Produk: Beras

  • Jelang Nataru, Pemerintah Kota Bekasi jaga stok pangan

    Jelang Nataru, Pemerintah Kota Bekasi jaga stok pangan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Jelang Nataru, Pemerintah Kota Bekasi jaga stok pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga selama libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

    Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad mengatakan Pemkot Bekasi telah dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok.

    “Artinya seperti yang saya sampaikan bahwa pemerintah kota Bekasi mempunyai PR yang sangat banyak, terutama mensukseskan Pilkada, dilanjut dengan persiapan bagaimana kita menjaga ketersediaan pangan kita. Di mana pada saat Nataru ini permintaan akan tinggi, nah kita terus melakukan pemantauan,” kata Raden Gani seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Senin (9/12).

    Ia menjelaskan pemantauan ketersediaan pangan dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

    “Tim dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bekasi secara rutin melakukan pengecekan di pasar-pasar tradisional dan modern.  Mereka memantau harga dan stok berbagai komoditas penting, seperti beras, gula, minyak goreng, dan cabai,” ungkapnya.

    Selain pemantauan, Pemkot Bekasi juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan secara nasional.

    “Hari ini juga kita akan melakukan rapat dengan Kemendagri terkait inflasi, supaya kita sinergi semua, antar daerah pusat dan daerah, di dalam menciptakan stabilitas pangan tentunya menghadapi Nataru,” ujar Raden Gani.

    Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar dan mencegah potensi penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga.

    “Pemkot Bekasi juga tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis lainnya, termasuk potensi operasi pasar murah jika diperlukan untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau selama libur Nataru,” ujarnya.

    Dengan berbagai upaya ini, Pemkot Bekasi optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah Tinjau Pelaksanaan OPM Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah meninjau pelaksanaan Operasi Pasar Murni (OPM), Senin (9/12/2024) di Kelurahan Dermo. OPM ini digelar mulai tanggal 9-13 Desember secara bergiliran di kelurahan-kelurahan Kota Kediri. Untuk tanggal 9 Desember ini, pelaksanaan ada di Kelurahan Dermo, Kelurahan Banjaran dan Kelurahan Betet.

    Komoditas yang dijual dalam OPM beras premium dengan harga Rp63.000 per pack dengan kemasan 5 kilogram, minyak goreng Rp14.500 per botol, gula pasir Rp14.000 per kilogram, telur ayam Rp22.000 per kilogram.

    Setiap kelurahan disediakan stok untuk beras premium 160 pack, gula pasir 400 kilogram, minyak goreng sebanyak 336 botol, dan telur ayam sebanyak 200 kilogram. Untuk syarat pembelian adalah warga ber-KTP Kota Kediri.

    Zanariah menjelaskan pelaksanaan OPM ini untuk menjaga inflasi di Kota Kediri agar tetap stabil. Di mana menjelang Natal dan Tahun Baru ini, ada kecenderungan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi inflasi di Kota Kediri.

    “Ini menyongsong Natal dan Tahun baru pemerintah pusat memerintahkan daerah untuk menjaga inflasi. Agar konsumsi masyarakat bisa dibantu dengan OPM ini. Alhamdulillah Pemkot Kediri masih ada anggaran untuk subsidi,” jelasnya.

    Pj Wali Kota Kediri berpesan kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying. Serta boros pada makanan. Artinya banyak membeli namun akhirnya dibuang. Pemkot Kediri berusaha untuk terus menjaga ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri.

    “Jangan membeli berlebihan karena panik. Harus tetap hemat dan efisien. Kita akan evaluasi juga bagaimana pelaksanaan OPM ini terhadap masyarakat,” pungkasnya.

    Turut mendampingi, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma, Lurah Dermo Yudi Koncoro, dan tamu undangan lainnya. [nm/ian]

  • Impor Garam, Gula, Beras, dan Jagung Pakan Ternak Akan Disetop Tahun 2025, Kamu Percaya?

    Impor Garam, Gula, Beras, dan Jagung Pakan Ternak Akan Disetop Tahun 2025, Kamu Percaya?

    ERA.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Indonesia akan menyetop impor untuk komoditas garam konsumsi, gula konsumsi, beras dan jagung untuk pakan ternak pada 2025.

    “Jadi tidak impor jagung untuk pakan, tidak impor garam untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor beras untuk konsumsi 2025,” ujar Zulkifli usai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin.

    Zulkifli menyampaikan, pemerintah menargetkan produksi gula dalam negeri sebesar 2,6 juta ton. Produksi gula konsumsi ini juga akan digenjot dengan melakukan pengembangan bibit baru, manajemen perkebunan hingga menjalin kerja sama dengan pelaku UKM.

    Untuk garam konsumsi, lanjut Zulkifli, Pemerintah menargetkan produksi bisa mencapai 2,25 juta ton, guna mencukupi kebutuhan dalam negeri yang sebesar 1,76 juta ton pada 2025.

