Xcloud.id

Produk: Beras

  • PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    PKB Apresiasi Kinerja Setahun Prabowo, Ungkit Capaian Bidang Pangan

    Jakarta –

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah genap satu tahun. PKB menyoroti soal kinerja pemerintah yang mengutamakan soal pangan.

    “Pertama, tentu kita apresiasi kinerja Presiden hampir 1 tahun ini, terlihat dari capaian-capain seperti cadangan beras pemerintah mencapai target bahkan dikatakan tertinggi sepanjang masa, program pertanian menjadi prioritas pemerintah dan di 2026 dianggarkan lebih dari Rp 40 T, ini adalah langkah awal yang baik. Keren, presiden jadikan pangan sebagai andalan dan prioritas utama,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

    Lalu catatan kedua, Daniel juga meminta agar anggaran pertanian minimal mempunyai anggaran khusus pertanian setidaknya 5 persen dari APBN. Yakni karena kebutuhannya pangan di Indonesia mencapai 280 juta jiwa lebih.

    “Bayangkan kalau sumber pangan kita terhambat akan terjadi gejolak yang sangat besar dan berpengaruh pada stabilitas ekonomi dan politik. Pangan adalah senjata sekaligus benteng pertahanan suatu negara,” katanya.

    Ketiga, dia juga menyoroti soal harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Salah satunya beras, yang kerap diklaim produksi terus meningkat dan cadangan pangan tertinggi, tetapi faktanya harga beras terus naik.

    “Dan perlu antisipasi juga jangan sampai minyak goreng langka dan meroket harganya seperti waktu lalu karena salah kebijakan. Pemerintah telah melakukan operasi pasar, itu langkah baik tetapi sampai kapan kita intervensi pasar, yang perlu dicarikan akar masalah adalah faktor apa yang menyebabkan kenaikan harga di tengah daya beli masyarakat yang rendah, karena faktor PKH, lapangan kerja yang belum tersedia,” tambahnya.

    Keempat, yakni pemerintah harus memperbaiki dan soal memajukan pertanian demi sistem tata kelola pangan dari hulu hingga hilir. Daniel menyebut hulunya harus dibenahi sistem pertanian kita mulai dari tanah, SDM pertanian, infrastruktur pertanian.

    Terakhir, PKB juga meminta pemerintah harus menjalankan UU perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Terutama daerah yang memiliki lahan subur harus dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi untuk kepentingan di luar pertanian.

    “PKB sangat mendukung langkah pemerintah untuk mengutamakan pembangunan pertanian, karena basis kekuatan kita adalah pertanian juga perikanan dan kelautan sebagai basis pangan tinggi protein,” katanya.

    (azh/gbr)

  • Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 

    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 

    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.

    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.
     
    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
     
    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 
     
    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 
     
    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.
     
    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
     
     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.
     
    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.
     
    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir

    Gerakan Menyerang NU Dinilai Sistemik dan Terkoodinir

    GELORA.CO -Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai upaya memecah belah Nahdlatul Ulama (NU) yang belakangan terjadi bukanlah kejadian spontan, melainkan gerakan sistemik yang terkoordinir. 

    Ia bahkan menyebut pola serangan ini muncul dalam berbagai bentuk, baik dari kalangan internal maupun eksternal NU, dengan motif yang berbeda-beda.

    “Sudah sering saya katakan, gerakan menyerang NU ini sistemik dan terkoordinir,” ujar Islah Bahrawi lewat akun X miliknya, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Menurutnya, bila agitasi tersebut berasal dari kalangan internal, maka besar kemungkinan berkaitan dengan ambisi politik menjelang Muktamar NU 2027. 

    Sementara jika datang dari pihak luar, pola serangannya justru lebih agresif dan dibungkus dengan narasi kepedulian palsu terhadap NU.

    “Kalau dari eksternal biasanya dari mereka yang mengaku peduli NU tapi rajin menyerang NU, padahal bukan Nahdliyin,” tegas Islah.

    Ia menjelaskan, serangan dari sesama umat Islam biasanya datang dari kelompok yang selama ini merasa agendanya terhalang oleh sikap NU yang lebih moderat, inklusif, dan toleran.

