Xcloud.id

Produk: Beras

  • Yakin Produksi Beras Bisa Tembus 37 Juta Ton/Tahun, Zulhas: RI Nggak Impor Lagi

    Yakin Produksi Beras Bisa Tembus 37 Juta Ton/Tahun, Zulhas: RI Nggak Impor Lagi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini produksi beras dalam negeri bisa meningkat 34 juta ton sampai 37 juta ton. Sementara saat ini rata-rata produksi beras Indonesia baru mencapai 31 juta ton.

    Mantan Menteri Perdagangan itu mengungkapkan salah satu cara meningkatkan produksi beras yakni dengan penggunaan bibit unggul. Menurutnya, jika bibit yang digunakan mutunya bagus, maka produksi bisa meningkat 10%.

    “Jadi kalau 10% saja, kita kan (produksi) 31 juta ton Kalau 10% saja kan 3 juta ton berarti kan kita bisa 34 juta ton. Kalau 34 juta ton, kita gak impor lagi. Jadi saya kesini, apasih problemnya pembibitan itu kok tidak bisa lancar,” kata dia usai meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Zulhas mengharapkan petani mendapatkan bibit unggul. Oleh karena itu, petani diminta tidak mengelola bibit sendiri, tetapi bisa mencari bibit unggul dari BUMN dan swasta. Menurutnya dengan bibit padi yang unggul, produksi padi bahkan bisa naik 20%.

    “Jadi untuk pembibitan di sini, Mas Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) bilang kalau bibitnya semua bagus, kita bisa naik 20%. Wah kalau 20%, dari 31 juta produksi ditambah 6 juta ton (jadi 37 juta ton). Nggak usah impor lagi kita,” jelasnya.

    Zulhas menyebut saat ini bibit unggul tidak merata didapatkan petani. Padahal bibit dengan kualitas bagus menjadi kunci dari peningkatan produktivitas.

    “Karena (petani) masing-masing itu ada bibitnya dari sendiri, petani-petani itu mengadakan sendiri. Kita ingin kalau bibit ini kan standar mutunya yang paling bagus, yang terbaik sehingga tadi produksinya bisa meningkat. Itu yang kita harapkan,” ucapnya.

    Keterangan ini disampaikan Zulhas saat dirinya meninjau lahan sawah di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Lahan sawah yang ditinjau tersebut merupakan PT Sang Hyang Seri. BUMN pangan tersebut juga berkolaborasi dengan swasta dalam memproduksi padi, salah satunya dengan PT Tani Optima.

    Direktur Utama PT Tani Optima Budi Tanaka mengatakan pihaknya mengelola lahan milik Sang Hyang Seri sebesar 350 hektare (ha). Bibit yang digunakan diklaim unggul dengan rata-rata produksi di atas nasional 7 ton per ha.

    “Kita harapannya tahun depan ini bisa sampai double digit ya, double digit itu di atas 10 ton, itu harapannya dan targetnya di sini. Dan itu bagaimana ketika kami sukses ini, kami akan men-transfer itu kepada petani-petaninya,” jelasnya.

    Selain menggunakan bibit unggul, Tani Optima juga menggunakan teknologi modern dalam mengelola lahan padinya. Teknologi yang digunakan di antaranya, drone untuk menyiram obat, mapping terhadap populasi padi hingga hama.

    “Jadi kita memang menerapkan teknologi untuk peningkatan hasil. Kita kalau berbicara selama ini, untuk swasembada pangan itu kan harus namanya yield ya. Jadi dengan cara intensifikasi, dengan kita memperbaiki manajemen budidaya yang benar, saya pikir kita bisa swasembada pangan dengan lebih gampang daripada intensifikasi,” tuturnya.

    Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

    (ada/das)

  • Bukan Cuma Tom Lembong, Kejagung Diminta Usut Semua Kasus Impor

    Bukan Cuma Tom Lembong, Kejagung Diminta Usut Semua Kasus Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Setelah Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula, kini Kejagung diminta usut semua kasus impor agar dianggap tak tebang pilih.

