Produk: Beras

  • Solusi Alternatif DPR untuk Siasati Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen pada 2025

    Solusi Alternatif DPR untuk Siasati Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR menyatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 nanti, harus diimbangi dengan kompensasi. Komisi XI mengusulkan agar pemerintah bisa memberikan pembebasan (exemption) terhadap produk-produk yang dikenakan PPN.

    “Jadi impact (kenaikan PPN) ke masyarakat itu masih bisa kita kelola. Misalnya, menambah jenis barang (yang dikecualikan), yakni makanan olahan yang sekarang  sudah jadi kebutuhan pokok. Jadi UU tetap berjalan, lalu ada kategorisasi exemption yang diperluas tanpa melanggar UU,” ucap Ketua Komisi XI DPR Misbakhun saat ditemui di Graha Bhakti Budaya, Jakarta pada Sabtu (23/11/2024).

    Kenaikan tarif PPN 12 persen dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).  Dalam UU HPP Pasal 7 disebutkan, tarif PPN yaitu sebesar 11 persen mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

    Namun, apabila ditelisik lebih dalam, pada regulasi itu disebutkan bahwa barang atau jasa yang yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah barang kebutuhan pokok, berupa beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Demikian pula pembebasan pada bidang jasa yang meliputi, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa transportasi umum, dan jasa ketenagakerjaan.

    Menurut Misbakhun, ketentuan pengecualian ini harus diperluas dengan lebih speisifik. Langkah ini akan menjadi titik temu antara keinginan pemerintah menaikkan tarif PPN, tetapi pada saat yang sama juga tidak memberatkan konsumsi masyarakat. Namun, dia menyerahkan keputusan terkait penerapan kenaikan tarif PPN ini ke tangan pemerintah.

    “Karena pemerintah masih menimbang opsinya, mau tetap dinaikkan atau apa. Jadi kalau memang tetap dinaikkan, kami minta pemerintah untuk lebih punya wisdom. Nah peluang-peluang itu di exemption,” kata Misbakhun.

    Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kebijakan kenaikan PPN saat ini  tidak menginsentifkan pertumbuhan sektor ekonomi formal. Sebaliknya, kenaikan PPN jadi 12 persen ini, justru akan rentan dan menambah skala sektor ekonomi informal yang secara struktural menciptakan beban pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

    Pemerintah akan kesulitan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) dan kesulitan peningkatan kesejahteraan pekerja di sektor informal  serta merugikan konsumen.

    “Oleh karena itu, kami menghimbau agar pemerintah mengkaji lagi kenaikan PPN menjadi 12 persen agar tidak membebani masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha sektor formal. Idealnya, kenaikan PPN terjadi ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi sehingga tidak menjadi beban terhadap potensi pertumbuhan ekonomi maupun terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutur dia.

  • Harga pangan di Sabtu, cabai rawit merah menjadi Rp40.430 per kg

    Harga pangan di Sabtu, cabai rawit merah menjadi Rp40.430 per kg

    Arsip foto – Cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta. ANTARA/Harianto.

    Harga pangan di Sabtu, cabai rawit merah menjadi Rp40.430 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik per Sabtu (23/11) pagi, cabai rawit merah menjadi Rp40.430 per kilogram (kg). Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,65 persen atau Rp100 menjadi Rp15.520 per kg.

    Begitu pun beras medium naik 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp13.470 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,24 persen atau Rp10 menjadi Rp12.490 per kg. Berikutnya komoditas bawang merah naik 1,79 persen atau Rp690 menjadi Rp39.300 per kg; begitu pun bawang putih bonggol naik 1,96 persen atau Rp810 menjadi Rp42.080 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting naik 3,54 persen atau Rp1.030 menjadi Rp30.110 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 2,56 persen atau Rp1.010 menjadi Rp40.430 per kg. Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,26 persen atau Rp350 menjadi Rp134.070 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 1,85 persen atau Rp670 menjadi Rp36.860 per kg; lalu telur ayam ras juga naik 1,94 persen atau Rp550 menjadi Rp28.870 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau naik 0,86 persen atau Rp90 menjadi Rp10.600 per kg; lalu gula konsumsi naik 0,61 persen atau Rp110 menjadi Rp18.060 per kg. Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik 1,03 persen atau Rp190 menjadi Rp18.600 per kg; lalu minyak goreng curah turun 0,41 persen atau Rp70 menjadi Rp16.970 per kg.

