Xcloud.id

Produk: Beras

  • FAO serukan aksi kolektif penyediaan pangan sehat bagi masyarakat RI

    FAO serukan aksi kolektif penyediaan pangan sehat bagi masyarakat RI

    memastikan setiap orang memiliki akses rutin terhadap pangan kualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat juga penting

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menyerukan upaya kolaboratif untuk mewujudkan sistem pangan yang sehat, berkelanjutan dan tangguh bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2025.

    Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis, menilai komitmen kuat Indonesia terhadap ketahanan pangan menawarkan momentum yang luar biasa bagi kolaborasi lintas sektor di seluruh sistem agripangan.

    “Selain meningkatkan produksi, memastikan setiap orang Indonesia memiliki akses rutin terhadap pangan berkualitas tinggi yang cukup untuk menjalani hidup aktif dan sehat juga sama pentingnya,” kata Rajendra.

    Dia mendorong penanggulangan ketidakcukupan konsumsi pangan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas penghasilan masyarakat Indonesia, serta mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

    FAO juga mengapresiasi komitmen kuat Pemerintah Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan dan memajukan transformasi sistem pangan menuju pembangunan berkelanjutan, dengan secara aktif berbagi pengalamannya dengan negara-negara lain yang tengah menjalani proses serupa

    Indonesia, melalui kerja sama dengan jutaan petani skala kecilnya, telah mencatat peningkatan produksi bahan pokok, seperti beras, dan penurunan prevalensi kerawanan pangan sedang atau berat, dari 5,12 persen pada tahun 2020 menjadi 4,02 persen pada tahun 2024, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Namun, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan masih berfluktuasi, meningkat menjadi 10,21 persen pada tahun 2022 dan menurun menjadi 8,27 persen pada tahun 2024, menurut data BPS.

    Ketidakcukupan konsumsi pangan mengacu pada kurangnya asupan energi. Angka itu masih di atas target 5 persen pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia.

    Salah satu tantangan adalah tingginya biaya pola makan sehat, yang terus meningkat baik secara global maupun di Indonesia.

    Laporan FAO “The State of Food Security and Nutrition in the World 2025” memperkirakan pola makan sehat di Indonesia membutuhkan biaya 4,75 dolar Amerika Serikat per kapita per hari, lebih tinggi daripada rata-rata di negara-negara berpenghasilan tinggi yang hanya sebesar 4,22 dolar AS.

    Hal itu membuat pola makan sehat tidak terjangkau bagi sekitar 43,5 persen atau 123 juta penduduk Indonesia.

    Dikatakan pola makan sehat adalah pola makan yang cukup, beragam, seimbang, dan moderat, yang memastikan setiap orang menerima nutrisi yang dibutuhkan sekaligus menghindari kelebihan yang berbahaya.

    “Transformasi cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan dapat memperluas akses terhadap pola makan tersebut, dan hal ini mustahil dilakukan tanpa meningkatkan investasi dan menjalin kemitraan lintas batas, pemerintahan, generasi, dan komunitas,” terang Rajendra.

    Diperkirakan investasi berkisar antara 320 miliar dolar AS hingga 350 miliar dolar AS per tahun dibutuhkan untuk mentransformasi sistem agripangan global, sementara dalam transformasi sistem pangan Indonesia, dibutuhkan sekitar 60 miliar dolar AS hingga 245 miliar dolar AS hingga tahun 2030.

    Transformasi ini terbukti penting karena sistem agrifood saat ini menimbulkan biaya tersembunyi yang sangat besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan masyarakat.

    Sebagian besar biaya tersembunyi tersebut berasal dari pola makan yang tidak sehat dan terkait dengan penyakit tidak menular (PTM) yang mengkhawatirkan, seperti penyakit jantung, stroke, dan diabetes.

    “Bersama-sama, FAO dan mitranya berkomitmen untuk mendukung Indonesia mewujudkan empat yang lebih baik; produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan mata pencaharian yang lebih baik bagi semua,” tegasnya.

    Diketahui Hari Pangan Sedunia diperingati setiap 16 Oktober dan tahun ini mengusung tema global ‘Bergandengan Tangan untuk Pangan dan Masa Depan yang Lebih Baik’.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil signifikan dalam satu tahun terakhir.