    Namun, jika serangan tersebut datang dari pihak non-Muslim, Islah menilai penyebabnya lebih pada kesalahpahaman tentang peran NU dalam sejarah kebangsaan.

    “Kalau dari non-Islam, mungkin karena tidak paham saja, bahwa NU adalah pembela kelompok minoritas sejak dulu. Mereka tidak bisa membedakan antara NU dan FPI,” ujarnya.

    Dengan nada satir, Islah menambahkan, bila serangan terhadap NU tidak berasal dari semua pihak tersebut dan dilakukan oleh akun anonim, maka motifnya kemungkinan sederhana saja yaitu demi kepentingan ekonomi pribadi.

    “Jika serangan itu tidak berasal dari semua itu — dan apalagi anonim — pasti karena demi beras dan lauk pauk,” tutupnya

  • Starbucks Larangan Konsumen Membawa Makanan-Minuman dari Luar di Seluruh Gerainya

    Starbucks Larangan Konsumen Membawa Makanan-Minuman dari Luar di Seluruh Gerainya

    JAKARTA – Starbucks Korea Selatan memberlakukan larangan konsumsi makanan dari luar secara nasional di semua gerainya pekan ini, dengan tujuan untuk mengurangi gangguan yang disebabkan oleh pelanggan yang membawa dan mengonsumsi makanan dari tempat lain.

    Jaringan gerai yang dioperasikan oleh Shinsegae Group ini mulai memasang pengumuman pada Hari Senin di 2.050 gerainya di seluruh Korea Selatan, menyatakan semua makanan dan minuman dari luar dilarang dikonsumsi di dalam ruangan.

    Kendati demikian, aturan ini mengecualikan makanan dan minuman untuk bayi.

    Langkah ini menandai pertama kalinya jaringan kafe dan makanan penutup besar ini menerapkan larangan tersebut. Namun, perusahaan mencatat ini bukan pertama kalinya mereka mengajukan permintaan serupa.

    “Sebelumnya, kami meminta pelanggan kami untuk tidak mengonsumsi ‘makanan berbau menyengat.’ Pemberitahuan itu sudah ada sejak sebelum wabah COVID-19 pada tahun 2020. Namun, peringatan tersebut agak subjektif dan agak tidak jelas. Kali ini, kami memperkenalkan larangan tersebut dengan cara yang jauh lebih jelas,” ujar seorang pejabat perusahaan, melansir The Korea Times 15 Oktober.

    Langkah ini menyusul serangkaian unggahan daring yang menunjukkan pelanggan sedang menyantap makanan di dalam gerai Starbucks.

    Foto-foto viral di media sosial menampilkan hidangan seperti tteokbokki (kue beras pedas), mi instan, gimbap (gulungan nasi rumput laut) dan ayam goreng.

    Perusahaan juga telah menangani masalah yang disebabkan oleh pelanggan yang menyalahgunakan ruang toko dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Pada Bulan Agustus, perusahaan mulai melarang pelanggan menggunakan kafenya sebagai “kantor” pribadi dengan membawa barang-barang seperti komputer desktop, printer dan kabel ekstensi.

    Perilaku bermasalah ini sebagian bermula dari filosofi operasional Starbucks Korea, yang secara tradisional mendorong pelanggan untuk menggunakan tokonya dengan bebas.

    Sebelumnya, Starbucks mengizinkan makanan dan minuman dari luar selama baunya “dapat ditoleransi.” Perusahaan bahkan mempromosikan kafenya sebagai “ruang ketiga” — tempat selain rumah dan tempat kerja — yang dirancang agar nyaman dan mudah diakses.

    “Kami tetap berpegang pada tujuan kami untuk menjadi ‘ruang ketiga’ bagi pelanggan kami,” kata pejabat tersebut.

    “Larangan terbaru kami hanya bertujuan untuk memperjelas aturan dan membuat toko kami lebih nyaman bagi semua orang,” tandasnya.

