Xcloud.id

Produk: Beras

  • 41 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Terbaru Israel di Gaza

    41 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil dan rumah sakit Gaza, Palestina, mengatakan bahwa serangan pasukan Israel menewaskan sedikitnya 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Korban tewas termasuk 17 orang ditembak mati di dekat pusat distribusi bantuan.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), militer Israel terus melancarkan serangan meskipun Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Para pejabat dari badan pertahanan sipil Gaza–pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas–mengatakan 17 orang ditembak mati oleh pasukan Israel di dekat lokasi distribusi bantuan, di dekat jembatan Wadi Gaza, di Gaza tengah. Rumah Sakit Al-Awda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan mengatakan 33 orang terluka.

    “Kami menerima 17 korban syahid dan 33 orang terluka akibat serangan pasukan Israel yang menargetkan kerumunan warga di dekat area distribusi bantuan kemanusiaan di dekat Jembatan Wadi Gaza di Jalur Gaza tengah,” kata pihak rumah sakit dalam sebuah pernyataan.

    Ribuan warga Palestina berkumpul setiap hari di dekat titik-titik distribusi makanan di Gaza, termasuk yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS dan Israel. Sejak diluncurkan pada akhir Mei, operasinya telah dirusak oleh laporan rutin pasukan Israel yang menembaki mereka yang menunggu untuk menerima bantuan.

    Seorang jurnalis AFP melihat ratusan anak-anak memadati pusat distribusi makanan di wilayah Nuseirat, pusat Gaza, tempat para relawan membagikan beras dan perlengkapan lainnya. Ketika ditanya tentang insiden di dekat Jembatan Wadi Gaza, militer mengatakan sedang menyelidikinya.

    Pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan bantuan ke Gaza sejak dimulainya perang hampir dua tahun lalu telah menyebabkan kekurangan makanan dan barang-barang penting, termasuk obat-obatan dan bahan bakar, yang dibutuhkan rumah sakit untuk menyalakan generator mereka.

    Pertahanan Sipil menambahkan bahwa 15 orang lagi tewas dalam beberapa serangan di Kota Gaza, tempat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat serangan udara dan darat Israel. Sembilan orang lainnya tewas di tempat lain di wilayah tersebut, katanya.

    Pembatasan media di Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang diberikan oleh pertahanan sipil dan militer Israel.

    Pada Senin (29/9) kemarin, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk segera menghentikan perang di Gaza, yang didukung oleh Netanyahu. Hamas belum memberikan tanggapan, dan pada Selasa (30/9), Trump mengeluarkan ultimatum kepada kelompok tersebut.

    “Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” kata Trump.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 66.005 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)

  • Ombudsman Temukan Penyimpangan MBG: Beli Beras Premium, Ternyata Kualitasnya Medium

    Ombudsman Temukan Penyimpangan MBG: Beli Beras Premium, Ternyata Kualitasnya Medium

