Produk: Beras

  • Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden mengarahkan supaya menciptakan kesejahteraan petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium di Supermarket Imbas Kasus Oplosan

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium di Supermarket Imbas Kasus Oplosan

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan stok beras premium di supermarket Jakarta setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.

    Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.

    “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, Jumat 3 Oktober, disitat Antara. 

    Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim. “Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” katanya.

    Sehingga, kata Hasudungan, hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.

    Di samping itu, terdapat pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.

    Hasudungan menjelaskan, mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.

    Selain karena kasus beras oplosan, Hasudungan mengatakan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.

    Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.

    “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.

    Hasudungan menjelaskan, pihaknya melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.

    “Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” ujar Hasudungan.

  • Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Syngenta Indonesia menegaskan dukungannya terhadap produktivitas pertanian padi nasional dengan pendampingan teknologi, inovasi bibit unggul, serta praktik budidaya berkelanjutan sehingga petani mampu mencapai hasil panen konsisten 10 ton per hektare.

    “Tadi kita lihat di lapangan dengan hampir 10-20 petani, dengan rata-rata lahan 1-1,5 hektare, di mana konsisten kita mencapai rata-rata panen sekitar 10 ton dan di atas 10 ton per hektare,” kata Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut dia, Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang perlu diperkuat.

    Ia mengatakan pangan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi erat antara petani, pemerintah dan sektor swasta.

    “Festival panen raya hari ini adalah satu bukti, satu wujud nyata di mana Syngenta menjalankan visi petani maju. Jadi bukan cuma yel-yel petani maju,” ucapnya.

    Syngenta menegaskan komitmen memaksimalkan lahan dan produktivitas petani hingga panen menembus 10 ton per hektare, membuktikan daya saing petani Indonesia yang layak dibanggakan di tingkat dunia.

    “Saya sempat berjalan di negara lain, rata-rata ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, kita lihat mungkin dari Filipina, Thailand, Malaysia, rata-rata nasionalnya juga sekitar 4,5-5 ton per hektare,” ucapnya.

    Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto menjawab pertanyaan awak media di sela Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Syngenta Indonesia, sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 60 tahun di Indonesia, berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional melalui inovasi teknologi pertanian, khususnya dalam pengembangan produk perlindungan tanaman dan benih berkualitas.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, katanya, tahun ini pihaknya telah meluncurkan benih padi hibrida ‘Ningrat’ (NK2133) dengan potensi hasil mencapai 13,9 ton/ha dan buku panduan ‘Raih Hasil Optimal Budidaya Padi’ yang berisi informasi komprehensif mengenai praktik budidaya padi untuk mendapatkan hasil panen optimal

    Saat ini sudah lebih dari 8.000 petani yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan benih ini, salah satunya di Jawa Barat.

    Sementara untuk memfasilitasi petani muda, pihaknya juga telah membentuk GenAgri (Generasi Petani Muda untuk Negeri) yang beranggotakan lebih dari 2.000 petani milenial.

    Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan, pihaknya mendorong sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga hingga pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan kalau yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) itu dibeli Rp6.500 per kg, Rp65 juta sehektare kan, kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” kata Frans.

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ladiyani Retno Widowati memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati menekankan pentingnya benih unggul dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kalau kita bicara benih mau sebagus apapun, pupuk mau sebagus apapun, tanahnya mau sebagus apapun, alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik,” kata Ladiyani.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat menuturkan pihaknya menargetkan produksi padi di provinsi itu bisa mencapai 10 juta ton pada tahun ini.

    “Untuk tahun sekarang panen dari Januari-Oktober sudah menghasilkan 8,7 juta ton. Jadi ada selisih hampir 1,3 juta ton. Ditambahin dua bulan sisa. Dua bulan sisa kira-kira kita menghasilkan 1,2 sampai 1,3 juta ton. Optimis lah 10 juta ton dapat gitu,” katanya.

    Oleh karena itu, dia menilai peran perusahaan swasta seperti Syngenta penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Jawa Barat.

    Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyampaikan luas areal persawahan di Subang mencapai 68 ribu hektare yang seluruhnya sudah tergarap, dengan potensi pengembangan tambahan melalui pengerukan serta pencerahan sawah baru.