  • Harga Pangan Minggu, 19 Oktober 2025: Beras SPHP Turun, Premium Masih Mahal

    Harga Pangan Minggu, 19 Oktober 2025: Beras SPHP Turun, Premium Masih Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA — Rata-rata aneka beras mengalami harga yang bervariasi pada akhir pekan ini, Minggu (19/10/2025). Namun demikian, rata-rata harga beras premium masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) secara nasional.

    Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.03 WIB, harga rata-rata beras medium secara nasional dibanderol Rp13.687 per kilogram di tingkat konsumen, atau naik tipis 1,39% dari HET nasional yang ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.

    Perinciannya, harga beras medium di zona 1 dibanderol Rp13.342 per kilogram, zona 2 senilai Rp13.775 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp15.593 per kilogram.

    HET beras medium saat ini di zona 1 sebesar Rp13.500 per kilogram, zona 2 senilai Rp14.000 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp15.500 per kilogram.

    Selain itu, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen naik 6,37% dari HET nasional beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium dibanderol Rp15.849 per kilogram.

    Adapun, kenaikan harga beras premium terjadi di semua zonasi, yakni zona 1 dibanderol Rp15.197 per kilogram, zona 2 sebesar Rp16.307 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp18.121 per kilogram.

    Sekadar informasi, HET beras premium di zona 1 adalah Rp14.900 per kilogram, zona 2 senilai Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 sebesar Rp15.800 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau berada di level Rp12.450 per kilogram di tingkat konsumen secara nasional, atau turun tipis 0,4% dari HET Rp12.500 per kilogram.

    Penurunan harga beras SPHP terjadi semua zonasi, yakni zona 1 senilai Rp12.179 per kilogram, zona 2 Rp12.746 per kilogram, dan zona 3 adalah Rp13.235 per kilogram.

    Harga Cabai hingga Bawang Turun

    Beralih ke komoditas lain, untuk harga rata-rata cabai rawit merah di tingkat konsumen mencapai Rp40.381 per kilogram secara nasional, atau masih di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) nasional Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Sama halnya dengan harga rata-rata cabai merah keriting yang juga berada di dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram, atau dibanderol Rp51.352 per kilogram. Sedangkan harga rata-rata cabai merah besar dibanderol Rp46.563 per kilogram di tingkat konsumen.

    Masih di tingkat konsumen, harga rata-rata jagung pakan peternak dipatok Rp6.623 per kilogram atau naik 14,19% dari HAP nasional di level Rp5.800 per kilogram. Di sisi lain, harga rata-rata kedelai biji kering impor turun 13,13% dari HAP nasional Rp12.000 per kilogram menjadi Rp10.425 per kilogram.

    Lalu, harga rata-rata bawang merah di tingkat konsumen mencapai Rp38.594 per kilogram dan rata-rata bawang putih dibanderol Rp36.041 per kilogram.

    Berikutnya, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.862 per liter dan Rp17.486 per liter secara nasional. Sementara itu, harga rata-rata nasional Minyakita masih melampaui HET Rp15.700 per liter atau naik 9,57% menjadi Rp17.203 per liter.

    Kemudian, harga rata-rata gula konsumsi dan garam konsumsi masing-masing adalah Rp17.951 per kilogram dan Rp11.278 per kilogram. Harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing adalah Rp12.877 per kilogram dan Rp9.658 per kilogram.

    Adapun untuk pangan yang bersumber dari protein hewani, seperti daging ayam ras dibanderol Rp38.377 per kilogram secara rata-rata nasional atau berada di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Untuk harga rata-rata telur ayam ras merangkak tipis 1,46% dari HAP Rp30.000 per kilogram menjadi Rp30.438 per kilogram.

    Harga rata-rata ikan kembung dibanderol Rp41.792 per kilogram, ikan tongkol Rp34.466 per kilogram, serta ikan bandeng adalah Rp35.060 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata daging sapi murni mencapai Rp133.493 per kilogram, harga rata-rata daging kerbau segar lokal Rp138.929 per kilogram, dan daging kerbau beku impor Rp102.945 per kilogram di tingkat konsumen.