    Dari sisi produksi jagung untuk pakan ternak, ditargetkan mampu mencapai 16,68 juta ton, sedangkan, kebutuhan jagung dalam negeri sekitar dari 13 juta ton.

    “Jagung itu kebutuhan 13 juta ton. Lebih (produksi jagung pakan), berarti bisa ekspor kita,” katanya.

    Mantan Menteri Perdagangan ini juga mengatakan bahwa target produksi beras pada 2025 bisa mencapai 32 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri 31 juta ton.

    Kelebihan produksi beras itu, disebut Zulkifli bisa digunakan untuk cadangan pangan apabila terjadi peristiwa luar biasa seperti bencana alam. “Insya Allah, nanti kita tidak akan impor beras lagi untuk konsumsi,” ucap Zulkifli.

  • Bank Mandiri Perkuat Rantai Pasok Pangan untuk Dukung Program MBG

    Bank Mandiri Perkuat Rantai Pasok Pangan untuk Dukung Program MBG

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diwujudkan dengan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor strategis yang mendukung ekosistem pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan di berbagai lini.

    Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa perusahaan berperan aktif sebagai agen perubahan dengan menyediakan solusi perbankan yang komprehensif dan terintegrasi.

    “Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga solusi inovatif bagi pelaku usaha di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/12).

    Hingga September 2024, perseroan mencatatkan peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14% secara tahunan (yoy), dengan total mencapai Rp128,6 triliun. Pembiayaan ke industri pengolahan pangan juga tumbuh 16,7% yoy menjadi Rp63,8 triliun.

    Selain pembiayaan, Bank Mandiri mempermudah akses layanan perbankan melalui inovasi digital dan jaringan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan lebih dari 100 ribu Mandiri Agen, pelaku usaha kecil dan menengah kini dapat menikmati layanan keuangan yang lebih mudah, mendukung aktivitas mereka di sektor pangan.

    Bank Mandiri juga aktif meningkatkan kapasitas petani melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Salah satu proyek unggulannya adalah pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi 24 ton beras per hari.

    Proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi dan kesejahteraan petani lokal, menciptakan rantai nilai yang kompetitif. Sebelumnya, SPBT serupa telah dibangun di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, dengan dampak positif signifikan bagi petani setempat.

    “Pembangunan SPBT ini adalah wujud nyata dari upaya Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” terang Darmawan.

    Dalam mendukung kesehatan masyarakat, Bank Mandiri juga menyalurkan lebih dari 1,1 juta paket sosial sepanjang 2024, serta mendukung lebih dari 700 Posyandu untuk memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak. Ribuan paket nutrisi juga dibagikan guna membantu mencegah stunting dan meningkatkan gizi keluarga di berbagai daerah.

    Perseroan turut berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program berkelanjutan yang fokus pada perbaikan gizi.

    “Kesejahteraan masyarakat adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komitmen ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN serta wujud kepedulian terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkas Darmawan.

    Melalui berbagai langkah strategis ini, Bank Mandiri membuktikan perannya sebagai agen pembangunan yang mendukung ekosistem pangan berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan pendekatan yang holistik, Bank Mandiri terus mendorong kesejahteraan masyarakat dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan.

    (rir/rir)

  • Zulhas Bidik Produksi Beras RI Tembus 32 Juta Ton pada 2025

    Zulhas Bidik Produksi Beras RI Tembus 32 Juta Ton pada 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan produksi beras dalam negeri mencapai lebih dari 32 juta ton pada 2025. Angka itu lebih tinggi dari konsumsi yang diperkirakan hanya 31 juta ton.

    Lantaran produksi beras lebih banyak dari konsumsi, Indonesia ditargetkan tidak akan lagi mengimpor beras tahun depan.

    “(Produksi beras) 2025 kira-kira 32 juta lebih (ton), kebutuhan 31 juta (ton). Jadi kalau tidak ada kejadian yang luar biasa atau bencana alam insyallah nanti kita tidak akan impor lagi ya beras untuk konsumsi,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam konferensi pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Graha Mandiri, Senin (9/12).

    Ia mengatakan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama untuk swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tercapai pada 2027.

    “Insyaallah 2027, perintah presiden, swasembada pangan kita amankan.” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan sisa kuota impor beras 2024 yang belum masuk hingga saat ini telah dibatalkan. Adapun kuota impor beras tahun ini sebesar 3,6 juta ton dari awalnya ditetapkan 2 juta ton.

    Dari kuota 3,6 juta ton tersebut yang telah masuk ke Indonesia sebesar 2,8 juta ton. Artinya 800 ribu ton beras impor telah dibatalkan oleh pemerintah.

    Arief mengatakan pembatalan impor beras dilakukan karena cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah cukup.