    Dia juga menyebutkan Subang menyumbang 1,2 juta ton atau 12 persen beras untuk Jawa Barat, dengan rata-rata produktivitas mencapai 8 ton per hektare GKP.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9
                    
                        Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa
                        Yogyakarta

    9 Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa Yogyakarta

    Jadi Sorotan Nasional, Begini Cara SPPG Bener Jaga Mutu MBG, Disambut Antusias Siswa
    Tim Redaksi
    PURWOREJO, KOMPAS.com
    – Di sebuah dapur di Jalan Purworejo-Magelang, Kecamatan Bener, aktivitas pagi dimulai lebih awal dari biasanya.
    Para relawan sudah berseragam celemek, tangan mereka sibuk menyiangi sayuran, memeriksa kualitas telur, menimbang ikan segar, hingga mencatat setiap detail di buku kontrol.
    Dapur ini bukan dapur biasa, melainkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bener Purworejo di bawah naungan Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    SPPG ini menjadi salah satu dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) yang viral setelah disebut ahli gizi nasional dr Tan Shot Yen dalam rapat Komisi IX DPR RI sebagai dapur terbaik yang mampu menghadirkan menu lokal sehat bagi ribuan anak sekolah.
    “Semua bahan baku kami ambil dari sekitar sini, dari petani sayur, peternak ayam, sampai nelayan lokal,” ujar dr Almas, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia yang menjadi mitra pengelola, pada Sabtu (4/10/2025).
    “Tujuannya supaya bahan segar, terjamin, sekaligus memberdayakan warga sekitar,” kata dr Almas.
    Pagi itu, satu per satu sayur, telur, dan ikan masuk ke dapur.
    Namun, tak serta merta langsung diolah. Ada pemeriksaan berlapis sebelum bahan menyentuh panci.
    Para relawan bersama ahli gizi melakukan pengecekan apakah sayur masih segar dan tidak layu, telur tidak retak, dan ikan berbau laut segar, bukan amis busuk.
    “Kalau ada yang kurang sesuai, langsung kami tolak,” kata Almas.
    Setelah lolos seleksi, bahan disortir dan ditimbang sesuai menu yang sudah ditentukan sehari sebelumnya.
    Menu ini bukan asal pilih, melainkan hasil diskusi bersama ahli gizi, pengelola yayasan, kepala dapur, hingga relawan. Prinsipnya: gizi seimbang.
    Ada karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta tambahan serat.
    Menjelang pukul 06.00 pagi, dapur berubah menjadi arena kerja cepat.
    Panci-panci besar mengepul, aroma bawang tumis bercampur wangi sayur rebus dan gurihnya telur serta ayam yang sedang dimasak.
    Relawan bekerja dalam tim; ada yang bertugas mencuci beras, ada yang mengolah lauk, dan ada pula yang menata buah potong.
    “Setiap menu kami pastikan sesuai standar, bahkan sebelum dikirim ke sekolah, ada tahap tes organoleptik. Artinya, ahli gizi dan relawan mencoba dulu makanan itu. Kalau aman dan rasanya layak, baru bisa didistribusikan,” jelasnya.
    Proses ini bahkan didokumentasikan dan diunggah ke media sosial sebagai bentuk transparansi kepada publik.
    Setelah matang, makanan tidak dibiarkan lama di dapur. Relawan segera mengemasnya ke dalam wadah khusus yang higienis.
    Nasi, lauk, sayur, dan buah ditata rapi dalam
    tray
    yang sesuai takaran gizi anak-anak.
    Kemasan lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kontainer besar agar tetap hangat saat perjalanan.
    Di halaman dapur, mobil pick-up sudah menunggu. Relawan mengangkat kontainer satu per satu, memastikan daftar distribusi sesuai.
    Setiap sekolah dan posyandu penerima MBG tercatat jelas. Hari ini ada 29 sekolah dan 4 posyandu, dengan total sekitar 3.950 anak penerima manfaat.
    Mobil pun berangkat, menyusuri jalan perbukitan Bener.
    Setibanya di sekolah, anak-anak menyambut dengan antusias.
    Bagi mereka, tray berisi nasi hangat, telur ayam, sayur hijau, dan potongan buah itu bukan sekadar makan siang, melainkan bagian dari semangat belajar setiap hari.
    Saat ditanya soal harapan ke depan, perwakilan Yayasan Nastiti Harapan Mulia menyebut satu hal, yakni keberlangsungan.
    “Kami ingin dapur ini bisa terus berjalan, siapa pun pemimpinnya nanti. Kami berharap relawan kami mendapat berkah dari kerja mereka, dan anak-anak bisa terus mendapatkan makanan sehat,” kata dia.
    Dengan 47 relawan dapur yang bekerja bergantian setiap hari, SPPG Bener membuktikan bahwa program MBG bukan sekadar janji politik, melainkan bisa benar-benar hadir di meja makan anak-anak desa.
    Sejak program MBG yang sudah berjalan hampir tujuh bulan ini, mereka merasakan dampak baik mulai dari banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka, seperti juru masak, jasa mencuci ompreng, hingga pedagang yang ditarik sebagai mitra penyedia bahan masakan seperti sayur dan buah.
    Kini, dapur ini bukan hanya melayani perut, tetapi juga menjadi contoh nasional bagaimana kearifan lokal bisa bertemu dengan standar gizi modern.
    Anak-anak pun dengan riang gembira menunggu kedatangan kontainer MBG yang membawa makanan sehat ke sekolahnya.
    Saat jam istirahat, sekitar pukul 09.00 WIB, anak-anak mulai mendapatkan makanan dari SPPG Bener yang dikelola Yayasan Nastiti Harapan Mulia.
    “Saya senang sekali karena bisa makan yang penuh gizi. Saya suka ayam geprek dan sayur buncis,” kata Adelia Faranisa Adzni.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan Megapolitan 4 Oktober 2025