  • GPM di Kupang Salurkan Tiga Ton Beras SPHP Bagi Masyarakat

    GPM di Kupang Salurkan Tiga Ton Beras SPHP Bagi Masyarakat

    KUPANG – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sebanyak tiga ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah tersalurkan dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

    “GPM kami lakukan dalam rangka menjaga harga dan stok pangan yang ada di masyarakat. Ikon utamanya adalah beras SPHP, yaitu beras yang disubsidi oleh pemerintah pusat yang pada momen ini dijual lebih murah dibanding harga pasar,” kata Muhammad Solehudin Zaenal, pejabat dari Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas di Kupang, Kamis.

    Ia mengatakan beras SPHP yang awalnya disediakan Perum Bulog setempat sebanyak dua ton telah terjual, sehingga ditambah satu ton lagi karena warga yang terus berdatangan.

    “GPM menjadi cara pemerintah hadir di tengah masyarakat dengan mendatangkan para distributor, gabungan kelompok tani (gapoktan), dan Bulog untuk menyediakan pangan murah jauh di bawah harga pasar,” jelas dia.

    Solehudin menambahkan, Bapanas telah menggelar 820 kegiatan GPM di seluruh tanah air sepanjang 1-15 Oktober 2025. Selanjutnya, akan ada dua titik GPM di NTT pada November mendatang.

    Sementara itu, Pelaksana Teknis Penelaah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Diah Iswandari mengatakan GPM tersebut menghadirkan 15 distributor lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

    “Melalui GPM kami ingin mendekatkan pasar agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh berbelanja, tetapi cukup datang ke lokasi kegiatan ini,” kata dia.

    Ia menambahkan, saat ini masa panen sudah selesai dan harga beras di pasaran mulai naik. Karena itu, keberadaan beras SPHP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat.

    “Harapan kami, masyarakat datang dan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok di rumah tangga masing-masing, agar ketahanan pangan tetap terjaga,” katanya.

  • Kementerian UMKM Dorong Mocaf Banjarnegara Jadi Alternatif Pengganti Gandum Impor – Page 3

    Kementerian UMKM Dorong Mocaf Banjarnegara Jadi Alternatif Pengganti Gandum Impor – Page 3

    Pendamping UD Usaha Mandiri sekaligus peneliti dari Unsoed, Santi Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa Mocaf memiliki potensi pasar yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Selain memiliki karakteristik yang mirip dengan tepung gandum, Mocaf bahkan menawarkan keunggulan dari sisi kesehatan. Produk ini bebas gluten, rendah gula, memiliki indeks glikemik yang rendah, dan kaya akan serat, sehingga cocok untuk dikonsumsi oleh masyarakat dengan kebutuhan kesehatan khusus.

    Tidak hanya berhenti pada produksi tepung Mocaf, UD Usaha Mandiri juga bekerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sinar Tani Banjarnegara, Unsoed, dan AMIKOM Purwokerto untuk mengembangkan berbagai produk olahan turunan.

    Mocaf kini diolah menjadi berbagai jenis makanan sehari-hari seperti tepung kue, kukis, sereal, mi, dawet, hingga beras analog. Inovasi ini menjadi langkah penting dalam memperluas diversifikasi produk berbasis singkong sekaligus memperkuat daya saing di pasar.

    Meski begitu, sebagai pendamping UD Usaha Mandiri, Santi mengakui bahwa pengembangan Mocaf di Banjarnegara masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dari sisi kapasitas produksi, standardisasi mutu, dan strategi pemasaran.

    Pemilik UD Usaha Mandiri, Supriyanto, berharap kehadiran Kementerian UMKM dapat mempercepat peningkatan kapasitas produksi sehingga mampu memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat.

    Agar mempunyai daya saing di pasar domestik, skala ekonomi per unit produksi mocaf harus ditingkatkan minimal menjadi 300 ton per bulan. Namun saat ini, kapasitas produksi UD Usaha Mandiri baru mencapai sekitar 100 ton per bulan.

    Di sisi lain, kehadiran UD Usaha Mandiri memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Usaha ini membantu petani singkong memperoleh keuntungan yang lebih tinggi karena hasil panen mereka dapat diserap sebagai bahan baku Mocaf dengan harga yang lebih baik dibandingkan jika dijual kepada tengkulak.

