Xcloud.id

Produk: Beras

  • Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Produki Beras Meningkat, Pemerintah Incar Percepatan Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mematok target swasembada pangan dalam kurun 2—3 bulan mendatang. Sasaran swasembada pangan tersebut turut ditopang dengan proyeksi produksi beras yang meningkat hingga akhir tahun.
     
    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah ingin mempercepat sasaran swasembada pangan dalam waktu yang cepat.
     
    Menurutnya, percepatan swasembada merupakan lompatan besar yang dapat diwujudkan secara kolaboratif.
     
    “Kalau target, swasembada secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum. Jadi harus kita stabilkan harga. Stabilisasi harga bahan-bahan pokok, khususnya yang disubsidi pemerintah. Itu harus distabilkan. Swasembada ini sudah kita bertahap. Insyaallah doakan mudah-mudahan tidak ada halangan, 2-3 bulan ke depan bisa,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi.
     
    Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan dalam kurun 4 tahun.
     
    “Mimpi kita, target Bapak Presiden 4 tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu 1 tahun. Dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama. Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan, semuanya,” kata Amran.
     
    Dalam kesempatan sebelumnya, Bapanas mencatat penyerapan beras produksi dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menembus 3 juta ton dengan kualitas beras yang terjaga baik.
     
    Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan oleh Perum Bulog telah melalui serangkaian upaya untuk memastikan kualitasnya.
     
    Dengan penyerapan produksi dalam negeri tersebut, katanya mesti dibarengi dengan berbagai upaya penjaminan kualitas sebelum stok disalurkan.
     
    Adapun upaya pemeliharaan yang dilakukan Bulog meliputi pemeriksaan awal beras saat masuk ke gudang dan kualitas beras di gudang secara berkala. Kemudian dilakukan pula dengan memastikan sanitasi gudang dan spraying (penyemprotan) hingga fumigasi apabila ada indikasi serangan hama.
     
    Dalam penyaluran ke masyarakat tetap memperhatikan kondisi riil kualitas beras yang apabila ditemukan penurunan mutu, tanpa menunggu lama, segera diterapkan tindakan seperti pemisahan dan reprocessing(pengolahan kembali). Bulog pun memastikan hanya beras layak konsumsi yang tersalurkan ke masyarakat.
     
    Sampai 6 Oktober, posisi stok beras di Bulog berada di angka total 3,89 juta ton yang terdiri dari CBP 3,83 juta ton dan komersial 56.600 ton.
     
    Sumber stok bersumber dari pengadaan dalam negeri dengan total 3,09 juta ton dengan realisasi penyaluran ke masyarakat melalui berbagai program di angka 870.800 ton.

    Lumbung Beras Nasional

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tiga provinsi di Indonesia yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah masih menjadi lumbung produksi beras nasional.
     
    Total produksi beras di tiga wilayah itu mencapai 16,5 juta ton atau 49,72% dari total produksi nasional.
     
    Berdasarkan proyeksi BPS, produksi beras nasional periode Januari—November 2025 diperkirakan mencapai 33,19 juta ton.
     
    Provinsi Jawa Timur diperkirakan mencatat produksi beras hingga 5,79 juta ton, lalu Provinsi Jawa Barat tercatat 5,54 juta ton, dan Provinsi Jawa Tengah 5,17 juta ton.
     
    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud menuturkan total produksi beras nasional sampai dengan November 2025 diperkirakan melampaui capaian pada 2024 yang tercatat sebanyak 29,47 juta ton.
     
    “Lumbung produksi beras nasional masih di Pulau Jawa, khususnya Jatim, Jabar, dan Jateng. Kalau di luar Jawa, produksi tertinggi masih di Sulawesi Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).
     
    Proyeksi sampai dengan November 2025, produksi beras di Provinsi Sulsel mencapai 3,02 juta ton.
     
    Adapun di Pulau Sumatra, lumbung produksi beras tercatat di Sumatra Selatan, Lampung, dan Sumatra Utara. Ketiga provinsi di Sumatra itu diperkirakan mampu mencatat total produksi beras sebanyak 5,29 juta ton.
     