    Sedangkan harga tepung terigu curah turun 0,59 persen atau Rp60 menjadi Rp10.040 per kg; sedangkan tepung terigu non curah turun 1,07 persen atau Rp140 menjadi Rp12.970 per kg.

    Sementara itu, harga jagung di tingkat peternak naik 1,67 persen atau Rp100 menjadi Rp6.090 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 0,35 persen atau Rp40 menjadi Rp11.590 per kg. Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 1,89 persen atau Rp700 menjadi Rp37.720 per kg; ikan tongkol juga naik 1,60 persen atau Rp500 menjadi Rp31.690 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 0,27 persen atau Rp90 menjadi Rp33.070 per kg.

    Sumber : Antara

  • Linjamsos Dinsos P2PA Salurankan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang

    Linjamsos Dinsos P2PA Salurankan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang

    TRIBUNJATENG.COM DEMAK – Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DinsosP2PA) Kabupaten Demak menyalurkan bantuan kepada satu keluarga korban kebakaran di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang.

    Bantuan diberikan kepada Muhammad Madong (43 tahun), pemilik rumah di Dusun Lapangan, Desa Purworejo Bonang yang terdampak kebakaran pada 4 November 2024 lalu.

    Dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial P2PA Drs Agus Herawan, bahwa kronologi kejadian
    kebakaran pada Rabu, 4 November 2024, pukul 14.00 WIB, bermula saat Muhammad Madong sedang menghidupkan kompor di dapur, dan kemudian meninggalkannya untuk ke kamar mandi.

    Tidak disangka kompor ini malah membakar rumah, sehingga api mulai muncul dari sela-sela kamar mandi, dan dengan cepat membesar.

    Menyadari bahaya tersebut, Muhammad Madong melarikan diri dengan melompat ke belakang rumah, sementara istrinya yang berada di teras bergegas mengajak anak-anaknya keluar dan meminta bantuan warga sekitar untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya.

    “Mereka langsung menghubungi mobil pemadam kebakaran, dengan dibantu warga untuk memadamkan api. Perkiraan kerugian akibat kebakaran ini mencapai Rp30 juta,” terang Kadinas.

    Untuk jenis bantuan yang disalurkan, Kadinas menyebutkan ada dua bantuan logistik dari APBD dan Kemensos, antara lain Beras, mie instan, kecap, sarden, gula, minyak goreng, biskuit, air mineral, selimut, dan tas spound yang berasal dari APBD.

    “Kemudian dari Kemensos ada bantuan logistic berupa Kasur, makanan anak, dan tenda gulung. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga korban dan membantu mereka dalam memulai pemulihan pasca-kejadian kebakaran,” pungkasnya. (adv)

  • Sepeda Listrik Banting Harga di Transmart Jadi Segini

    Sepeda Listrik Banting Harga di Transmart Jadi Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sepeda listrik tengah digandrungi di kalangan masyarakat. Dengan fungsi yang mirip kendaraan bermotor, sepeda listrik memberikan kemudahan untuk bepergian dengan jarak dekat.

    Untuk memenuhi kebutuhan sepeda listrik, Transmart Kembali menggelar pesta diskon Transmart Full Day Sale. Program ini menghadirkan diskon besar-besaran hingga 50%+20% yang berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia pada Minggu, 24 November 2024.

    Produk sepeda listrik yang didiskon dalam Transmart Full Day Sale, yakni merek Exotic dan Pacific untuk berbagai tipe. Aneka sepeda listrik dijual dari harga normal Rp 6.450.000 menjadi hanya Rp 3.680.000 untuk luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk harga khusus Pulau Jawa dari Rp 6.750.000 menjadi Rp 3.920.000.

    Sebagai catatan khusus, untuk sepeda listrik tidak berlaku pembelian Partai Besar. Promo ini bisa dinikmati pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank, mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00.

    Tak hanya itu, diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, buah-buahan, hingga barang-barang elektronik.

    Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale

    -Diskon tambahan 20% hanya untuk menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah

    -Diskon tambahan 20% dengan minimal transaksi 300k dan hanya berlaku Minggu, 24 November 2024, mulai buka toko – 22.00 (Waktu Setempat) di seluruh toko Transmart

    -Khusus untuk elektronik maksimal pembelian 2 Pcs per kategori (TV, AC, Kulkas, Mesin Cuci, Audio (ripe PAS Pro)) small Appliance tanpa pembatasan

    -Khusus untuk pembelian Ayam Maksimal 2 Ekor dan Daging 2 kg

    -Khusus untuk Sepeda Listrik Maksimal pembelian 2 unit

    -Khusus untuk Kosmetik dan Fragrance berlaku diskon 10% regular & Tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station

    -Diskon tidak berlaku untuk Minyak Goreng, Susu Bayi & Anak, Mie Instan, Beras, Terigu, Telur, Rokok, Item Kebutuhan Rumah Tangga di Katalog & Instore Promo, Minuman Beralkohol, Parcel/Hampers, Gadget & Laptop, Motor Listrik dan produk lainnya yang bertanda “Tidak Berlaku Diskon”

    -Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate, Mega Wholesale Card, Mega Groserindo, TVS, dan Trans Hello

    -Tidak dapat refund dan tidak berlaku pembelian partai besar (Pedagang)

    -Cicilan bunga 0% dan cicilan bunga ringan tidak berlaku untuk Sepeda Listrik dan Motor Listrik

    Tak hanya itu, Transmart juga menghadirkan 300 paket umroh atau wisata ke Turki gratis untuk periode Maret-November 2024 bagi para pelanggan beruntung. Jadi, tunggu apa lagi? segera serbu Transmart Full Day Sale di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu, 24 November 2024. Jangan sampai ketinggalan!

    (rah/rah)

  • Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Apa itu Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)?

    Jakarta: Pemerintah punya banyak cara untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, salah satunya lewat Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
     
    Program ini dibuat supaya keluarga yang kurang mampu bisa memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan lebih mudah.
     
    Tapi, apa sih sebenarnya BPNT itu, dan gimana cara kerjanya? Berikut penjelesan mengenai BPNT seperti dikutip dari laman Kecamatan Anjirmurara Kabupaten Barito Kuala, Fakultas Hukum UMSI, dan Desa Serang.
    Apa itu Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan pangan.
    Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (e-warong).
     
    Setiap penerima manfaat menerima dana sebesar Rp110.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening mereka.

     

    Siapa yang berhak menerima BPNT

    Warga Negara Indonesia (WNI)
    Hanya warga yang memiliki KTP sebagai bukti kewarganegaraan yang dapat menerima bantuan ini.
    Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
    Calon penerima harus tercatat di DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Termasuk Keluarga Tidak Mampu
    Penerima adalah keluarga miskin atau rentan miskin sesuai kriteria pemerintah.
    Berpenghasilan di Bawah Upah Minimum
    Total penghasilan keluarga harus lebih rendah dari standar upah minimum daerah.
    Bukan ASN, TNI, Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD
    Bantuan ini tidak diberikan kepada pegawai negeri, anggota TNI, Polri, atau karyawan BUMN dan BUMD.
    Tidak Mendapatkan Bantuan Lain
    Penerima BPNT tidak boleh sedang menerima bantuan lain seperti Kartu Prakerja atau Bantuan Subsidi Upah.
    Bukan Pendamping Sosial
    Pendamping sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) atau program serupa tidak memenuhi syarat sebagai penerima BPNT.

    Perbedaan BPNT dan BLT
    Berikut perbedaan antara BPNT dan BLT:

    BPNT

    BPNT bertujuan membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan memberikan bantuan melalui uang elektronik yang dapat digunakan di e-warong.
     
    Penerima bisa membeli bahan pangan seperti beras dan telur menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
     
    Program ini diperuntukkan bagi keluarga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
     
    Bantuan ini dibiayai oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Kementerian Sosial.
    Setiap bulan, bantuan ini langsung dikirimkan ke rekening penerima. 