    “Saya juga diberi Keppres (Keputusan Presiden) mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, baru satu tahun ya nilai tukar petani dari 101-106, sekarang 124 setahun,” ujar Zulhas dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Selain itu, Zulhas juga mengatakan saat ini produksi beras nasional sudah mengalami surplus hingga 4 juta ton.

    “Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta ton. Hari ini, di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton,” kata dia.

    Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah kenaikan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dalam satu tahun terakhir.

    Dirinya juga mengklaim pemerintah sudah mulai menghapus dominasi tengkulak melalui penguatan kelembagaan desa.

    “Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya KopDes (Koperasi Desa Merah Putih). Ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, karena satu hektare lahan kosong itu, kalau sudah tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan Rp80 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kebijakan swasembada pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang mana sumber daya pangan diharapkan dikuasai rakyat, bukan hanya pelaku besar.

    Zulhas memandang kebijakan ini juga akan terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima.

    “Bayangkan, kalau 82 juta penerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari. Perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa memelihara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Megawati, Kepemimpinan Feminin dan Perubahan Iklim

    Jakarta –

    Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman. Namun, hal ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Apalagi di tengah isu krusial perubahan iklim. Tantangannya pun sempat menjadi diskursus yang coba dipantik oleh Presiden RI Kelima, Megawati Soekarnoputri lewat sebuah pertanyaan.

    “Apa benar pulau kita jumlahnya masih 17 ribu?”

    Pertanyaan sederhana Megawati Soekarnoputri di sebuah forum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini bukan sekadar guyon, melainkan alarm tentang betapa seriusnya ancaman perubahan iklim bagi eksistensi negara kepulauan seperti Indonesia. Bagi Megawati, pulau republik ini jumlahnya bisa saja lebih banyak atau lebih kecil, tergerus oleh naiknya permukaan air laut.

    Negara kepulauan menjadi yang paling rentan menghadapi ancaman tenggelam, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem pesisir. Persoalan perubahan iklim ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi mempengaruhi eksistensi dan bahkan kedaulatan sebuah negara kepulauan seperti Indonesia dalam berbagai dimensi. Megawati tampak memahami hal ini dengan pendekatan yang khas: reflektif, berakar budaya, namun berpandangan ilmiah.

    Ini sebenarnya bukan pertama kali Megawati menyinggung soal isu perubahan iklim. Dalam suatu pertemuan di Roma bulan Februari 2025, Megawati berdiskusi dengan Al Gore, Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat, tentang kaitan pemanasan global dan kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles baru-baru ini.

    Berkaitan dengan perannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati kerap membahas tentang isu pangan dan biodiversitas dengan menekankan pentingnya riset dan inovasi. Ia mengingatkan kembali pesan Bung Karno bahwa urusan pangan adalah “hidup-matinya sebuah bangsa.” Maka, inovasi di bidang pangan dan keanekaragaman hayati menjadi kunci membangun ketahanan bangsa di tengah krisis iklim.

    Lalu bagaimana perspektif Megawati dalam membangun resiliensi terhadap perubahan iklim?

    Kepemimpinan Feminin dan Kearifan Lokal sebagai Fondasi Resiliensi

    Ide dan gagasan untuk membangun resiliensi terhadap perubahan iklim bukan hanya bersandar pada hal-hal yang canggih dan sophisticated. Bagi Megawati, bangsa Indonesia memiliki kekuatan kebudayaan dan lokalitas yang mampu menjadi landasan berpikir dan bertindak dalam menghadapi krisis global.

    Lebih lanjut, ia menolak cara pandang antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segalanya. Di alam semesta, manusia perlu mengambil posisi sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari semesta. Sikap ini sejalan dengan berbagai filosofi Nusantara yang telah mengakar selama berabad-abad lamanya.

    Dalam budaya Jawa, frasa ‘Memayu Hayuning Bawana’ yang artinya memperindah alam semesta yang sudah indah menegaskan kewajiban manusia untuk menjaga alam semesta, menempatkan manusia pada bagian integral dalam penjagaan eksistensi alam semesta. Begitu pula dengan konsep Tri Hita Karana dari Bali yang menekankan keseimbangan antara manusia dengan pencipta-Nya, dengan alam semesta, dan dengan sesamanya. Nilai-nilai ini adalah dasar moral bangsa untuk menghadapi krisis ekologi yang kian nyata.