    BPS juga mencatat luas panen padi pada Agustus 2025 sebesar 1,11 juta hektare, mengalami
    kenaikan sebesar 0,09 juta hektare atau 9,18% dibandingkan dengan luas panen padi di Agustus 2024 yang sebesar 1,02 juta hektare.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 6,73 juta ton GKP, mengalami kenaikan sebanyak 0,6 juta ton GKP atau 9,84% dibandingkan dengan produksi padi GKP di Agustus 2024 yang sebanyak 6,12 juta ton GKP.
     
    Produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) pada Agustus 2025 diperkirakan sebanyak 5,63 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 0,51 juta ton GKG atau 9,9% dibandingkan dengan produksi padi GKG di Agustus 2024 yang sebanyak 5,12 juta ton GKG. (*)

  • Warga Kare Madiun Serbu Pasar Murah, Telur Dijual Rp25 Ribu per Kilogram

    Warga Kare Madiun Serbu Pasar Murah, Telur Dijual Rp25 Ribu per Kilogram

    Madiun (beritajatim.com) – Naiknya harga kebutuhan pokok, khususnya telur ayam, mendorong Pemerintah Kabupaten Madiun untuk kembali menggelar pasar murah sebagai langkah membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi daerah.

    Rabu (22/10/2025), ratusan warga Kecamatan Kare tampak memadati halaman Kantor Kecamatan untuk berburu paket sembako bersubsidi.

    Sejak pagi buta, warga sudah mulai berdatangan meski hujan mengguyur wilayah tersebut. Mereka mengantre dengan tertib demi mendapatkan nomor urut untuk pembelian. Pasar murah ini diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop UM) Kabupaten Madiun.

    Marinem, salah satu warga yang hadir, mengaku bersyukur dengan adanya pasar murah ini. “Sangat membantu, terutama untuk masyarakat kecil. Harga di sini jauh lebih murah dibanding di pasar,” tuturnya.

    Menurutnya, selisih harga bisa mencapai tiga hingga empat ribu rupiah per item. Pasar murah ini hanya memperbolehkan satu paket sembako per Kartu Keluarga (KK), yang terdiri dari beras 5 kilogram, telur ayam 1 kilogram, minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kilogram, dan bawang putih ½ kilogram.

    Harga setiap item juga dipangkas cukup signifikan. Contohnya, telur yang di pasaran bisa mencapai Rp29 ribu per kilogram, di pasar murah hanya dibanderol Rp25 ribu.

    Purwanti, warga lainnya, mengungkapkan bahwa selisih harga tersebut sangat berarti bagi masyarakat pedesaan. “Kita di desa merasakan betul dampak kenaikan harga. Pasar murah ini seperti angin segar buat kami,” katanya.

    Kabid Perdagangan Disperdagkop UM, Budi Santoso, menjelaskan bahwa program ini merupakan salah satu upaya konkret pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di tengah lonjakan harga.

    “Pasar murah ini bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus perlindungan daya beli masyarakat,” ujar Budi.

    Sepanjang 2025, Disperdagkop UM menargetkan penyelenggaraan pasar murah di 60 titik wilayah. Hingga bulan Oktober ini, sudah terealisasi di 30 titik.

    Untuk distribusi di Kecamatan Kare, pemerintah menyediakan stok cukup besar, yaitu: 1.400 kilogram beras, 600 liter minyak goreng, 750 kilogram gula pasir, 250 kilogram telur ayam, dan 100 kilogram bawang putih.

    Setiap warga diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga guna mencegah aksi pembelian berlebih atau panic buying.

    Pemerintah Kabupaten Madiun berharap kegiatan ini mampu menjaga kestabilan harga bahan pokok, terutama di tengah fluktuasi harga yang cukup tajam beberapa waktu terakhir. Selain membantu masyarakat secara langsung, pasar murah ini juga menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan ekonomi lokal, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Madiun dan sekitarnya. [rbr/suf]

  • Pengamat Sebut Prabowo Tiru Soeharto untuk Wujudkan Swasembada Pangan

    Pengamat Sebut Prabowo Tiru Soeharto untuk Wujudkan Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap masuk usia satu tahun usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam perkembangannya, sektor pangan menjadi salah satu target utama yang dirumuskan untuk dicapai oleh Prabowo – Gibran.