    Pemprov DKI Masih Upayakan Stok Beras Premium Usai Ramai Kasus Oplosan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengupayakan ketersediaan beras premium di masyarakat setelah terjadinya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu.
    Kendati demikian untuk beras medium, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan, ketersediaannya masih mudah ditemukan terutama di pasar tradisional.
    “Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama kita upayakan,” kata Hasudungan di Jakarta, dikutip dari
    Antara,
    Sabtu (4/10/2025).
    Untuk beras premium, karena pada saat kejadian kasus pengoplosan beras tersebut, penggilingan di Food Station itu disegel oleh Bareskrim.
    “Pada saat itu memang tidak diizinkan atau tidak diperkenankan untuk menggiling beras atau mengoperasikannya atau mengemas,” kata dia.
    Hal ini sengat berpengaruh dengan ketersediaan maupun produksi beras premium yang ada di Jakarta.
    Di samping itu, ada pula beberapa produsen ataupun pihak yang terlibat dalam kasus pengoplosan beras tersebut, mengalami nasib yang sama.
    Mereka tidak diperkenankan untuk menggiling atau mengemas beras tersebut. Hal ini kemudian semakin mempengaruhi ketersediaan beras premium di Jakarta.
    Selain karena kasus beras oplosan, harga gabah kering di tingkat petani juga pada saat yang bersama meningkat sehingga menyebabkan harga semakin tinggi.
    Para produsen menahan untuk tidak membeli karena harga pembelian tinggi, harga produksi tinggi dan harga jual juga otomatis tinggi.
    “Jadi mereka tidak berani memberikan harga di atas HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu memang ada standarnya,” ujar Hasudungan.
    Dinas KPKP melakukan stabilisasi harga dengan mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional maupun Perum Bulog.
    “Dan di minimal itu juga sudah bisa membantu teman-teman kita yang mengkonsumsi beras medium. Jadi untuk beras SPHP memang khusus untuk beras medium,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    Produksi Beras Nasional 2025 Diprediksi Tembus 33,19 Juta Ton

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62% dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menyebut peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS ini semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari – November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

    Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap optimisme bahwa Indonesia akan segera mengukuhkan diri sebagai negara swasembada beras.

  • Mentan: Hilirisasi sektor pertanian dorong pertumbuhan ekspor

    Mentan: Hilirisasi sektor pertanian dorong pertumbuhan ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.

    Amran menekankan selama ini Indonesia cenderung mengekspor komoditas mentah yang kemudian diolah negara lain sehingga menghasilkan nilai tambah berlipat. Menurutnya, kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditas sendiri.

    “Kita dorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Selama ini, kita ekspor komoditas dan diolah negara lain, lalu mereka mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditasnya sendiri,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan skema investasi sebesar Rp371,6 triliun untuk memperkuat program hilirisasi pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

    Kebutuhan anggaran besar itu akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan dari kredit usaha rakyat untuk petani, badan usaha milik negara, serta keterlibatan sektor swasta dalam skema pembiayaan bersama.