    Gagasan Megawati ini memancarkan kekhasan dari kepemimpinan feminin, sebuah model kepemimpinan yang menonjolkan empati, kepedulian serta kemampuan memelihara dan merawat kehidupan. Dalam menghadapi perubahan iklim, alam diposisikan sebagai mitra eksistensial yang harus dijaga keseimbangannya.

    Pandangan Megawati ini bertolak belakang dengan gaya kepemimpinan maskulin yang cenderung berorientasi pada penaklukan alam, alih-alih menjaga keseimbangannya. Hal ini mengamini pandangan ecofeminis Vandana Shiva dan Maria Mies (1993) yang pada intinya mengemukakan bahwa kerusakan alam berakar dari cara pandang patriarkis yang memisahkan manusia dari alam serta menganggap keduanya dapat dikendalikan.

    Perempuan dan Kepemimpinan Ekologis

    Penelitian Mujere (2016) menggambarkan bahwa perempuan dan kelompok miskin paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena ketimpangan peran sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Perempuan sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim ketika air bersih menipis, harga pangan naik, atau panen gagal. Hal ini mengafirmasi perlunya perspektif gender dalam kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan yang inklusif.

    Megawati tidak sekadar menampilkan simbol kepemimpinan perempuan, tetapi menghadirkan nilai-nilai itu dalam kebijakan yang menyentuh akar kehidupan masyarakat.

    Misalnya saja, Megawati kerap menyoroti tentang peran sentral Ibu dan perempuan dalam komunitas. Emak-emak dihimbau untuk lebih kreatif dalam menyajikan makanan di atas meja keluarganya dengan tidak hanya mengandalkan beras sebagai kontributor karbohidrat. Makan tidak harus beras, katanya.

    Seruan sederhana ini sejatinya merupakan gagasan politik pangan yang progresif: mengembalikan kedaulatan pangan kepada rakyat, terutama melalui peran perempuan sebagai pengatur konsumsi rumah tangga. Ia mendorong “emak-emak” untuk mengenali kembali pangan lokal seperti jagung, singkong, dan ubi sebagai sumber karbohidrat yang sehat dan adaptif terhadap perubahan iklim.

    Pengaturan pola konsumsi pangan keluarga umumnya dilakukan oleh emak-emak atau ibu rumah tangga. Megawati berpandangan bahwa diversifikasi pangan bukan hanya strategi ekonomi, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan pada pokoknya, emak-emak berperan sentral dalam upaya adaptasi dan membangun resiliensi masyarakat ini.

    Melalui pembumian buku “Mustika Rasa”, sebuah warisan proyek Soekarno yang mendokumentasikan cita rasa kuliner nusantara, Megawati mendorong masyarakat untuk kembali pada “kompas pangan” bangsa. Pangan lokal adalah simbol kedaulatan, dan dapur keluarga menjadi ruang pertama pendidikan ekologi: tempat nilai keberlanjutan dipraktikkan setiap hari.

    Dari Dapur ke Kebijakan

    Perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi pangan hingga 30 persen di negara tropis seperti Indonesia, menurut laporan FAO. Meski saat ini Indonesia masih menikmati surplus beras, ketahanan pangan jangka panjang memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui riset, inovasi, dan perubahan perilaku konsumsi.

    Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati mendorong riset pangan berbasis biodiversitas lokal. Ia menantang peneliti dan perguruan tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan pangan nusantara, serta mengembangkan teknologi pertanian adaptif.

    Salah satu contohnya adalah padi biosalin, sebuah varietas padi tahan salinitas yang mampu tumbuh di wilayah pesisir. Adaptasi ini memanfaatkan potensi garis pantai Indonesia sekaligus mengatasi permasalahan kekurangan lahan pertanian di wilayah pesisir. Megawati bahkan meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam mengembangkan inovasi semacam ini.