    Ombudsman Temukan Penyimpangan MBG: Beli Beras Premium, Ternyata Kualitasnya Medium
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya penyimpangan dalam pengadaan bahan baku beras untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Cimahpar, Bogor.
    Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi KU III Ombudsman RI, Kusharyanto, mengatakan bahwa beras yang tertulis berkualitas premium saat dibeli, ternyata berjenis medium saat diperiksa di lapangan.
    “Yang kami temukan itu adalah bahwa ada penyimpangan ketika pengadaan dilakukan,” ujar Kusharyanto di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
    “Di
    supplier
    disebut bahwa itu premium, tapi ternyata ketika dicek adalah beras medium, dan itu lolos dari pengecekan SPPG,” kata dia melanjutkan.
    Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan bahan baku MBG.
    Padahal, kontrak yang berlaku sudah dengan jelas mewajibkan penggunaan beras premium.
    “Kalau memang anggaran yang dibelanjakan itu adalah untuk premium, semestinya memperoleh bahan baku yang sesuai sepenuhnya. Seperti itu salah satu bentuk penyimpangan,” ujar Kusharyanto.
    Kusharyanto menjelaskan bahwa kasus ini baru ditemukan di satu titik atau spot penyimpanan beras di SPPG Cimahpar, Bogor, dan belum menyeluruh di semua wilayah.
    Namun, temuan tersebut menjadi catatan penting agar BGN memperkuat sistem pengawasan.
    “Ini sebetulnya lebih ke penyimpangan prosedur karena sudah ada kontrak. Kami mendorong pada SPPG untuk lebih teliti, karena sampel yang diberikan belum tentu sama dengan barang yang dikirim,” ujar dia.
    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan bahwa beras yang diterima memiliki derajat patah di atas 15 persen, yang mengindikasikan bahwa beras tersebut masuk kategori medium, bukan premium seperti yang tertera dalam kontrak.
    Sementara itu, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa temuan tersebut tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan MBG, karena sebagian besar SPPG masih berjalan dengan baik.
    “Spot itu artinya bukan berarti semua wilayah. Kalau kita lihat, dari total SPPG yang ada, jumlah yang mengalami insiden seperti ini jauh lebih kecil dibandingkan yang berhasil,” kata Yeka.
    Menurut data Ombudsman, dari lebih dari 8.450 SPPG yang beroperasi, hanya 34 yang tercatat mengalami insiden atau temuan bermasalah.
    “Artinya, program MBG ini memang masih berproses. Risiko insiden seperti sekarang bisa diminimalkan dengan memperbaiki regulasi dan tata kelola,” ujar dia menegaskan.
    Ia menambahkan bahwa Ombudsman telah mengusulkan sejumlah perbaikan regulasi, termasuk penyempurnaan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) agar tata kelola MBG berjalan lebih transparan dan akuntabel.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Jakarta –

    Ombudsman RI mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini berbentuk berbagai penyimpangan, baik itu dari masalah kepentingan politik, gaji dari ahli gizi, hingga temuan ketidaksesuaian bahan makanan.

    Pertama, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut terdapat potensi maladministrasi pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

    “Di Bogor misalnya, staf inti SPPG seperti ahli gizi dan akuntan dijanjikan honorarium sebesar Rp 5 juta per bulan. Namun realisasinya baru cair setelah 3 bulan sehingga berpengaruh pada motivasi kerja,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Selasa (30/9/2025).

    Kasus lainnya, ia mencontohkan yang terjadi di Garut dan Bandung Barat, relawan yang rata-rata berjumlah 50 orang per SPPG menyampaikan keluhan mengenai beban kerja yang cukup berat mulai dari dapur hingga distribusi yang belum sebanding dengan kompensasi yang diterima.

    Kondisi serupa juga ditemukan di Belitung, Bangka Belitung, di mana guru harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif maupun fasilitas yang memadai.

    Maladministrasi yang kedua, temuan afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra. Sayangnya, Yeka enggan menyebutkan jumlah dan asal SPPG dan yayasan yang terafiliasi dengan jejaring politik.

    Ketiga, ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

    Keempat, terjadi penyimpangan prosedur dalam pengadaan bahan makanan. Yeka menyebutkan, terdapat temuan di salah satu SPPG Bogor yang menyediakan beras tidak sesuai kontrak hingga distribusi sayur busuk.

    “Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah,” ungkapnya.

    Ombudsman RI memberikan saran untuk penyelanggaraan MBG, terutama terkait dengan aspek pengawasan:

    1. Sistem Koordinasi

    Badan Gizi Nasional (BGN) perlu membangun sistem koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah pusat, daerah, dan komunikasi masyarakat agar pelayanan MBG dapat lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
    • BPOM dan Dinas Kesehatan perlu dilibatkan dalam proses pengawasan keamanan pangan secara rutin.
    • Pemerintah daerah (PTSP) perlu memastikan ketersediaan dukungan distribusi khusus di sekolah dengan honorarium yang memadai, sehingga beban guru dapat dikurangi.

    2. Evaluasi Pelaksanaan SPPG

    BGN perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan MBG oleh SPPG, dengan memastikan tidak terjadi diskriminasi, maladministrasi, maupun penurunan kualitas layanan.
    Pengawasan harus berbasis data melalui:
    • Daftar periksa bahan masuk atau formulir pemeriksaan bahan untuk menjaga mutu bahan baku.
    • Penindakan tegas terhadap pemasok yang berulang kali melanggar spesifikasi.

    Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, BGN perlu memastikan:
    a. SPPG yang mengalami insiden hingga menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat harus dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi.
    b. SPPG yang telah beroperasi dan tidak mengalami insiden tetap dijalankan dengan pengawasan yang konsisten.
    c. SPPG yang sudah terdaftar tetapi belum beroperasi perlu mendapatkan pembinaan, memastikan pemahaman terhadap petunjuk teknis, dan hanya dapat beroperasi setelah evaluasi atas insiden sebelumnya selesai dilakukan serta perbaikan dilaksanakan.

    3. Partisipasi Publik

    BGN perlu melaksanakan pengawasan secara berkala dengan membuka ruang partisipasi publik, melibatkan lembaga pengawas independen, serta menyediakan dashboard digital yang menampilkan secara real-time informasi kepatuhan terhadap SOP distribusi, hasil uji organoleptik, serta data pendukung lain untuk meningkatkan transparansi.
    • Untuk menjamin keberlanjutan monitoring, BGN juga perlu menyelesaikan Buku Saku Operasional Dapur SPPG agar segera diterapkan secara nasional dan menjadi pedoman standar pengolahan serta distribusi makanan.

    (ada/rrd)

  • Ketua Umum PBNU: MBG Bukan Sekadar Soal Bikin Dapur dan Masak

    Ketua Umum PBNU: MBG Bukan Sekadar Soal Bikin Dapur dan Masak

    Jember (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkomitmen membantu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). NU diharapkan bisa mengelola seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Ini salah satu program strategis jangka panjang. Sebetulnya ini kan bukan soal bikin dapur, masak, membagi makanan saja,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di sela-sela peresmian 42 SPPG NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (30/9/2025).

    Menurut Yahya, dengan adanya MBG, ada pekerjaan membangun sentra-sentra produksi pangan. “Apakah itu beras, bahan lauk-pauk lainnya seperti telur, ikan, sayuran, dan sebagainya,” kata alumnus Himpunan Mahasiswa Islam ini.

    Yahya berkomitmen, PBNU mengupayakan kerja sama dengan pemerintah dalam membangun program-program yang relevan. “Tadi di sini ada juga Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU, karena ini juga harus ditangkap sebagai program untuk diupayakan,” katanya.

    Sejauh ini PBNU telah berhasil mengoperasikan 17 SPPG. “Hari ini kita meresmikan 42 lagi. Sekarang sudah ada lebih dari 500 SPPG yang sudah dikoordinasikan tim dari PBNU. Sudah masuk di sistem, tinggal menunggu peosesnya. Nanti kita kerjakan secara maraton,” kata Yahya.

    Yahya berharap NU bisa menunjukkan kinerja yang baik untuk mendukung program MBG, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan pemerintah. “Dari laporan santri-santri dan siswa-sisewa yang sudah menerima manfaat dari SPPG-SPPG di lingkungan NU, alhamdulillah semua berjalan baik. Tidak ada masalah berarti,” katanya.

    Yahya menegaskan, PBNU membangun desain pengawasan yang ketat/ “Mudah-mudahan ke depan semua bisa berjalan lancar dan hasilnya maksimal,” katanya. [wir]

  • Honor Staf SPPG Telat-Temuan Sayur Busuk

    Ombudsman Temukan 8 Masalah MBG Usai Geger Kasus Keracunan

    Jakarta –

    Ombudsman R mengungkap terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan permasalahan ini sebagai hasil kajian cepat yang dilakukan usai heboh kasus keracunan pada program tersebut.

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap masalah pertama yang ditemukan terdapat kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian. Dalam data yang dihimpun oleh Ombudsman RI, realisasi penerima MBG baru mencapai 22,7 juta orang dari target 82,9 juta penerima hingga 2025.

    Kemudian, dari target sekitar 30.000 SPPG, baru terealisasi sekitar 8.450 unit yang telah beroperasi atau sekitar 27%. Sementara serapan anggaran telah mencapai sekitar Rp 13 triliun atau 18,3%.

    “Angka-angka ini tidak sekedar menunjukkan keterbatasan, tetapi juga memberikan gambaran awal tentang tantangan skalabilitas dan logistik yang harus diperbaiki, sekaligus peluang untuk memperkuat tata kelola agar program ini benar-benar mampu menjangkau seluruh anak bangsa secara lebih merata dan berkeadilan,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selasa (30/9/2025).

