Xcloud.id

Produk: Beras

  • Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung capai Rp836,93 miliar

    Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliunBandarlampung (ANTARA) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Sumatera Bagian Barat mencatat realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Lampung sampai akhir Oktober 2024 mencapai Rp836,93 miliar.

    “Realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebanyak Rp836,93 miliar atau 63,21 persen dari target yang ditentukan sebesar Rp1,3 triliun, dan kinerjanya bertumbuh 1,68 persen dari tahun ke tahun,” ujar Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Sumatera Bagian Barat Estty Purwadiani Hidayatie di Bandarlampung, Rabu.

    Ia mengatakan untuk Cukai mengalami lonjakan yang cukup besar yakni 520,89 persen, berkat peningkatan pemesanan pita cukai untuk rokok elektrik.

    “Sedangkan Bea Masuk tumbuh 25,51 persen, yang dipicu dari impor gula pasir dan beras. Akan tetapi Bea Keluar turun 16,40 persen akibat penurunan harga minyak Sawit mentah atau CPO di pasar global yang dipicu dari ketidakpastian global,” katanya.

    “Peningkatan tersebut didorong dari ekspor kopi sebesar 132,38 juta dolar Amerika Serikat dan minyak kelapa sawit sebesar 51,91 juta dolar Amerika Serikat,” tambahnya.

    Menurut dia, ekspor komoditas lain seperti pulp dan CPO juga tumbuh positif, meski ekspor batu bara turun 10,48 persen. Dan dari sisi impor pertumbuhan terjadi pada komoditas utama seperti minyak bumi, gula pasir, sapi potong dan beras.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu.

    Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Mentan merinci reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencakup kegiatan mendukung swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun, dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.

    Untuk mendukung swasembada pangan beras, akan dilakukan kegiatan optimasi lahan (oplah) 851 ribu hektare (ha), cetak sawah 225 ribu ha, pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu ha, potensi tanam (KemenPU) 300 ribu ha, serta padi gogo (PTAB) 300 ribu ha.

    Baca juga: Mentan: Penghentian sementara impor daging domba melindungi peternak

    Baca juga: Kementan-Kemenimipas libatkan WBP jadi pelopor ketahanan pangan

    Selain itu, Kementan juga mendukung program pangan bergizi melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa, yang dilakukan melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur 600 ribu ekor, dan bantuan ubi jalar.

    Dengan adanya reprioritasi tersebut maka pagu per program lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 meliputi ketersediaan, akses, konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp23,33 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp2,08 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp548,65 miliar, dukungan manajemen Rp3,41 triliun, sehingga total pagu Rp29,37 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harga Pangan Hari Ini: Beras Premium dan Cabai Naik, Daging Sapi Turun – Page 3

    Harga Pangan Hari Ini: Beras Premium dan Cabai Naik, Daging Sapi Turun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat adanya pergerakan harga pada sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional pada Rabu pagi. Beberapa komoditas seperti harga beras premium dan cabai keriting mengalami kenaikan, sementara daging sapi murni justru mencatat penurunan.

    Menurut data Panel Harga Bapanas per pukul 08.00 WIB, dikutip dari ANTARA, Rabu (4/12/2024), harga beras premium naik sebesar 0,45 persen atau Rp70, menjadi Rp15.510 per kilogram (kg).

    Sebaliknya, beras medium turun 0,67 persen atau Rp90 menjadi Rp13.390 per kg, dan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) Bulog mengalami penurunan sebesar 0,40 persen atau Rp50 menjadi Rp12.460 per kg.

    Komoditas lain juga menunjukkan fluktuasi harga. Bawang merah turun tipis 0,08 persen atau Rp30 menjadi Rp39.420 per kg, sementara bawang putih bonggol naik 0,48 persen atau Rp200 menjadi Rp41.980 per kg.