    Hal tersebut disampaikan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, seperti dilansir dari Antaranews.

    Khudori mengatakan jika pengusutan semua kasus impor ini bisa membuktikan jika Kejagung tak tebang pilih.

    “Jadi acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan. Oleh karena itu, agar tidak memunculkan syak wasangka buruk, sebaiknya Kejagung memeriksa semua kasus yang memang potensial merugikan negara,” ujar Khudori.

    Dalam pernyataannya, Khudori merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan tata niaga impor pangan sejak 2015 hingga Semester I 2017.

    Tepatnya dari Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Thomas Lembong, hingga Enggartiasto Lukita, menemukan 11 kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas: beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.

    Jika dikelompokkan, kesalahan tersebut terbagi menjadi empat besar. Pertama, impor tak diputuskan di rapat di Kemenko Perekonomian. Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian.

    Ketiga, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Keempat, pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan.

    “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih. Kami mendukung Kejagung untuk membersihkan semua aparat, pejabat, dan para pihak yang menjadi pencoleng dengan kedok impor,” tambahnya.

    Sebagaimana diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah gula kristal mentah (GKM) menjadi gula kristal putih (GKP).

  • Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Pupuk Indonesia Memberdayakan Wanita Kelola Pertanian Melalui Kartini Tani

    Bogor, Beritasatu.com – Peranan Kartini Tani PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mengembangkan pertanian sudah sangat berkembang. Hal ini dapat dilihat dari hasil “Panen Raya Padi Organik Program Kartini Tani Pupuk Indonesia” di lahan Agro Eduwisata Organik Mulyaharja, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024) sebesar 9 ton/Ha, atau terdapat kenaikan sekitar 34 persen dari budidaya sebelumnya.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada beras. Kartini Tani ini menjadi program kolaborasi untuk mendukung percepatan swasembada tersebut. Ia menambahkan, Kartini Tani menjadi salah satu inisiatif Pupuk Indonesia sekaligus untuk memperkuat peran perempuan dalam industri pertanian, sehingga mampu menjadi penggerak kesejahteraan serta ketahanan pangan masyarakat.

    “Kartini Tani di Mulyaharja ini mampu membuktikan jika peranan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan hasil panen. Melalui skema pemberdayaan, kelompok perempuan di Mulyaharja didorong untuk memperluas penerapan pertanian berkelanjutan,” ujar Tri Wahyudi.

    Di Mulyaharja ini, tambahnya, Pupuk Indonesia melakukan pembinaan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Ciharashas. Kartini Tani di sini mendapatkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi terkait budidaya pertanian padi organik, tanaman hidroponik dan tanaman hortikultura. Para Kartini Tani juga mendapatkan pendampingan budidaya dan mendapatkan rekomendasi pemupukan untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian. Kelompok ini juga mendapatkan monitoring pascapanen, dan bantuan pemasaran hasil produk pertaniannya.

    “Pupuk Indonesia juga membantu perpanjangan sertifikasi beras organik untuk mendukung meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui produk organik yang sertifikat kita serahkan hari ini juga. Pertanian organik dewasa ini sangat potensial, mengingat permintaan produk organik juga semakin besar seiring dengan meningkatnya pemahaman terhadap pola hidup sehat,” tandas Tri Wahyudi.

    Lebih lanjut ia menambahkan Pupuk Indonesia telah mengembangkan ekosistem produk berbasis organik dan hayati untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Hal ini menjadi penting bagi penggunaan jangka panjang untuk menjaga kesehatan ekosistem pertanian secara keseluruhan. Pupuk Indonesia meyakini dengan menyediakan berbagai pupuk organik bagi pertanian yang sehat, mampu mencapai ketahanan pangan Indonesia. Dalam budidaya di Mulyaharja ini, Pupuk Indonesia mengaplikasikan pupuk NPK Phonska Alam. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan mineral alam yang dapat digunakan dalam sistem pertanian organik. Memiliki kandungan hara N, P, dan K yang mudah larut, seimbang, dan terstandar sehingga kualitas terjamin.