    Masalah kedua, maraknya kasus keracunan masal yang terjadi di berbagai daerah. Ombudsman mencatat sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi sekitar 34 kejadian luar biasa keracunan dengan ribuan korban mayoritas anak sekolah.

    “Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan peringatan bahwa pengawasan mutu, pengolahan, dan distribusi makanan masih memiliki celah yang serius,” terangnya.

    Ketiga, terdapat permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan. Dalam hal ini, Yeka menyebutkan terdapat yayasan atau SPPG yang terafiliasi dengan elit politik.

    Keempat, keterbatasan dan pemetaan sumber daya manusia termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan. Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar acceptance quality limit yang tegas.

    “Keenam, penerapan standar pengelolaan makanan yang belum konsisten. Ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah. Dan kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya berbasiskan data,” jelasnya.

    Atas temuan kedelapan masalah tersebut, Ombudsman mengungkap terdapat empat potensi maladministrasi utama dalam penyelenggaraan program MBG.

    1. Penundaan Berlarut
    Terlihat pada proses verifikasi mitra yang berjalan tanpa kepastian waktu serta keterlambatan pencairan honorarium bagi staf lapangan.

    2. Diskriminasi
    Tercermin dari potensi afiliasi sejumlah yayasan dengan jejaring politik yang menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam penetapan mitra.

    3. Tidak Kompeten
    Ketidakmampuan atau lemahnya kompetensi dalam penerapan SOP, ditunjukkan oleh dapur yang tidak menyimpan catatan suhu maupun retained sample sehingga investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.

    4. Penyimpangan Prosedur dalam Pengadaan Bahan
    Seperti kasus di Bogor ketika beras medium dengan kadar patah lebih dari 15% diterima meskipun kontrak menyebut beras premium, serta temuan distribusi sayuran busuk dan lauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah.

    “Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya menggambarkan kelemahan tata kelola, tetapi sekaligus menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 harus ditegakkan secara konsisten,” pungkas Yeka.

    (ada/rrd)

  • Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Pro-Kontra MBG Prabowo: Anggaran Jumbo, tetapi Minim Pengawasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto hingga tahun depan.

    Hal tersebut tecermin dari besarnya anggaran yang bakal dikucurkan pemerintah untuk mendanai program tersebut. 

    Prabowo menyebut puncak anggaran MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar, yang akan digelontorkan langsung ke desa-desa pada 2026.

    Jumlah itu tercatat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran Program MBG pada tahun ini senilai Rp71 triliun dan anggaran tambahan senilai Rp28 triliun.

    “Selama puluhan tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta, lalu ke luar negeri. Sekarang kita balik, Rp335 triliun kita kirim ke desa-desa,” ujarnya.

    Dia menegaskan program ini bukan hanya soal gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dengan kebutuhan harian dapur MBG berupa beras, telur, sayur, ikan, hingga ayam, petani dan nelayan memiliki jaminan pasar sehingga hasil panen tidak lagi terbuang.

    Prabowo memperkirakan program MBG bisa menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, sekaligus memberi efek berganda pada perekonomian nasional.

    “Rp335 triliun ini bisa melahirkan kekuatan ekonomi senilai Rp600–900 triliun,” katanya.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan aspek kesehatan, dengan menertibkan seluruh dapur MBG melalui standar operasional ketat, peralatan modern, hingga kewajiban uji laboratorium sebelum distribusi makanan.

    “Ini langkah besar untuk rakyat kita, memberi harapan bagi petani, nelayan, dan memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak,” tegas Prabowo.

    MBG Dibayangi Kasus Keracunan

    Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program prioritas tersebut, masih terdapat sejumlah masalah yang perlu dibenahi.

    Belakangan maraknya kasus keracunan siswa menjadi catatan untuk program tersebut. Pasalnya, jumlah kasus keracunan siswa terjadi di banyak daerah di Indonesia.

    Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, hingga Senin (29/9/2025) jumlah siswa yang mengalami keracunan setelah menyantap makanan MBG tercatat mencapai 7.227 siswa.

    Jumlah tersebut tersebar dengan rincian Jawa Barat mencapai 3.463 siswa, Yogyakarta sebanyak 859 siswa, Jawa Tengah sebanyak 577 siswa, Bengkulu sebanyak 577 siswa, dan Bengkulu sebanyak 456 siswa.