    “Harapannya, singkong dari petani bisa diserap lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi sehingga kesejahteraan mereka semakin meningkat,” ujar Supriyanto.

  • Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Satu Tahun Kepemimpinan Prabowo, Sederet Kebijakan Kabinet Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA – Hampir satu tahun Prabowo-Gibran mengemban tugas sebagai Presiden Indonesia. Tepat 20 Oktober 2025, genap setahun keduanya memimpin NKRI. Dalam periode itu, sejumlah kebijakan direalisasikan untuk meningkatkan kualitas di sektor ekonomi, sosial, kesehatan, energi, hingga pangan.

    Jika melihat kilas balik saat awal memimpin Indonesia, Prabowo langsung mengeluarkan kebijakan perluasan jumlah kementerian untuk menunjang Kabinet Merah Putih. Secara total terdapat 48 kementerian dan 7 kementerian koordinator, sehingga dikenal juga sebagai kabinet “gemuk”, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemimpin sebelumnya.

    Tujuan pelebaran kementerian adalah untuk menjangkau semua program besutan bekas Pangkostrad itu. Pro-kontra tidak terelakkan karena dinilai hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Banyak dari masyarakat juga meragukan efektivitas pelebaran kementerian dan mempertanyakan apakah akan memperoleh hasil maksimal bagi masyarakat maupun negara.

    Dihimpun dari catatan Bisnis, berikut Deretan Kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran Selama Satu Tahun:

    1. Efisiensi Anggaran

    Alih-alih menggelontorkan dana untuk berbagai program, Prabowo justru memangkas anggaran atau efisiensi APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

    Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Ada dua sumber utama yang terdampak: pertama, dana dari kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, kedua, alokasi dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun. Anggaran digelontorkan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga program ini mendapatkan porsi dana cukup besar dibandingkan program lainnya.

    2. Penghapusan Piutang Macet UMKM

    Pada 5 November 2024, Kepala Negara membuat kebijakan menghapus piutang macet bagi pelaku UMKM, petani, hingga nelayan setelah mendengar aspirasi publik.

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya.

    Target penghapusan sebesar 67.000 debitur yang direncanakan tuntas pada Mei 2025, tetapi per April 2025 realisasi penghapusan piutang baru mencapai 28,7%.

    3. Pembentukan Dua Badan

    Tidak lama setelah pelantikannya, pada 22 Oktober 2024, Prabowo langsung membentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang ditugaskan mengelola pelaksanaan ibadah haji bagi umat muslim di Indonesia. 

    Kepala Negara juga membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang bertugas sebagai pengawas, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden, serta melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap implementasi program.

    4. Umumkan Kenaikan UMP 6,5%

    Pada 29 November 2024, Prabowo mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% setelah menggelar rapat terbatas di Istana Negara.

    Mulanya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengusulkan kepada Prabowo agar UMP dinaikkan 6%. Namun, setelah bertemu dengan kelompok buruh, Prabowo memutuskan kenaikan UMP rata-rata 6,5% di 2025.

    5. Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah

    Pemerintah resmi mengundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/2024 yang mengatur tentang pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% khusus untuk barang mewah.

    Peraturan tersebut diteken pada 31 Desember 2024. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditegaskan bahwa tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan “11/12 × 12%”.

    6. Pemberian Skema Insentif Fiskal

    Kebijakan insentif fiskal diberlakukan untuk meredam kontraksi dari penerapan PPN 12% yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun.

    Adapun skema insentif seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.

    7. Setop Impor Beras, Jagung, Garam, dan Gula

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menghentikan impor terhadap komoditas beras, jagung pakan ternak, garam, hingga gula konsumsi pada 2025.

    Kementerian tersebut menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton, gula 2,6 juta ton, garam 2,25 juta ton, dan jagung 16,68 juta ton.

  • Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Satu Tahun Prabowo-Gibran, Kopdes Merah Putih Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA — Gedung Blok M Hub, Jl Sultan Hasanuddin, Melawai, Jakarta Selatan, baru direnovasi. Di antara puluhan ruko yang terdapat di pusat perbelanjaan terpopuler era 1980-an itu, ada kios kecil dengan latar belakang tembok berwarna merah-putih yang menarik perhatian. 