    “Pupuk Indonesia bersama PIKA (Perkumpulan Istri Karyawan) Pupuk Indonesia melakukan pendampingan Kartini Tani. Mereka kita ajak untuk membuktikan kualitas dari NPK Phonska Alam. Harapannya, budidaya ini juga menginspirasi petani organik lain di Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Umum PIKA Pupuk Indonesia, Tata Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa, program Kartini Tani di Mulyaharja ini dikenalkan sejak tanggal 3 Februari 2024 lalu. Di sini, Kartini Tani telah banyak melakukan pelatihan-pelatihan antara lain budidaya tanaman, manajemen hasil panen, serta memperkenalkan pupuk organik kepada petani perempuan untuk pertanian berkelanjutan.

    Secara nasional, ia menambahkan, Kartini Tani telah menyasar di lima titik wilayah, yaitu di Mulyaharja-Bogor ini, kemudian Indramayu, Banyuasin, Banyuwangi, dan Magelang. Kartini Tani di daerah tersebut dijalankan spesifik, sesuai dengan kebutuhan masing-masing KWT, seperti komoditas buah naga, melon, cabai, dan lainnya.

    “Pupuk Indonesia bergerak di bidang pertanian, kami ingin mensupport semua program-program perusahaan, sehingga kami terjun langsung dengan membentuk Kartini Tani Indonesia. Di Mulyaharja penguatan peran Kartini Tani tersebut melalui pengembangan pertanian organik,” ujar Tata.

    Menurutnya, peran perempuan dalam pertanian sangat krusial. Kartini Tani sendiri merupakan program pemberdayaan perempuan untuk mempercepat swasembada pangan. Jumlah petani perempuan cukup besar, yaitu 14,4 persen dari petani yang ada di Indonesia.

    “Kartini Tani ini menjadi penggerak perempuan untuk turut aktif menjaga ketahanan pangan, selain itu juga turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat peran perempuan melalui langkah-langkah konkret yang mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan agribisnis, peningkatan kompetensi, dan digitalisasi usaha pertanian secara berkelanjutan,” pungkasnya.

    Merespons program Kartini Tani, Ketua KWT Ciharashas, Umyati mengaku mendapatkan banyak manfaat dengan bergabung Kartini Tani. Paling utama dapat meningkatkan taraf hidup keluarga. Karena dengan ilmu yang didapatkan, pendapatan yang diperoleh dari budidaya padi organik semakin optimal. 

    “Kami itu tadinya hanya Ibu-ibu rumah tangga. Sebelumnya wawasan kami seadanya, budidaya kami berasal dari turun-temurun orang tua. Setelah mengikuti pelatihan dari Kartini Tani banyak ilmu yang didapatkan, semakin optimal dalam pengendalian hama, bagaimana packaging yang baik,” ujarnya.

    Uum sapaan akrab Umyati mengaku berkat dukungan dari Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia, ia bersama anggota KWT Ciharashas termotivasi untuk memajukan pertanian di Bogor, tanpa meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. 

    “Anggota KWT ini selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga pejuang pangan Indonesia. Kami sangat semangat sekali dalam mengembangkan pertanian karena di-support oleh Pupuk Indonesia dan PIKA Pupuk Indonesia,” pungkasnya. 

  • Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    2) Tom Lembong (11 bulan : Agustus 2015 – 27 Juli 2016)

    3) Enggartiasto Lukita (15 bulan : Juli 2016 – Oktober 2019)

    4) Agus Suparmanto (13 bulan, Oktober 2019 – Desember 2020)

    5) Muhammad Luthfi (16 bulan, Desember 2020 – Juni 2022)

    6) Zulkifli Hasan (28 bulan, Juni 2022 – Oktober 2024)

    Adapun volume Impor gula, beras, garam, dan bawang putih selama 2014 – 2024 juga dipaparkan

    1) Impor gula 2014 -2024 : 44,43 juta ton, dengan rincian: 