    Sementara itu, kasus keracunan MBG juga terjadi di Sulawesi Tengah dengan jumlah 355 siswa, Lampung sebanyak 318 siswa, Sumatra Selatan sebanyak 271 siswa, dan NTT sebanyak 246 siswa.

    Jawa Timur juga mengalami kasus keracunan dengan jumlah 234 siswa, NTB sebanyak 151 siswa, Sumatra Utara 100 siswa, Sulawesi Tenggara 56 siswa, Banten 55 siswa, Kalimantan Barat 35 siswa, Riau 26 siswa, Papua Barat 13 siswa, dan Sulawesi Selatan sebanyak 12 siswa.

    Seiring dengan hal tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah membuka peluang perombakan anggaran program MBG.

    Awalnya, anggaran MBG pada 2025 sebesar Rp71 triliun, kemudian naik menjadi Rp99 triliun. Lalu pada 2026, MBG memperoleh anggaran Rp268 triliun dengan dana tambahan Rp67 triliun, sehingga diperkirakan totalnya mencapai Rp335 triliun.

    “Saya pendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh silahkan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi, kalau itu secara menyeluruh dilakukan pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran karena sasarannya adalah pejabat. Soalnya expertnya jadi dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi, yang punya sertifikat sanitasi dan higienis hanya 34 SPPG istilahnya dapur MBG,” katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).

    Di lain pihak, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan 6 desakan darurat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, di Jakarta, Senin (29/9/2025). 

    Para ekonom sebelumnya telah menyampaikan desakan itu kepada pemerintah melalui surat terbuka pada saat demo besar akhir Agustus 2025 lalu. Audiensi yang sama juga pernah dilakukan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025 lalu. 

    Desakan tersebut sebelumnya ditandatangani oleh 456 ekonom, profesional dan akademisi di bidang ekonomi. Sebanyak 262 profesional di bidang lainnya dari dalam hingga luar negeri juga ikut ikut bertanda tangan. 

    Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison yang juga merupakan peneliti LPEM Universitas Indonesia (UI), membuka diskusi dengan menjabarkan beberapa data yang menunjukkan penurunan kualitas hidup masyarakat.

    Vid menyebut terdapat dua benang merah dari permasalahan perekonomian yakni misalokasi sumber daya yang masif, serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah. 

    “Kami mengapresiasi Menko Perekonomian dan Ketua LPS [Anggito] beserta jajarannya yang telah menyimak Tujuh Desakan Darurat Ekonomi dan kami kembali menekankan penting dan gentingnya tindak lanjut yang serius dalam menanggulangi kondisi darurat ekonomi yang dialami masyarakat melalui implementasi kebijakan ekonomi yang amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, sebagai salah satu perwakilan AEI, dikutip dari siaran pers, Senin (29/9/2025). 

  • PMI Jakbar salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Tamansari

    PMI Jakbar salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Tamansari

    Jakarta (ANTARA) – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Barat (Jakbar) menerjunkan tiga unit ambulans dan tim medis untuk membantu 15 orang korban luka dan sesak nafas akibat kebakaran di Gang Langgar, Tangki, Tamansari.

    “Sebanyak 15 warga serta petugas damkar (pemadam kebakaran) yang mengalami luka lecet dan sesak napas mendapatkan penanganan medis segera di tempat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI Kota Jakarta Barat Ujang Sungkawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Selain pelayanan medis darurat, PMI Jakbar juga menyalurkan bantuan dasar bagi para penyintas.

    “Beras 5 karung 50 kilogram, mi instan 15 kardus, Pop Mie 5 kardus, biskuit 3 kardus, susu 5 kardus, sabun 10 kardus, selimut 100 lembar, air mineral 10 kardus, pampers 10 kardus, serta makanan siap saji 1.500 kotak yang dibagikan selama tiga hari berturut-turut untuk makan siang para pengungsi,” ujar Ujang.

    Selain bantuan logistik, dia menuturkan layanan kesehatan darurat juga terus diberikan kepada pengungsi di posko darurat.

    Hingga Senin (29/9), kata dia, tercatat 30 penyintas yang telah mendapatkan pelayanan medis, mulai dari keluhan pusing, luka ringan, hingga gangguan pernapasan akibat asap.