    BLT

    BLT dirancang untuk membantu mereka yang terdampak krisis ekonomi atau situasi darurat, seperti pandemi atau kenaikan harga pangan.
     
    Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai yang bisa digunakan sesuai kebutuhan penerima.
    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
     
    Dana BLT berasal dari anggaran negara atau Dana Desa, tergantung jenis bantuan yang diberikan. Penyaluran BLT disesuaikan dengan situasi dan kondisi, terutama saat ada krisis atau bencana
     
    Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT) yang suda kamu ketahui. BPNT membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan dengan uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
     
    Sementara BLT memberikan uang tunai untuk mereka yang terdampak krisis atau bencana. Keduanya bertujuan meringankan beban masyarakat, namun dengan cara dan fokus yang berbeda. (Nanda Sabrina Khumairoh
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Libatkan UMKM, Mendag Lepas Ekspor Furnitur di Klaten – Page 3

    Libatkan UMKM, Mendag Lepas Ekspor Furnitur di Klaten – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan, harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Gedhe, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terpantau stabil dan ketersediaannya cukup. Hal itu menunjukkan kesiapan menghadapi momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Setelah melihat sendiri di lapangan, harga-harga komoditas di Pasar Gedhe, termasuk beras, MINYAKITA, hingga cabai, cenderung normal. Bahkan, ada yang cenderung lebih murah. Kami harap harga terus stabil dan terjangkau masyarakat. Kami akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan untuk Nataru,” kata Mendag Budi, di Klaten, Jumat (22/11/2024).

    Mendag Budi juga mengatakan, pemerintah terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan momen Nataru dapat dilewati dengan baik. Selain itu, pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan harga bapok terus stabil setelah momen Nataru.

    Menurutnya, dalam menjaga stabilitas harga bapok, perlu ada keseimbangan harga di pasar yang menjaga kepentingan produsen dan kepentingan konsumen.

    “Jangan terlalu turun agar tidak memberatkan produsen dan jangan terlalu naik agar tidak memberatkan konsumen,” kata Mendag.

    Dalam pantauan harga ke Pasar Gedhe hari ini, harga-harga komoditas yang terpantau stabil dibanding minggu lalu, antara lain beras premium Rp14.000/kg, beras medium Rp13.000/kg, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog Rp12.500/kg, gula pasir Rp16.500/kg, minyak goreng kemasan premium Rp19.000/liter, harga MINYAKITA Rp15.700/liter, minyak goreng curah Rp17.000/liter, dan tepung terigu kemasan premium Rp11.500/kg.

    Selanjutnya, daging sapi Rp120.000/kg, daging ayam ras Rp33.000/kg, telur ayam ras Rp24.500/kg, cabai merah keriting Rp20.000/kg, cabai rawit merah Rp20.000/kg, bawang merah Rp38.000/kg, bawang putih kating Rp42.000/kg, dan bawang putih honan

     

     

  • Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Bappenas: Pertumbuhan ekonomi sasar kelompok bawah

    Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menargetkan pertumbuhan ekonomi menyasar kepada kelompok bawah.

    “Mari kita diskusikan bagaimana seharusnya pertumbuhan ekonomi kita jaga, inflasi kita jaga, dan yang paling penting pertumbuhan (ekonomi) ini menyasar kepada kelompok yang ada di bawah,” ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat tumbuh stabil di tengah situasi ketidakpastian global.

    Selama periode 2015-2019, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,03 persen, lalu sempat terpuruk saat era pandemi COVID-19, dan kemudian pulih dengan cepat hingga kembali bertumbuh ke posisi 5,03 persen per kuartal III-2024.

    Begitu pula dengan capaian neraca pembayaran Indonesia pada triwulan III-2024 yang mencatatkan surplus 5,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 1,71 persen year on year (yoy) dan cadangan devisa 151,2 miliar dolar AS per Oktober 2024, serta BI-Rata 6 persen per November 2024.

    Menurut Rachmat, stabilitas pertumbuhan ekonomi menjadi fondasi kunci untuk melakukan transformasi ekonomi ke depan. Karena itu, tahun 2025 harus bisa dijadikan dasar sebagai era lompatan ekonomi.

