Produk: Beras

Setelah 11 Bulan Buron, Begal Sadis Petugas Kebersihan di Pringsewu Akhirnya Ditangkap!

Liputan6.com, Jakarta – Setelah 11 bulan buron, dua begal sadis penyerang petugas kebersihan di Kabupaten Pringsewu, Lampung akhirnya berhasil ditangkap polisi. Kedua pelaku diketahui bernama Sukandar (27) dan Gunadi Prasetyo (26), keduanya merupakan warga Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Tim Khusus Anti Bandit (Tekab 308) Satreskrim Polres Pringsewu menangkap keduanya di dua lokasi berbeda pada Senin (27/10/2025). Penangkapan itu mengungkap kasus lama yang terjadi pada November 2024, saat korban perempuan berinisial EP (29), petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Pringsewu, menjadi korban pembegalan di jalan persawahan Pekon Sidoharjo.

“Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka Sukandar di tempat kerjanya di Pekon Benteng Jaya, sekitar pukul 16.30 WIB. Tak lama kemudian, pelaku kedua, Gunadi Prasetyo, juga berhasil diamankan di rumahnya tanpa perlawanan,” ujar Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra, Selasa (28/10/2025).

Kapolres menjelaskan, aksi kejahatan itu terjadi 5 November 2024 sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu korban tengah berangkat kerja melewati jalan sepi di area persawahan. Dua pelaku tiba-tiba menghadang, lalu salah satunya menodongkan pisau ke arah perut korban.

“Pelaku kemudian merampas sepeda motor Honda Beat milik korban, uang tunai Rp500 ribu, serta satu kantong beras yang disimpan di bagasi,” ungkapnya.

Setelah beraksi, kedua pelaku menjual motor hasil rampasan tersebut di wilayah Bandar Lampung seharga Rp6 juta. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan itu digunakan untuk bermain judi online (judol) dan kebutuhan pribadi.

“Satu pelaku mengaku memakai uangnya untuk bayar angsuran kendaraan, sementara satu lainnya untuk judi daring,” bebernya.

28/10/2025 14:26
Zulhas Bongkar Data, Indonesia Tahun Lalu Jor-joran Impor Beras-Jagung Cs

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap Indonesia hampir semua komoditas pangan pada tahun lalu berasal dari keran importasi, mulai dari beras, jagung, garam, hingga kedelai.

Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

“Begitu kita buka rapor soal pangan, hampir semua impor. Beras tahun lalu kita impor 4,5 juta ton beras, tahun lalu,” kata Zulhas.

Selain beras, Zulhas mengungkap Indonesia juga mengimpor jagung, garam, hingga kedelai dengan volume jutaan ton pada tahun lalu.

“Kita impor jagung tahun lalu hampir 3 juta ton. Kita impor garam kira-kira hampir 2,5 juta ton. Kita impor gula lebih kurang 5–6 juta ton. Kita impor kedelai, hampir 3 juta ton. Jadi hampir semua itu impor. Tidak mudah,” ungkapnya.

Menurut Zulhas, jika Indonesia memperbaiki sektor pertanian dapat menyelesaikan sebagian besar persoalan di Tanah Air, terutama kemiskinan.

“Padahal, sektor pertanian ini kalau kita bisa selesaikan, itu menyelesaikan sepertiga masalah Indonesia. Karena yang miskin itu petani, ada nelayan, peternak,” imbuhnya.

Adapun, Zulhas menyebut akar permasalahan di balik importasi pangan pada tahun lalu lantaran panjangnya regulasi. Untuk itu, ungkap dia, pemerintah melakukan deregulasi, termasuk memangkas aturan pupuk dari semula 144 regulasi menjadi tiga langkah.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga mengurai permasalahan terkait luas lahan sawah hingga irigasi di Indonesia.

“Irigasi nggak beres. Yang bangun irigasi zaman Pak Harto [Soeharto]. Nggak gak ada. Kenapa irigasi nggak dibangun? Rupanya irigasi itu yang bangun bupati sama gubernur. PU [Pekerjaan Umum] nggak boleh. Dengan luasan 1.000, luasan 3.000 hektare. Aturan lagi, soal aturan ini, ini kita pangkas,” ujarnya.

Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Indonesia tak lagi mengimpor beras di tahun ini. Kondisi ini berbeda dengan tahun lalu. Dia juga mengungkap Indonesia memiliki 4 juta ton beras di gudang Perum Bulog.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan bahwa pemerintah telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dengan meminta bantuan TNI agar petani mendapatkan harga sesuai dengan kebijakan.

“Akhirnya sekarang gabah sudah rata-rata di atas Rp6.500 [per kilogram]. Boleh dicek. Bahkan kita berani bertaruh, kalau di bawah Rp6.500 [per kilogram] kita ganti rugi dan memang gak ada lagi,” pungkasnya.

28/10/2025 14:16
DPR RI minta beras di gudang Bulog maksimal enam bulan

“Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,”

Gianyar, Bali (ANTARA) –

Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog agar stok beras di gudang paling lama enam bulan untuk memastikan kualitas kebutuhan pokok itu terjaga saat diterima konsumen.

“Jangan menyimpan beras terlalu lama apalagi lebih dari satu tahun. Paling lama, tolong dilihat lagi, mungkin enam bulan sudah harus berputar lagi,” kata Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di sela meninjau gudang Bulog di Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa.

Ia mengapresiasi stok beras di Bulog secara nasional menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah yakni 3,88 juta ton.

Namun, ia mengingatkan tidak hanya mencatat sebagai rekor, namun juga memperhatikan kualitas beras yang ada di gudang BUMN pangan itu.

Di sela meninjau gudang tersebut, rombongan wakil rakyat tersebut sempat memeriksa beras secara acak.

Titiek menyebutkan di gudang Batubulan, terdapat 1.200 ton beras impor salah satunya bertuliskan Pakistan dan 150 ton beras lokal.

Beras impor itu sudah berada di gudang tersebut sejak Desember 2024 dan masih dalam kondisi bagus dari hasil pemeriksaan sementara.

Sedangkan beras lokal, lanjut dia, dari hasil pemeriksaan acak sementara ditemukan dalam kondisi pecah-pecah.

Bulog memperkirakan beras lokal yang pecah tersebut mencapai sekitar 25 persen.

“Tidak semua beras lokal di Indonesia ini kurang bagus tapi kebetulan di sini yang pecah 25 persen, kemungkinan lebih,” imbuhnya.

Untuk itu, ia merekomendasikan untuk beras yang sudah hampir satu tahun di gudang untuk segera disalurkan di antaranya dalam bentuk beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Sedangkan beras yang pecah-pecah, imbuh dia, agar dicampur dengan beras yang memiliki kualitas lebih bagus itu salah satunya dapat disalurkan untuk beras bantuan.

“Jadi beras yang kualitas kurang baik bisa di-mix (campur), ini bukan dioplos, supaya masyarakat yang menikmati itu tidak kecewa,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku sudah menyiapkan solusi agar beras yang ada di gudang tidak disimpan lama.

Apalagi, lanjut dia, periode Maret-Mei 2026 sudah memasuki musim panen raya sehingga akan ada tambahan stok baru yang masuk.

Untuk itu, pihaknya meningkatkan penyaluran beras SPHP maupun beras untuk bantuan pangan. Selain itu, kata dia, menambah saluran kepada kementerian/lembaga termasuk untuk program prioritas pemerintah.

“Kami akan maksimalkan sampai menjelang Februari 2026 harus keluar satu juta ton minimal bahkan 1,5 juta ton, dengan tujuan bisa menyerap panen Maret 2026,” katanya.

Rizal menambahkan posisi stok beras saat ini secara nasional mencapai 3,76 juta ton.

Ada pun usia simpanan cadangan beras pemerintah (CBP) nasional di gudang per 26 Oktober 2025, lanjut dia, beras usia di atas 12 bulan ada 257.148 ton, usia 7-12 bulan ada 1,13 juta ton, kemudian 4-6 bulan ada 1,84 juta ton, beras 2-3 bulan ada 319.937 ribu ton dan beras 0-1 bulan ada 204.951 ton.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/10/2025 14:02
Dukung Swasembada Pangan, Polres Inhu Tanam Jagung di Lahan 10 Hektare

Indragiri Hulu –

Polres Indragiri Hulu (Inhu) melalui Polsek Lubuk Batu Jaya menanam jagung pipil serentak kuartal IV. Penanaman jagung dilakukan di lahan seluas 10 hektare untuk mendukung swasembada pangan nasional.