    Kenaikan signifikan terlihat pada cabai merah keriting yang naik 1,97 persen atau Rp590 menjadi Rp30.470 per kg. Cabai rawit merah juga mencatat kenaikan, meskipun lebih kecil, yakni 0,37 persen atau Rp140 menjadi Rp38.040 per kg.

    Daging Ayam Naik

    Pada produk hewani, harga daging sapi murni turun sebesar 2,27 persen atau Rp3.060 menjadi Rp131.700 per kg. Sebaliknya, daging ayam ras naik 0,47 persen atau Rp170 menjadi Rp36.630 per kg, sementara telur ayam ras melonjak 2,11 persen atau Rp600 menjadi Rp29.010 per kg.

    Kenaikan harga pangan juga terjadi pada kedelai biji kering impor sebesar 1,15 persen atau Rp120 menjadi Rp10.580 per kg, serta gula konsumsi yang naik 0,56 persen atau Rp100 menjadi Rp18.080 per kg.

     

  • Harga pangan pada Selasa, bawang putih naik jadi 41.730 per kg

    Harga pangan pada Selasa, bawang putih naik jadi 41.730 per kg

    Ilustrasi – Pedagang menunjukkan bawang putih yang dijual di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/tom/am.

    Harga pangan pada Selasa, bawang putih naik jadi 41.730 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif pada Selasa pagi seperti bawang putih bonggol naik menjadi 41.730 per kilogram (kg). Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,65 persen atau Rp100 menjadi Rp15.490 per kg.

    Sedangkan beras medium turun 0,37 persen atau Rp50 menjadi Rp13.410 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,32 persen atau Rp40 menjadi Rp12.550 per kg. Berikutnya komoditas bawang merah naik 1,48 persen atau Rp580 menjadi Rp39.740 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 0,24 persen atau Rp100 menjadi Rp41.730 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting turun 0,23 persen atau Rp70 menjadi Rp29.890 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun 0,26 persen atau Rp100 menjadi Rp38.210 per kg. Sedangkan, harga daging sapi murni naik 0,39 persen atau Rp530 menjadi Rp134.980 per kg; lalu daging ayam ras turun 0,47 persen atau Rp170 menjadi Rp36.320 per kg; telur ayam ras naik 0,35 persen atau Rp100 menjadi Rp28.400 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau naik 0,10 persen atau Rp10 menjadi Rp10.510 per kg; sedangkan gula konsumsi turun 0,17 persen atau Rp30 menjadi Rp17.920 per kg. Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,16 persen atau Rp30 menjadi Rp18.510 per kg; begitu pun minyak goreng curah turun 0,70 persen atau Rp120 menjadi Rp17.070 per kg.

    Kemudian harga tepung terigu curah juga turun 0,79 persen atau Rp80 menjadi Rp10.050 per kg; begitu pun tepung terigu non curah turun 1,07 persen atau Rp140 menjadi Rp12.970 per kg. Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik 0,66 persen atau Rp40 menjadi Rp6.060 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 1,30 persen atau Rp150 menjadi Rp11.410 per kg.

    Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 1,42 persen atau Rp530 menjadi Rp37.910 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 1,02 persen atau Rp320 menjadi Rp31.170 per kg; lalu ikan bandeng juga turun 2,34 persen atau Rp790 menjadi Rp32.910 per kg.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemkab Lamongan Kendalikan Inflasi Jelang Nataru Melalui High Level Meeting

    Pemkab Lamongan Kendalikan Inflasi Jelang Nataru Melalui High Level Meeting

    Lamongan (beritajatim.com) – Dalam upaya mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar High Level Meeting (HLM) di Pendopo Lokatantra, Selasa (3/12/2024).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menyoroti berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk dampak pesta demokrasi dan ketidakstabilan politik.

    “Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama. Di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga komoditas, pemerintah pusat dan daerah terus memprioritaskan langkah-langkah strategis,” ujar Pak Yes.