    “Enggak jadi (impor), udah diputuskan sampai tanggal 31 Desember selesai semua. Proyeksi kita sampai akhir tahun (CBP) Bulog 2 juta ton dan total stok nasional 8,3 juta ton,” ujarnya.

    Setop Impor Garam dan Gula

    Tak hanya beras, pemerintah juga akan menyetop impor garam dan gula konsumsi, serta jagung untuk pakan ternak.

    Zulhas menargetkan produksi gula konsumsi dalam negeri mencapai 2,6 juta ton. Jumlah tersebut katanya cukup untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi dalam negeri.

    Namun, untuk gula industri masih tetap akan impor.

    “Yang (gula) konsumsi biasanya kita impor 1 juta ton. Tahun depan tidak impor lagi. Yang (gula) industri masih (impor) 3,4 (juta ton). Biasanya kita impor gula itu 6 juta ton, 5 juta ton, ini enggak, cuma 3,4 (juta ton),” katanya.

    Selanjutnya, stok garam dalam negeri katanya ada 800 ribu ton. Sedangkan kebutuhan garam konsumsi 500 – 600 ribu ton.

    Namun untuk garam industri masih impor sebesar 1,7 juta ton dari permintaan impor sebesar 2,5 juta ton.

    “Permintaan 2,5 (juta ton) tadi yang untuk industri yang kita kasih 1,7 (juta ton). Selebihnya kita minta petani mengolah garamnya agar juga bisa digunakan untuk industri,” katanya.

    Sementara, produksi jagung pakan ditargetkan sebesar 16 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri sebesar 13 juta ton.

    “Kebutuhan 13 juta ton, jadi bisa ekspor kita,” jelasnya.

    Di sisi lain, jagung industri masih harus impor. Namun, dari usul impor 1,7 juta ton, pemerintah hanya menyetujui 900 ribu ton.

    “Kita harus paksa untuk meningkatkan kualitas jagung dari lokal kita sehingga bisa diserap oleh industri. Oleh karena itu tadi kita putuskan hanya kita setujui 900 ribu ton,” terangnya.

    (fby/sfr)

  • MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    MPR Dukung Presiden Prabowo Stop Impor Beras pada 2025 Jika Stok Pangan Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto menghentikan impor beras pada 2025 jika stok pangan dalam negeri kuat. Menurut Muzani, pernyataan Prabowo tersebut relevan dan memungkinkan karena berbagai upaya swasembada pangan, sudah mulai membuahkan hasil signifikan.

    “Pernyataan itu (stop impor beras) didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat, seperti misalnya program cetak sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret,” ujar Muzani di gedung DPR/MPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu, kata Muzani, pemerintah juga giat melakukan intensifikasi pertanian dengan perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk termasuk perbaikan benih-benih. Hanya saja, kata Muzani, penghentian impor beras tersebut tidak perlu dipaksakan jika stok pangan dalam negeri belum terlalu kuat.

    “Kemungkinan pada 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tetapi menurut saya, jangan dipaksakan. Karena, stok pangan meskipun saat ini longgar, cukup, dan bagus serta harus cukup kuat,” imbuh Muzani.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengaku yakin Indonesia tidak perlu impor beras lagi pada 2024. Pasalnya, cadangan pangan dalam negeri mengalami kenaikan.

    “Kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024). Hal itu karena cadangan pangan saat ini cukup dan jadi yang terbesar dalam beberapa tahun belakang.

  • Indonesia Akan Stop Impor Beras hingga Gula pada 2025

    Indonesia Akan Stop Impor Beras hingga Gula pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Indonesia menargetkan untuk tidak lagi mengimpor sejumlah komoditas pangan, seperti garam konsumsi, gula konsumsi, beras konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak pada 2025.

    “Pada tahun 2025, kita tidak akan lagi mengimpor jagung untuk pakan ternak, garam untuk konsumsi, gula untuk konsumsi, maupun beras untuk konsumsi,” kata Zulkifli seusai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas tentang Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Ia menjelaskan, produksi gula dalam negeri ditargetkan mencapai 2,6 juta ton. Upaya peningkatan produksi ini dilakukan melalui pengembangan bibit unggul, perbaikan manajemen perkebunan, serta kerja sama dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Angka itu memungkinkan Indonesia untuk menyetop impor beras dan gula.

    Sementara itu, produksi garam konsumsi ditargetkan mencapai 2,25 juta ton untuk memenuhi kebutuhan nasional yang diperkirakan sekitar 1,76 juta ton pada tahun yang sama.

    Pada sektor jagung untuk pakan ternak, pemerintah menargetkan produksi sebesar 16,68 juta ton, melebihi kebutuhan domestik yang sekitar 13 juta ton. “Produksi jagung kita lebih dari cukup, sehingga kelebihannya bisa diekspor,” ujar Zulkifli.