    Rincian investasi Rp371,6 triliun tersebut terdiri dari dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen, swasta Rp92,966 triliun atau 25 persen, serta BUMN Rp89,172 triliun atau 24 persen.

    Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

    Sektor pertanian terus menunjukkan kinerja positif. Tidak hanya produksi, ekspor komoditas pertanian juga menunjukkan pertumbuhan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh signifikan sebesar 38,25 persen pada Januari-Agustus 2025 dengan nilai sebesar 4,57 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,30 miliar dolar AS.

    Jika dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan. Pada Agustus 2025, nilai ekspor sektor pertanian mencapai 0,6 miliar dolar AS, naik sebesar 10,98 persen dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 0,54 miliar dolar AS.

    “Selanjutnya ekspor non migas menurut sektor Agustus 2025 total 23,89 miliar dolar AS dirinci menurut sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan kontribusi 0,60 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, dalam paparan rilis BPS pada Rabu (1/10).

    Sebelumnya, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sebesar 24,96 miliar dolar AS pada Agustus 2025, naik 5,78 persen dibandingkan Agustus 2024. Secara month-to-month, nilai ekspor ini lebih tinggi dari bulan Juli sebesar 24,75 miliar dolar AS.

    Selain pertumbuhan ekspor, sektor pertanian juga mencatatkan lonjakan signifikan pada produksi beras nasional. BPS memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

    Tidak hanya itu, kesejahteraan petani juga kian meningkat. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2025 sebesar 124,36 atau naik 0,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 123,57.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan optimistis Indonesia segera wujudkan swasembada beras

    Mentan optimistis Indonesia segera wujudkan swasembada beras

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya pemerintah terus mendorong program strategis mulai dari pencetakan sawah baru, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga peningkatan kesejahteraan petani.

    Dengan berbagai terobosan dan capaian produksi saat ini, pemerintah tidak akan melakukan impor.

    “Insya Allah dengan ketercukupan stok, tidak akan ada impor tahun ini,” ujarnya.

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA. USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini.

    Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari – November 2025 itu tidak hanya melampaui capaian tahun 2024, tapi sudah melampaui capaian selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu 31,54 juta ton.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Bapanas: Bantuan pangan beras fortifikasi-biofortifikasi bukan CBP

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi bukan bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi itu bukan diambil dari stok cadangan beras pemerintah,” kata Arief dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama segenap mitra telah memulai program pemberian bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi. Sasaran penerimanya 648 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di delapan desa pada Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Setiap KK diberikan secara gratis berupa beras terfortifikasi dan biofortifikasi 15 kilogram (kg) sebanyak tiga kali yang bersumber dari Bapanas.

    Selanjutnya, kata Arief, bantuan itu akan diberikan tiga kali melalui dukungan dari Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia.

    “Selain GAIN Indonesia, mitra yang turut mendukung program baru ini antara lain Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) dan Dompet Dhuafa,” ujar Arief.

    Arief menuturkan program itu merupakan program rintisan yang diinisiasi pihaknya. Apabila berhasil, ia berharap dapat diimplementasikan ke wilayah Indonesia lainnya yang memiliki angka stunting (tengkes) dan rentan rawan pangan yang tinggi.

    Arief menjelaskan uji coba distribusi beras fortifikasi dilakukan di satu lokasi terlebih dahulu selama tiga bulan. Langkah ini dilakukan karena proses beras fortifikasi harus memenuhi standar sertifikasi SNI.

    Ia menekankan program rintisan bantuan pangan berupa beras khusus itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan pilihan pangan yang lebih sehat bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

    Selain itu, ia menilai model bantuan pangan dengan beras fortifikasi dapat diterapkan lebih luas di masa mendatang. Menurutnya, konsumsi beras fortifikasi akan memberikan manfaat gizi lebih baik bagi masyarakat.

    “Sebenarnya saya pernah berbicara ini dengan Kementerian Kesehatan juga. Jadi kalau model bantuan seperti ini diberikan ke masyarakat rentan akan lebih baik. Kita ke depan, misalnya bantuan pangan itu agar masyarakat mengkonsumsi nasi yang ada fortifikasi, akan lebih bagus,” tambah Arief.