    Pak Yes menyebut inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur sebesar 1,41 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,24 persen. Di Kabupaten Lamongan, inflasi tercatat sebesar 0,24 persen (bulan ke bulan) dan 1,76 persen (tahun ke tahun), dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

    “Meski angkanya kecil, potensi lonjakan inflasi saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap harus diantisipasi. Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah akan kami gencarkan,” tambahnya.

    Pemkab Lamongan mengimplementasikan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mengendalikan inflasi:

    Strategi Jangka Pendek:
    – Operasi pasar murah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
    – Gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
    – Sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan pusat.
    Strategi Jangka Panjang:
    – Program penanaman kebutuhan pangan seperti sayuran di pekarangan rumah.
    – Pengelolaan panen raya untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.

    Pak Yes juga menekankan pentingnya penerapan konsep 4K: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

    Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, melaporkan stok beras di gudang Lamongan mencapai 2.279.615 kilogram, yang dijual seharga Rp12.500 per kilogram. Bulog juga telah menyalurkan bantuan beras kepada 97.771 penerima manfaat, masing-masing mendapatkan 10 kilogram.

    “Kami berkomitmen menekan inflasi pada komoditas beras melalui penyaluran bantuan pangan secara tepat sasaran,” kata Ferdian.

    Dengan sinergi antara seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan dukungan dari Pemerintah Provinsi serta pusat, Pemkab Lamongan optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi menjelang Nataru, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terkendali. [fak/beq]

  • Cek Bansos Pakai NIK KTP Anda Terdaftar Sebagai Penerima PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024

    Cek Bansos Pakai NIK KTP Anda Terdaftar Sebagai Penerima PKH Tahap 4 dan BPNT Bulan Desember 2024

    JABAR EKSPRES – Segera cek bansos pakai NIK KTP, apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos PKH tahap 4 dan BPNT bulan Desember 2024 atau tidak.

    Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk bulan Desember 2024.

    Kabar baik ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun.

    Anda dapat memeriksa status penerimaan bansos ini dengan mudah menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP.

    Berikut panduan lengkap cara cek, syarat penerima, dan informasi penyaluran bansos Desember 2024.

    Program Keluarga Harapan (PKH), adalah bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

    BACA JUGA: Alhamdulillah Cair! Bansos KLJ Tahap 4 Mulai Cair Desember 2024 ke Pemilik KTP Ini

    Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), adalah bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng yang disalurkan dalam bentuk saldo pada kartu sembako.

    Cara Cek Penerima Bansos Pakai NIK KTP

    Untuk memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bansos, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan nama wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

    3. Masukkan NIK KTP atau nama lengkap sesuai KTP.

    4. Ketik kode verifikasi yang muncul di layar.

    5. Sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima PKH tahap 4 atau BPNT bulan Desember 2024.

    Penerima juga bisa mengecek melalui aplikasi Cek Bansos, dengan mengunduh aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial melalui Play Store.

    BACA JUGA: Berapa UMP Jabar 2025? Ini Daftar Lengkap UMP 38 Provinsi Jika Naik 6,5 Persen

    Kriteria dan Syarat Penerima PKH dan BPNT

    Berikut adalah syarat utama untuk menjadi penerima bansos PKH dan BPNT:

    1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    2. Kepala Keluarga memiliki NIK aktif yang sesuai dengan KTP.

    3. Memenuhi kriteria yang penerima bansos PKH, seperti ibu hamil atau menyusui, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/SMK), lansia (di atas 70 tahun), dan penyandang disabilitas berat.

  • Anomali di Tengah El Nino dan Kekeringan yang Terjadi, Harga Beras Deflasi 0,45%

    Anomali di Tengah El Nino dan Kekeringan yang Terjadi, Harga Beras Deflasi 0,45%

    Deflasi yang tercatat pada November 2024 tersebut menjadi bukti bahwa program intensifikasi lahan rawa, ekstensifikasi, dan penggunaan teknologi serta mekanisasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) berhasil menjaga stabilitas produksi.

    Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa Kementan terus berupaya memperkuat produksi pangan.