Kegiatan tersebut digelar di lahan Tanah Kas Desa (TKD) Sungai Beras-Beras Hilir, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Inhu, pada Senin (27/10). Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintahan, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta pihak perusahaan swasta, dengan total areal penanaman mencapai 10 hektare.

Wakapolres Inhu Kompol Manapar Situmeang yang memimpin penanaman jagung, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi lintas sektor yang turut mendukung keberhasilan Program Nasional ini.

“Program ini bukan hanya tentang menanam jagung, tetapi menanam semangat gotong royong dan kepedulian terhadap ketahanan pangan bangsa. Polri akan terus mendukung setiap langkah pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Kompol Manapar Situmeang, Selasa (28/10/2025).

Foto: Polres Inhu tanam jagung di lahan seluas 10 hektare untuk mendukung swasembada pangan nasional. (dok. Polres Inhu)

Program penanaman ini dilaksanakan di lahan seluas 10 hektare, yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan produktivitas pertanian jagung di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Diharapkan, hasil dari penanaman jagung serentak ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat langkah Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendukung program Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025,” tuturnya.

Acara turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kab.Inhu Dedi Dianto mewakili Bupati Inhu, serta hadir juga anggota DPRD Inhu, Masyrullah dan James Sihombing. Turut hadir pula Camat Lubuk Batu Jaya Armin, Kapolsek Lubuk Batu Jaya Ipda Daniel Okto, unsur Forkopimcam, para Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batu Jaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan perkebunan di wilayah tersebut.

(mea/mea)

28/10/2025 08:27
Mendagri Minta Daerah Segera Kendalikan Harga jika Inflasi Tinggi

Sumedang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah yang tingkat inflasinya berada di atas rerata nasional agar segera bertindak cepat melakukan pengendalian inflasi daerah. Langkah ini penting untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% (year on year). Meski tergolong terkendali, kondisi inflasi di tingkat daerah masih bervariasi, dengan sejumlah wilayah mencatat angka di atas rata-rata nasional.

“Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” ujar Tito saat memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Tito menjelaskan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5% plus minus 1% sebagai batas ideal untuk menjaga keseimbangan kepentingan konsumen dan produsen. Namun, beberapa komoditas pangan menunjukkan kenaikan harga signifikan di berbagai daerah.

Beberapa komoditas yang menjadi perhatian utama, antara lain:

Cabai merah, naik di 235 kabupaten/kota.Telur ayam ras, meningkat di 229 daerah.Daging ayam ras, naik di 190 daerah.

Sementara itu, harga beras dilaporkan relatif stabil di sebagian besar wilayah. Namun, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya kewaspadaan dan intervensi cepat agar kenaikan harga di sejumlah daerah tidak berdampak luas terhadap inflasi nasional.

Mendagri meminta pemerintah daerah rutin memantau data inflasi di wilayahnya dan segera mengambil tindakan jika inflasi berada di kategori tinggi.

“Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah inflasi tinggi atau tidak. Kalau tinggi, segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” kata Tito.

Menurutnya, ada dua aspek penting yang harus dicek oleh daerah, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

Jika pasokan mencukupi tetapi harga tetap tinggi, pemda harus memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan oleh pelaku usaha.

“Dapat untung boleh, tetapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas. Itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegas Tito.

Apabila pasokan barang kurang, pemda diminta segera menjalin kerja sama dengan daerah lain yang memiliki surplus produksi. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu subsidi transportasi bahan pangan, agar harga tetap setara dengan daerah penghasil.

Selain itu, Tito mendorong gerakan tanam pangan di daerah untuk meningkatkan ketersediaan komoditas yang mudah diproduksi. Sejumlah daerah sudah menunjukkan inovasi dalam program ini.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat akan turun tangan jika daerah tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal.

Langkah intervensi dapat dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Upaya kolaboratif antara pusat dan daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga komoditas serta mencegah inflasi melonjak di atas rerata nasional.

