Xcloud.id

Produk: Beras

  • Bulog tegaskan distribusi beras SPHP dimasifkan guna stabilitas harga

    Bulog tegaskan distribusi beras SPHP dimasifkan guna stabilitas harga

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menegaskan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus dimasifkan ke seluruh daerah guna menjaga ketersediaan stok, menekan inflasi, dan memastikan stabilitas harga beras nasional.

    “Kami memastikan SPHP terus dimasifkan melalui tujuh saluran distribusi utama, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dalam bentuk harga beras yang lebih terjangkau,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Bulog Mokhamad Suyamto dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan hal itu merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 sebesar 0,21 persen.

    “Menariknya, komoditas beras yang selama ini menjadi salah satu pendorong inflasi justru mencatat deflasi sebesar 0,13 persen dengan andil negatif -0,01 persen, sehingga beras berperan penting dalam menahan laju inflasi umum,” tuturnya.

    Menurut Suyamto turunnya harga beras di bulan September 2025 tidak terlepas dari kombinasi faktor pasokan dan intervensi pemerintah. Dari sisi pasokan, harga beras mendapat tekanan dari masuknya panen gadu di sejumlah sentra produksi.

    Sementara dari sisi kebijakan, intervensi melalui program beras SPHP yang dijalankan Perum Bulog terbukti memberikan dampak nyata di pasar.

    “Fakta bahwa beras justru memberikan andil negatif terhadap inflasi September menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” ujarnya.

    Dia menyebutkan program beras SPHP dilakukan secara masif melalui tujuh saluran distribusi utama, mulai dari pasar tradisional; pasar ritel modern; jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

    Kemudian kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah; outlet BUMN Pangan; jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog; hingga jalur distribusi langsung berbasis komunitas.

    Dia menyebutkan sepanjang September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 143.866 ton atau naik 59 persen dibandingkan bulan Agustus 2025.

    “Jumlah ini menjadi rekor tertinggi realisasi SPHP di bulan September dalam tiga tahun terakhir sekaligus indikasi positif keberhasilan intervensi dalam menjaga pasokan dan harga beras di pasar,” beber Suyamto.

    Sementara itu secara kumulatif hingga 3 Oktober 2025 Bulog telah menyalurkan 462 ribu ton beras SPHP atau sekitar 30 persen dari target nasional 1,5 juta ton periode Januari-Desember 2025.

    Menurutnya capaian itu menunjukkan bahwa program SPHP berjalan sesuai rencana dan diharapkan semakin berdampak menahan tekanan harga beras hingga akhir tahun.

    Ia juga menegaskan konsistensi pelaksanaan SPHP menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan strategis, khususnya beras.

    “Dengan stok yang cukup dan strategi distribusi yang tepat, Bulog optimistis tekanan harga beras menjelang akhir tahun 2025 dapat terkendali,” kata Suyamto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Siti Zulaikha
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Heboh Dedi Mulyadi Terbitkan Edaran Minta Warga Jabar Donasi Rp 1.000 per Hari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan kebijakan donasi Rp 1.000 per hari adalah guna membantu masyarakat sendiri.

    “Uang (iuran) Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas, gitu kan. Kemudian contohnya orang datang mengadukan lagi nungguin di RS butuh uang untuk makan, atau bayar kontrakan selama nungguin di rumah sakit, ya tinggal diterima, berikan,” kata Dedi selepas menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III Siliwangi, Bandung, Minggu (5/10) seperti dilansir Antara.

    Program donasi per hari yang diimbau untuk dilaksanakan oleh ASN dari provinsi hingga kota/kabupaten, sekolah-sekolah, hingga masyarakat, diharapkan Dedi, bisa terjadi seperti di desa tempat tinggalnya.

    Di mana RT/RW di sana memiliki kas, yang bisa membantu warga, seperti ketika ada warga yang mau ke rumah sakit, tapi tidak punya ongkos tinggal datang ke rumah RT.

    “Di tempat saya itu setiap malam itu ronda itu mungut seribu rupiah, itu dikumpulin dan itu tidak menjadi problem bagi kehidupan masyarakat di sana, sehingga menjadi selesai,” ujarnya.

    Kebijakan yang mengusung konsep kebersamaan ini, diungkapkan Dedi, mengadopsi dari program rereongan jimpitan atau rereongan sekepal beras saat dirinya menjadi Bupati Purwakarta.

    Program itu, disebutnya berhasil, di mana Dinas Pendidikan di Kabupaten Purwakarta tiap bulan menyiapkan beberapa ton beras yang dikirimkan ke kampung tertentu.

    “Ini berhasil,” katanya.