    2014 : 2,93 juta ton, 2015 : 2,88 juta ton, 2016 : 4,75 juta ton, 2017 : 4,48 juta ton,2018 : 5,03 juta ton,2019 : 4,09 juta ton, 2020 : 5,54 juta ton,;2021 : 5,48 juta ton, 2022 : 6,00 juta ton, 2023 : 5,07 juta ton, 2024 : 3,66 juta ton (sampai September)

    2) Impor beras, 2014-2014 : 13,29 juta ton, dengan rincian :

    2014 : 0,84 juta ton, 2015 : 0,86 juta ton, 2016 : 1,28 juta ton, 2017 : 0,31 juta ton,2018 : 2,25 juta ton, 2019 : 0,44 juta ton, 2020 : 0,36 juta ton, 2021 : 0,41 juta ton, 2022 : 0,43 juta ton, 2023 : 3,06 juta ton, 2024 : 3,05 juta ton (sampai Agustus)

    3) Impor Garam Industri 2014-2014 : 27,56 juta ton, rincian :

    2014 : 2,16 juta ton, 2015 : 1,86 juta ton, 2016 : 2,14 juta ton, 2017 : 2,55 juta ton, 2018 : 2,84 juta ton, 2019 : 2,60 juta ton, 2020 : 2,61 juta ton, 2021 : 2,83 juta ton

    2022 : 2,76 juta ton, 2023 : 2,81 juta ton, 2024 : 2,40 juta ton 

    4) Impor Bawang Putih 2014-2024 : 5,64 juta ton, rincian :

    2014 : 0,49 juta ton,2015 : 0,48 juta ton, 2016 : 0,44 juta ton, 2017 : 0,55 juta ton

    2018 : 0,58 juta ton, 2019 : 0,47 juta ton, 2020 : 0,55 juta ton, 2021 : 0,60 juta ton ,2022 : 0,57 juta ton, 2023 : 0,56 juta ton, 2024 : 0,35 juta ton (sampai September)

  • Kejagung Diminta Usut Kasus Impor Beras-Daging era Enggartiasto hingga Gobel

    Kejagung Diminta Usut Kasus Impor Beras-Daging era Enggartiasto hingga Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa semua kasus impor yang berpotensi merugikan negara, termasuk impor beras, garam, kedelai, dan daging sapi.

    Hal tersebut disampaikan Khudori, usai Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016.

    “Agar tidak memunculkan syak wasangka buruk, sebaiknya Kejagung memeriksa semua kasus yang memang potensial merugikan negara,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Menurutnya dengan cara itu, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih. Oleh karena itu, dia mendukung Kejagung membersihkan semua aparat, pejabat, dan para pihak yang menjadi pencoleng dengan kedok impor.

    Khudori menuturkan, acakadut impor pangan sebenarnya tidak hanya terjadi pada gula. 

    Khudori merujuk pada hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan tata niaga impor pangan dari 2015 hingga Semester I/2017 menemukan sebelas kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi. 

    Sebagai informasi, pada periode tersebut posisi Mendag dijabat oleh Rachmat Gobel, Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

    Jika dikelompokkan, Khudori mengungkap bahwa kesalahan tersebut terbagi menjadi empat besar. Pertama, impor tak diputuskan di rapat di Kemenko Perekonomian. 

    Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian. Ketiga, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Keempat, pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan. 

    “Jadi, acak-adut impor itu tidak hanya terjadi pada gula, tapi juga komoditas lainnya. Juga, acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan,” ungkapnya.

    Dia juga meluruskan mengenai peraturan yang dilanggar oleh Tom Lembong. Kejagung, kata dia menyebut, peraturan yang dilanggar Tom Lembong yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian 527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

    Khudori menuturkan, regulasi ini sebetulnya telah beberapa kali mengalami pergantian. Diantaranya, Peraturan Menteri Perdagangan No.117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dan terakhir, Permendag No.14/2020 tentang Ketentuan Impor Gula.

    “Meskipun regulasi berubah, substansinya ada yang tak berubah,” ujarnya.

    Pertama, pasar gula kristal rafinasi (GKR) dan gula kristal putih (GKP) tetap terpisah. Kedua, impor hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir dari otoritas, yakni BUMN produsen gula yang mengantongi Angka Pengenal Impor Produsen.