28/10/2025 07:00
Mendagri Tito Minta Pemda Segera Kendalikan Harga Saat Inflasi Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional untuk segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga komoditas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada September 2025 tercatat sebesar 2,65% year on year (yoy). Meski angka itu relatif terkendali, Tito menegaskan kondisi di sejumlah daerah masih beragam dan perlu diwaspadai.

“Yang di atas nasional tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” ujar Tito dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).

Menurut dia, pemerintah menargetkan inflasi berada pada kisaran 2,5% ±1%. Angka ini dianggap ideal karena menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

Ia mengungkapkan, beberapa komoditas yang menjadi penyumbang kenaikan harga di berbagai daerah, antara lain cabai merah naik di 235 kabupaten/kota, telur ayam ras naik di 229 daerah, daging ayam ras naik di 190 daerah.

Sementara itu, harga beras disebut relatif stabil, Tito tetap meminta pemda untuk memberikan atensi pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Ia juga mengimbau pemda agar segera meninjau data inflasi di wilayah masing-masing dan mengambil langkah pengendalian cepat.

“Kalau tinggi, segera lakukan rapat koordinasi internal dengan stakeholder, distributor, Kadin, dan asosiasi pengusaha,” katanya.

TIto menjelaskan dua aspek utama yang harus diperiksa pemda jika inflasi tinggi, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi. Jika suplai cukup tetapi distribusi terhambat, ia meminta pemda memeriksa kemungkinan adanya praktik penimbunan komoditas, yang dapat memicu lonjakan harga.

“Dapat untung boleh, tetapi jangan menahan barang untuk dijual ketika harga naik. Itu praktik nakal di lapangan,” tegasnya.

Sebaliknya, jika suplai kurang, pemda disarankan bekerja sama dengan daerah penghasil yang mengalami surplus produksi, serta menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya transportasi bahan pangan agar harga tetap stabil.

Selain itu, Tito juga mendorong pemda menggalakkan gerakan tanam komoditas lokal yang mudah dibudidayakan. Ia mencontohkan langkah Pemkot Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan tidak produktif untuk menanam bahan pangan.

Tito menegaskan, jika pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan. Langkah intervensi tersebut akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan instansi terkait lainnya.

28/10/2025 06:16
Mendagri: Segera kendalikan harga jika Inflasi di atas rerata nasional

“Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,”

Jakrta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) yang inflasinya di atas rerata nasional, segera bertindak mengendalikan harga komoditas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meski inflasi secara nasional terkendali di angka 2,65 persen secara year on year pada September 2025, kondisi di daerah masih bervariasi.

“Ini yang di atas nasional ini tolong diatensi. Sementara yang terlalu rendah sekali hati-hati,” kata Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Lebih lanjut, Mendagri menyebutkan, pemerintah menargetkan angka inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Angka itu dinilai stabil dalam menjaga kepentingan konsumen maupun produsen.

Ia menyebutkan sejumlah komoditas pangan yang perlu menjadi atensi karena kenaikan harganya terjadi di banyak daerah. Hal itu seperti cabai merah yang naik di 235 kabupaten/kota. Kemudian telur ayam ras naik di 229 daerah dan daging ayam ras harganya naik di 190 daerah.

Meskipun tak memungkiri banyak komoditas, seperti beras, yang harganya relatif terkendali, Mendagri tetap meminta Pemda dan para pemangku kepentingan untuk memberikan atensi terhadap beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Ia mengimbau Pemda agar melihat data kondisi inflasi di daerahnya masing-masing untuk melakukan langkah pengendalian.

“Setelah itu lihat masuk enggak ke daerah (inflasi) tinggi atau tidak. Kalau tinggi segera melakukan rapat koordinasi internal dan dengan stakeholder, distributor, Kadin mungkin, asosiasi pengusaha,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, ada dua aspek yang perlu dicek ketika Pemda mendapati inflasinya tinggi. Hal itu meliputi kecukupan suplai dan kelancaran distribusi komoditas.

Apabila suplainya cukup, tapi distribusinya terkendala, Pemda perlu segera memeriksa potensi praktik penimbunan. Ia menegaskan, penimbunan komoditas yang membuat harganya menjadi mahal tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana.

“Dapat untung boleh, tapi jangan ditahan, barang naik harganya, baru kemudian lepas, itu nakal-nakalnya di lapangan,” tegasnya.