    Inovasi semacam ini memperlihatkan sinergi antara sains modern dan kepemimpinan berwawasan ekologi: menggunakan pengetahuan untuk melestarikan kehidupan, bukan menguasainya. Kepemimpinan feminin semacam ini melihat sains bukan sekadar alat produksi, tetapi instrumen penyembuhan, baik bagi manusia maupun bagi alam sekaligus.

    Kepemimpinan yang Menjaga Keseimbangan

    Krisis iklim adalah cermin dari krisis kepemimpinan global: terlalu banyak menaklukkan, terlalu sedikit merawat. Di tengah situasi ini, kepemimpinan feminin menawarkan jalan alternatif, sebuah cara memimpin yang berakar pada empati ekologis, tanggung jawab sosial, dan kebijaksanaan budaya

    Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri menunjukkan bahwa menghadapi perubahan iklim tidak cukup dengan teknologi semata, tetapi juga membutuhkan pandangan hidup yang berakar pada budaya, nilai-nilai kemanusiaan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Dari dapur rumah tangga hingga laboratorium riset, ia memadukan empati ekologis, riset ilmiah, dan keberanian politik dalam satu tarikan nafas.

    Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, kepemimpinan feminin bukan hanya relevan, tetapi mendesak. Ia mengingatkan kita bahwa masa depan bumi bergantung bukan pada siapa yang paling kuat, tetapi pada siapa yang paling peduli.

    Muhammad Syaeful Mujab. Analis Kebijakan Publik INSITE Strategi Lulusan Magister Studi Pembangunan London School of Economics and Political Science, Inggris.

    (rdp/tor)

  • Strategi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia

    Strategi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia

    Surabaya (ANTARA) – Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang mendesak untuk segera ditangani. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dan mandiri.

    Ketergantungan pada impor beras dan fluktuasi harga pangan global menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program ketahanan pangan pemerintah bukan sekadar target produksi, melainkan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan bangsa.

    Menjawab urgensi tersebut, pemerintah menargetkan penambahan empat juta hektare luas panen baru dan peningkatan produksi beras, hingga 10 juta ton dalam lima tahun ke depan. Langkah itu menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menekankan perluasan kawasan food estate dan modernisasi pertanian.

    Program ketahanan pangan itu diarahkan untuk membangun kedaulatan pangan, sekaligus menyiapkan sistem pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan krisis global. Pendekatannya menekankan integrasi antarwilayah dan komoditas dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan petani.

    Pemerintah menetapkan Papua Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan sebagai wilayah prioritas pengembangan pangan nasional.

    Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, disiapkan sebagai kawasan produksi pangan terpadu dengan potensi lahan sekitar satu juta hektare. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan dermaga menjadi langkah awal memperlancar distribusi hasil panen di kawasan timur Indonesia.

    Pemerintah juga menargetkan pencetakan sawah baru seluas 150 ribu hektare pada 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek itu dikembangkan berdasarkan evaluasi terhadap program sebelumnya yang menghadapi kendala produktivitas dan pengelolaan lahan gambut.

    Pendekatan baru diarahkan agar pengelolaan kawasan lebih berorientasi pada karakter lahan mineral serta melibatkan petani lokal secara aktif. Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara Timur juga menjadi bagian dari pengembangan pangan tahap berikutnya, dengan fokus pada komoditas unggulan, seperti jagung, sorgum, dan hortikultura.

    Berbicara soal keberhasilan ketahanan pangan, Jawa Timur layak menjadi rujukan utama bagaimana sebuah provinsi mampu mentransformasi sektor pertanian menjadi pilar ekonomi yang kokoh.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Jawa Timur tercatat sebagai produsen padi tertinggi nasional dengan produksi lebih dari 9 juta ton gabah kering giling per tahun.

    Angka itu bukan sekadar prestasi statistik, melainkan bukti konkret bahwa sinergi kebijakan, teknologi, dan partisipasi petani dapat menghasilkan ketahanan pangan berkelanjutan.

    Keberhasilan Jawa Timur dibangun atas fondasi sistem pertanian terpadu yang menghubungkan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dalam satu ekosistem produksi.

