Produk: Beras

  • Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen – Page 3

    Buruh Minta Pemerintah Pastikan Barang Kebutuhan Rakyat Tak Kena PPN 12 Persen – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan berlaku pada awal 2025. 

    Kebijakan PPN 12 persen ini merupakan bagian dari amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai, daya beli masyarakat sulit untuk diseimbangkan dengan ada kenaikan PPN menjadi 12 persen. Lantaran, kenaikan tersebut juga berlaku bagi sejumlah barang kebutuhan rumah tangga.

    “Satu-satunya jalan adalah batalkan kenaikan PPN 12 persen itu,” ujar Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Bhima juga melihat, Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperpanjang periode penyaluran stimulus dalam rangka meringankan beban masyarakat dari naiknya PPN menjadi 12 persen. 

    Salah satunya, Pemerintah merancang kebijakan Bantuan Pangan/Beras sebanyak 10 kg per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) selama dua bulan pada Januari-Februari 2025, dan pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen selama dua bulan pada Januari-Februari 2025 bagi pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2200 VA untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

    “Sementara dampak dari kenaikan tarif PPN 12 persen ini bisa sangat panjang,” ucap Bhima.

    Bhima memaparkan studi yang dilakukan Celios menemukan pengeluaran kelas menengah berisiko naik hingga Rp 300,000 per bulan akibat kenaikan PPN 12 persen.

    “Sedangkan untuk masyarakat miskin ada kenaikan hingga lebih dari Rp 100,000 per bulannya karena PPN naik dari 11 persen jadi 12 persen,” ujar dia.

    “Jadi antara dampak PPN 12 persen dengan stimulus ekonominya belum sebanding, maka ini akan menurunkan daya beli masyarakat lebih dalam lagi serta memicu PHK massal di berbagai sektor,” Bhima menambahkan.

     

     

  • PPN Jadi 12%, Tarif Transportasi Umum Bakal Disesuaikan – Page 3

    PPN Jadi 12%, Tarif Transportasi Umum Bakal Disesuaikan – Page 3

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Konferensi Pers terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan pajak ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menko Airlangga menjelaskan, sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini dikenakan PPN 12%.

    Bahan makanan premium antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, akan dikenakan PPN 12%,” jelas dia.

    Airlangga melanjutkan, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

    Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang diantaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Airlangga.

     

  • Beli Baju-Kosmetik di Mal Kena PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

    Beli Baju-Kosmetik di Mal Kena PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah memastikan pakaian dan kosmetik yang dijual di pusat perbelanjaan atau mal akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai tahun depan. Tarif PPN itu naik dibandingkan saat ini hanya 11 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN bakal terdampak semua. Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang dikonsumsi masyarakat luas.

    Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan. Apalagi yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN 12 persen.

    “(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,” ujar Susi sapaan akrabnya ditemui di kantornya, Selasa (17/12).

    Menurut Susi, beberapa barang yang di luar pembebasan pajak dan kena PPN, maka akan diberi insentif ditanggung pemerintah (DPT). Misalnya beli rumah atau properti maksimal harga Rp5 miliar dan kendaraan listrik mendapatkan stimulus PPN DTP.

    “Di luar itu ada ternyata barang yang juga dikonsumsi masyarakat, yang tidak masuk di kelompok, yang ternyata juga diperlukan untuk tidak dikenakan. Akhirnya pemerintah menggunakan skema DTP,” jelasnya.

    Ia pun menekankan detail jenis dan harga barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan akan segera dirilis. Saat ini aturannya sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan.

    “Kalau di luar itu semuanya, per hari ini policynya akan dikenakan. Tapi detailnya akan seperti apa, kita akan tunggu di PMK-nya. Jadi kalau nanya barang yang lain apapun di luar itu, penjelasannya seperti itu. Semuanya barang dan jasa yang kena PPN akan kena tambahan 1 persen,” pungkas Susi.

    Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Namun, ada beberapa barang yang tidak akan dikenakan PPN.

    Ada juga barang yang kena PPN.

