Xcloud.id

Produk: Beras

  • Purbaya Mulai Utak-atik Anggaran untuk Stimulus Ekonomi Kuartal IV/2025

    Purbaya Mulai Utak-atik Anggaran untuk Stimulus Ekonomi Kuartal IV/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menggeser anggaran kementerian/lembaga yang tidak terserap untuk membiayai berbagai program stimulus ekonomi pada kuartal IV/2025.

    Sebagai informasi, Purbaya bersama sejumlah pimpinan kementerian/lembaga lain melakukan rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025).

    Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut terkait program stimulus ekonomi kuartal IV/2025 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Purbaya tidak menampik bahwa ada permintaan agar anggaran sejumlah stimulus diperbanyak.

    “Ada yang minta digeser ke sana, nanti saya sisir dulu. Kalau ada tempat-tempat yang nggak bisa belanja tahun ini, saya akan geser ke sana. Sepertinya sih, akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru ya, saya pindahin ke sana aja,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin rapat koordinasi mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar ada penebalan stimulus yang menjangkau kelompok desil IV masyarakat sehingga akan mencakup lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. 

    Ketika dikonfirmasi penebalan stimulus itu terkait apa, Airlangga belum bisa memastikan. Dia meminta setiap bersabar karena kementerian/lembaga masih akan berkoordinasi sebelum mengumumkan stimulus tambahan tersebut.

    “[Stimulus tambahan] ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” ungkap Airlangga usai rapat koordinasi.

    Selain itu, Airlangga juga mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi tambahan pada kuartal IV/2025 untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun. 

    Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.

    Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.

    Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng. 

    Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.

    “Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga.

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih akan memberikan bantuan sosial (bansos) yang dicairkan pada bulan Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Beberapa bansos yang kembali disalurkan untuk Oktober 2025 adalah sebagai berikut.

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    Cek Daftar Penerima Bansos dan Syarat Mendapatkannya…

  • Petani Pasuruan Keluhkan Distribusi Pupuk Tak Merata, DPRD dan LPP NU Turun Tangan

    Petani Pasuruan Keluhkan Distribusi Pupuk Tak Merata, DPRD dan LPP NU Turun Tangan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Masalah distribusi pupuk kembali menjadi perhatian serius di Kabupaten Pasuruan. Sejumlah organisasi tani dan lembaga pertanian mendesak pemerintah agar segera memperbaiki sistem penyaluran pupuk subsidi.

    Tani Merdeka bersama LPP NU Bangil dan LPP NU Pasuruan mendatangi Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (1/10/2025). Mereka mengungkapkan keluhan petani terkait distribusi pupuk yang dinilai timpang, terutama di wilayah Tosari dan Tutur.

    Ketua Tani Merdeka Pasuruan, Winaryo Sujoko, menegaskan bahwa program Merdeka Pupuk yang digagas bupati harus benar-benar dijalankan. Menurutnya, jangan sampai ada petani yang tidak kebagian pupuk sementara di daerah lain berlimpah.

    “Distribusi pupuk harus merata. Jangan ada kesenjangan antarwilayah, karena ini kebutuhan mendasar petani,” ujarnya.

    Selain soal pupuk, Winaryo juga menyinggung program santripreneur yang dinilainya masih belum optimal. Ia menekankan bahwa pelatihan harus dibarengi dengan akses modal agar santri benar-benar bisa terjun di sektor pertanian.

    “Pelatihan saja tidak cukup, harus ada dukungan modal. Kalau ada tambahan tenaga penyuluh juga lebih baik untuk mendampingi petani,” tambahnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Setiya Wardana, menyebut pihaknya sudah menindaklanjuti keluhan dengan PT Pupuk Indonesia sejak dua bulan lalu. Namun ia juga menyoroti masalah lain, yakni melimpahnya limbah kotoran sapi di Pasuruan timur.

    “Kalau tidak dikelola, limbah ini bisa mengganggu kesehatan. Tapi jika diolah jadi pupuk organik, justru bermanfaat bagi petani,” jelas Agus.

    Agus juga mendorong pemerintah daerah merancang program riset benih unggulan lokal. Menurutnya, kemandirian petani bisa terwujud jika mereka tidak lagi tergantung pada benih dari luar daerah.

    “Dengan benih unggulan sendiri, petani Pasuruan akan lebih mandiri. Anggaran riset harus dipersiapkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan, Ririn, menjelaskan kondisi produksi pertanian saat ini. Ia menyebut padi yang dihasilkan masih sebatas beras sehat, sementara untuk beras organik membutuhkan proses panjang.