    Model itu memungkinkan efisiensi sumber daya, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani. Limbah pertanian dari sektor tanaman, misalnya, dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sementara kotoran ternak menjadi pupuk organik berkualitas tinggi. Siklus ini menjaga kesuburan tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor.

    Selain itu, yang lebih mengesankan adalah adopsi teknologi pertanian presisi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan program pertanian cerdas yang memanfaatkan drone untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida.

    Pada Kabupaten Lamongan, salah satu lumbung padi Jawa Timur, teknologi drone telah diterapkan di ribuan hektare sawah dengan hasil menghemat biaya operasional hingga 30 persen, sekaligus meningkatkan efektivitas aplikasi pupuk tepat sasaran.

    Inovasi serupa juga dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi melalui sistem monitoring kelembapan tanah berbasis internet of things (IoT).

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro mengembangkan sistem monitoring yang menghubungkan sensor kelembapan tanah dan pH dengan platform Thingspeak dan aplikasi Telegram untuk pemantauan real-time.

    Sementara di Desa Jumput, Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, telah diujicobakan sistem penyiraman otomatis berbasis panel surya yang dilengkapi sensor kelembapan tanah.

    Kemudian di Ngawi, terdapat proyek “Ngawitekno AgriCheck” yang mengintegrasikan sensor, controler, dan perangkat monitoring untuk memantau kesehatan lahan pertanian.

    Teknologi itu memungkinkan petani menentukan jadwal irigasi optimal berdasarkan data kondisi tanah secara real-time, sehingga konsumsi air bisa ditekan hingga 40 persen, tanpa mengorbankan produktivitas. Meski sebagian besar masih dalam tahap pengembangan dan uji coba, keberhasilan proyek-proyek contoh itu membuka peluang replikasi lebih luas di masa depan.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi "Mock Up" Koperasi, Kopdes Merah Putih Sukasari Masih Sewa Kantor dan Kekurangan Modal Bandung 16 Oktober 2025

    Jadi "Mock Up" Koperasi, Kopdes Merah Putih Sukasari Masih Sewa Kantor dan Kekurangan Modal Bandung 16 Oktober 2025

    Jadi “Mock Up” Koperasi, Kopdes Merah Putih Sukasari Masih Sewa Kantor dan Kekurangan Modal
    Tim Redaksi
    KARAWANG, KOMPAS.com
    – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Sukasari menjadi salah satu koperasi percontohan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski telah menjajaki sejumlah sektor bisnis, pengurus koperasi ini mengaku masih terkendala keterbatasan modal.
    Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sukasari, Enjang Taslim, mengatakan koperasi yang dipimpinnya menjadi percontohan berkat kekompakan pengurus dan pengawas, serta dukungan Kepala Desa Sukasari.
    “Misalnya terus ada pertemuan atau kegiatan meski kantor pinjam,” kata Enjang, Rabu (15/10/2025).
    Ia menjelaskan, kantor koperasi saat ini masih meminjam tempat milik salah satu pengembang di wilayahnya hingga Desember mendatang. Jika dana terkumpul, koperasi berencana menyewa kantor tetap.
    Enjang menyebut sejumlah usaha yang sudah berjalan antara lain penjualan seragam siswa tingkat SD, gas LPG, beras Bulog, gula, dan air minum kemasan.
    Seragam siswa menjadi produk dengan permintaan terbanyak. Produksi dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun warga yang memiliki usaha konveksi rumahan.
    Selain itu, koperasi juga menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN seperti Pertamina Patra Niaga, Id Food, dan Bulog. Adapun kerja sama yang masih dalam proses yakni dengan PT KAI, Kantor Pos, PLN, Pupuk Indonesia, dan Samsat.
    “Dari swasta juga ada, misalnya untuk konsinyasi minuman kesehatan,” ujar Enjang.
    Meski usaha berjalan, Enjang mengakui koperasi masih menemui sejumlah kendala, terutama keterbatasan modal dan birokrasi kerja sama dengan BUMN yang dinilai cukup rumit.
    “Seperti kemarin untuk gas saja kita pinjam dari orang tua pengurus yang usahanya tidak dilanjutkan. Kami pun pengurus masih bekerja secara sukarela,” ucapnya.
    Modal koperasi, kata Enjang, selama ini hanya berasal dari iuran sekitar 145 anggota. Namun, sebagian besar hanya membayar iuran di awal bergabung. Akibatnya, koperasi sering kesulitan memenuhi permintaan pelanggan.
    Atas kondisi tersebut, Enjang berharap pemerintah mempermudah akses permodalan dan memangkas birokrasi kerja sama dengan BUMN.
    “Harapan dana cepat turun, koperasi dipermudah, difasilitasi oleh pemerintah supaya pengurusnya tidak kebingungan menjalankan usaha,” kata dia.
    Sebagai koperasi percontohan, Enjang berharap pemerintah memberi dukungan lebih serius agar seluruh lini usaha dapat berjalan optimal dan benar-benar menjadi model bagi koperasi desa lainnya di Karawang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyaluran SPHP mampu jaga kestabilan harga beras di Sultra

