Xcloud.id

Produk: Beras

  • DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    DPR Temukan Beras Rusak, Bos Bulog: Kami Cuci Ulang

    Jakarta –

    Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menanggapi terkait temuan 1.200 ton beras tidak layak konsumsi. Temuan itu merupakan hasil inspeksi mendadak (sidak) Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara.

    Rizal mengatakan telah menggunakan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dalam perawatan beras di gudang. Menurutnya, pemeliharaan beras sudah dilakukan secara lengkap, mulai dari triwulan, bulanan, mingguan, bahkan harian. Selain it, pihaknya juga mengecek secara acak terhadap kualitas beras-beras tersebut.

    “Sehingga diharapkan dari langkah-langkah kami yang bertingkat, bertahap, dan berlanjut ini bisa menyajikan beras-beras yang layak dan betul-betul sehat dikonsumsi oleh masyarakat,” kata Rizal saat ditemui di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Saat ini, pihaknya melakukan pendalaman terhadap kondisi beras rusak di gudang. Ia pun memastikan beras yang rusak akan melalui tahap reprocessing.

    “Intinya kami akan melaksanakan reprocessing. Reprocessing ini kami bersihkan, kami cuci ulang,” jelas Rizal.

    Usai melalui tahap tersebut, Rizal menyebut pihaknya akan melakukan uji laboratorium ulang untuk mengecek kelayakannya. Apabila memenuhi standar, dapat dikonsumsi masyarakat. Jika tidak, dapat digunakan untuk pakan ternak.

    “Kalau layak kita konsumsikan kepada masyarakat. Kalau yang tidak layak nanti kita sisakan untuk diolah menjadi pakan ternak,” imbuhnya.

    Namun, ia belum bisa memastikan jumlah pasti beras yang rusak, termasuk wilayah yang mengalami beras rusak.

    “Yang namanya, mohon maaf. Kita membeli arah beras kan banyak ya. Kita aja kalau punya anak lebih dari 2-3 kan pasti anak-anaknya. Ada yang bandel, ada yang pintar, ada yang gini kan, macam-macam,” terangnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa, Maluku Utara. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) di daerah, sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penurunan kualitas beras bantuan.

    Dalam sidak tersebut, Tim Komisi IV menemukan sekitar 1.200 ton beras yang tersimpan sejak Mei 2024. Berdasarkan pengecekan visual, sebagian beras impor yang disimpan lebih dari satu tahun masih terjaga kualitasnya. Namun, beras lokal terlihat berubah warna menjadi abu-abu dan dinilai menurun kualitasnya.

    (rea/rrd)

  • Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Pemerintah Buka Peluang Menu MBG Pakai Beras Bulog

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuka peluang agar beras milik Perum Bulog masuk dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, hal ini dapat dilakukan jika ekosistem pangannya dibangun.

    Arief menerangkan Bulog mempunyai dua skema dalam penyaluran beras. Pertama, cadangan beras pemerintah (CBP) di mana menawarkan kualitas medium. Kedua, beras komersil dengan kualitas premium.

    Arief menyebut kedua jenis beras tersebut bisa menjadi pilihan dalam pengadaan bahan baku program MBG. Namun, untuk menggunakan stok beras CBP perlu diputuskan melalui rapat koordinasi terbatas lintas kementerian/lembaga.

    “Iya ada kemungkinan, tapi harus dibuat ekosistem pangannya,” kata Arief saat ditemui di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).

    Arief menerangkan selama ini pasokan beras yang digunakan dalam program MBG disesuaikan oleh masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendati begitu, ia menilai alangkah baiknya jika pasokan beras dibeli di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan begitu, tercipta ekosistem pangan di mana infrastrukturnya milik pemerintah.

    Sementara itu, Direktur Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menerangkan Badan Gizi Nasional (BGN) wajib menyerap beras Bulog. Bulog pun telah menyediakan dua opsi dalam penggunaan beras, yakni premium dan medium.