    Pihaknya pun melakukan asesmen kebutuhan lanjutan agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

    “Meski bantuan telah disalurkan, kebutuhan penyintas kebakaran masih sangat besar. PMI Jakbar mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan membantu meringankan beban para penyintas agar mereka bisa segera bangkit dari musibah ini,” tutur Ujang.

    Seperti diketahui, ratusan rumah ludes akibat kebakaran hebat yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gang Langgar 1 RT 04/06, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, pada Minggu (28/9).

    Data sementara menunjukkan hunian di RT 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 di RW 006 hangus terbakar. Akibatnya, sekitar 316 Kepala Keluarga (KK) atau 1.256 jiwa kehilangan tempat tinggal dan kini mereka terpaksa mengungsi di lokasi yang telah disediakan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Kemarin, Prabowo di Munas PKS hingga ID liputan istana wartawan CNN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/9), mulai dari pidato Presiden Prabowo Subianto di Munas PKS hingga kartu identitas atau ID liputan istana milik wartawan CNN Indonesia dikembalikan setelah sempat dicabut.

    Berikut kilas balik berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

    1. Munas PKS, Prabowo: Terus terang, aku enggak dendam sama Anies

    Presiden Prabowo Subianto saat berpidato pada acara penutupan Musyawarah Nasional VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin, menyatakan dirinya tidak menyimpan dendam kepada Anies Baswedan, lawan politiknya saat Pilpres 2024.

    Anies, saat sesi debat Pilpres 2024, sempat memberikan skor “11” untuk kinerja Prabowo semasa menjabat sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju.

    “Aku tuh terus terang saja loh, saya tuh enggak dendam sama Anies, enggak. Kalau yang dikasih nilai 11 itu enggak apa-apa, eh bener lho sebenernya dia yang bantu aku menang, karena emak-emak kasihan gitu lho,” kata Presiden Prabowo di hadapan kader-kader PKS dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah saat acara penutupan Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Seskab: Prabowo rapat soal MBG agar berjalan baik dan tepat sasaran

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat soal evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program tersebut berjalan baik dan tepat sasaran.

    “Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik dan beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” kata Seskab Teddy dalan keterangannya yang diterima, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Prabowo: Tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI, Polri, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menggelar operasi besar-besaran guna menutup jalur penyelundupan timah yang ditambang secara ilegal dari 1.000 lokasi penambangan di Bangka Belitung yang merugikan negara hingga puluhan triliun.

    Di hadapan sejumlah pimpinan partai politik, Jakarta, Senin (29/9), Presiden Prabowo menjelaskan operasi besar-besaran untuk menutup tambang timah ilegal dan memblokade jalur-jalur penyelundupan di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, akan dapat menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp22 triliun pada periode September–Desember 2025, bahkan Rp45 triliun sampai tahun 2026.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026

    Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak besar terhadap perekonomian melalui penciptaan 1,5 juta lapangan pekerjaan baru yang diperkirakan terserap pada Januari-Februari 2026

    Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program MBG juga berhasil menciptakan pasar bagi ekonomi rakyat karena petani dan peternak terjamin penyerapan produksi lewat kebutuhan bahan baku untuk MBG, mulai dari beras, telur, sayur hingga aneka protein hewani.

    “Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan, di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Biro Pers Istana minta maaf dan kembalikan ID liputan wartawan CNN

    Biro Pers Sekretariat Presiden menyampaikan permohonan maaf dan sepakat mengembalikan kartu identitas (ID) liputan khusus kegiatan Presiden terhadap wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia, usai melakukan pencabutan ID Pers tersebut pada Sabtu (27/9).

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyampaikan bahwa ID Pers Istana yang menjadi akses untuk peliputan kegiatan Presiden telah dikembalikan langsung kepada Diana, yang juga disaksikan oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, dan Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Erlin Suastini.

    “ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh Pemimpin Redaksinya, Bu Titin, dan langsung kami serahkan ID-nya Mbak Diana,” kata Yusuf kepada media, usai pertemuan dengan Tim CNN Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/9).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Bos Bulog Minta Ditugaskan Bikin Cadangan Gula Pemerintah, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar pemerintah bersama DPR memberikan mandat resmi kepada BUMN Pangan itu untuk menyelenggarakan cadangan gula pemerintah (CGP). Menurutnya, langkah ini penting untuk menstabilkan harga sekaligus melindungi petani tebu.