Namun, apabila suplainya kurang, Pemda perlu melakukan pemenuhan, misalnya bekerja sama dengan daerah penghasil atau yang mengalami surplus produksi. Kemudian daerah juga dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menyubsidi transportasi angkutan bahan pangan, sehingga harganya sama dengan daerah yang surplus.

Pemda juga dapat menggalakkan gerakan tanam untuk komoditas yang mudah diproduksi. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang memanfaatkan berbagai potensi untuk mendukung gerakan tanam.

Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menggunakan medium hidroponik untuk mendukung gerakan tanam. Kemudian Kota Surabaya juga memanfaatkan lahan yang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung gerakan tanam.

Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pemerintah pusat juga akan mengintervensi pengendalian harga ketika daerah tidak mampu mengendalikan secara optimal. Langkah ini misalnya dengan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pihak terkait lainnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/10/2025 21:51
Kapolres Magetan Tegaskan Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha yang Langgar HET Beras

Magetan (beritajatim.com) – Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menegaskan komitmen jajarannya dalam menjaga stabilitas harga beras di wilayah Kabupaten Magetan. Pernyataan ini disampaikan usai Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras melakukan pengawasan di sejumlah titik pada Senin (27/10/2025) dan menemukan satu ritel modern menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Seluruh pelaku usaha wajib menjual beras sesuai dengan aturan HET yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi konsumen dari praktik penjualan yang merugikan,” ujar AKBP Erik, Senin (27/10/2025).

Temuan pelanggaran tersebut menjadi perhatian serius Polres Magetan. Menindaklanjutinya, Kapolres memberikan imbauan keras kepada seluruh pelaku usaha di sektor beras, mulai dari pedagang, produsen, hingga distributor, agar tidak menjual di atas harga ketentuan.

AKBP Erik menegaskan, jika pelanggaran masih ditemukan, pihaknya akan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai dari teguran hingga tindakan hukum.

“Sanksi pertama berupa teguran atau surat peringatan. Jika masih melanggar, akan dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha, bahkan dapat dikenakan pidana,” tegasnya.

Sebelumnya, hasil pengawasan Satgas menunjukkan sebagian besar pedagang di Pasar Tradisional Plaosan telah menjual beras sesuai HET. Namun, satu ritel modern di kawasan Plaosan ditemukan melanggar dan langsung diberi teguran oleh petugas di lapangan.

Kapolres Magetan menyebut, pengawasan terhadap harga beras akan terus dilakukan secara rutin maupun insidentil oleh Satgas bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Pangan Kabupaten Magetan. Selain pengawasan, pihaknya juga meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami aturan mengenai HET, mutu, kemasan, serta mekanisme izin edar beras.

“Harapannya, tidak ada lagi pelanggaran harga beras di pasaran. Semua pihak harus berperan menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [fiq/beq]

27/10/2025 17:56
Ribuan Warga Terancam Tak Dapat Rastrada, Wawali Blitar: Saya Tak Punya Kewenangan

Blitar (beritajatim.com) – Ribuan warga Kota Blitar terancam tidak menerima bantuan Beras Sejahtera Daerah (Rastrada) tahun 2026. Ancam itu muncul setelah transfer dana dari pusat untuk Kota Blitar dipangkas Rp114 miliar.

Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, mengaku prihatin. Politisi perempuan itu mengaku hanya bisa menyatakan prihatin karena semua kebijakan itu diambil tanpa melibatkan dirinya.

“Saya sering diajak koordinasi beberapa kepala dinas. Tapi untuk kebijakan, saya tidak punya kewenangan apa pun,” kata Elim, Senin (27/10/2025).

Elim mengatakan dirinya memahami batasan kewenangan sebagai wakil wali kota. Namun ia menyesalkan minimnya komunikasi dengan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, terutama dalam kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Saya paham soal kewenangan Mas Wali. Tapi kalau komunikasi, kalau diajak sharing sebelum keputusan diambil, apa salahnya? Kita ini satu paket,” ujarnya.