    Berdasarkan data pemerintah, berikut daftar 8 jenis barang yang dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan:

    1. Beras super premium

    2. Buah-buahan premium

    3. Daging premium

    4. Ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium

    5. Udang dan crustacea premium (king crab)

    6. Jasa pendidikan premium

    7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium

    8. Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

    (ldy/agt)

  • Hadapi PPN 12 Persen, Menko Airlangga Sebut Pemberian Insentif Topang Kelas Menengah – Page 3

    Hadapi PPN 12 Persen, Menko Airlangga Sebut Pemberian Insentif Topang Kelas Menengah – Page 3

    Meskipun demikian, untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah tetap melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN.

    Airlangga merinci, pemerintah bakal memberikan fasilitas dengan membebaskan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting).

    Adapun beberapa barang kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN yakni; beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng/ikan bolu, ikan cakalang/ikan sisik, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan tuna, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

    Selain itu, tepung terigu, Minyakita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1 persen, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap di 11 persen.

     

  • Serap 70 persen beras petani, Bulog Madiun kejar 3.350 ton akhir 2024

    Serap 70 persen beras petani, Bulog Madiun kejar 3.350 ton akhir 2024

    Selasa, 17 Desember 2024 19:48 WIB

    ANTARA – Bulog Kantor Cabang Madiun telah menyerap gabah dan beras petani setempat sebanyak 10.150 ton setara dengan beras sejak Januari hingga pertengahan Desember 2024. Jumlah ini masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu 13.500 ton setara dengan beras sehingga Bulog menggesa realisasi penyerapan 30 persen beras dan gabah. (Rindhu Dwi Kartiko/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Songsong Tahun 2025 Optimisme Jawa Timur Wujudkan Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Nasional

    Songsong Tahun 2025 Optimisme Jawa Timur Wujudkan Swasembada Pangan dan Lumbung Pangan Nasional

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup tahun 2024 dengan banyak capaian prestasi yang membanggakan.

    Bukan hanya soal mengantongi banyak penghargaan tapi juga capaian dari segi produktivitas sektor pangan yang gemilang. 

    Dengan produktivitas sektor pangan yang tinggi baik untuk padi, daging, susu dan juga perikanan, bahkan Provinsi Jawa Timur semakin optimistis untuk menyongsong tahun 2025 mewujudkan swasembada pangan. 

    Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan bahwa sejauh ini Jatim memegang peranan penting dalam ketersediaan pangan nasional.

    Selama lima tahun berturut turut, Provinsi Jawa Timur berhasil mempertahankan posisinya sebagai produsen padi terbesar di Indonesia.

    “Selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2020 – 2024 dengan kontribusi sebesar 17,52 persen terhadap produksi padi nasional,” terang Adhy.

    “Saat ini Jatim bahkan menjadi penyedia kebutuhan pangan bagi lebih dari 16 provinsi di Indonesia. Jatim menjadi lumbung pangan nasional dengan didukung dari tingginya produktivitas kita di sektor pangan,” imbuhnya.

    Menurut Angka Sementara BPS, capaian produksi pagi di tahun 2024 sebesar 9,266 juta Ton-GKG atau setara dengan beras sebesar 5,327 juta ton. Demikian juga untuk komoditas pangan strategis lainnya, yaitu jagung. 

    Jawa Timur juga mencatatkan sebagai produsen jagung tertinggi nasional dengan kontribusi produksi sebesar 29,56 % terhadap produksi jagung Nasional. 

    Berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 ini, produksi jagung pipilan kering pada kadar 14 % sebesar 4,494 juta Ton pipilan kering. 

    Pihaknya menegaskan andalan Jatim dalam swasembada pangan adalah padi atau beras. Dari perspektif kewilayahan, Jawa Timur memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi masyarakat Jawa Timur dan menyokong kebutuhan pangan di beberapa provinsi. 