    “Jadi sesuai dengan Inpres, Bulog itu menyiapkan bahan dasar, khususnya beras. Dan di Inpres itu tertuang wajib bahwa BGN untuk menyerap beras Bulog,” ujar Rizal.

    Rizal menyerahkan pemilihan penggunaan beras pada program MBG sesuai keputusan BGN. Namun, ia memastikan kualitas beras yang sampai di masyarakat layak dikonsumsi.

    “Kita tawarkan ke beliau, terserah dari BGN akan menggunakan beras premium atau beras medium. Namun beras yang akan kami sajikan ini betul-betul berkualitas, higienis, sehat, dan memenuhi syarat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat,” imbuh Rizal.

    Kendati begitu, BGN hingga saat ini belum sepenuhnya menggunakan beras Bulog. Ia pun akan mendorong BGN untuk memakai beras dari Bulog.

    (rea/rrd)

  • Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Puan: Pemerintah wajib laksanakan rekomendasi raker dengan DPR

    Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan pemerintah wajib melaksanakan rekomendasi dari hasil rapat kerja (raker) dengan parlemen.

    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI,” kata Puan dalam pidato Penutupan Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Puan menyampaikan penegasan itu setelah mengungkap evaluasi yang dilaksanakan legislator. Ia mengatakan DPR memiliki fungsi pengawasan yang diarahkan pada berbagai persoalan di masyarakat.

    Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana alam banjir dan longsor di sejumlah daerah.

    Selain itu, dia juga mengungkap DPR telah melakukan pengawasan pada evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan serta pembentukan satuan tugas judi daring (online).

    “[Kemudian] penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta dan kenaikan harga beras, evaluasi program Makan Bergizi Gratis,” Puan menambahkan.

    Penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan juga turut diawasi oleh DPR.

    Dia menyebut berbagai persoalan tersebut telah menjadi pembahasan DPR dalam berbagai kegiatan alat kelengkapan dewan, termasuk rapat kerja di komisi-komisi terkait bersama pemerintah.

    Oleh sebab itu, Puan mengingatkan agar pemerintah menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam rapat-rapat kerja di DPR.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan Nasional 2 Oktober 2025

    Puan Maharani Jelaskan DPR Sudah Jalankan Fungsi Pengawasan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI sudah memberikan atensi terkait sejumlah persoalan yang ada di tengah masyarakat.
    Hal ini disampaikan lewat pidato dalam penutupan Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    “Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan pada berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat,” kata Puan dalam pidatonya.
    Puan pun memaparkan beberapa isu yang sudah diatensi DPR RI.
    Beberapa di antaranya adalah soal perlindungan ojek online (ojol) hingga evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
    “Pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online,” ucapnya.
    Selain itu, DPR RI juga memberikan atensi soal penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak, mitigasi, dan penanganan bencana alam banjir serta longsor di sejumlah daerah.
    “Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” imbuh Puan.
    Kemudian, DPR juga menyorot soal evaluasi permasalahan haji dengan dana talangan, pembentukan Satgas Judi Online, dan penyelesaian konflik agraria.
    Lalu, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta, dan kenaikan harga beras.

    DPR, menurutnya, menyorot soal penerapan kebijakan paket stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan daya beli masyarakat.
    “Penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan,” ujarnya.
    Puan pun menegaskan, pemerintah berkewajiban melaksanakan rekomendasi dari DPR RI.
    “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari Rapat Kerja dengan DPR RI,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Bawa Pulang Gaji dan Tunjangan Rp 65 Juta per Bulan, Selesai Jabat Masih Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    DPR Bawa Pulang Gaji dan Tunjangan Rp 65 Juta per Bulan, Selesai Jabat Masih Dapat Pensiun Seumur Hidup – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas sejumlah fasilitas anggotanya, termasuk tunjangan rumah dinas, biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. Namun, meski ada pemangkasan, hak keuangan anggota dewan tetap cukup besar.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, sejak 31 Agustus 2025, pemberian tunjangan rumah untuk anggota DPR resmi dihentikan. Selain itu, anggota yang sudah dinonaktifkan partai politiknya juga tidak akan lagi menerima hak keuangan. Saat ini ada lima anggota DPR berstatus nonaktif, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), serta Adies Kadie (Golkar).