    Jarum jam menunjukkan pukul 14.15 WIB saat Tim Bisnis melangkahkan kaki ke kios tersebut. Rak-rak tampak tertata rapi dan bersih. Terdapat beragam produk kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga produk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Seorang penjaga kasir dan petugas lain yang berjaga di dalam melempar senyum. 

    “Di sini tuh kami ada produk-produk sembako sama makanan-makanan pada umumnya sebenarnya. Cuman yang membedakan kalau dari UMKM sendiri sih yang beda,” kata Retno, penjaga kasir Koperasi Merah Putih Melawai, saat ditemui Bisnis pada Senin (13/10/2025).

    Koperasi Merah Putih Melawai menjual berbagai kebutuhan pokok seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang merupakan program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog. Ada juga gula, minyak goreng, tepung, ketan hitam, dan susu dari Food Station.  

    Ada pula bahan pangan mentah seperti bawang kering yang bisa dipesan melalui sistem pre-order. 

    Kemudian, pada rak bagian kanan, tampak kemasan berwarna-warni berisi nasi goreng instan, mie sagoo, ayam rujak beku, serta camilan buatan UMKM lokal..

    Wanita berusia 24 tahun itu menyebut barang-barang di Koperasi Merah Putih Melawai lebih terjangkau dibandingkan yang lain. Sebagai contoh, harga minyak goreng satu liter di koperasi ini hanya Rp15.700, lebih rendah dari rata-rata harga di luar yang sudah menyentuh Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

    Meski belum sepenuhnya ramai, koperasi Merah Putih mulai menjadi alternatif belanja masyarakat sekitar Melawai. Retno mengakui, lonjakan pembeli biasanya terjadi di akhir pekan. 

    Orang dewasa hingga anak muda menjadikan tempat ini sebagai lokasi melepas penat setelah 5 beraktivitas mengerjakan tugas kuliah hingga menyelesaikan deadline pekerjaan.  

    “Paling rame di Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya anak muda yang nongkrong di sekitar sini mampir beli minuman,” katanya

    Retno menuturkan banyak koperasi kelurahan lain yang sudah datang berkunjung untuk belajar dan bertanya-tanya soal sistem di sini. Mereka belum membuka toko fisik seperti di Koperasi Merah Putih Melawai, namun sudah mulai aktif merekrut anggota. 

    Mereka, kata Retno, meyakini bahwa Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi gerbang dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, terlebih dengan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah. 

    Kesejahteraan

    Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan koperasi akan berdampak pada perputaran ekonomi di suatu desa/kelurahan. Kehadiran koperasi tidak serta merta membuka lapangan pekerjaan, tetapi efek berganda dari aktivitas itu yang kemudian menciptakan lapangan kerja baru. 

    Sebagai contoh, ketika KDMP Melawai menjual produk-produk UMKM hingga hasil panen petani di desa, termasuk beras SPHP, maka UMKM hingga petani di desa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang kemudian mereka menarik pekerja baru. 

    “Efek bergandanya banyak. Tugas kita adalah menjaga ide besar ini agar dapat dilaksanakan secara murni. Jangan sampai ada penyimpangan,” kata Piter. 

    Dia juga menyoroti mengenai sentuhan digital di dalam KDMP. Menurutnya langkah itu dapat membuat tata kelola koperasi menjadi lebih baik dan transparan. Pemerintah dapat memantau secara terukur barang-barang yang terdapat di koperasi dan mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan. 

    “Dengan adanya digitalisasi tata kelola akan jauh lebih baik, hasilnya pasti lebih baik, dan berdampak pada kesejahteraan semua anggota,” kata Piter. 

    Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Boni Pudjianto mengatakan Komdigi secara bertahap telah melaksanakan dukungan terhadap program KDMP. Sampai saat ini, Komdigi menjangkau dua koperasi desa, yaitu di Kota Malang dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 

    Komdigi memberikan pelatihan literasi digital bagi SDM koperasi desa secara langsung (luring), hal ini dikarenakan skema secara luring dapat lebih optimal untuk berinteraksi dengan peserta sehingga mereka tidak jenuh dan mendapatkan praktik secara langsung. 