    “Untuk jadi beras organik harus benar-benar steril, bahkan pengairan harus dari mata air langsung. Tidak boleh ada kontaminasi pestisida,” ungkapnya.

    Ririn menambahkan tren penanaman padi dan jagung di Pasuruan terus meningkat. Kenaikan produksi jagung didorong adanya dukungan dari kepolisian yang membantu pasokan pakan untuk peternakan.

    “Jagung meningkat karena ada program dari kepolisian. Hasilnya juga kami distribusikan untuk kebutuhan pakan ternak,” jelasnya.

    Terkait jumlah penyuluh pertanian, Ririn mengakui masih jauh dari ideal. Saat ini hanya sekitar 100 orang penyuluh yang harus menangani ribuan petani di Pasuruan.

    “Kami tetap berusaha memaksimalkan yang ada. Meski terbatas, penyuluh tetap mendampingi petani semaksimal mungkin,” tandasnya. (ada/ted)

  • Inflasi tahunan Jakarta pada September 2025 lebih terkendali

    Inflasi tahunan Jakarta pada September 2025 lebih terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melaporkan inflasi Jakarta secara tahunan pada September 2025 dibandingkan periode yang sama pada 2024 sebesar 2,40 persen, atau lebih terkendali dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,65 persen.

    “Inflasi tahunan berada pada level 2,40 persen, masih relatif lebih terkendali karena target 2,5 plus minus 1, tentunya ini berada pada posisi yang baik. Jakarta juga berada masih lebih terkendali dibandingkan (inflasi) nasional di 2,65 persen,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Dia merinci dari 11 kelompok pengeluaran, yang memberikan andil inflasi tertinggi, yakni makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,85 persen, diikuti perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,71 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,59 persen.

    Selain itu, terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi, yaitu transportasi dan informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

    “Untuk transportasi dengan andil 0,17 persen, dan 0,02 persen untuk kelompok informasi, komunikasi serta jasa keuangan,” ujar Hasanudin.

    Sementara itu, komoditas penyumbang utama inflasi tahunan, yakni tarif air minum PAM (0,63 persen), emas perhiasan (0,46 persen), daging ayam ras (0,20 persen), beras (0,10 persen), dan bawang merah (0,10 persen).

    Di sisi lain, komoditas utama penyumbang deflasi, antara lain tarif angkutan udara (0,12 persen), bensin (0,08 persen), tarif kereta api (0,02 persen), telepon seluler (0,02 persen), dan sabun cair atau cuci piring (0,02 persen).

    Secara bulanan, inflasi yang dialami Jakarta pada September 2025 sebesar 0,13 persen dibandingkan Agustus 2025. Penyumbang utama inflasi itu, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,06 persen.

    Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok makanan tersebut adalah daging ayam ras, cabai merah, dan beras.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman Temukan Masalah Program MBG, Mutu Tidak Sesuai hingga Capaian Jauh dari Target

    Ombudsman Temukan Masalah Program MBG, Mutu Tidak Sesuai hingga Capaian Jauh dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia menemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu penundaan berlarut, diskriminasi, tidak kompeten, dan penyimpangan prosedur.

    Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada 2025 dan menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator utama. Namun, hingga September 2025 Ombudsman mencatat baru 26,7% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi. Kesenjangan ini menimbulkan risiko besar tidak tercapainya target layanan pada tahun berjalan.

    Lebih lanjut Yeka menjabarkan, potensi maladministrasi penundaan berlarut ditemukan proses verifikasi mitra tanpa kepastian waktu dan keterlambatan pencairan honorarium staf lapangan. Selain itu, teridentifikasi adanya diskriminasi berupa potensi afiliasi yayasan dengan jejaring politik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam penetapan mitra.

    Dari sisi kompetensi, kelemahan terlihat pada penerapan standar operasional prosedur, misalnya dapur tidak menyimpan catatan suhu atau retained sample. Sementara itu, penyimpangan prosedur terjadi dalam bentuk pengadaan bahan yang tidak sesuai kontrak, misalnya ditemukan beras kualitas medium diterima meskipun dalam kontrak tertulis premium.

    “Empat bentuk maladministrasi ini bukan hanya mencerminkan lemahnya tata kelola, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa prinsip pelayanan publik-kepastian, akuntabilitas, dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009-harus ditegakkan secara konsisten,” ucapnya dikutip dari keterangan resminya, Rabu (1/10/2025). 

    Dari hasil kajian Ombudsman ini, Yeka menjabarkan terdapat delapan masalah utama dalam penyelenggaraan program MBG.