    “Pun begitu di subsektor hortikultura, pada komoditas pangan strategis cabai dan bawang merah, Jawa Timur juga memberikan kontribusi besar terhadap nasional.  Pada komoditas cabai rawit, Jawa Timur menjadi kontributor tertinggi sejak tahun 2020 – 2023,” urai Adhy.

    Berdasarkan Angka Tetap BPS, produksi cabai rawit tahun 2023 sebesar 562.816 ton dan kontribusi terhadap nasional sebesar 37,89 % . Untuk komoditas cabai besar produksi tahun 2023 sebesar 85.444 ton dan kontribusi terhadap nasional sebesar 21,74 % sebagai penyumbang kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada komoditas bawang merah, produksi tahun 2023 mencapai 484.669 ton atau berkontribusi sebesar 24,58 % terhadap nasional.

    Dalam peningkatan produksi untuk penguatan ketahanan pangan dan menjaga ketersediaan, Provinsi Jawa Timur telah melakukan langkah- langkah aksi diantaranya melalui optimalisasi Kinerja Pertanian.

    “Dalam meningkatkan produksi pangan, kami di pemprov Jatim melakukan tiga hal. Yang pertama yaitu Peningkatan Indeks Pertanaman, Peningkatan Produktivitas dan Penyelamatan Hasil,” urai Adhy. 

    Selain itu juga dilakukan dalam langkah perbaikan insfrastruktur pertanian. Pemprov Jatim secara maksimal melakukanb perbaikan Jalan Usaha Tani juga irigasi perpompaan. Hal ini penting agar petani mendapatkan akses dan pengairan yang cukup untuk lahan mereka.

    “Kita juga melakukan penguatan aspek kelembagaan petani dari on farm sampai off farm serta dukungan kebijakan Pemerintah, pemahaman petani, fasilitasi (gapoktan/ koperasi), kelembanggan petani melalui Korporasi Petani. Serta Pemprov Jatim juga aktif dalam memfasilitasi dan optimalisasi alsintan atau pemanfaatan dari on farm s/d off farm melalui mekanisasi pertanian,” tegasnya.

    Lebih lanjut Adhy juga menjelaskan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan peningkatan agar hasil pertanian tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Tapi juga untuk diekspor. 

    Disampaikan Adhy, produk pertanian Jatim yang diekspor adalah produk kakao. Produk kakao ini menjadi andalan Jatim selain juga tembakau dan rokok, ikan, serta teh, kopi dan rempah-rempah. 

    Sedangkan untuk produk pangan yang diimpor meliputi komoditas serealia, buah-buahan, tembakau dan rokok, serta biji dan buah yang mengandung minyak.

    “Ekspor terus kita dorong, jadi semua kita berjalan linier, perbaikan dilakukan di banyak titik. Dan produknya juga kita galakkan untuk bisa menembus pasar global. Dan kita mendorong supaya yang dieskpor bukan bahan mentah ya. Tapi sudah dalam bentuk olahan,” tegasnya. 

    Pj Gubernur Adhy menegaskan, meski saat ini Jatim sudah menjadi provinsi dengan penghasil padi tertinggi di Indonesia, tidak membuat Pemprov Jatim berpuas diri. Saat ini, pihaknya juga masih terus berupaya mendorong produktivtas padi petani Jatim. 

    Tak hanya itu, Provinsi Jawa Timur juga memiliki banyak potensi dari sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 produksi perikanan tangkap Jawa Timur mencapai sebesar 473.308,620 Ton, produksi perikanan budidaya sebesar 1.155.136,84 Ton, produksi ekspor hasil Kelautan dan perikanan sebesar 286.212,17 Ton. 

    “Komoditas unggulan perikanan budidaya Jawa Timur yaitu komoditas rumput laut, ikan bandeng, ikan lele, udang Vanamei, dan ikan nila. Komoditas unggulan perikanan tangkap Jawa Timur yaitu ikan tongkol dan ikan lemuru,” tutur Adhy.

    Dalam mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan, Pemprov Jatim juga memberikan program bantuan untuk nelayan. Mulai dari pemberian sarana alat penangkapan ikan (API) dan Alat bantu penangkapan ikan (ABPI) yang ramah lingkungan.