    Tidak menutup kemungkinan juga untuk pelaksanaan secara daring jika tersedianya koneksi internet dan perangkat yang memadai dari para peserta pelatihan.

    Boni mengatakan dengan memberikan pelatihan secara langsung dan materi yang relevan, program ini telah memberikan dasar yang kokoh bagi penguatan kapasitas digital koperasi desa, sekaligus menjadi langkah awal menuju transformasi digital dalam perekonomian desa.

    ”Kami terus berupaya memberikan yang terbaik sehingga dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota koperasi. Dengan pelatihan literasi digital yang akan diberikan kepada SDM, diharapkan akan mempermudah proses bisnis dalam pelaksanaan operasionalnya, sehingga anggota KDMP mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatannya,” kata Boni.

    Percepatan

    Di sisi lain, menjelang 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka, Kementerian Koperasi (Kemenkop) tengah mengebut finalisasi draft Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan gudang-gudang dan gerai dari KDMP. 

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan bahwa keberadaan Inpres tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat rantai pasok pangan, serta distribusi produk lokal melalui penguatan peran strategis KopDes/Kel Merah Putih.

    Lebih lanjut, Ferry memastikan pembangunan gudang dan gerai milik KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan melibatkan kontraktor-kontraktor lokal dan masyarakat desa sebagai upaya dalam menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat. 

    Dia berharap, dengan lebih dari 82.024 KDMP yang telah terbentuk di Indonesia, percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung koperasi dapat dilakukan secara strategis, terpadu, dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. 

    “Tujuannya, guna menciptakan sistem ekonomi desa yang produktif dan berdaya saing,” pungkasnya.

    Danantara dan Kementerian Keuangan  memberikan dukungan kepada KDMP melalui pendanaan. CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan bahwa dukungan tersebut akan dilakukan dengan skema penggunaan dana APBN.

    Menurutnya, Kemenkeu selaku otoritas fiskal bakal mengalokasikan dana desa bagi masing-masing koperasi yang ada, kendati tak menjawab saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan.

    “Pembangunan ini berasal dari dana desa yang akan dialokasikan melalui Kementerian Keuangan dengan atas dasar dari setiap desa dalam pengalokasiannya,” ujar Rosan.

  • Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Anggota DPR: Jaga sawah, jaga kedaulatan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menegaskan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat larangan alih fungsi lahan sawah perlu mendapat dukungan penuh karena kedaulatan pangan bukan hanya slogan, melainkan fondasi ketahanan nasional

    “Saya percaya, menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Presiden telah memberi arah yang tegas. Tugas kami di legislatif dan pemerintah daerah adalah memastikan arah itu berjalan dengan disiplin dan konsisten. Lahan pertanian bukan sekadar bidang tanah, ia adalah sumber kehidupan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Aziz berharap langkah tegas Presiden Prabowo menjadi awal bagi kebangkitan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan karena sejatinya kekuatan pangan Indonesia bertumpu pada tanahnya sendiri dan tangan para petaninya.

    Ia menambahkan pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar seruan moral, tetapi peringatan keras terhadap realitas lapangan bahwa lahan-lahan produktif terus menyusut akibat tekanan investasi dan urbanisasi yang tidak terkendali.

    Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 7,38 juta hektare lahan baku sawah, namun luasnya terancam terus berkurang.

    Pemerintah menargetkan agar 87 persen dari total lahan baku tersebut dapat dikunci menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang artinya tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun selain pertanian.

    Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa celah hukum dan lemahnya pengawasan sering kali membuat kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah,” ujarnya

    Menurutnya, masih ada daerah yang belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta lahan sawah dilindungi (LSD) yang ditetapkan pemerintah pusat.

    Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara peta nasional dan rencana daerah. Di celah inilah sering muncul praktik “alih fungsi terselubung”, yaknj izin diberikan atas nama investasi strategis tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap produksi pangan.

    Selain itu, mekanisme rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada LSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2024 (Pasal 12) juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan.

    Instrumen hukum ini sejatinya dibuat untuk kondisi khusus, tetapi tanpa transparansi dan pengawasan publik, dapat menjadi pintu legal bagi konversi lahan yang seharusnya dilindungi.