    Pertama; kesenjangan yang lebar antara target dan realisasi capaian; kedua, maraknya kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah; ketiga, permasalahan dalam penetapan mitra yayasan dan SPPG yang belum transparan dan rawan konflik kepentingan;keempat, keterbatasan dan penataan sumber daya manusia, termasuk keterlambatan honorarium serta beban kerja guru dan relawan.

    Kelima, ketidaksesuaian mutu bahan baku akibat belum adanya standar Acceptance Quality Limit (AQL) yang tegas; keenam, penerapan standar pengolahan makanan yang belum konsisten, khususnya Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); ketujuh, distribusi makanan yang belum tertib dan masih membebani guru di sekolah; serta kedelapan, sistem pengawasan yang belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum sepenuhnya berbasis data.                          

    ”Delapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat tetap terjaga,” ujarnya.

    Ombudsman mendesak pemerintah, khususnya BGN, untuk segera melakukan perbaikan mendasar dalam penyelenggaraan program MBG. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan regulasi kemitraan dengan menegakkan prinsip kepastian waktu, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta penguatan sumber daya manusia dan sistem administrasi agar pembayaran maupun koordinasi berjalan lebih lancar.

    Ombudsman juga mendorong keterlibatan penuh BPOM dalam pengawasan keamanan pangan dan distribusi, pembangunan dashboard digital untuk pemantauan real time mutu bahan, distribusi, serta penggunaan anggaran, dan jaminan perlindungan serta kompensasi bagi guru yang dilibatkan dalam proses distribusi.

    Terkait evaluasi pelaksanaan SPPG, Ombudsman memberikan sejumlah saran perbaikan.

    “Bagi SPPG yang telah menimbulkan insiden kesehatan harus dihentikan untuk dievaluasi. SPPG yang berjalan normal tetap dipantau dan dipastikan tidak terjadi insiden kesehatan di kemudian hari. Bagi yang belum beroperasi, harus memenuhi sertifikasi keamanan pangan dan semua SOP dilakukan menuju zero incident,” tegas Yeka.

    Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi pelaksanaan program MBG sekaligus mendorong perbaikan layanan publik demi pemenuhan hak dasar masyarakat. “Semoga saran yang disampaikan Ombudsman dapat segera dilaksanakan dan segera berbenah. Pada akhirnya keberhasilan MBG dilihat dari tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan penerapan sertifikasi pangan menujuzero accident di setiap SPPG,” tutupnya.

  • Banyuwangi Perluas Pasar Produk Unggulannya di Misi Dagang Sumsel

    Banyuwangi Perluas Pasar Produk Unggulannya di Misi Dagang Sumsel

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang dan investasi bersama Pemprov Sumatera Selatan di Palembang.

    Dalam kegiatan tersebut Kabupaten Banyuwangi juga turut difasilitasi untuk memperkenalkan berbagai produk unggulannya kepada para pelaku usaha di forum bisnis tersebut.

    Agenda ini merupakan program rutin Pemprov Jatim untuk memperluas pasar produk daerah. Banyuwangi berkesempatan untuk memperkenalkan berbagai potensinya.

    Misi dagang tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono turut mendampingi Gubernur Jatim.

    Mujiono menjelaskan misi dagang ini sebagai upaya mempererat kerja sama perdagangan antara Pemprov Jatim dengan daerah lain di Indonesia.

    “Terima kasih kepada Gubernur Jatim yang memfasilitasi Banyuwangi untuk memasarkan potensinya. Alhamdulillah, produk kami banyak dibeli oleh buyer dan banyak pesanan,” kata Mujiono.

    Banyuwangi memasarkan banyak produk, mulai batik, udeng, beras organik ekspor, kopi Osing, gula semut, gula batok, tas, manik-manik ekspor, hingga jajanan khas seperti bagiak, selai pisang, hingga bolu kuwuk.

    “Beberapa produk yang menjadi unggulan Banyuwangi ini kita bawa ke misi dagang untuk dipertemukan langsung dengan buyer atau pelaku bisnis yang ada di Sumatera Selatan,” kata Mujiono.

    Selain memamerkan produk UMKM, Banyuwangi juga menghadirkan budaya lokal. Pada sesi pembukaan, ditampilkan fashion show Wastra Osing, batik khas masyarakat Osing serta tari-tarian daerah ini.

    “Ajang ini menjadi sarana strategis untuk memperluas jaringan pasar sekaligus memperkenalkan potensi Banyuwangi ke luar Jawa,” tuturnya.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, menambahkan, forum ini mempertemukan pelaku usaha Banyuwangi dengan buyer di daerah lain di Indonesia.