    “Kami menyiapkan benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya untuk memastikan keberlanjutan produksi,” katanya.

    Arief menjelaskan, selama 2024, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memasifkan pemberian bantuan pompa dan menggiatkan optimasi lahan rawa (oplah).

    “Dengan pompanisasi, sawah tadah hujan yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, bisa meningkat meningkat menjadi dua bahkan tiga kali tanam dalam setahun,” jelasnya.

    “Sementara melalui oplah, pemerintah meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas melalui penataan sistem tata air dan penataan lahan rawa,” imbuh Arief.

    Ia pun menyebut, program pompanisasi telah mengairi lebih dari 1,1 juta hektare lahan tadah hujan dan dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat signifikan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem, program terobosan dari Mentan Amran telah mampu menjaga ketahanan pangan Indonesia,” sebut Arief.

     

    (*)

  • Harga Beras hingga Bawang Merah Naik Jelang Libur Nataru

    Harga Beras hingga Bawang Merah Naik Jelang Libur Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga pangan secara rata-rata nasional terpantau bervariasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Harga ikan terpantau mengalami penurunan, sedangkan harga beras naik pada hari ini, Selasa (3/12/2024).

    Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (3/12) pukul 11.55 WIB, harga komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani mengalami penurunan harga. Misalnya, harga rata-rata ikan kembung senilai Rp37.370 per kilogram, atau turun 0,03%.

    Selanjutnya, harga rata-rata ikan tongkol turun 0,25% menjadi Rp31.410 per kilogram. Disusul harga ikan bandeng turun 1,04% menjadi Rp33.350 per kilogram.

    Di lain sisi, harga rata-rata beras premium naik 0,52% menjadi Rp15.470 per kilogram. Diikuti harga beras medium yang naik 0,07% menjadi Rp13.470.

    Selanjutnya, harga beras SPHP Bulog stagnan sehingga rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.510 per kilogram.

    Meskipun harga beras naik, tapi harga daging ayam ras turun 0,03% menjadi Rp36.480 per kilogram, sedangkan daging sapi murni di pedagang eceran naik 0,42% menjadi Rp135.010 per kilogram.

    Adapun, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran justru terpantau mengalami kenaikan 0,42% menjadi Rp28.420 per kilogram.

    Lalu, harga cabai merah keriting naik 0,70% menjadi Rp30.170 per kilogram. Namun harga cabai rawit merah turun 0,39% atau menjadi Rp38.160 per kilogram.

    Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 1,25% menjadi Rp39.650 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,74% menjadi Rp41.940 per kg.

    Untuk harga pangan kedelai biji kering impor terpantau turun 0,10% menjadi Rp10.490 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak stagnan menjadi Rp6.020 per kilogram.

    Di lain sisi, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,05% menjadi Rp18.530 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah naik 0,35% ke harga Rp17.250 per liter.

    Panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran naik 0,11% menjadi Rp17.970 per kilogram. Disusul harga garam halus beryodium stagnan menjadi Rp11.560 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah melandai 0,30% menjadi Rp10.100 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) turun 0,38% menjadi Rp13.060 per kilogram.

  • Harga Beras Mahal, KSP Sarankan Pemda Anggarkan Biaya Transportasi ke APBD

    Harga Beras Mahal, KSP Sarankan Pemda Anggarkan Biaya Transportasi ke APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menyarankan agar pemerintah daerah (Pemda) menganggarkan biaya transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi disparitas harga beras.

    Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan untuk daerah yang mengalami kendala mahalnya biaya distribusi beras, maka bisa menganggarkannya ke dalam APBD.

    “Beberapa daerah yang [beras] harganya tinggi menyampaikan bahwa penyebab utamanya adalah karena biaya transportasi,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

    Menurut Edy, permasalahan ini bisa diatasi salah satunya dengan memberikan subsidi biaya transportasi bahan makanan pokok, termasuk beras.

