus mulai sekarang,” ujar Prabowo.
    Dalam forum tersebut, Prabowo tampak berapi-api dan penuh semangat saat menyampaikan pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB.
    Terdapat delapan momen Prabowo terpantau sampai menghentakan tangannya ke meja mimbar yang ada di Markas PBB.
    Hentakkan meja pertama Prabowo terjadi ketika dirinya berbicara mengenai Indonesia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan.
    Prabowo menyampaikan, rakyat Indonesia ditindas oleh penjajah di Tanah Air mereka sendiri. Dia menyebut, rakyat Indonesia saat itu diperlakukan lebih hina daripada anjing.
    Selanjutnya, Prabowo menghentakkan meja untuk kedua kalinya ketika menyampaikan perjuangan Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Selain itu, Indonesia juga tengah berjuang dalam mengatasi kelaparan, penyakit, dan kemiskinan.
    Hentakkan meja selanjutnya terjadi ketika Prabowo memamerkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang terbesar Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.
    Prabowo menghentakkan meja keempat kalinya ketika menekankan tujuannya sebagai pemimpin Indonesia. Ia mengaku akan mengeluarkan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan.
    “Tujuan kami jelas, yaitu mengeluarkan seluruh warga negara kami dari kemiskinan. Dan menjadikan Indonesia sebagai pusat solusi ketahanan pangan, energi, dan air,” ucap Prabowo.
    Kemudian, Prabowo menghentakkan meja ketika melihat banyak negara yang mulai mengakui Palestina. Indonesia sangat berbesar hati dengan peristiwa tersebut, di mana negara-negara terkemuka di dunia telah memilih untuk berpihak pada sejarah.
    “Memilih sisi sejarah yang benar, jalan moral yang luhur, jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kemanusiaan, menjauhi kebencian, mengatasi kecurigaan, dan menghindari penggunaan kekerasan. Penggunaan kekerasan akan menghasilkan kekerasan. Tidak ada satu negara pun yang dapat menindas seluruh komunitas umat manusia,” tegas Prabowo.
    Hentakkan meja keenam datang ketika Prabowo mengakui bahwa sebuah negara mungkin lemah jika bertindak secara individu.
    Ketujuh, Prabowo menghentakkan meja saat menegaskan kembali dukungan penuh Indonesia terhadap ‘two state solution’ dalam konflik Palestina dan Israel.
    Hentakan terakhir dilakukan Prabowo ketika dia mengajak semua agama untuk bersatu sebagai keluarga.
    “Mari kita berjuang menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para leluhur kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan,” imbuh Prabowo.
    Tepuk tangan mewarnai pernyataan Prabowo ketika berpidato dalam forum tersebut. Setidaknya, terhitung ada delapan kali tepuk tangan, termasuk
    standing ovation
    di akhir pidato Prabowo.
    Dalam beberapa kesempatan, pidato Prabowo pun mendapat apresiasi dari para pemimpin dunia dan delegasi yang hadir.
    Salah satu momen riuh tepuk tangan terdengar saat Prabowo mengutip pemikiran klasik Thucydides dan menegaskan pentingnya keadilan bagi semua bangsa.
    “Thucydides pernah memperingatkan, yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menderita apa yang harus mereka tanggung. Kita harus berdiri untuk semua, baik yang kuat maupun yang lemah. Kekuatan tidak bisa dijadikan kebenaran. Kebenaranlah yang harus menjadi kebenaran,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan.
    Selain itu, gema tepuk tangan di Markas PBB juga terekam usai Prabowo menyatakan dukungan penuh untuk Palestina.
    Tak hanya sekali, pidato Prabowo soal Palestina kembali mendapat tepuk tangan dari para delegasi, khususnya saat Prabowo menekankan jaminan hak semua pihak.
    “Untuk menutup, saya ingin kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara di Palestina,” tegas Prabowo.
    Terakhir, tepuk tangan meriah kembali bergema saat Prabowo mengakhiri pidatonya. Bahkan, ada sejumlah delegasi melakukan berdiri untuk mengapresiasi atau standing ovation kepada Prabowo.
    Pidato Prabowo di PBB ditutup dengan ajakan untuk melanjutkan perjalanan kemanusiaan yang telah dirintis para pendiri bangsa.
    “Mari kita bekerja menuju tujuan mulia ini. Mari kita lanjutkan perjalanan harapan umat manusia, sebuah perjalanan yang dimulai oleh para pendahulu kita, sebuah perjalanan yang harus kita selesaikan. Terima kasih,” tutup Prabowo.
    Sebagai informasi, Sidang Umum PBB pada 23 September 2025, dibuka dengan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Lalu, Presiden Sidang Umum ke-80 PBB, Annalena Baerbock membuka forum tersebut.
    Tema dari sesi general debate yang bakal diisi dengan pidato dari 16 Kepala Negara itu adalah ”
    Better together: 80 years and more for peace, development and human rights
    ”.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.