    “(Lompatan ekonomi di tahun 2025) ini bisa menjadi dasar kita untuk lompat, sekaligus kita bisa menjaga supaya lompatan ekonomi kita itu juga terjaga dan lompatan ekonomi kita itu bukan hanya lompatan sekali saja, melompat kemudian turun lagi, tetapi lompatan ini cukup bisa kita tahan demikian lama,” kata Menteri PPN.

    Di sisi lain, kondisi ekonomi Tanah Air juga menghadapi tantangan yang tidak mudah karena keberadaan kelompok kelas menengah masih sedikit dan kelompok menengah bawah masih banyak, seiring pertumbuhan kelompok tak miskin relatif besar dan kelompok sangat kaya juga tak kecil.

    “Dalam kondisi seperti itu, maka kita harus menjaga bagaimana kelompok terbawah itu harus tumbuh, bagaimana kelompok yang paling bawah itu terjaga supaya dia tidak jatuh lebih bawah lagi, bagaimana kelompok yang di tengah yang menjadi tumpuan kita sebagai middle class itu tidak turun dan bagaimana middle class itu juga bisa bertahan, sampai nanti pada akhirnya dia lepas dari kelompok middle class,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus menurun menjadi 4,82 persen per Februari 2024 atau turun 0,63 persen poin dibanding Februari 2023. Adapun jumlah penduduk bekerja sebanyak 142 juta orang.

    Kendati demikian, serapan tenaga kerja masih didominasi dari sektor pertanian dengan total 28,64 persen dari total penduduk bekerja, disusul sektor perdagangan 19,05 persen, dan industri pengolahan 13,28 persen.

    Kondisi ini dinilai tak terlalu menggembirakan karena penduduk bekerja di sektor pertanian itu tak bisa memiliki pendapatan yang tinggi.

    Secara khusus, petani on-farm dianggap selalu memperoleh pendapatan yang tidak begitu baik dan menjadi bantalan untuk menopang kelompok lainnya.

    “Kita tahu bahwa selama ini harga-harga komoditas pertanian itu dijaga rendah, harga komoditas pertanian on-farm itu tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada. Beras harus rendah, harga jagung harus rendah, pakan ternak harus rendah, telur harus rendah, dan seterusnya. (Keadaan) pertanian kita (seperti) itu. Jadi, kalau sektor tenaga kerja juga di situ, maka kesulitan kita untuk meningkatkan pendapatan mereka juga tidak mudah,” ucap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    Upaya Lampung untuk mendukung program swasembada pangan nasional

    penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Hamparan sawah yang luas dengan padi menguning di sepanjang jalan telah menjadi ciri khas tersendiri ketika memasuki Kota Metro yang terletak sekitar 45 kilometer dari ibu kota provinsi Lampung, Bandarlampung.

    Sawah dengan luasan ratusan hektare tersebut juga didukung dengan saluran irigasi yang mampu mengalirkan air tiada henti untuk menyuburkan tanah, termasuk pada musim kemarau.

    Pemandangan yang memanjakan mata ini sudah terlihat lama mengingat kota Metro sejak era kolonial telah diarahkan menjadi kota penghasil padi dengan sumber pengairan berasal dari Sungai Sekampung.

    Tampilan serupa juga terlihat di wilayah lain di Lampung seperti Pringsewu, Pesawaran, Lampung Tengah maupun Lampung Selatan. Lahan sawah di beberapa kabupaten ini yang menjadikan Lampung menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional di luar Jawa, selain Sulawesi Selatan.

    Berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan juga masih memegang peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi maupun tingkat inflasi di Lampung, dengan kontribusi mencapai 27 persen dari struktur perekonomian Lampung.

    Oleh karena itu, wilayah Lampung juga sangat potensial untuk mendukung program swasembada pangan nasional yang sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan surplus produksi beras di masa mendatang.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga produksi beras di Lampung adalah dengan membangun jaringan irigasi primer dan sekunder tambahan pada 2025.

    Saluran irigasi ini bermanfaat agar para petani tidak lagi menggunakan sumur bor yang memakan biaya produksi tinggi ketika mulai memasuki masa tanam.