    Ketiga, impor gula kristal mentah (GKM) sebagai bahan baku GKR dan impor GKR oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir hanya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri.

    “Gula dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Sementara yang berubah pada detail-detail,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016 pada Selasa (29/10/2024).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

    Selain Tom Lembong, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini. 

    “Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016,” ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

    Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

  • Petani Yakin Swasembada Pangan Cepat Tercapai dengan Program Cetak Sawah

    Petani Yakin Swasembada Pangan Cepat Tercapai dengan Program Cetak Sawah

    Jakarta, Beritasatu.com – Petani sekaligus Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional Yadi Sofyan Noor, mendukung penuh langkah pemerintah yang berupaya keras meningkatkan produksi padi nasional dengan melakukan pencetakan sawah di berbagai daerah, seperti di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Menurutnya, cetak sawah merupakan langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan nasional. Apalagi, swasembada pangan merupakan program prioritas presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia.

    “Saya optimistis swasembada bisa dicapai dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi, Bapak Presiden Prabowo menunjuk Pak Amran Sulaiman. Bagi saya, Pak Amran punya pengalaman tinggi dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Yadi, dikutip dari keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Yadi mengatakan, Kabupaten Merauke merupakan kabupaten subur yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan produktivitas. Menurutnya, di sana banyak lahan tidur yang belum dioptimalkan. Oleh karena itu, cetak sawah dengan menggunakan teknologi dan mekanisasi adalah langkah tepat.

    “Memang kuncinya ada di mekanisasi karena semua biaya produksi yang dikeluarkan dapat ditekan hingga 50%. Saya kira ini langkah tepat dan juga langkah cerdas,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program cetak sawah dapat dilaksanakan secara optimal. Program ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional serta mendukung sektor pertanian sebagai pilar ekonomi di tengah ancaman krisis pangan global.

    Program cetak sawah ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari perencanaan, survei teknis lapangan, hingga penyusunan regulasi dan panduan teknis. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menambahkan, program cetak sawah tidak hanya bertujuan memperluas lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat pedesaan.

    “Ini bukan hanya tentang memperluas lahan, tetapi juga memastikan produktivitas pertanian meningkat signifikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat,” kata Sudaryono.

    Dia menerangkan, pemerintah tengah menggencarkan program cetak sawah baru seluas 3 juta hektare guna memastikan ketahanan pangan di tengah tantangan global dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

    Program ini, menjadi bagian dari langkah strategis dalam menghadapi ancaman krisis pangan global serta menjaga stabilitas nasional di sektor pertanian.

    “Saat ini, lahan pertanian yang ada sudah semakin terbatas akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan. Oleh karena itu, cetak sawah baru menjadi solusi krusial untuk memperluas area produksi beras, komoditas pangan utama bangsa,” jelas Sudaryono.

  • Mentan Amran Minta Pengusaha Laporkan Pegawai yang Minta Fee

    Mentan Amran Minta Pengusaha Laporkan Pegawai yang Minta Fee

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengumpulkan 550 pengusaha dan mitra di Kementerian Pertanian (Kementan). Para pengusaha diminta melaporkan langsung nama-nama pegawai Kementan yang pernah meminta fee proyek.

    Amran mengatakan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik korupsi, percaloan, dan gratifikasi di Kementan. Hal ini telah tertuang dalam pakta integritas yang telah ditandatanganinya bersama jajaran pejabat eselon I Kementan, pada Selasa (29/10/2024).

    “Kami terima kasih kepada pengusaha sudah berjanji tidak akan korupsi, tidak akan menggunakan calo, tidak akan melobi. Aku ingin Kementan dan pengusaha sama-sama terhormat,” kata Amran, di kantor Kementan, Rabu (30/10/2024).

    Tak main-main, Amran meminta pengusaha yang hadir untuk menuliskan nama pegawai Kementan yang pernah meminta fee proyek ataupun nama calo yang berkeliaran. Selain itu, Amran membuka kontak pengaduan untuk melaporkan penyelewengan di Kementan.