    Anggota Pengurus Pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Khudori berpandangan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini menunjukkan kecenderungan meniru dan memodifikasi pola yang diterapkan Presiden Soeharto di era Orde Baru untuk mencapai swasembada, khususnya beras. 

    Khudori menilai, pola tersebut terlihat dari pembentukan institusi di tingkat desa hingga upaya resentralisasi kewenangan. Sehingga menghadirkan perubahan orientasi dari food subsidy ke food sovereignty.

    “Sampai setahun usia pemerintahan Prabowo, setidaknya bisa dibaca pencapaian swasembada pangan itu hendak menyontek dan memodifikasi apa yang dilakukan Presiden Soeharto selama Orde Baru. Salah satu prestasi Orde Baru mengubah dari importir beras jadi swasembada beras pada 1984,” kata Khudori dalam keterangan yang dibagikan kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Khudori menyebut secara gradual, Prabowo membenahi berbagai aspek usaha tani, termasuk membentuk institusi mirip Catur Sarana Desa yang saat itu dikembangkan di masa pemerintahan Suharto. Di mana, kini Prabowo turut membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih (KDKMP). 

    Nantinya, KDKMP tersebut bukan hanya menyediakan input produksi, melainkan dicanangkan turut menampung hasil-hasil produksi pertanian. 

    “KDMP sepertinya juga akan difungsikan sebagai penyedia pendanaan bagi masyarakat desa, wabilkhusus petani,” ujar Khudori.

    Selanjutnya, Khudori turut mengapresiasi sejumlah langkah yang diambil pemerintah salah satunya menaikkan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton dan upaya mempermudah penyalurannya. Di mana, regulasi berjenjang yang berjumlah 125 dipangkas untuk memudahkan akses petani terhadap pupuk subsidi. 

    Ketiga, pemerintah pusat turut secara sigap mengintervensi pembenahan irigasi rusak yang menjadi tanggung jawab daerah. Keempat, menarik penyuluh ke pusat agar lebih efektif. Penyuluh tetap di daerah masing-masing, sebagai pegawai pusat yang bertugas di daerah.

    “Tentu belum semua pembenahan itu bisa dilihat apa dampak dan hasilnya. Karena sebagian besar masih berproses. Satu hal yang patut dicatat, keberhasilan Orde Baru mencapai swasembada beras karena ada sentralisasi politik, momentum Revolusi Hijau, dan investasi publik di sektor pertanian yang naik,” pungkasnya.

  • Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    Warga Sulsel Tenang! Satgas Pastikan Tidak Ada Penimbunan Beras, Stok Melimpah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tidak ingin masyarakat diperhadapkan dengan harga beras mahal, Satgas Pangan Provinsi Sulsel langsung bereaksi.

    Berkolaborasi dengan Bulog, Satgas Pangan Sulsel melakukan rapat koordinasi di Barugga Lappo Ase, Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (22/10/2025).

    Kastgas Pangan Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, mengatakan, mereka diasistensi langsung oleh tim dari Bappanas, dan Satgas Pangan Pusat Mabes Polri.

    “Kenapa beras harus dikendalikan? Karena ini wujud nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah, memperhatikan distribusi dan harga beras,” ujar Dedi kepada awak media.

    Dikatakan Dedi, Pemerintah telah menggelontorkan begitu banyak anggaran melalui APBN untuk mewujudkan swasembada dan stabilitas harga beras.

    “Kehadiran Satgas di sini untuk memastikan harga beras di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan oleh Bapanas,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, kata Dedi, Satgas juga bakal memastikan tidak ada penimbunan maupun perbuatan curang di pasaran.

    “Misalnya repacking untuk meningkatkan mutu yang tidak sesuai aturan perundang-undangan,” sebutnya.

    Dibeberkan Dedi, dalam upaya itu ia berkolaborasi dengan Kanwil Bulog, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, BPS, dan pihak lainnya.

    “Dari pemantauan kami di Enrekang dengan Palopo, memang ada sedikit yang di atas HET. 2 dari 24 kabupaten/kota,” Dedi menuturkan.

    “Nanti akan kami asistensi, kami pelajari dengan data-data itu apakah terjadi penimbunan atau suplai yang kurang. Jika suplai kurang, Bulog harus segera melakukan operasi pasar di sana,” tambahnya.