    Kemudian, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kelancaran distribusi pupuk bersubsidi bagi petani juga sangat diperlukan, dengan menjamin ketepatan rantai pasokan pupuk hingga ke petani.

    Selanjutnya, upaya lain adalah dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas di sektor pertanian, terutama dari generasi muda, untuk memperlancar produksi padi serta mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari impor.

    Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung turut menjamin keberlangsungan program swasembada pangan dengan kepastian perluasan lahan tanam dalam beberapa tahun ke depan, agar produksi pangan tetap produktif.

    Upaya perluasan lahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rata-rata produksi beras Lampung yang hampir mencapai 3 juta ton untuk menjamin kebutuhan daerah serta memenuhi permintaan dari provinsi sekitar.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dalam lima tahun ke depan sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.

    Ia menyampaikan Indonesia tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, karena dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya.

    Swasembada pangan tersebut tidak hanya untuk mencakup pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri, tetapi juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu lumbung pangan dunia.

    Sementara itu, saat ini luas baku sawah di Lampung tercatat telah mencapai seluas 361.699 hektare pada 2024, atau meningkat dari sebelumnya di 2023, dengan luas baku sawah hanya 268.336 hektare.

    Sedangkan, pada 2024, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan luas tanam padi di wilayahnya seluas 630.445 hektare, serta untuk luas panen sebesar 609.311 hektare.

    Untuk target produktivitas, sektor pertanian di Lampung diproyeksikan bisa menghasilkan sebesar 5,5 ton per hektare serta menghasilkan produksi sebesar 3.382.912 ton gabah kering giling di 2024.

    Daya saing pertanian

    Berbagai langkah sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah untuk mewujudkan swasembada pangan di Lampung sudah merupakan upaya yang tepat untuk menjaga produksi dan mengamankan pasokan dalam negeri.

    Meski demikian, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai upaya intensifikasi dengan mendorong pemanfaatan teknologi juga perlu dilakukan, tidak hanya ekstensifikasi dengan membuka lahan baru.

    Salah satu kelemahan dari ekstensifikasi lahan adalah keterbatasan tanah yang produktif karena sudah beralih fungsi dengan berbagai hal, seperti menjadi kawasan industri atau perumahan.

    Oleh karena itu, intensifikasi melalui pemanfaatan teknologi pangan seperti penggunaan bibit baru yang tahan terhadap serangan hama dan penggunaan alat pertanian modern bisa menjadi solusi untuk mendorong produktivitas.

    Modernisasi tersebut juga dilakukan sejalan dengan pembenahan SDM mengingat penanganan alat berat atau penggunaan teknologi pangan tersebut membutuhkan keterampilan dan pengetahuan yang memadai dari para petani.

    Di masa depan, menurut studi CIPS, berbagai upaya itu harus disertai oleh peningkatan investasi di sektor pertanian untuk memperkuat daya saing. Saat ini, investasi di sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternak, cenderung belum stabil untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Masuknya investasi dapat membangun sektor pertanian yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, melalui pendanaan riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

    Selain itu, penyederhanaan regulasi investasi serta reformasi kebijakan pertanian dan perdagangan sangat penting untuk menjaga peningkatan penanaman modal di sektor pertanian secara nasional.

    Langkah kolaborasi lanjutan seperti mendorong riset dan pengembangan baru, membuka akses terhadap input pertanian yang berkualitas, penerapan sistem tanam berkelanjutan dan perbaikan infrastruktur turut bermanfaat mengatasi persoalan produksi.

    Dengan demikian, melalui penyediaan ekosistem sektor pertanian yang lebih sehat dari masuknya investasi, maka dapat tercipta lapangan kerja baru, transfer teknologi dan pengetahuan serta membuka peluang ekspor baru.

    Namun, tantangan di daerah penghasil pangan, seperti Lampung, mencakup faktor iklim yang tidak menentu, kejadian ekstrem seperti banjir, serta penurunan kualitas tanah akan mempengaruhi pola tanam, metode pertanian, dan hasil panen, dapat berdampak pada ketersediaan pangan.