    Tidak hanya itu, dalam lima tahun ini, Pemprov Jatim juga aktif melakukan pemulihan sumber daya ikan di laut. Diantaranya melalui program underwater restocking dan penebaran benih ikan di perairan umum daratan (PUD).

    “Kami juga aktif melakukan perbaikan sumberdaya habitat ikan di laut melalui pembangunan rumah ikan (Fish apartement). Ini kita lakukan guna mendukung reproduksi ikan sehingga dapat meningkatkan potensi sumber daya ikan di laut,” ujarnya.

    Pemprov juga memberikan bantuan pelayanan pengurusan dokumen kapal penangkapan ikan agar nelayan dapat beroperasional secara maksimal terkait sarana yang digunakan layak secara teknis dan lengkap administrasinya.

    Dengan begitu maka dapat mengurangi tindak illegal fishing, penerapan aturan dalam penggunaan alat tangkap yang dilarang, sosialisasi pengelolaan SDI yang berkelanjutan, pengendalian kegiatan penangkapan ikan melalui pengaturan perijinan.

    Demi membantu swasembada pangan Indonesia di tengah isu krisis pangan yang melanda dunia. Salah satu upaya mewujudkan peningkatan produktivitas padi Jawa Timur adalah dengan memenuhi kebutuhan pupuk petani. 

    “Kebutuhan pupuk subsidi di Jawa Timur Tahun 2024 adalah sebesar 2.598.476 Ton, sedangkan ketersediaan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur hanya sebesar 1.949.952 Ton,” kata Adhy. 

    “Ini artinya baru 75,04?ri total kebutuhan pupuk bersubsidi yang saat ini tersedia. Dan masih ada kekurangan atau sisa yang belum terpenuhi sebesar 648.524 Ton. Inilah yang sedang dan terus kita perjuangkan, ada produksi pertanian kita, khususnya padi, bisa meningkat,” imbuhnya.

    Ia kemudian menjabarkan detail kebutuhan pupuk subsidi bagi petani Jatim. Rincinya yaitu Pupuk Urea 1.100.561 Ton, Pupuk NPK 1.341.333 Ton, Pupuk NPK Formula 984,7 ton dan Pupuk Organik 155.598 Ton. 

    Meski baru terpenuhi 75,04 persen, namun dijelaskan Adhy bahwa angka itu sejatinya sudah hasil penambahan di tahun 2024. Semula alokasi pupuk subsidi Jatim adalah 963.847 Ton atau 39,85?ri kebutuhan. 

    Namun setelah melakukan pengajuan penambahan kuota, maka terbit Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024. Sehingga pada bulan April 2024 Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi yang semula 4.732.519 Ton menjadi 9.550.000 Ton menjadi  1.920.074 Ton atau 79,4?ri kebutuhan petani.

    “Karena masih ada kekurangan, kita juga mendorong agar petani mengembangkan inovasi dan kreativitas dengan menggunakan pupuk alami. Hal ini bisa mendorong produktivitas tanpa harus bergantung pada pupuk subsidi,” tegasnya. 

  • Kemendiktisaintek RI Kunjungi Klaster Padi Organik Bondowoso

    Kemendiktisaintek RI Kunjungi Klaster Padi Organik Bondowoso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendiktisaintek RI) berkunjung ke Klaster Padi Organik di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Selasa (17/12/2024).

    Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Prof. Fauzan menyatakan, pengembangan padi organik di Bondowoso merupakan langkah nyata yang berpotensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    Penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan di Desa Lombok Kulon itu tak lepas dari pembinaan dan kerjasama petani dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Pemerintah dan Perbankan.

    “Sejak 2013, UMM telah berkomitmen untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan beras organik di daerah ini,” katanya.

    Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan diwawancarai media di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Selasa (17/12/2024). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Pola pertanian padi organik ini tidak hanya memiliki pasar khusus yang luas, melainkan juga memberi cuan lebih bagi petani. Sebab, tinggi dari sisi produktivitas panen dan besar margin keuntungannya.