    “Mohon dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Ini untuk kebaikan kita semua dan aku kejar nama-nama itu. Karena Kementan ingin membuka lembaran baru. Setuju bersih-bersih?” tutur Amran dan dijawab setuju oleh pengusaha yang hadir.

    Pada kesempatan itu, Amran membuka sesi diskusi langsung dengan pengusaha. Salah satu pengusaha menanyakan apakah program bersih-bersih ini hanya berlaku di pusat atau menyeluruh di daerah-daerah.

    “Ini untuk seluruh Kementan ya. Bahkan ada anggaran kami di dinas untuk oplah, pestisida, atau apa pun. Jika ada macam-macam di dalam tender di daerah, sampaikan salamku ke dinas, dan laporkan ke kami, jangan takut, you terlindungi,” ucapnya.

    Begitu pun dengan salah satu mitra penyedia benih hortikultura yang mempertanyakan berkurangnya pengadaan benih bawang putih. Amran menanggapi bahwa saat ini fokus Kementan memang pada penyediaan pangan.

    “Saya mau program bawang putih, tetapi saat ini kita mau beras dahulu. Januari-Februari 2024 banyak orang antre cari beras. Jadi, memang kita fokus pangan dahulu,” respons Amran.

    Amran selanjutnya mengajak pengusaha mitra agar mendukung kegiatan bersih-bersih Kementan dengan berpartisipasi tidak melakukan lobi, gratifikasi, atau pun memberikan fee untuk proyek pengadaan.

    “Pengusaha enggak usah modus-modus, enggak usah ngajak ngopi, enggak usah traktir makan, enggak perlu lagi kirim parsel untuk ulang tahun atau hari raya ke Kementan. Jangan ada macam-macam,” tegasnya.

  • Anggur Muscat di Thailand Tercemar, RI Aman? Ini Temuan Badan Karantina

    Anggur Muscat di Thailand Tercemar, RI Aman? Ini Temuan Badan Karantina

    Jakarta –

    Badan Karantina Indonesia (Barantin) merespons terkait hasil pemeriksaan otoritas Thailand terhadap anggur Shine Muscat asal China. Pihaknya menegaskan seluruh komoditas yang masuk ke Indonesia baik itu hewan, ikan dan tumbuhan juga buah telah melalui proses pengawasan dan pemeriksaan badan karantina.

    Setiap importasi buah anggur telah dilakukan pengujian residu pestisida termasuk Klopirifos (Chlorpyirifos) di negara asal oleh laboratorium terakreditasi yang telah
    diregistrasi oleh Barantin dan dibuktikan dengan sertifikat hasil uji atau certificate of analysis (COA),” tulis Barantin dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Rabu (30/10/2024).

    Data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Karantina Indonesia merinci bahwa total sertifikasi pemasukan impor anggur ke Indonesia dari Januari hingga September 2024 adalah sebanyak 78.538 ton dari berbagai negara seperti dari China, Australia, Peru, Chile, dan India.

    Sedangkan khusus untuk Anggur Muscat dari China, jumlah pemasukan sesuai sertifikasi karantina yaitu sebanyak 681 ton selama periode Januari hingga September 2024.

    Lebih lanjut, Barantin juga melakukan monitoring terhadap komoditas yang dimasukkan ke Indonesia dengan pengambilan sampel dan pengujian keamanan pangan, termasuk residu pestisida, logam berat, mikotoksin dan cemaran biologi. Monitoring ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan kepatuhan negara pengekspor dalam pemenuhan persyaratan karantina untuk keamanan pangan.

    Sejauh ini ada 3.561 jenis Pangan Segar Asal Tumbuhan/PAST seperti anggur, apel, beras, kiwi, kedelai, bawang, jamur, seledri, brokoli, strawberi, kacang almond, jeruk dan cabai kering juga telah dilakukan monitoring pengujian, termasuk di antaranya 772 pengujian terhadap anggur dengan parameter pestisida.

    “Hasil monitoring terhadap produk impor buah anggur oleh Barantin hingga saat ini menunjukkan hasil dibawah ambang batas residu,” beber Barantin.