    Selain itu, produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton, dengan kebutuhan dalam negeri sekitar 31 juta ton.

    Surplus produksi beras ini dapat digunakan sebagai cadangan pangan untuk menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam. Dengan angka produksi ini, maka Indonesia tidak perlu lagi impor beras dan gula pada 2025. 

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • Empat Kecamatan di Kapuas Terdampak Banjir

    Empat Kecamatan di Kapuas Terdampak Banjir

    Kapuas: Banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, menggenangi empat kecamatan seperti Kecamatan Timpah, Mantangai, Kapuas Tengah dan Pasak Telawang. Akibatnya sebanyak 8.300 KK atau 22.629 jiwa terdampak.

    Jumlah rumah yang terendam mencapai 4.773 unit, 56 unit rumah ibadah, 60 unit sarana pendidikan, 10 unit sarana kesehatan, 67 unit fasilitas umum dan 80 akses jalan terendam banjir.

    “Hari Sabtu, 7 Desember 2024, kita menyalurkan bantuan logistik  meliputi beras, mie instan, minyak goreng, gula, serta kebutuhan pokok lainnya,” kata Plt Kepala BPBD Kabupaten Kapuas, Ahmad Muhammad Saribi, Minggu, 8 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan distribusi bantuan yang dikirim berupa beras 41.500 Kg, mi instan 8.300 dus, gula pasir 8.300 Kg, minyak goreng 8.300 liter, susu kental manis 8.300 kaleng.

    Kemudian kopi 8.300 bungkus, teh 8.300 kotak, sarden 8.300 kaleng, kecap 8.300 botol dan obat obatan berupa multivitamin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

    “Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap menggunakan armada truk. Kami juga bekerja sama dengan perangkat kecamatan dan desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

    Kapuas: Banjir yang terjadi di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, menggenangi empat kecamatan seperti Kecamatan Timpah, Mantangai, Kapuas Tengah dan Pasak Telawang. Akibatnya sebanyak 8.300 KK atau 22.629 jiwa terdampak.
     
    Jumlah rumah yang terendam mencapai 4.773 unit, 56 unit rumah ibadah, 60 unit sarana pendidikan, 10 unit sarana kesehatan, 67 unit fasilitas umum dan 80 akses jalan terendam banjir.
     
    “Hari Sabtu, 7 Desember 2024, kita menyalurkan bantuan logistik  meliputi beras, mie instan, minyak goreng, gula, serta kebutuhan pokok lainnya,” kata Plt Kepala BPBD Kabupaten Kapuas, Ahmad Muhammad Saribi, Minggu, 8 Desember 2024.
     

    Dia menjelaskan distribusi bantuan yang dikirim berupa beras 41.500 Kg, mi instan 8.300 dus, gula pasir 8.300 Kg, minyak goreng 8.300 liter, susu kental manis 8.300 kaleng.
    Kemudian kopi 8.300 bungkus, teh 8.300 kotak, sarden 8.300 kaleng, kecap 8.300 botol dan obat obatan berupa multivitamin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
     
    “Penyalurannya akan dilakukan secara bertahap menggunakan armada truk. Kami juga bekerja sama dengan perangkat kecamatan dan desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Ketua Komisi XI Misbakhun memberikan pernyataan pers usai pertemuan DPR RI dan Presiden RI membahas penerapan PPN 12 persen di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Livia Kristianti

    Banggar DPR: PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 21:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Said menjelaskan, negara membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

    Untuk itu, Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diimplementasikan pada 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Said.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN, di antaranya beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    “Selain barang-barang tersebut, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam kelompok ekonomi lebih tinggi bisa berkontribusi lebih banyak terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Namun, Said mengamini kontribusi PPnBM terhadap penerimaan negara tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata sebesar 1,3 persen sepanjang 2013-2022. Artinya, bila PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang mewah yang termasuk objek PPnBM, kemungkinan kurang mampu mendongkrak target penerimaan pajak 2025.

    Sementara kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.

    Maka dari itu, Banggar DPR meminta Pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif.

    Ketua Banggar merekomendasikan delapan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah.

    Pertama, menambah anggaran perlindungan sosial sambil menambah jumlah penerima dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

    Kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG untuk rumah tangga miskin harus dipertahankan, termasuk kepada kelompok pengemudi ojek online (ojol).

    Ketiga, memperluas subsidi transportasi kepada moda yang digunakan masyarakat sehari-hari.

    Keempat, subsidi perumahan perlu dipastikan dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah.

    Kelima, mempertebal bantuan dan beasiswa pada perguruan tinggi.

    Keenam, melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan inflasi terkendali.

    Ketujuh, menaikkan porsi belanja pemerintah untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Terakhir, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa masuk ke sektor yang berdaya saing. Bahkan, lanjut Said, Pemerintah juga bisa menyinkronkan kebijakan ini dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

    Sumber : Antara