    “Produksi padi organik ini bukan hanya meningkatkan kapasitas panen dari 5 ton menjadi lebih dari 8 ton per hektar, tetapi juga menawarkan nilai tambah dari segi kesehatan karena penggunaan bahan organik murni,” tuturnya.

    Menurutnya, hal ini adalah praktik baik yang patut dicontoh. “Sebagai upaya mewujudkan desa mandiri pangan dan energi, sejalan dengan visi pembangunan nasional,” ujar Prof. Fauzan.

    Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek RI, Fauzan Adziman, menekankan pentingnya produktivitas dan ekosistem riset dalam mendukung swasembada pangan, salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Kami mendengar bahwa produktivitas padi organik di sini meningkat signifikan. Ini menjadi contoh konkret bagaimana riset dan pengembangan dapat meningkatkan perekonomian serta mengendalikan inflasi,” katanya.

    Ke depan, tantangan pelaku usaha pertanian padi organik adalah memperluas skala usahanya.

    “Harus scaling up agar praktik ini bermanfaat di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Ia juga menekankan perlunya kolaborasi multi-pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan komunitas masyarakat.

    “Pemerintah melalui APBN akan mendukung pendanaan berbasis masalah dengan fokus utama pada swasembada pangan,” terangnya.

    Kemendiktisaintek RI sendiri sudah membentuk Direktorat Jenderal baru yakni Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi yang akan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

    “Untuk menyediakan teknologi dan informasi terkait pertanian organik,” tuturnya.

    Berdasarkan riwayat, pengembangan padi organik di Desa Lombok Kulon awalnya digagas sebagai solusi atas rendahnya keuntungan padi konvensional akibat tingginya biaya operasional.

    Berkat dukungan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Pemkab Bondowoso dan Bank Indonesia, masyarakat berhasil membangun ekosistem pertanian organik yang lebih menguntungkan dan sehat.

    “Beras organik memiliki keunggulan dari aspek ekonomi dan kesehatan. Jika ditreatment dengan metode organik murni, hasilnya lebih sehat dan bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

    Pj Bupati Bondowoso, Muhammad Hadi Wawan Guntoro, menyebutkan bahwa luasan total areal padi organik di Lombok Kulon mencapai 105 hektar.

    “Selain itu, terdapat 100 hektar di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, dan 20 hektar di Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal yang sedang dalam tahap konversi ke lahan organik,” sebut Wawan.

    Pemkab Bondowoso mengaku akan sepenuhnya mendukung program ketahanan dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

    “Potensi padi organik di Bondowoso ini sangat besar dan menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan pangan nasional,” tegasnya. (awi/ted)

  • Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen di 2025, Apa Saja?

    Daftar Barang dan Jasa yang Kena PPN 12 Persen di 2025, Apa Saja?

    Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Senin, 16 Desember 2024.

    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
     

     

    Daftar Barang dan Saja yang Kena PPN 12 Persen
    Pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah. Ini seperti disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama. 

    “Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN (12 persen),” kata Sri Mulyani.

    Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah: 

    Beras premium
    Buah-buahan premium
    Daging premium, seperti wagyu dan daging kobe
    Ikan mahal, seperti salmon premium dan tuna premium
    Udang dan crustacea premium (king crab)
    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA
    Jasa pendidikan premium
    Jasa pelayanan kesehatan medis VIP atau kelas premium

    Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Hal ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada Senin, 16 Desember 2024.
     
    “Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari (2025),” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
     

     

    Daftar Barang dan Saja yang Kena PPN 12 Persen
    Pemerintah akan menerapkan kenaikan tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah. Ini seperti disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama. 
     