    (kna/kna)

  • Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg

    Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg

    Arsip foto – Bawang merah dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (21/8/2024). ANTARA/Harianto.

    Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif pada Selasa pagi, diantaranya bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kilogram (kg). Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.00 WIB, untuk harga beras premium di tingkat pedagang eceran, naik 0,52 persen atau Rp80 menjadi Rp15.540 per kg.

    Sedangkan harga beras medium stabil di harga Rp13.530 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.550 per kg. Sedangkan komoditas bawang merah naik di angka 1,61 persen atau Rp490 menjadi Rp30.940 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 0,88 persen atau Rp350 menjadi Rp40.350 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting turun 2,17 persen atau Rp650 menjadi Rp29.360 per kg; begitu juga cabai rawit merah turun 2,01 persen atau Rp850 menjadi Rp41.510 per kg. Begitu pula, harga daging sapi murni turun 0,19 persen atau Rp260 menjadi Rp134.400 per kg; lalu daging ayam ras juga turun 0,55 persen atau Rp200 menjadi Rp36.350 per kg; sedangkan telur ayam ras naik 1,72 persen atau Rp490 menjadi Rp29.050 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau turun 1,03 persen atau Rp110 menjadi Rp10.560 per kg; begitu pun gula konsumsi naik 0,39 persen atau Rp70 menjadi Rp18.020 per kg. Kemudian, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,82 persen atau Rp150 menjadi Rp18.350 per kg; lalu minyak goreng curah juga turun 0,72 persen atau Rp120 menjadi Rp16.480 per kg.

    Berikutnya harga tepung terigu curah turun 1,78 persen atau Rp180 menjadi Rp9.960 per kg; tepung terigu non curah juga turun 0,99 persen atau Rp130 menjadi Rp12.980 per kg. Kemudian, harga jagung di tingkat peternak naik 3,85 persen atau Rp230 menjadi Rp6.200 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 0,78 persen atau Rp90 menjadi Rp11.460 per kg.

    Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 3,69 persen atau Rp1.380 menjadi Rp38.790 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 1,59 persen atau Rp500 menjadi Rp31.850 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 1,14 persen atau Rp380 menjadi Rp32.850 per kg.

    Sumber : Antara

  • PCO Buat Akun Resmi Presiden Prabowo dan Republik Indonesia – Page 3

    PCO Buat Akun Resmi Presiden Prabowo dan Republik Indonesia – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilanjutkan. Namun, RI 1 lebih mendorong penguatan infrastruktur untuk program swasembada pangan.

    Hal tersebut dikatakan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat ditanyai soal kelanjutan proyek IKN, usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    “Kewajiban PU support pak Presiden swasembada pangan. Berarti support Kementan. Itu dulu yang utama,” kata Dody.

    Dody menyatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk membantu program swasembada pangan. Khususnya dalam pengadaan komoditas pangan utama semisal beras.

    “Arahannya itu swasembada pangan. Kita ini kekurangan beras loh, yang utama tuh itu. Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak, itu kan nanti kita jadi enggak bisa makan. Semua orang kan kalau enggak makan beras seolah-olah enggak makan, jangan lah. Beras itu utama,” bebernya.

    Untuk itu, Kementerian PU akan mendompleng produksi beras lewat infrastruktur di bidang sumber daya air, semisal pembangunan bendungan hingga irigasi.

    “Termasuk swasembada air, otomatis. Kalau support Kementan kan itu irigasi dan seterusnya. Air itu wajib karena kan penyediaan air baku. Jakarta contohnya penurunan muka tanah gara-gara air tanah sering disedot,” imbuhnya.

    IKN Bukan Prioritas

    Kendati begitu, Kabinet Merah Putih Prabowo tidak akan serta merta meninggalkan proyek IKN. Meskipun Dody menekankan swasembada pangan jadi program utama yang bakal pihaknya geluti.

    “Insya Allah langsung. Secepat-cepatnya lah pasti. Tapi pasti yang utama itu (swasembada pangan),” pungkas Dody.