    Penyaluran SPHP mampu jaga kestabilan harga beras di Sultra

    ANTARA – Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menyebut kestabilan harga beras di Provinsi Sulawesi Tenggara terjaga berkat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan secara kontinu dan berkala kepada para pedagang di pasar-pasar. Termasuk secara rutin melakukan pengawasan serta pemonitoran terhadap para pedagang maupun distributor beras SPHP. (Saharudin/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beras Premium Penuh Kutu dan Beras ‘Merek Palsu’ Ditemukan di Kupang

    Beras Premium Penuh Kutu dan Beras ‘Merek Palsu’ Ditemukan di Kupang

    Liputan6.com, Jakarta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap dua kasus penjualan beras yang tidak sesuai ketentuan oleh pedagang di pasar tradisional dan pasar modern Kota Kupang. 

    Kasus pertama, praktik penjualan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang diganti ke kemasan merek lain. Kasus kedua, beras premium penuh kutu yang dijual di retail modern. 

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda NTT, Kombes Pol Hans Rachmatulloh Irawan mengatakan dalam kasus itu, pihaknya menetapkan dua orang sebagai tersangka. 

    Tersangka pertama M (36), seorang pedagang di Pasar Inpres Naikoten Kota Kupang. M adalah rekanan dari Bulog dan mempunyai kuota penjualan beras SPHP karena memenuhi syarat sebagai penjual. Namun kemudian pelaku memindahkan beras SPHP ke karung beras cap jeruk atau beras Sulawesi supaya dijual dengan harga lebih mahal.

    Dia memindahkan dan menjahit ulang beras SPHP menjadi kemasan cap jeruk menggunakan 1 buah mesin khusus. Setelah itu, dia menjual ulang dengan harga Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram, atau lebih dari ketentuan beras SPHP senilai Rp 12.500 per kilogram.

    “Kalau SPHP maka yang beli hanya bisa dua karung. Jadi ada batasan. Sementara dia melihat penjualan beras cap jeruk ini laris jadi dia modus ‘ganti kulit’ dan buat 8 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram jadi 1 karung beras cap jeruk ukuran 40 kilogram,” kata Hans.

    Polisi telah menyita 2,6 ton beras SPHP yang ditukar ke dalam karung beras cap jeruk ukuran 40 kilogram. Mereka juga menyita 149 beras SPHP kemasan 5 kilogram yang belum dipindahkan. 111 karung kosong yang dipersiapkan untuk penggantian, 1 unit mesin jahit, sebuah pisau dan beberapa dokumen usaha.

    “Pelaku melakukan penukaran di tempat yang juga jadi tempat penjualan beras. Ia meminta beberapa karyawan untuk menukar kemasan tersebut,” sebutnya.

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Antisipasi Food Waste Program MBG, Berantas Masalah Sampah

    Antisipasi Food Waste Program MBG, Berantas Masalah Sampah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pukul enam pagi di Ciracas, Jakarta Timur, udara masih lembap saat wajan-wajan besar sudah lama memanas. Di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciracas Rambutan 03, belasan petugas menyiapkan kebutuhan porsi nasi, sayur, dan lauk bergizi bagi penerima manfaat, yakni anak sekolah.