    Berdasarkan catatan DPR, anggota dewan masih menerima hak keuangan sekitar Rp 65,59 juta per bulan, meski sejumlah tunjangan disunat. Jumlah ini mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang sidang, hingga tunjangan konstitusional.

    Secara detail, gaji pokok anggota DPR sesuai PP Nomor 75 Tahun 2000 hanya Rp 4,2 juta per bulan. Selain itu, ada tunjangan suami/istri Rp 420 ribu, tunjangan anak Rp 168 ribu, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras Rp 289.680, dan uang sidang Rp 2 juta. Total gaji dan tunjangan melekat mencapai Rp 16,77 juta.

    Namun, bila ditambahkan dengan berbagai tunjangan lain, hak keuangan anggota DPR bisa tembus Rp 65 juta per bulan.

     

  • KPK Ungkap Staf Ahli Kemensos Edi Suharto Tersangka Kasus Bansos Tahun 2020

    KPK Ungkap Staf Ahli Kemensos Edi Suharto Tersangka Kasus Bansos Tahun 2020

    Jakarta –

    KPK telah menetapkan Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos, Edi Suharto (ES), sebagai tersangka. KPK mengatakan Edi dijerat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi distribusi bansos di Kemensos tahun 2020.

    “Benar, bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) TA 2020,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (2/10/2025).

    Budi mengatakan ada lima tersangka dalam perkara ini. Tiga tersangka merupakan perorangan sementara dua tersangka merupakan korporasi.

    KPK sendiri belum mengumumkan detail konstruksi perkara dan identitas para tersangka. Selain Edi, identitas tersangka lain yang telah diketahui dalam kasus ini ialah Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo.

    Rudy Tanoesoedibjo diketahui berstatus tersangka karena mengajukan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim telah menolak praperadilan Rudy dan menyatakan status tersangka Rudy sah.

    “Bahwa atas dasar melaksanakan perintah jabatan tersebut, pada saat ini Bapak Edi Suharto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” ujar Faizal Hafied saat konferensi pers Edi dan tim kuasa hukumnya di Acacia Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

    Faizal mengklaim Edi melaksanakan perintah jabatan dari mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara. Jabatan yang diemban Edi pada 2020 ialah Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.

    (haf/haf)

  • Bulog Mau Sulap Gudang Beras Nganggur Jadi Kawasan Bisnis

    Bulog Mau Sulap Gudang Beras Nganggur Jadi Kawasan Bisnis

    Jakarta –

    Perum Bulog mengubah bekas gudang penyimpanan beras menjadi kawasan bisnis. Salah satu aset yang akan diubah menjadi kawasan bisnis itu adalah bekas Gudang Goro Perum Bulog, Kantor Wilayah DKI Jakarta-Banten, Jakarta Utara.

    Kawasan dengan luas 4 hektare ini dibuka atau disewakan untuk bisnis atau usaha. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan secara total, aset yang dimiliki Bulog di seluruh daerah mencapai Rp 53 triliun.

    Namun, sebagian aset memang masih belum dimanfaatkan secara baik, seperti kawasan Gudang Goro Perum Bulog itu.

    “Jadi asetnya Bulog itu totalnya 53 triliun,betapa besarnya aset tersebut. Nah, ini sayang kalau aset-aset kita ini tidak diberdayakan.Namun pemberdayaan aset ini semua kembali untuk keuntungan bangsa dan negara,” kata dia dalam peluncuran Kawasan Business District, Jakarta Utara, Kamis (2/10/2025).

    Rizal memastikan pemanfaatan aset ini juga telah sesuai ketentuan pemerintah agar aset negara tidak terbengkalai. Dia pun membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membuka bisnisnya di kawasan tersebut.