    “Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN (12 persen),” kata Sri Mulyani.
    Barang dan jasa mewah yang akan dikenai PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 adalah: 

    Beras premium
    Buah-buahan premium
    Daging premium, seperti wagyu dan daging kobe
    Ikan mahal, seperti salmon premium dan tuna premium
    Udang dan crustacea premium (king crab)
    Listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA
    Jasa pendidikan premium
    Jasa pelayanan kesehatan medis VIP atau kelas premium

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Siap-siap Sekolah Internasional hingga RS Mewah Kena PPN 12 Persen

    Siap-siap Sekolah Internasional hingga RS Mewah Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Layanan sekolah internasional dan rumah sakit mewah bakal kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Artinya, biaya jasa keduanya yang dibayarkan pengguna akan lebih besar dari saat ini hanya 11 persen.

    Kenaikan PPN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

    “Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).

    Ia mencontohkan, salah satunya yang dikenakan PPN adalah jasa mewah yang biasanya digunakan dan dikonsumsi orang kaya, seperti sekolah berstandar internasional hingga rumah sakit kelas VIP.

    “Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” jelasnya.

    Barang lain yang dikenakan PPN 12 persen adalah daging wagyu yang memang diimpor dan harganya per kilogramnya tembus puluhan juta. Sedangkan, daging yang dikonsumsi masyarakat luas tidak dikenakan PPN.

    Berikut daftar barang premium yang kena PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025:

    1. Beras super premium
    2. Buah-buahan premium
    3. Daging premium
    4. Ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium
    5. Udang dan crustacea premium (king crab)
    6. Jasa pendidikan premium
    7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium
    8. Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA

    (ldy/sfr)

  • Dishub Siapkan 10 Kapal Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Desember 2024

    Dishub Siapkan 10 Kapal Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu Megapolitan 17 Desember 2024

    Dishub Siapkan 10 Kapal Distribusikan Pangan ke Kepulauan Seribu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta menyiapkan 10 kapal operasional untuk distribusi pasokan pangan ke Kepulauan Seribu.
    Kadishub Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, opersional kapal mulai dibuka kembali untuk memberikan pasokan pangan bagi warga Kepulauan Seribu.
    “Kami sudah siapkan total sebanyak 10 unit kapal, dan tentu kesepuluhannya ini bisa operasional sesuai dengan cuaca yang disampaikan prakiraan cuaca yang disampaikan oleh teman-teman BMKG,” kata Syafrin saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).
    Pada tiga hari sebelumnya, kapal operasional distribusi pangan Dishub sempat tidak beroperasi akibat cuaca buruk dan banjir rob Kepulauan Seribu.
    “Iya, kemarin itu tiga hari tidak opersional,” ujar Syafrin.
    Layanan kapal dihentikan sementara karena terjadi gelombang tinggi hingga 2,4 meter yang membahayakan awak kapal maupun penumpang.
    “Dari hasil pantauan itu terjadi tinggi gelombang sampai dengan 2,5 meter dan tentu ini sangat membahayakan penumpang,” tutur dia.
    Dishub mengantisipasi insiden kapal karam terulang kembali seperti di Kapal KM Bintang Muara 4 yang hendak bermuara ke Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, akibat mesin bocor saat berada di perairan Pulau Karang Beras.
    “Ini juga dari aspek keselamatan itu bisa kami penuhi dengan memperhatikan selamatan penumpang dan atau barang yang akan ke Pulau Seribu,” imbuh Syafrin.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Yuke Yurike menyampaikan, warga Kepulauan Seribu tengah kesulitan mendapat pasokan pangan akibat banjir rob atau pasang air laut.
    Banjir rob yang melanda Kepulauan Seribu selama beberapa hari ini telah menggenangi 70 persen dataran Pulau Seribu.
    Akibatnya, pasongan makanan yang didatangkan dari luar pulau terganggu akibat cuaca buruk.
    “Hampir 70 persen wilayah di kepulauan seribu terendam rob. Pasokan makanan ke wilayah Kepulauan Seribu terganggu akibat cuaca yang buruk,” papar Yuke dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).
    Masyarakat di Kepulauan Seribu kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan karena kapal Dinas Perhubungan juga tak bisa beroperasi.
    “Maka jalan satu-satunya untuk mengatasi kekurangan pasokan pangan ini dengan kapal tradisional milik masyarakat setempat,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.