    Arief juga menegaskan program itu berbeda dengan program bantuan pangan beras yang dilaksanakan Perum Bulog selama ini. Dalam bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tidak pula menggunakan beras dari stok Bulog.

    Melalui program rintisan ini, total beras khusus sebanyak 29.160 kg disalurkan Bapanas kepada 648 KK selama 3 bulan, sehingga akan ada 1.944 paket bantuan yang didistribusikan. Program itu menargetkan keluarga berisiko stunting di wilayah rentan rawan pangan.

    Beras yang disalurkan pun dipastikan memiliki kandungan mikronutrien seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, dan juga mineral seperti zat besi dan zinc. Kandungan itu berguna untuk meningkatkan nilai gizi bagi masyarakat rentan gizi, terutama ibu hamil, anak di bawah usia dua tahun, dan di bawah usia lima tahun.

    “Latar belakang digagasnya program bantuan pangan beras terfortifikasi dan biofortifikasi adalah Indonesia masih menghadapi beban gizi ganda atau triple burden of malnutrition seperti stunting, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro,” jelasnya.

    Kendati begitu, jumlah daerah rentan rawan pangan menurun menjadi 81 kabupaten/kota atau 15,76 persen.

    Fortifikasi beras juga merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

    Fortifikasi pangan menjadi strategi penting untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan beras fortifikasi telah menjadi indikator prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendag libatkan bulog distribusi barang ke Koperasi Merah Putih

    Kemendag libatkan bulog distribusi barang ke Koperasi Merah Putih

    Masuknya pasokan bahan pokok ke koperasi di berbagai daerah, termasuk kelurahan dan desa, dapat membantu distribusi bahan pokok ke masyarakat

    Nganjuk (ANTARA) – Kementerian Perdagangan melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam pendistribusian barangnya ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

    “Kami akan bantu distribusinya, termasuk Minyakkita melalui Bulog dan ID Food. Pasokan akan disalurkan ke koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga pasokan akan lebih terjamin. Kami berharap, ini bisa mendorong agar harga bahan pokok di masyarakat lebih terjangkau,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso saat mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat.

    Dalam kesempatan itu, Mendag mengecek harga bahan pokok yang dijual di toko bahan pokok tersebut dan ketersediaan pasokan, terutama beras dan minyak goreng di KKMP Sukomoro. Koperasi tersebut memiliki Toko Sembako Sukomoro.

    Mendag juga mengungkapkan, harga bahan pokok yang dijual di koperasi tersebut juga stabil serta pasokan cukup.

    “Kami sudah cek, koperasi ini menjual bahan pokok dengan harga stabil. Masuknya pasokan bahan pokok ke koperasi di berbagai daerah, termasuk kelurahan dan desa, dapat membantu distribusi bahan pokok ke masyarakat,” ujarnya.

    Selain beras dan minyak goreng, produk bahan pokok yang tersedia di KKMP Sukomoro, Nganjuk tersebut ada juga gula, telur, bawang putih, bawang merah, tepung, mi instan, bumbu masak, dan kecap. Selain itu, di koperasi tersebut juga menyediakan elpiji dan pupuk.

    Ketua KKMP Sukomoro Nganjuk Riadi mengatakan bahwa KKMP Sukomoro hadir untuk menyejahterakan masyarakat dengan menyediakan harga bahan pokok yang murah, termasuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog dan Minyakkita.

    “KKMP Sukomoro memotong rantai distribusi yang mana produk langsung didapatkan dari produsen ke konsumen,” katanya.

    “Dengan adanya koperasi, masyarakat bisa belanja dekat dari rumah. Jadi bisa lebih mempermudah masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Di koperasi tersebut, fokus utama penyediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui dukungan dan kerja sama strategis bersama Perum Bulog dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Selain penyediaan kebutuhan pokok, KKMP Sukomoro juga akan meningkatkan perannya sebagai fasilitator pemasaran produk masyarakat sekitar, yaitu komoditas bawang merah segar dan produk olahan bawang goreng, serta membantu fasilitasi kemitraan pemasaran produk shuttlecock dengan pelaku usaha besar yang berorientasi ekspor.

    KKMP Sukomoro memiliki anggota sebanyak 150 orang yang berasal dari unsur RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), kader PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat umum.

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.