    “Mohon kiranya ada usulan kebijakan penyelenggaraan cadangan gula pemerintah (CGP) kepada Bulog. Sehingga nanti konsepnya seperti juga cadangan beras pemerintah (CBP), supaya ini lebih terkontrol dan lebih terkendali harga-harga, termasuk juga menjamin agar petani-petani itu bisa dapat terserap seluruh produk-produk tebunya dan harga jualnya juga nanti tidak fluktuatif,” ujar Rizal dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).

    Ia menegaskan, mandat resmi akan membuat Bulog lebih leluasa bertindak di lapangan. “Ini harapan kami. Kami mohon support dari Komisi VI DPR RI, dan Pemerintah dalam hal ini, sehingga kami di lapangan nanti lebih powerful, dalam arti memiliki pegangan tugas yang jelas,” ujarnya.

    Ditemui usai rapat, Rizal menjelaskan, usulan ini nantinya akan disampaikan ke DPR untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

    “Oh kami kan menyarankan. Menyarankan supaya layaknya seperti beras (ada CBP). Jadi gula pun nanti harganya lebih terkendali. Termasuk juga menjamin supaya para petani-petani tebu itu bisa dengan harga yang diinginkan. Tidak terlalu rendah. Kalau seperti sekarang kan nggak ada yang beli, dia kasihan,” ucap dia.

    Ia menyebut konsep CGP yang digagas Bulog akan memberi solusi seimbang antara petani dan konsumen.

    “Ini kan konsep saya, ini konsepnya Bulog, mudah-mudahan diterima oleh anggota dewan maupun pemerintah dalam ini. Dan itu kan konsep yang terbaik, jadi win-win solution lah. Kita juga memperhatikan para petani, supaya selamat mereka dengan harga yang layak, dan juga menekan harga penjualan. Sehingga harapan para konsumen juga tidak terlalu mahal dengan harga gula tersebut,” jelasnya.

    Rizal menambahkan, penyerapan gula dalam konsep cadangan pemerintah akan dilakukan setiap kali musim giling. “Ya setiap panen,” katanya singkat.

    Namun, saat ditanya soal target serapan seperti halnya cadangan beras, ia menyebut hal itu masih perlu dibahas lebih lanjut ketika Bulog memang telah diberi mandat resmi mengelola CGP.

    “Nah itu nanti kita bicarakan. Ini kan belum, ini baru konsep,” tutur Rizal.

    Mengenai harga eceran tertinggi (HET) gula di tingkat konsumen yang sampai sekarang belum diatur pemerintah, Rizal mengaku baru mulai mengusulkan setelah resmi memimpin Bulog.

    “Ya kan saya baru masuk Bulog. Yang dulu kan kita nggak tahu, saya masih di tentara dulu. Belum ngurusin beras sama gula,” ucapnya.

    Ia menegaskan, tujuan utama konsep ini adalah stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

    “Ya karena untuk kepentingan nasional, supaya sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) maupun para pimpinan Anggota Dewan, Indonesia itu supaya swasembada pangan, swasembada termasuk juga gula,” pungkas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Prabowo Janji Produksi Pangan Indonesia Lebih Sukses dalam 2-3 Tahun – Page 3

    Prabowo Janji Produksi Pangan Indonesia Lebih Sukses dalam 2-3 Tahun – Page 3

    Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 3,5 juta ton pada awal tahun 2025 ini. Pemenuhan stok CBP yang dikuasai Perum Bulog ini tanpa melalui impor.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat, stok beras Bulog mencapai 3.502.895 ton per 4 Mei 2025. Jumlah ini jadi yang tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    “Ini pertama kalinya dalam 57 tahun terakhir, stok cadangan beras pemerintah menembus lebih dari 3,5 juta ton dalam periode Januari hingga Mei,” ujar Mentan Amran beberapa waktu lalu. 

    Selain mencetak rekor stok cadangan beras pemerintah tertinggi selama periode Januari–Mei, data historis menunjukkan lonjakan stok pada tahun 2025 juga tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah. Dari hanya 1,7 juta ton pada Januari 2025, stok cadangan beras melonjak drastis menjadi 3,5 juta ton per 4 Mei 2025, atau meningkat 1,8 juta ton tanpa impor hanya dalam waktu empat bulan.