“Saya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran. Ketika tanya ke dinas terkait, jawabannya pasif. Ya mungkin karena saya hanya wakil,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar kini berada di ambang krisis fiskal setelah pemerintah pusat memutuskan memangkas dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar ini, secara langsung akan mengguncang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blitar dan mengancam sejumlah program kerakyatan.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin), mengungkapkan kekhawatiran perihal hal itu. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut menjelaskan bahwa Blitar sangat bergantung pada dana pusat, di mana hampir 80 persen dari total APBD yang mencapai sekitar Rp1 triliun bersumber dari dana transfer tersebut.

“Pemangkasan dana transfer dari pusat tentu berdampak besar pada program-program di Kota Blitar,” ujar Mas Ibin, pada Jumat (3/10/2025).

Pemangkasan dana transfer ini tidak hanya sekedar masalah hitungan angka, tetapi berdampak langsung pada ruang fiskal daerah dan kemampuan Pemkot dalam menjalankan kegiatan, terutama layanan sosial untuk masyarakat

Mas Ibin menyebut salah satu program yang paling rentan terdampak adalah bantuan Rastra (Beras Sejahtera Daerah). Program yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi masyarakat kurang mampu ini terancam dikurangi jumlahnya atau diubah total skemanya.

“Rastrada kemungkinan besar menjadi evaluasi besar di tahun 2026 karena keterbatasan dana,” tegasnya. [owi/beq]

27/10/2025 17:35
Hasil Cipta Menu B2SA, Bupati Ponorogo : Bisa Jadi Referensi Menu MBG

Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis bahan lokal kini melangkah lebih konkret di Kabupaten Ponorogo. Setelah sukses menggelar Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Tim Penggerak PKK Ponorogo berencana menjadikan hasil olahan dari lomba tersebut sebagai referensi Menu Makanan Bergizi (MBG) untuk para siswa di Bumi Reog.

Sebanyak 21 menu hasil kreasi PKK dari 21 kecamatan telah dihimpun oleh panitia lomba. Setiap menu menonjolkan bahan pangan nonberas dan nontepung, dengan bahan dasar seperti ubi, jagung, singkong, pisang, hingga kentang. Semua bahan itu diolah secara modern, namun tetap mempertahankan cita rasa khas lokal.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menilai lomba ini bukan sekadar ajang kreativitas memasak. Lebih dari itu, hasil lomba diharapkan menjadi bank resep pangan lokal yang bisa diterapkan dalam program-program peningkatan gizi masyarakat.

“Lomba cipta menu ini tidak berasal dari beras dan tepung. Kami mencoba kearifan lokal. Setiap daerah punya makanan dan tumbuhan lokal dengan nilai gizi yang tidak kalah dari beras dan tepung,” kata Bupati Sugiri, Senin (27/10/2025).

Kang Giri — sapaan akrabnya — berharap ke depan menu-menu hasil lomba dapat menjadi acuan resmi program MBG, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

“Menu-menu ini jangan hanya berhenti di lomba. Bisa jadi referensi MBG karena bahan bakunya dari hasil bumi lokal. Bahannya mudah didapat, melimpah ruah, tinggal diulik sedikit sudah bagus, rasanya juga tidak kalah,” ujarnya.

Menurutnya, jika masyarakat mulai terbiasa dengan olahan lokal, maka perputaran ekonomi pun akan hidup di tingkat bawah. Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM pangan lokal akan ikut merasakan dampaknya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Ponorogo, Susilowati Sugiri Sancoko, menyebutkan bahwa menu-menu yang dilombakan tidak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga mudah diadaptasi oleh setiap keluarga. “Ada 21 menu dari 21 kecamatan, semuanya enak dan bergizi. Harapan kami, menu-menu ini dibagikan ke desa-desa agar bisa diterapkan dalam kegiatan PKK dan program makanan bergizi,” jelasnya.

Melalui lomba B2SA ini, PKK Ponorogo tak sekadar menampilkan kreativitas dapur, tetapi juga menanamkan kesadaran baru bahwa gizi seimbang tidak harus bergantung pada nasi.

Langkah menjadikan menu B2SA sebagai referensi MBG menjadi jembatan penting menuju kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Dari dapur para ibu PKK, gagasan besar tentang pangan sehat dan berkelanjutan mulai tumbuh — dengan satu resep, satu keluarga, satu desa, dan satu Ponorogo yang lebih mandiri. [end/kun]

27/10/2025 16:10