    “Saya menilai ke depan, seluruh proses rekomendasi harus dibuka secara digital dan bisa diaudit oleh masyarakat. Keterbukaan adalah benteng utama pencegahan penyimpangan,” kata Azis.

    Semua pihak harus memahami bahwa setiap hektare sawah yang hilang bukan hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan produksi, lapangan kerja, dan stabilitas harga pangan.

    Indonesia tidak bisa bergantung pada impor beras selamanya. Jika lahan-lahan subur terus berkurang, maka krisis pangan bukan sekadar ancaman global, tetapi bisa menjadi krisis nasional yang nyata.

    Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional berpijak di atas kedaulatan lahan sendiri.

    Dari perspektif legislasi, Komisi II DPR RI yang bermitra dengan Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perlindungan LP2B dan LSD benar-benar terintegrasi ke dalam sistem perizinan digital, seperti OSS (Online Single Submission) dan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

    Izin investasi harus tunduk pada peta ruang yang telah dilindungi secara hukum. Kami juga mendorong moratorium penerbitan izin baru di atas lahan yang masuk dalam peta LSD hingga seluruh daerah menyelesaikan sinkronisasi RTRW dan RDTR nya.

    Perlindungan lahan

    Namun, perlindungan lahan pertanian tidak cukup hanya dengan regulasi; ia harus diikuti penguatan infrastruktur pendukung pertanian.

    Di Purworejo, salah satu kunci ketahanan pangan adalah normalisasi Sungai Bogowonto yang selama ini menjadi sumber irigasi utama bagi ribuan hektare sawah.

    Pendangkalan dan kerusakan parapet di sejumlah titik membuat aliran air tak lagi optimal, bahkan mengancam banjir di musim hujan.

    Ia menilai perlu percepatan normalisasi segmen Purworejo – Bagelen – Ngombol oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu – Opak, agar irigasi dan pengendalian banjir bisa berjalan beriringan.

    Sementara itu, di Wonosobo, banyak saluran irigasi lama yang kini kering akibat sedimentasi dan keterbatasan anggaran. Tahun 2025, tidak ada alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) irigasi bagi Wonosobo, padahal jaringan ini vital untuk menghidupkan kembali sawah teknis di dataran tinggi.

    “Saya mendorong agar pemerintah daerah bersama BBWS menyiapkan rehabilitasi saluran lama dengan memanfaatkan Embung Dieng I dan II yang baru diserahkan pengelolaannya kepada DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Wonosobo pada September 2025. Embung tersebut dapat berfungsi sebagai suplesi air untuk jaringan sekunder dan tersier yang selama ini tidak lagi beroperasi,” tuturnya.

    Upaya seperti normalisasi Bogowonto dan reaktivasi irigasi lama di Wonosobo bukan hanya soal proyek fisik, melainkan bentuk nyata menjaga nadi pertanian rakyat. Ketika air kembali mengalir ke sawah, maka semangat petani pun akan hidup kembali. Inilah wujud konkret dari semangat Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan yang berakar di desa.

    Bagi daerah-daerah pertanian seperti Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Magelang, dan Kota Magelang, wilayah yang saya wakili di DPR RI, isu ini bukan sekadar wacana nasional, tetapi menyentuh langsung kehidupan petani. Sawah di dataran tinggi dan lereng-lereng subur itu adalah benteng ekonomi rakyat.

    “Karena itu, saya akan mendorong pemerintah daerah untuk segera memetakan ulang desa-desa yang memiliki sawah beririgasi teknis, menetapkannya dalam LP2B daerah, dan mengawasi agar tidak ada revisi tata ruang yang menggerus sawah produktif,” ujar Azis.

    Namun, pengendalian saja tidak cukup. Petani yang mempertahankan sawahnya perlu diberikan insentif nyata: pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), prioritas Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan), serta jaminan harga gabah yang stabil.

    Tanpa dukungan ekonomi, upaya mempertahankan sawah hanya akan membebani petani kecil. Kedaulatan pangan tidak mungkin dicapai tanpa keadilan bagi petani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.