    “Ini sekaligus juga kesempatan karena berarti bapak [dan] ibu tahu kan bahwa masalah transportasi dan terbuka kemungkinan sebenarnya untuk pemerintah daerah memberikan subsidi untuk biaya transportasi bahan makanan pokok,” tuturnya.

    Pasalnya, lanjut Edy, pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Selain itu, Pemda juga bisa mengoptimalkan dana dekonsentrasi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    “Dan kalau bisa yang dianggarkan di APBD untuk daerah-daerah yang memang memerlukan biaya distribusi yang tinggi atau mengoptimalkan dana dekonsentrasi yang ada di Badan Pangan Nasional,” terangnya.

    Maka dari itu, KSP mengimbau agar Pemda untuk lebih proaktif dalam mengatasi masalah harga beras. Edy juga menyarankan agar Pemda meminta bantuan kepada Bulog untuk operasi pasar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di daerah. “Karena stok beras di Bulog sangat cukup,” imbuhnya.

    Edy kembali meminta agar Pemda melakukan pemantauan baik secara langsung di pasar maupun dengan mengakses Panel Harga Bapanas atau Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan (Kemendag).

    “Jangan tidak melakukan pemantauan karena harga di daerah itu bisa sangat berbeda dengan rata-rata di tingkat nasional,” tuturnya.

    Per 29 November 2024, harga beras medium adalah Rp14.500 per kilogram, atau masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang senilai Rp13.033 per kilogram. Adapun, beras medium masuk ke kategori tidak aman dengan disparitas harga antardaerah sedang.

    “Beras medium, kita sebut tidak aman karena meskipun harganya sangat stabil. Tetapi dia stabil tinggi di atas harga eceran tertinggi,” ucapnya.

    Data menunjukkan, terdapat lima provinsi dengan harga beras medium tertinggi per 29 November 2024. Perinciannya, Papua Pegunungan Rp25.000 per kilogram, Papua Barat Rp17.000 per kilogram, Papua Tengah Rp16.833 per kilogram, Maluku Utara Rp16.375 per kilogram, dan Sumatera Barat Rp15.850 per kilogram.

    Sementara itu, sebanyak lima provinsi dengan harga beras medium terendah per 29 November 2024 adalah Sulawesi Barat Rp12.325 per kilogram, Jawa Timur Rp12.602 per kilogram, Banten Rp12.673 per kilogram, Sulawesi Selatan Rp12.807 per kilogram, serta Jambi Rp12.812 per kilogram.

  • Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat hadir dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (2/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Pangan)

    Menko Zulkifli minta tambahan anggaran untuk kejar swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta tambahan anggaran Rp510 miliar untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin. Zulkifli menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan.

    “Nah tadi saya sampaikan di Badan Anggaran, kita rapat di Badan Anggaran, anggaran kami baru Rp40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 miliar, jadi kurang Rp510 miliar, maka nanti dibahas, Badan Anggaran minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah,” ujar Zulhas melalui keterangan di Jakarta, Senin.

    Swasembada pangan, kata Zulkifli, merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Target ini diharapkan bisa tercapai pada 2027.

    “Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027,” kata Zulkifli.

    Ia optimistis target tersebut bisa tercapai untuk komoditas beras, jagung dan gula.

    “Ya kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insya Allah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju,” ucapnya.

    Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator dari Kabinet Merah Putih di Komplek Parlemen Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kerja anggaran pada RAPBN Tahun Anggaran 2025.

    Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antarkementerian dan lembaga agar segera bisa berjalan dengan baik, khususnya dalam 100 hari kerja pemerintah.

    “Terutama program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa,” kata Said saat membuka rapat.

    Tujuh menko yang hadir dalam rapat kerja ini meliputi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Kemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.

    Said memaparkan anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah Kementerian Koordinator yakni, Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan sebesar Rp268,28 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp9,03 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp456,76 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar Rp345,5 miliar.

    Lalu Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp230 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp139,73 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp44,09 miliar.

    Sumber : Antara