    “Banyuwangi berkesempatan mengenalkan produk sekaligus menjajaki pasar baru,. Bahkan ada ekspoetir yang tertarik dengan produk kita,” kata Nanin. [tar/ian]

  • Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Prabowo Mau Sulap Lahan di Wanam Jadi Food Estate Demi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetujui pembebasan 451.000 Ha kawasan hutan untuk mendukung pelaksanaan program swasembada pangan.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan dari total lahan tersebut, sebesar 263.984 Ha berlokasi di Wanam Papua Selatan yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu lokasi lumbung pangan atau food estate.

    “Untuk di Wanam, Papua Selatan sendiri, terdapat 266.000 hektare. Namun, yang kita setujui adalah 263.984 hektare karena ada unsur sungai dan rawa,” kata Nusron dalam keterangan tertulis, Rabi (1/10/2025).

    Nusron memastikan, total area hutan yang dilepas statusnya itu telah melalui pengukuran secara presisi guna memastikan tidak akan ada terjadinya konflik sengketa lahan ke depan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan dalam melakukan percepatan pembangunan swasembada pangan di Wanam, Papua Selatan, pemerintah terus memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah yang dijalankan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan. 

    “Mulai dari penataan tata ruang, itu memang banyak pekerjaannya, pengaturan Hak Guna Usaha, hingga kelengkapan administrasi lainnya agar ini berkelanjutan. Semua disiapkan agar kawasan ini berdiri di atas langkah-langkah yang berprinsip pada pemberdayaan, kearifan, dan keberlanjutan,” ujar Zulkifli Hasan.

    Dia berharap, kawasan Wanam dapat menjadi penopang kemandirian bidang pangan karena tidak hanya akan menghasilkan komoditas pangan utama saja. 

    Zulhas menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan besar yang diperlukan koordinasi secara terus menerus antar-kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.

    “Tidak hanya beras, nanti di sini juga akan ada untuk etanol. Etanol itu dihasilkan dari tebu dan singkong. Kemudian, juga B-50 itu dihasilkan dari sawit,” jelas Zulkifli Hasan. 

    Sebagai informasi, Wanam diproyeksikan menjadi pusat cadangan pangan nasional melalui program cetak sawah seluas 1 juta hektare, sekaligus sebagai kawasan pengembangan berbagai infrastruktur vital bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi. 

    Selain itu, pembangunan di Wanam juga mencakup program biodiesel, penguatan industri pertahanan, serta jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang kurang lebih 130 kilometer. 

    Landasan hukum program ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional, serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 yang menugaskan percepatan pembangunan kawasan tersebut.

  • Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Madiun (beritajatim.com) – Ironi terjadi di Kabupaten Madiun. Saat para wakil rakyat menikmati berbagai tunjangan dengan nilai hingga puluhan juta rupiah setiap bulan, masih ada warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tersentuh bantuan sosial.

    Salah satunya dialami pasangan lanjut usia, Kateno (60) dan istrinya Misnah (55), warga Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo. Hidup di gang sempit dengan kondisi serba kekurangan, mereka harus mengandalkan penghasilan dari mengumpulkan barang bekas.

    “Setiap hari ya cari rosok (barang bekas). Dulu pernah dapat beras tapi hanya sekali, setelah itu tidak pernah lagi,” keluh Kateno, Selasa (23/9/2025).

    Kepala Desa Glonggong, Mustakim, membenarkan bahwa Kateno termasuk warga kurang mampu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci kondisi warganya satu per satu. Menurutnya, data penerima bansos sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.

    “Sebenarnya kita sudah update terus data warga mana yang layak dan tidak layak. Tapi dari Dinas Sosial itu tidak dirubah. Untuk PKH, BPNT atau bansos lainnya, desa hanya menyalurkan,” ujarnya.

    Selain program pusat, Mustakim menyebut ada pula bansos dari Dana Desa berupa BLT. Namun, Kateno ternyata tidak masuk daftar penerima. “Nanti saya tanyakan ke Pak Kesranya,” imbuhnya.

    Senin siang (29/9/2025), Mustakim bersama perangkat desa akhirnya mengunjungi rumah Kateno untuk memberikan bantuan sembako. Ia berjanji akan mengusahakan agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan Dana Desa pada bulan berikutnya.

    Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Madiun setiap bulannya menerima tunjangan fantastis berdasarkan sejumlah Peraturan Bupati (Perbup). Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Madiun, Sawung Rehtomo, yang mengacu pada tiga Perbup terkait hak keuangan, perumahan, dan transportasi anggota dewan.