    Dari panci raksasa, aroma tumisan wortel dan tempe hingga katsu dori menyeruak ke seluruh ruangan. Kepala SPPG Ciracas Rambutan 03 Muhammad Abdu giat memeriksa timbangan dan daftar pengiriman. Memastikan anak-anak harus makan dengan menu yang dihidangkan dalam keadaan hangat.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi denyut baru kehidupan sekolah. Setiap pagi, lebih dari 35 juta anak di seluruh Indonesia hingga akhir September 2025 menikmati makan bergizi tanpa biaya.

    Di dapur seluas kurang dari seratus meter persegi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur itu Muhammad Abdu pun mengamini bahwa dirinya menyimpan perhatian besar terhadap satu hal yang kerap luput dari sorotan sampah makanan atau food waste.

    Apalagi, sebelum memimpin dapur Ciracas Rambutan 03, Abdu sempat bertugas di SPPG Pulo Gadung 02, wilayah yang menurutnya sudah cukup maju dalam mengelola limbah organik. Di sana, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat menggandeng SPPG untuk mengalirkan sisa makanan ke proyek budidaya maggot, larva lalat tentara hitam (black soldier fly) yang mampu mengurai sampah organik menjadi pakan ternak bernilai tinggi.

    “Di Pulo Gadung, semua sisa makanan langsung kami serahkan ke DLH. Saya sudah lihat sendiri prosesnya, dan Alhamdulillah, maggot bisa mencakup seluruh sampah harian dapur kami,” kenangnya saat ditemui Bisnis di dapur produksinya, Selasa (7/10/2025).

    Namun di tempat barunya di Ciracas, sistem serupa belum terbentuk. Tak ada kerja sama dengan DLH maupun Kelompok Lingkungan Hidup (KLH) setempat untuk pengelolaan maggot.

    Kendati demikian, Abdu tidak kehabisan cara. Di sekitar dapurnya terdapat waduk kecil yang menjadi tempat warga memelihara angsa, bebek, dan entok. Dari situ, muncul simbiosis sederhana antara dapur MBG dan warga sekitar.

    “Sekitar 50 persen food waste di dapur kami dimanfaatkan warga untuk pakan ternak di waduk belakang. Jadi tidak semuanya terbuang,” kata Abdu.

    Setiap hari, dapur ini menghasilkan sekitar lima kantong plastik sampah makanan. Sekitar tiga di antaranya langsung dibawa warga untuk pakan ternak, sementara sampah non edible dipilah dan sebagian dimanfaatkan untuk kerajinan berbahan bekas seperti kardus.

    Upaya menekan sisa makanan juga dilakukan dari hulu, lewat perencanaan menu yang adaptif. Bagi Abdu, membuat makanan bergizi saja tidak cukup—makanan itu juga harus disukai anak-anak. Karena itu, evaluasi rutin dilakukan setiap hari melalui observasi sederhana dari tim pembersihan wadah makan (ompreng).

    “Tim ompreng melihat lauk mana yang banyak sisa, sayur apa yang kurang diminati. Dari situ kami evaluasi. Kalau ternyata sisa makanan meningkat, artinya menunya tidak diterima,” jelasnya.

    Sisa makanan yang terbuang yang dikumpulkan dari tray Program Makan Bergizi Gratis/Akbar Evandio

    Salah satu contohnya adalah saat mereka mencoba menyajikan sayur oyong. Meskipun kaya serat dan gizi, sayur ini ternyata kurang populer di kalangan siswa.

    Sebaliknya, menu seperti sayur sop atau ayam bakar bumbu tanpa bakar—varian yang menghindari zat karsinogen dari arang—justru mendapat sambutan hangat. Menu-menu yang dinilai acceptable akan masuk ke database menu baku mingguan, sementara yang kurang diterima akan direvisi atau di-trial ulang.

    Dalam rantai penyediaan bahan baku, Abdu mengaku belum bisa mengandalkan petani lokal mengingat Jakarta bukan kawasan produksi pangan. Namun dia tetap mengupayakan agar perekonomian sekitar ikut bergerak lewat kemitraan dengan UMKM dan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati.

    “Kami ambil sebagian dari UMKM sekitar, sisanya dari pasar induk. Misalnya dari 200 kilogram beras, ada sebagian dari UMKM, sisanya dari pasar,” tuturnya.