    “Saya berharap semuanya kita saling bersinergi,bahu-membahu, baik dari pemerintah, TNI, Polri, maupun teman-teman pengusaha untuk menjadikan ruang-ruang yang masih kosong di wilayah Bulog dan sekitarnya ini menjadikan ruang yang lebih menguntungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan pemerintah,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menerangkan dari 4 ha kawasan bekas Gudang Goro Perum Bulog, Kantor Wilayah DKI Jakarta-Banten, seluas 2 ha sudah disewa oleh sejumlah usaha.

    “Tenant dari seluruh ini masih ada sisa 5.000 meter kalau tidak salah yang masih belum tersewa. Di sebelah sana sudah tersewa juga sebentar lagi akan dibangun Padel juga. Belum lagi lahan kita yang di belakang gudang-gudang yang semak-semak itu kita lagi mau dibangun driving range,” tuturnya.

    Pihaknya juga mengubah identitas dari gudang tersebut yang selama ini dikenal sebagai bekas gudang beras zaman Presiden ke 2 RI Soeharto. Perum Bulog kini menamakan kawasan tersebut menjadi Beloft.

    “Beloft ini sendiri punya arti namanya Bulog Lifestyle Opportunity Food and Territory jadi ini singkatannya, menggambarkan bahwa beberapa aktivitas bisnis gaya hidup nanti mungkin kita bisa bikin bagus di sini,” terangnya.

    Saat ini kawasan tersebut sudah ada beberapa bisnis yang dibuka, mulai dari gudang logistik dari Lazada, tempat olahraga seperti Badminton, hingga Gimnastic.

    Tonton juga Video: Polisi Gerebek Gudang Beras Oplosan di Sidoarjo, 1 Pelaku Ditangkap

    (acd/acd)

  • Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah stimulus tambahan pada kuartal akhir tahun ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.

    Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.

    Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.

    Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.

    Tak hanya itu, untuk mendorong konsumsi akhir tahun terutama pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan diskon transportasi massal.

    PT KAI akan memberi diskon 30% untuk 1,5 juta penumpang pada 22 Desember–10 Januari, sementara Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405 ribu penumpang kapal laut.

    ASDP menargetkan 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan. Maskapai penerbangan juga menyiapkan diskon tiket 12–14% bagi sekitar 36 juta penumpang.

    Di sisi ritel, pemerintah mendukung Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10–16 Oktober, yang diproyeksikan menciptakan permintaan hingga Rp35 triliun. Selain itu, agenda Belanja Diskon Indonesia dan Retail Epic Sale digelar bersama stimulus Natal dan Tahun Baru.

    Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

    Melalui serangkaian stimulus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya jika target pertumbuhan 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Airlangga menyampaikan optimismenya usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025). Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.

    “Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.

    Dia juga menambahkan pemerintah akan memberikan stimulus tambahan yang menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat dan kelompok pekerja. “Bantalan stimulus tambahan ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” katanya.

    Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan insentif konsumsi akhir tahun diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    Meski demikian, sejumlah lembaga global meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,8% – 4,9% pada 2025. Lembaga global yang telah mengeluarkan proyeksinya antara lain IMF di angka 4,9%, OECD 4,9%, dan Japan Credit Rating yang meramal ekonomi Indonesia di bawah 5%. Tahun depan-pun proyeksinya masih sama.

    Adapun, proyeksi terbaru dikeluarkan oleh Asian Development Bank alias ADB. ADB bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru, dari 5% (proyeksi April) menjadi 4,9% (proyeksi September) pada 2025.

    ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global akibat tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

    Tak hanya pada tahun ini, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Organisasi yang bermarkas di Manila, Filipina itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

    Sejalan dengan itu, ADB memangkas proyeksi inflasi di Indonesia dari 2% (proyeksi April) menjadi 1,7% (proyeksi September) pada 2025. Sementara pada tahun depan, inflasi Indonesia tetap diramalkan di level 2%.