  • Harga Pangan Jakarta Hari Ini Turun, dari Cabai hingga Beras Premium Megapolitan 22 Oktober 2025

    Harga Pangan Jakarta Hari Ini Turun, dari Cabai hingga Beras Premium

    Megapolitan

    22 Oktober 2025

  • Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

    Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

    Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

    Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

    “Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

    Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

    “Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

    Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

    “Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

  • Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Harga Daging Dunia Capai Rekor Tertinggi, Kenapa?

    Jakarta –

    Harga daging global mencapai rekor tertinggi pada September lalu, akibat pasokan yang ketat dan permintaan yang tinggi.

    Harga daging telah naik hampir 10% sepanjang tahun ini. Fakta ini merujuk indeks harga pangan yang disusun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), yang mengukur variasi harga bulanan lima jenis produk pangan di tingkat dunia.

    Untuk kategori daging, yang mencakup daging sapi, babi, unggas, dan domba, mencapai rata-rata hampir 128 poin pada Agustus lalu. Angka itu menandai rekor tertinggi sejak indikator ini dibuat tiga dekade lalu.

    Merujuk indikator itu, harga daging sapi dan domba mengalami kenaikan, sementara harga daging babi dan unggas hampir stabil.

    Data ini mencerminkan kombinasi antara berkurangnya pasokan daging ekspor dari beberapa negara produsen utama dan permintaan impor global yang berkelanjutan, kata ekonom senior FAO, Monika Tothova.

    Wabah penyakit hewan, ketegangan politik serta ketidakpastian yang terus-menerus mengenai arah kebijakan perdagangan diseburnya menjadi faktor pemicu kenaikan harga.

    Untuk berlindung dari fluktuasi pasar, beberapa importir menimbun daging. Ini dianggap sebagai cara mengantisipasi potensi gangguan perdagangan.

    Kenaikan harga daging sapi

    Harga daging sapi naik bukan hanya karena kurangnya pasokan di negara-negara seperti Brasil dan Amerika Serikat, tapi juga karena faktor lain, seperti tingginya biaya pakan ternak, energi, tenaga kerja, dan transportasi.

    Faktor tadi diperparah suku bunga tinggi yang meningkatkan biaya bagi pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan.

    Getty ImagesIndeks harga daging global naik 10% tahun ini.

    Harga daging di tingkat global juga naik, menurut Tothova, karena pasar di banyak negara telah terkonsentrasi di tangan segelintir pengolah daging besar. Mereka memegang kekuatan pasar secara signifikan sehingga membatasi persaingan dan memperkuat peluang penetapan harga.

    Semua ini terjadi di tengah ketidakpastian terkait kebijakan perdagangan, seperti penerapan tarif, pembatasan kesehatan di beberapa negara, atau perubahan perjanjian perdagangan, menurut Tothova.

    Andres Oyhenard, pakar di firma konsultan Tardguila Agromercados, menyaksikan bagaimana pasokan daging sapi dari AS terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

    “Stok sapi AS berada pada titik terendah dalam 70 tahun,” ujarnya.

    “Baru sekarang ada indikasi bahwa lebih sedikit sapi yang dikirim ke rumah potong hewan untuk membangun kembali stok yang hilang,” kata Tothova. Langkah itu dikenal sebagai retensi hewan.

    Tothova berkata, siklus pembiakan dan pertumbuhan ternak membutuhkan waktu. Konsekuensinya, pemulihan jumlah hewan bisa memakan waktu hingga pertengahan 2027.

    Brasil, eksportir daging sapi terkemuka, juga perlahan-lahan bergerak menuju fase retensi ternak (untuk mendorong pembiakan) dengan tujuan membangun kembali pasokannya di masa mendatang.

    “Intinya adalah karena harga begitu tinggi, ada insentif untuk terus menangkap ikan,” jelas Oyhenard.

    Nilai daging sapi Brasil meningkat berkat permintaan global yang kuat, yang telah mengimbangi berkurangnya akses ke pasar AS setelah Presiden Donald Trump memberlakukan tarif 50%.

    Getty ImagesHarga daging sapi di AS telah meningkat sebesar 12% dalam setahun terakhir.

    Melihat kondisi global, harga daging sapi telah meroket di banyak belahan dunia.