    Untuk menjaga kualitas, bahan makanan segar dikirim malam hari dan langsung diolah keesokan paginya. Tidak ada stok bahan yang disimpan berhari-hari.

    “Sayur, buah, semua langsung diproses habis. Datang jam delapan malam, lalu besok langsung dimasak. Tidak pernah dipakai lagi untuk hari lain,” kata Abdu.

  • Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

    Warga sambut Wapres Gibran saat tinjau Pasar Gamalama di Ternate

    Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah

    Ternate (ANTARA) – Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu.

    Didampingi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Wapres Gibran meninjau sejumlah lapak dari pedagang sembako, sayur-mayur, hingga ikan segar. Ketiganya berinteraksi langsung dengan para pedagang dan masyarakat, menanyakan kondisi harga bahan pokok serta aktivitas jual beli di pasar tradisional tersebut.

    Dalam suasana yang penuh keakraban, Wapres Gibran tampak berdialog dengan beberapa pedagang yang mengeluhkan naik-turunnya harga beras dan cabai. Ia menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga dan memperkuat distribusi pangan daerah.

    Gubernur Sherly Tjoanda menyampaikan apresiasi atas perhatian Wakil Presiden terhadap kondisi ekonomi masyarakat Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menstabilkan harga dan memperkuat peran pasar tradisional.

    Munjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Maluku Utara disambut hangat oleh

    masyarakat Kota Ternate, khususnya saat meninjau Pasar Gamalama, Rabu. di Pasar Gamalama Ternate, Rabu (15/10/2025).

    ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

    “Kunjungan ini menjadi semangat baru bagi kami di daerah untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat,” tutur Gubernur Sherly.

    Kedatangan Wapres dan rombongan di Pasar Gamalama menarik perhatian warga yang telah bersiap sejak siang. Banyak warga yang berebut untuk bersalaman, berswafoto, dan menyapa langsung kedua pemimpin tersebut. Antusiasme masyarakat mencerminkan harapan besar terhadap perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil.

    Sebagai penanda kebersamaan antara pemerintah pusat dan daerah, kunjungan ini meninggalkan kesan bahwa kepemimpinan yang turun langsung ke rakyat jadi wujud nyata kehadiran negara di tengah denyut kehidupan masyarakat.

    Sterilisasi

    Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara melalui Direktorat Pamobvit memimpin pelaksanaan kegiatan medical detector dan patroli kendaraan bermotor di Sekolah Rakyat Sasana Bahagia, Ternate (15/10), guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam melakukan pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan. Medical detector digunakan untuk mendeteksi dan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke dalam area sekolah. Selain itu, patroli ranmor intensif dilakukan untuk mengantisipasi dan menertibkan lalu lintas di sekitar lingkungan sekolah,” kata Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Bambang Suharyono.

    Dia menegaskan bahwa langkah proaktif ini merupakan instruksi dari Kapolda untuk terus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, khususnya di lokasi-lokasi rentan seperti sekolah. “Polda Malut berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal, memastikan bahwa jalur yang dilalui Wakil Presiden aman dan steril dari potensi ancaman keamanan,” ujar Kabid.

    Subsatgas Sterilisasi Polda Malut memastikan bahwa setiap lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden telah dijamin keamanannya serta langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kondisi aman dan tertib dalam setiap kegiatan kenegaraan .

    Sebelumnya, Polda Malut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas kemungkinan adanya gangguan aktivitas, baik dari sisi kelancaran lalu lintas maupun suara helikopter pengamanan udara, selama berlangsungnya kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Maluku Utara pada 14-15 Oktober 2025.

    Ia juga menambahkan bahwa seluruh personel yang terlibat telah diinstruksikan untuk tetap mengutamakan kenyamanan masyarakat dan meminimalkan potensi hambatan di lapangan.

    “Kami berterima kasih atas pengertian dan dukungan masyarakat Maluku Utara. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga situasi tetap tertib dan kondusif sangat membantu suksesnya pelaksanaan kunjungan kenegaraan ini,” tambahnya.

    Oleh karena itu, Polda Malut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran kegiatan kenegaraan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.