  • Cabai Merah hingga Beras Dorong Inflasi Harga Bergejolak Tembus 6,44% YoY

    Cabai Merah hingga Beras Dorong Inflasi Harga Bergejolak Tembus 6,44% YoY

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi harga bergejolak (volatile goods) menjadi komponen inflasi tertinggi pada September 2025 yakni sebesar 6,44% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Kenaikan harga cabai merah, bawang merah, daging ayam ras serta beras turut berkontribusi dalam meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK). 

    Adapun inflasi tahunan September 2025 sebesar 2,65% (yoy), sedangkan 0,21% secara bulanan atau month-to-month (mtm). Terdapat tiga komponen inflasi untuk tahunan yakni berdasarkan harga diatur pemerintah 1,10% (yoy), inflasi inti 2,19% (yoy), serta harga bergejolak 6,44% (yoy).

    Secara terperinci, inflasi berdasarkan komponen harga bergejolak yang mencapai hingga 6,44% (yoy) memiliki andil sebesar 1,03%. Inflasi harga bergejolak menyentuh level tertinggi sejak Juni 2024.

    “Komoditas yang dominan memiliki andil terhadap inflasi adalah cabai merah, bawang merah, beras dan ayam daging ras,” jelas Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah pada konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/10/2025). 

    Komponen lain yang juga mengalami inflasi secara tahunan yakni inflasi inti sebesar 2,19% (yoy) dengan andil terbesar yaitu 1,41%. Komoditas yang menyumbang inflasi inti adalah emas dan perhiasan, minyak goreng, hingga kopi bubuk.

    Selanjutnya, komponen inflasi harga diatur pemerintah tercatat sebesar 1,10% (yoy) dengan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,21%. Komoditas yang dominan adalah tarif air minum PAM di 13 wilayah, sigaret kretek mesin (SKM) serta bahan bakar rumah tangga. 

    Mengenai inflasi harga bergejolak yang melesat hingga 6,44% (yoy), Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa cabai merah dan daging ayam ras memiliki peran yang paling signifikan mendorong inflasi komponen harga bergejolak tersebut.  

    Sementara itu, kendati memiliki bobot besar pada keranjang IHK, beras justru tidak menjadi penyumbang utama pada kelompok inflasi tersebut. 

    “Hal ini karena meskipun harga beras masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, secara bulanan justru beras mengalami deflasi sehingga berperan sebagai peredam inflasi pada bulan tersebut,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (1/10/2025). 

    Artinya, lanjut Yusuf, meskipun beras tetap berkontribusi, justru komoditas yang secara historis lebih bergejolak seperti cabai dan ayam lebih menentukan kenaikan inflasi tahunan kali ini.

    Adapun bawang merah justru tercatat menekan inflasi di periode bulanan. Oleh sebab itu, Yusuf menilai gambaran yang lebih utuh menunjukkan bahwa beras bukan komoditas paling dominan dalam mendorong inflasi volatile food pada September 2025. 

    Berbeda dengan inflasi tahunan, harga komoditas beras justru menjadi peredam inflasi bulanan September 2025 sebesar 0,21% month-to-month (mtm). Pada bulan lalu, harga beras secara bulanan justru mengalami deflasi 0,13% pada September 2025 dari harga pada Agustus 2025. Andilnya juga sebesar 0,01%. 

    “Deflasi [beras] secara bulanan di September adalah deflasi kedua di 2025, sebelumnya terjadi deflasi untuk beras di April 2025,” jelas Habibullah. 

  • Video: 18,3 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Beras & Minyak Goreng

    Video: 18,3 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Beras & Minyak Goreng

    Jakarta, CNBC Indonesia –Bantuan sosial pangan akan dimulai bulan Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat telah disiapkan. Kuota minyak goreng yang sebelumnya hanya 2 liter per bulan ditingkatkan menjadi 4 liter per bulan.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (01/10/2025).