    Berdasarkan Perbup Nomor 3 Tahun 2023, tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp14,7 juta per bulan. Ketua DPRD juga mendapat dana operasional Rp12,6 juta, sementara Wakil Ketua Rp6,72 juta.

    Perbup Nomor 31 Tahun 2021 menetapkan tunjangan transportasi anggota DPRD sebesar Rp13,82 juta per bulan. Sementara Perbup Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tunjangan perumahan: Ketua DPRD Rp22,7 juta, Wakil Ketua Rp16,4 juta, dan anggota Rp10,2 juta per bulan.

    Jika dijumlah, Ketua DPRD bisa mengantongi tunjangan sekitar Rp50 juta setiap bulan. Wakil Ketua sekitar Rp37,8 juta, sedangkan anggota dewan mencapai Rp38,7 juta. Itu pun belum termasuk hak keuangan lain yang melekat pada jabatan mereka.

    Fenomena timpang ini menimbulkan ironi di tengah masih banyaknya warga miskin di Madiun yang belum terakomodasi dalam program bantuan. Kasus Kateno hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita rakyat kecil yang masih harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. (rbr/ian)

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • 41 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Terbaru Israel di Gaza

    41 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Terbaru Israel di Gaza

    Jakarta –

    Badan pertahanan sipil dan rumah sakit Gaza, Palestina, mengatakan bahwa serangan pasukan Israel menewaskan sedikitnya 41 orang di seluruh wilayah Gaza. Korban tewas termasuk 17 orang ditembak mati di dekat pusat distribusi bantuan.

    Dilansir AFP, Selasa (30/9/2025), militer Israel terus melancarkan serangan meskipun Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Para pejabat dari badan pertahanan sipil Gaza–pasukan penyelamat yang beroperasi di bawah otoritas Hamas–mengatakan 17 orang ditembak mati oleh pasukan Israel di dekat lokasi distribusi bantuan, di dekat jembatan Wadi Gaza, di Gaza tengah. Rumah Sakit Al-Awda mengonfirmasi telah menerima 17 jenazah dan mengatakan 33 orang terluka.

    “Kami menerima 17 korban syahid dan 33 orang terluka akibat serangan pasukan Israel yang menargetkan kerumunan warga di dekat area distribusi bantuan kemanusiaan di dekat Jembatan Wadi Gaza di Jalur Gaza tengah,” kata pihak rumah sakit dalam sebuah pernyataan.

    Ribuan warga Palestina berkumpul setiap hari di dekat titik-titik distribusi makanan di Gaza, termasuk yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS dan Israel. Sejak diluncurkan pada akhir Mei, operasinya telah dirusak oleh laporan rutin pasukan Israel yang menembaki mereka yang menunggu untuk menerima bantuan.

    Seorang jurnalis AFP melihat ratusan anak-anak memadati pusat distribusi makanan di wilayah Nuseirat, pusat Gaza, tempat para relawan membagikan beras dan perlengkapan lainnya. Ketika ditanya tentang insiden di dekat Jembatan Wadi Gaza, militer mengatakan sedang menyelidikinya.

    Pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan bantuan ke Gaza sejak dimulainya perang hampir dua tahun lalu telah menyebabkan kekurangan makanan dan barang-barang penting, termasuk obat-obatan dan bahan bakar, yang dibutuhkan rumah sakit untuk menyalakan generator mereka.

    Pertahanan Sipil menambahkan bahwa 15 orang lagi tewas dalam beberapa serangan di Kota Gaza, tempat ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat serangan udara dan darat Israel. Sembilan orang lainnya tewas di tempat lain di wilayah tersebut, katanya.

    Pembatasan media di Gaza dan kesulitan mengakses sebagian besar wilayah tersebut membuat AFP tidak dapat memverifikasi secara independen jumlah korban dan detail yang diberikan oleh pertahanan sipil dan militer Israel.

    Pada Senin (29/9) kemarin, Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk segera menghentikan perang di Gaza, yang didukung oleh Netanyahu. Hamas belum memberikan tanggapan, dan pada Selasa (30/9), Trump mengeluarkan ultimatum kepada kelompok tersebut.

    “Kami hanya menunggu Hamas, dan Hamas akan melakukannya atau tidak. Dan jika tidak, itu akan menjadi akhir yang sangat menyedihkan,” kata Trump.

    Lihat juga Video: Korban Tewas di Gaza Tembus 66.005 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/haf)