    Harga sapi jantan yang digemukkan untuk disembelih naik 54% di Uni Eropa, 33% di AS, 26% di Brasil, dan 17% di Meksiko, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan September tahun ini, menurut data dari World Beef Report.

    Hal ini tidak berarti harga akhir yang dibayarkan konsumen mengalami kenaikan yang sama.

    Terdapat banyak faktor lain dalam rantai produksi yang memengaruhinya, seperti jumlah daging yang diimpor, pajak yang dikenakan, biaya transportasi, struktur rantai pasok, dan tingkat persaingan antara pengolah daging dan pengecer.

    Harga gula dan produk susu turun

    Getty ImagesHarga gula di pasar internasional kini turun 21% dibandingkan tahun lalu.

    Meskipun harga daging di tingkat global mencapai rekor tertinggi, indeks FAO, yang memantau lima kategori pangan, turun pada September lalu.

    Indeks Harga Pangan rata-rata mencapai 128,8 poin September lalu. Ini dianggap mencerminkan penurunan kumulatif yang signifikan hampir 20% dari rekor tertinggi yang dicapai pada Maret 2022, saat terjadi invasi Rusia ke Ukraina.

    Penurunan rata-rata harga pangan pada bulan Septembersecara keseluruhandisebabkan oleh penurunan harga gula dan produk susu, yang mengimbangi kenaikan harga daging.

    Harga gula anjlok drastis hingga turun 21% secara tahunan, mencapai level terendah sejak Maret 2021, akibat produksi gula yang lebih tinggi dari perkiraan di Brasil.

    Pada saat yang sama, prospek panen yang baik di India dan Thailand, menyusul curah hujan monsun yang melimpah, dikombinasikan dengan perluasan perkebunan, juga berkontribusi terhadap penurunan harga.

    Sementara itu, harga susu hingga September lalu telah turun selama tiga bulan berturut-turut.

    Harga mentega, susu bubuk skim, dan susu bubuk murni turun, sementara harga keju hanya turun sedikit.

    Di wilayah lain, harga sereal (termasuk produk seperti gandum, jagung, dan beras) turun hampir 7% tahun lalu, sementara nilai minyak nabati di pasar internasional tetap 18% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

    (ita/ita)

  • Beras Masih Dijual di Atas HET, Lonjakan Paling Mencolok di Daerah Ini

    Beras Masih Dijual di Atas HET, Lonjakan Paling Mencolok di Daerah Ini

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Harga kebutuhan pokok khususnya beras di sejumlah daerah di Jawa Tengah (Jateng) ditemukan dijual dengan harga di atas ecera tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Temuan tersebut bahkan disampaikan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Jateng. Satgas ini menemukan adanya penjualan di atas HET di 21 kabupaten/kota, dengan empat daerah tercatat mengalami lonjakan paling mencolok, yaitu Jepara, Pekalongan (kabupaten dan kota), serta Kendal.

    “Dari pemantauan di lapangan, ada yang naik lebih dari lima persen dari HET. Kami sudah turunkan tim untuk memastikan penyebabnya,” ujar Wadirreskrimsus Polda Jateng, AKBP Feria Kurniawan, Rabu (22/10).

    Langkah cepat diambil. Masing-masing Polres diminta turun langsung ke pasar dan gudang beras, memastikan tak ada permainan harga apalagi penimbunan. Menurut Feria, pengawasan tak hanya soal harga, tapi juga rantai distribusi yang kerap jadi sumber persoalan.

    “Kalau distribusi tersendat, harga di hilir pasti naik. Karena itu kami lakukan pemantauan menyeluruh dari tingkat produsen, distributor, sampai ritel,” tegasnya.

    Hingga pertengahan Oktober 2025, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog sudah menembus 29 ribu ton.

    Angka ini dinilai cukup untuk menjaga ketersediaan di pasar, namun nyatanya harga di lapangan masih bergerak liar. Operasi pasar pun dipastikan berlanjut hingga Februari 2026, dengan harapan bisa menekan harga medium dan premium agar kembali sesuai ketentuan.

    “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bulog. Tujuannya masyarakat bisa beli beras dengan harga wajar dan mutu terjamin,” kata Feria.