    Lampung juga perlu mengembangkan sentra produksi pangan lainnya, selain beras, seperti kopi di wilayah Lampung Barat yang bernilai tinggi, agar kontribusi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan terhadap perekonomian daerah tidak berkurang atau bahkan bertambah.

    Pada akhirnya, perwujudan swasembada pangan bukan hanya sekedar kemandirian dalam penyediaan pangan di tingkat domestik, karena kemudahan akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat juga turut menjadi indikator dari “swasembada pangan” itu sendiri.

    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Pakar Minta Pemerintah Perjelas Definisi Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada 2027 mengundang pertanyaan. Bukan soal bagaimana cara pemerintah dapat mencapai target tersebut, melainkan definisi dari swasembada pangan yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori menyampaikan, definisi swasembada pangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto masih belum jelas.

    “Sebenarnya pemerintah perlu menjelaskan apa yang dimaksud swasembada pangan itu,” kata Khudori kepada Bisnis, dikutip Sabtu (23/11/2024).

    Dia menuturkan, swasembada pangan dapat diterjemahkan dalam berbagai bentuk. Pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, keduanya menargetkan swasembada untuk sejumlah komoditas pangan. Di era Jokowi, misalnya, ditargetkan swasembada beras, jagung, kedelai, daging sapi, bawang putih, dan gula. 

    Swasembada pangan juga dapat dimaknai berbasis gizi. Khudori mencontohkan, dalam berbagai kesempatan, sebelum menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menggulirkan swasembada berbasis gizi. 

    Misalnya swasembada karbohidrat, swasembada protein, dan swasembada lemak. Sumber karbohidrat tidak hanya dari beras, tetapi juga bisa berasal dari banyak sumber. Seperti sorgum, sagu, jagung, ubi kayu, talas, ubi jalar, sukun, dan lainnya.

    Demikian pula sumber protein dapat berasal dari telur, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging kerbau atau aneka jenis ikan.

    Selain itu, swasembada pangan bisa dimaknai apabila 90% kebutuhan domestik dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. “Nah, yang manakah yang dimaksud swasembada pangan itu?” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada kejelasan dari pemerintah mengenai makna swasembada ini. Dengan begitu, pihaknya dapat memastikan, apakah swasembada pangan dapat tercapai sesuai dengan target pemerintah.

    “Ihwal akan tercapai atau tidak, tergantung apa definisi swasembada pangan,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, target swasembada pangan di majukan, dari semula 2028-2029 menjadi 2027. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, majunya target swasembada pangan telah diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam forum G20 dan Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). 

    “Kita kan perintah Presiden [target] swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, [tapi] 2027,” ungkap Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (21/11/2024). 

    Dengan dimajukannya target tersebut, Zulhas menyebut bahwa pemerintah dalam kurun dua tahun ini akan bergerak cepat dan bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Untuk mencapai target tersebut, Kemenko Bidang Pangan bersama kementerian yang berkoordinasi di bawahnya telah menyelesaikan neraca komoditas, yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, neraca komoditas tersebut akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

    Selain itu, pemerintah sepakat untuk mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk ke petani di 2025, dengan memangkas sejumlah regulasi yang dapat menghambat distribusi pupuk.

    Pemerintah juga sepakat untuk melakukan transformasi lembaga terhadap Perum Bulog untuk mencapai swasembada pangan. Dengan demikian, Perum Bulog tak lagi berbentuk badan usaha, melainkan Badan Otonom. 

  • Jokowi kembali hadiri kampanye cagub-cawagub Jateng

    Jokowi kembali hadiri kampanye cagub-cawagub Jateng

    Jumat, 22 November 2024 17:16 WIB

    Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (tengah) didampingi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi (kanan) – Taj Yasin (kiri) membagikan kaos dari mobil Jip saat pawai di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2024). Selain melakukan pawai, kegiatan yang dihadiri para pendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu juga diisi pasar murah beras untuk warga di sejumlah titik. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/nym.

    Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (tengah) didampingi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi (kanan) – Taj Yasin (kiri) menyapa pendukungnya dan warga dari mobil Jip saat pawai di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2024). Selain melakukan pawai, kegiatan yang dihadiri para pendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin itu juga diisi pasar murah beras untuk warga di sejumlah titik. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/nym.