    Adapun untuk tingkat sekolah, Dedi menegaskan ini bukanlah pungutan sekolah, karena dalam program ini anak-anak sekolah diarahkan mengumpulkan donasi tiap hari di bendahara kelas.

    Nantinya uang ini akan dipergunakan, semisal jika ada teman sekelas yang sakit untuk menengok dan membantu pengobatannya.

    “Kemudian jika teman sekelasnya misalnya nggak punya seragam kebetulan orang tuanya tidak mampu ya diberi. Seperti itu lah,” ucapnya.

    Ketika ditanya mengenai tingkatan pelaksanaan program ini apakah wajib atau tidak, Dedi menekankan bahwa program ini sukarela.

    “Bagi mereka yang mau ngasih ya silahkan, yang tidak, ya tidak apa-apa,” tuturnya.

     

  • Video: TKD Dipangkas, Daerah Cari Cara Bertahan Lewat Pinjaman

    Video: TKD Dipangkas, Daerah Cari Cara Bertahan Lewat Pinjaman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengungkapkan, lebih dari 86 persen pendapatan daerahnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 11 persen atau sekitar Rp320 miliar, Kabupaten Tasikmalaya terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun 2026.

    Cecep menjelaskan, kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat membangun infrastruktur baru, padahal Tasikmalaya merupakan daerah penyangga ketahanan pangan nasional dengan produksi beras mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun. Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah berencana mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

    Saksikan dialog Dina Gurning bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia.

  • Bapanas: Harga cabai rawit Rp44.267/kg, bawang merah Rp37.403/kg

    Bapanas: Harga cabai rawit Rp44.267/kg, bawang merah Rp37.403/kg

    harga beras di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium Rp15.868 per kg turun dari sebelumnya Rp15.974 per kg

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah turun menjadi Rp44.267 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp46.136 per kg, begitu pun bawang merah turun menjadi Rp37.403 dari sebelumnya Rp38.004 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Minggu pukul 10.10 WIB harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional beras premium di harga Rp15.868 per kg turun dari sebelumnya Rp15.974 per kg.

    Kemudian beras medium turun menjadi Rp13.702 per kg turun dari sebelumnya Rp13.831 per kg, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.466 per kg turun dari sebelumnya Rp12.536 per kg.

    Komoditas jagung Tk peternak tercatat Rp6.998 per kg naik dari sebelumnya Rp6.685 per kg; kedelai biji kering (impor) di harga Rp10.643 per kg turun dari sebelumnya Rp10.713 per kg.

    Berikutnya bawang putih bonggol di harga Rp36.430 per kg turun dari hari sebelumnya Rp37.188 per kg.

    Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp54.557 per kg turun dari sebelumnya Rp57.424 per kg; lalu cabai merah besar di harga Rp47.682 per kg turun dari sebelumnya Rp49.585 per kg.

    Lalu daging sapi murni Rp134.826 per kg turun dari sebelumnya Rp134.910 per kg, daging ayam ras Rp37.788 per kg turun dari sebelumnya Rp38.098 per kg, lalu telur ayam ras Rp29.944 per kg turun dari sebelumnya Rp29.951 per kg.

    Sementara itu, gula konsumsi di harga Rp17.943 per kg turun dari sebelumnya Rp18.046 per kg.

    Kemudian, minyak goreng kemasan Rp20.870 per liter turun dari sebelumnya Rp20.928 per liter; minyak goreng curah Rp17.393 per liter turun dari sebelumnya Rp17.512 per liter; Minyakita Rp17.235 per liter turun dari sebelumnya Rp17.456 per liter.

    Selanjutnya, tepung terigu curah Rp9.687 per kg turun dari sebelumnya Rp9.762 per kg; lalu tepung terigu kemasan Rp12.785 per kg turun dari sebelumnya Rp132.977 per kg.

    Komoditas ikan kembung di harga Rp40.949 per kg turun dari sebelumnya Rp41.596 per kg; ikan tongkol Rp33.803 per kg turun dari sebelumnya Rp34.430 per kg; ikan bandeng Rp33.342 per kg turun dari sebelumnya Rp35.020 per kg.

    Selanjutnya, garam konsumsi di harga Rp11.390 per kg turun tipis dari hari sebelumnya Rp11.603 per kg.