  • Cerita Gina Remaja Pemulung di Bandar Lampung Putus Sekolah karena Sering Dibully

    Cerita Gina Remaja Pemulung di Bandar Lampung Putus Sekolah karena Sering Dibully

    Liputan6.com, Lampung – Kisah pilu datang dari seorang siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung bernama Gina Dwi Sartika (16). Ia terpaksa berhenti sekolah setelah kerap mendapat bullying dari teman-temannya yang menghina pekerjaan orang tuanya sebagai pemulung.

    Gina tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, tepatnya di belakang SMKN 8 Bandar Lampung.

    Dia menuturkan bagaimana dirinya menjadi bahan ejekan teman-teman sekolah.

    “Saya sering dibully, mereka hina orang tua saya pemulung, tukang rongsokan. Akhirnya saya dikeluarkan waktu kelas VIII,” ujar Gina kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

    Gina mengaku kini lebih banyak membantu sang ibu mencari barang bekas demi bisa makan. Namun, keinginannya untuk kembali bersekolah belum padam.

    “Saya sebenarnya masih mau sekolah lagi kalau ada yang bantu,” ungkapnya lirih.

    Ibu Gina, Misna Megawati (42), tak kuasa menahan tangis menceritakan nasib anaknya. Ia menyesalkan keputusan sekolah yang memulangkan Gina.

    “Saya tidak tega anak saya dibully. Kata gurunya, daripada pilih satu anak dan yang lain ribut, akhirnya Gina disuruh pulang,” ujar Misna.

    Sebagai janda dengan enam anak, Misna hidup serba kekurangan. Setiap hari ia mencari rongsokan dan botol bekas untuk dijual. Penghasilannya sekitar Rp600 ribu per bulan, itu pun sebagian habis untuk membayar kontrakan Rp300 ribu.

    “Kadang tiga hari kami nggak makan. Anak saya yang kerja kirim Rp500 ribu buat beli beras,” ucapnya.

    Dia berharap pemerintah bisa membantu anak-anak miskin agar tetap sekolah, termasuk membantu mengurus dokumen administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga bagi anak bungsunya yang baru berusia enam tahun.

    “Saya ingin anak-anak saya sekolah tinggi, jangan seperti saya yang cuma sampai kelas 4 SD,” ungkapnya.

     

  • Apa Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan?

    Apa Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan?

    Jakarta –

    Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, produksi beras telah mengalami peningkatan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 34 juta ton. Dengan begitu, ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras.

    “Diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kalau tidak ada arah melintang, satu bulan-dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Untuk meningkatkan produksi itu, Prabowo telah mengeluarkan 18 kebijakan baru, mulai dari perbaikan irigasi, pemangkasan regulasi pupuk subsidi, menaikkan harga gabah kering panen (GKP), peningkatan volume pupuk 9,55 juta ton, hingga penurunan harga pupuk subsidi.

    “Regulasi pupuk dulu harus 12 menteri setujui, baru pupuk beredar. Kemudian gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan, terakhir 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tandatangan, regulasi yang mengikat 145 regulasi,” ungkapnya.

    Kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto (PBD) 13,83%. Kesejahteraan petani juga diklaim telah meningkat. Hal itu dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini naik ke angka 124,36.

    “Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu.

    Penindakan Mafia Pangan

    Tak hanya itu, Amran mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo telah menindak tegas mafia pangan mulai dari masalah kualitas beras dan kasus pupuk palsu. Amran menyebutkan untuk masalah pupuk subsidi yang telah ditindak melibatkan 27 perusahaan. Sementara tersangka kasus perberasan disebut mencapai 70 tersangka.

    “Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik,” tegasnya.

    Saat ini pemerintah juga memperketat pengawasan pupuk subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga pupuk subsidi.

    Amran mengimbau agar penurunan harga ini ditaati oleh distributor, pengecer pupuk subsidi mentaati aturan terbaru ini. Jika tidak, ia mengancam akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer yang berani sengaja menaikkan harga pupuk subsidi.

    “Jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut,” ucapnya.

    Penurunan harga pupuk subsidi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp 2.250/kilogram (kg) menjadi Rp 1.800/kg, NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, NPK kakao dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg.

    Tonton juga Video: Capaian Polri dalam Setahun Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan

    (ada/fdl)