    Sementara itu, daging kerbau beku (impor) di harga Rp101.836 per kg turun dari sebelumnya Rp105.397 kg, daging kerbau segar lokal Rp139.762 per kg turun dari sebelumnya mencapai Rp141.531 per kg.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan Regional 5 Oktober 2025

    Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 per Hari Bersifat Sukarela, Bukan Pungutan
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp 1.000 per hari yang digulirkan oleh Pemprov Jabar bukan pungutan wajib, melainkan inisiatif sukarela berbasis gotong royong.
    Gerakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang ditandatangani Dedi pada 1 Oktober 2025.
    “Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas. Itu mah internal, ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih,” ujar Dedi saat ditemui di Makodam III Siliwangi, Minggu (5/10/2025).
    Ia menegaskan, dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.
    Dedi menjelaskan bahwa prinsip rereongan (gotong royong) sudah lama diterapkan sejak ia menjadi Bupati Purwakarta, melalui program seperti Rereongan Jimpitan dan Sekepal Beras.
    Program tersebut terbukti membantu masyarakat dalam situasi darurat, seperti:
    “Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya. Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” katanya.
    Dedi juga mendorong bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat meniru pendekatan ini, yakni menjadikan rumah jabatan sebagai tempat warga mengadu dan mendapatkan bantuan darurat.
    “Kami berharap rumah jabatan menjadi tempat mengadunya warga. Bisa juga galang rereongan Rp 1.000 dari para ASN di lingkungan pemda masing-masing,” tuturnya.
      
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stabilisasi harga dorong deflasi beras

    Stabilisasi harga dorong deflasi beras

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras mengalami penurunan harga atau deflasi pada September 2025. Hal ini menunjukkan hasil positif langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Lupa Serbu Transmart Full Day Sale, Pesta Diskon 50% + 20%

    Jangan Lupa Serbu Transmart Full Day Sale, Pesta Diskon 50% + 20%

    Jakarta –

    Transmart Full Day Sale hadir hari ini, Minggu 5 Oktober 2025. Transmart Full Day Sale datang dengan diskon melimpah hingga 50% + 20%, berlangsung sejak toko buka hingga berakhir jam 10 malam.

    Selain diskon hingga 50%, diskon tambahan 20% diberikan kepada pelanggan apabila bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau kartu kredit Bank Mega Syariah.

    Sebagai contoh Polytron LED TV 50 inch UHD GTV. Harga normal mulai Rp 6.219.000/set. Sementara harga promo mulai Rp 5.799.000/set.

    Nah, Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 4.639.200/set. Belanja TV pun jadi hemat Rp 1.580.000 dari harga normal.

    Selain itu ada Sharp Mesin Cuci Front Load. Harga normal produk ini mulai Rp 5.689.000/unit. Sementara harga promo mulai Rp 4.899.000/unit

    Jika pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah maka pelanggan bisa mendapatkan tambahan diskon. Harganya pun menjadi Rp 3.919.200/unit. Belanja mesin cuci pun jadi hemat Rp 1.809.800/unit dari harga normal.

    Selanjutnya Polytron Kulkas Side by Side 436L. Harga normal produk ini 9.299.000/set. Sedangkan harga promo mulai dari Rp 8.599.000/set

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan kulkas tersebut dengan harga Rp 6.879.200/set. Belanja kulkas jumbo pun hemat Rp 2.419.800 dari harga normal.

    Lalu, Polytron AC Split 1 PK. Harga normal produk ini mulai Rp 4.549.000/unit. Sedangkan harga promo mulai Rp 4.199.000/unit.

    Jika menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka pelanggan setia akan mendapatkan AC tersebut dengan harga Rp 3.359.200/set. Belanja AC pun jadi hemat Rp 1.189.800 dari harga normal.

    Perlu dicatat, dalam pembelian produk elektroni ini syarat ketentuan berlaku serta tidak berlaku bagi pembelian partai besar.

    Selain itu, sebelum datang ke Transmart Full Day Sale, baca dulu syarat dan ketentuannya:

    Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale Minggu 5 Oktober 2025

    1. Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega & Mega Syariah

    2. Diskon tambahan 20% hanya berlaku di tanggal 5 Oktober 2025 mulai buka toko – pukul 22.00 (waktu setempat) di seluruh toko Transmart.

    3. Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, Mesin Cuci, Audio (Tipe Pas Pro) Small Appliance Tanpa Pembatasan.

    4. Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor & Daging 2 kg.

    5. Khusus untuk Sepeda Listrik maksimal pembelian 2 unit.

    6. Khusus untuk Kosmetik & Fragrance berlaku diskon 10% regular & tidak berlaku diskon di Body Shop & Sport Station.

    7. Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”.

    8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.

    9. Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang).

    10. Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik.

    Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

    Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik di sini download, dan upgrade ke Allo Prime.

    Jangan lupa merapat ke Transmart Full Day Sale dan nikmati diskon besar-besaran

    Tonton juga video “Serbu Transmart Full Day Sale! Pesta Diskon 50% + 70%” di sini:

    (hns/hns)

  • Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba….

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan padi hibrida untuk mengatasi tantangan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke mengungkapkan pengembangan padi hibrida sudah mulai dirintis melalui studi ke China, namun pertumbuhannya masih lambat di tingkat petani.

    “Saya ingat waktu tahun 2003, pertama sekali keinginan untuk mengembangkan padi hibrida. Dari kami kunjungi ke China, sumbernya gitu, tapi memang sampai sekarang pertumbuhannya masih agak lambat. Tetapi ada potensi untuk itu,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Menurutnya, tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba sementara.

    Frans menekankan perlunya strategi mixing dalam pengembangan padi hibrida, sehingga dapat dikombinasikan dengan varietas lain sebagai tahap awal sebelum menjadi varietas unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

    “Memang tantangan terbesar itu kan nanti rasanya. Tapi pelan-pelan kalau sudah ada minat untuk memproduksi, menanam gitu, sementara bisa dimixinglah, untuk dicampur, bukan dioplos ya. Tapi ke depan harapan kami rasanya juga dapat diperbaiki,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan harapan agar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait dapat memperbaiki kualitas beras hasil panen padi hibrida, agar tidak hanya unggul dari sisi produktivitas semata.

    Produktivitas padi hibrida dapat mencapai 10 ton per hektare, namun kualitas beras seringkali menurun akibat tingkat pecah tinggi saat digiling, sehingga menyulitkan petani menjual hasil panennya.

    Kondisi tersebut juga mempersulit pengepul dalam membeli hasil gabah petani, sebab kualitas beras yang pecah tinggi menurunkan harga jual, meski gabah kering panen yang dihasilkan cukup baik.

    “Karena produktivitasnya tinggi bisa 10 ton per hektare gitu, tapi kalau begitu digiling pecahannya 20-30 persen, ya nanti petaninya juga susah menjualnya. Jadi pengepulnya juga susah nanti belinya gitu,” katanya lagi.

    Dia menegaskan bila kualitas beras dapat ditingkatkan, perkembangan padi hibrida berpeluang berlipat ganda, sehingga mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Jadi GKP-nya (gabah kering panen) bagus, kemudian kualitas berasnya juga harus bagus. Itu tantangan untuk berikutnya, dan kalau itu bisa dipenuhi, tentu perkembangan padi hibrida harapan kami bisa berlipat-lipat,” kata Frans.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu.

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang erat semua lintas sektor terkait.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” kata Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Dia menyampaikan dalam perencanaan pembangunan nasional, Bappenas telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan beras sebagai komoditas strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Dan kegiatan pokoknya itu juga adalah swasembada beras,” ujarnya.

    Menurutnya kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pelaku usaha sangat dibutuhkan. Hal itu juga sesuai pesan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi, Pak Menteri berpesan bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” ujarnya pula.

    Komitmen ini juga diwujudkan melalui kebijakan pemerintah membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk melindungi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Kebijakan itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Perum Bulog. Hal itu juga sesuai arahan Presiden.

    Perum Bulog yang ditunjuk sebagai off-taker utama, memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak serta menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar domestik.

    Lebih lanjut Frans mengaku dukungan juga datang melalui peran Babinsa, penyuluh, dan kelompok tani yang menjadi ujung tombak pengamanan kebijakan pemerintah, sekaligus penghubung antara petani dengan lembaga penyangga pangan.

    “Jadi, kami juga dari pemerintah merasakan sekali kolaborasi, sinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Polri dan TNI di daerah, untuk bersama-sama mengamankan kebijakan pemerintah,” katanya lagi.

    Sebagai perencana pembangunan, ujarnya pula, Bappenas tidak hanya menyiapkan arah kebijakan, tetapi juga menyatukan program lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar memiliki satu tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan.

    “Kementerian Bappenas tidak langsung mensupport, kami mensupport dari programnya, dari kebijakannya dan juga dari kegiatan-kegiatannya melalui teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain, terutama di Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Bappenas memandang keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang menjaga kualitas beras agar memiliki daya saing dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi petani di berbagai daerah.

    Dengan kolaborasi yang melibatkan semua pihak hingga organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, Bappenas menekankan swasembada pangan dapat diwujudkan sebagai kerja kolektif yang memberi manfaat ganda, yakni ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani.

    “Pak Menteri kita yang juga adalah seorang petani, itu merasa bahwa ada dua kata kuncinya yaitu sinergi dan kolaborasi. Jadi, kami mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, semuanya untuk bersama-sama bersatu padu mencapai tujuan kesejahteraan petani,” kata Frans pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden mengarahkan supaya menciptakan kesejahteraan petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.