Xcloud.id

Produk: Beras

  • Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan di gedung Graha Mandiri lantai 5, Jakarta Pusat.

    “Saudara-saudara, baru saja ini ada Seskemenko (Sekretaris Kementerian Koordinator), ada Deputi dan Staff Ahli saya baru saja melantik, baru saja,” kata Zulhas dalam konferensi pers pelantikan Eselon I Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

    Meski para Eselon I itu baru dilantik, Zulhas mengatakan mereka sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    Bahkan menurutnya seusai pelantikan ini, para pejabat tinggi Kemenko Pangan itu akan langsung bekerja secara maraton untuk mengejar target RI swasembada pangan pada 2027 dan berhenti impor beras, gula, hingga garap pada 2025 nanti.

    “Walaupun ini baru hari ini, bukan berarti baru hari ini kami bekerja. Selama mulai dilantik terus maraton,” ucapnya.

    “Semangat kita sekarang kan tidak impor. Semangat kita swasembada pangan, jadi kita bekerja dulu, jangan menyerah dulu, bekerja dulu. Oleh karena itu kemarin kita sudah putuskan, kita tahun depan sudah putuskan tidak impor beras, tidak impor gula, tidak impor garam, tidak impor jagung,” tegas Zulhas.

    Sebagai contoh, Zulhas mengatakan minggu depan Kemenko Pangan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan rapat koordinasi. Semisal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kami akan berkiling.

    “Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahan ada di mana agar bisa cepat dikerjakan. Kedua untuk tambak di mana saja. Tiga, penyuluh pertanian di Kabupaten yang belum ada, maka bisa dikirim dari pusat. Kemudian Alsintan (alat dan mesin pertanian). Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, di mana yang bisa berkebun tebu yang kita perluas,” jelasnya.

    Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang baru dilantik Zulhas hari ini:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

    (fdl/fdl)

  • Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kadin optimistis pemerintah bisa dongkrak ekonomi dan tekan kemiskinan

    Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie optimistis Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat semakin maju dengan perekonomian, yang tumbuh pesat dan pada ujungnya akan menekan angka kemiskinan.

    “Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Pak Gibran, mudah-mudahan perekonomian Indonesia bisa bertumbuh lebih pesat dan lebih inklusif lagi, sehingga angka kemiskinan turun signifikan,” ujarnya dalam keterangan, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, Anin dapat memahami kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang akan diiringi dengan kebijakan stimulus ekonomi (insentif) bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Ya, tentu di Kadin, karena tadi baru keluar stimulusnya, akan mempelajari dengan baik,” kata Anin usai menghadiri acara “Malam Renungan Natal Kadin Indonesia” di Jakarta, Senin (16/12/2024) malam.

    Berbicara mengenai stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah, Anin meyakini hal itu menunjukkan komitmen untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, yang menjadi elemen penting pendorong pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, dengan stimulus diharapkan pengeluaran Pemerintah bisa lebih produktif.

    “Kami berharap stimulus-stimulus ini bisa juga mengimbangi, sehingga investasi bisa masuk, terutama dalam industri. Karena, industri ini bisa menghasilkan suatu produk, terutama barang yang bisa di ekspor,” ucapnya.

    Anin mengatakan program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran seperti makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah murah, antara lain bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendongkrak efektivitas belanja pemerintah.

    “Jadi, program-program yang dicanangkan itu berupaya agar daya beli masyarakat lebih baik dari yang dibutuhkan. Kedua, juga government spending atau pengeluaran dari pemerintah yang lebih produktif,” jelas Anin.

    Dalam aturan pajak baru, tidak semua barang akan terkena kenaikan tarif PPN 12 persen. Pemerintah juga memberikan sejumlah insentif paket kebijakan ekonomi untuk mendorong daya beli.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan PPN atau tarif 0 persen, termasuk beras.

    Selain kebutuhan pokok, untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa pelayanan sosial juga dibebaskan dari PPN.

    “Jadi, ini semua menjadikan suatu harapan. Tentu, dalam stimulus, Kadin selalu bersama dengan pemerintah sebagai mitra strategis, kami juga menyampaikan apa yang teman-teman rasa di sektor riil,” ucap Anin.

    Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus berupa paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Untuk masyarakat berpendapatan rendah, diberikan insentif PPN ditanggung pemerintah 1 persen, atau hanya dikenakan tarif 11 persen. Barang-barang pokok yang tetap dikenakan tarif 11 persen di antaranya MinyaKita, tepung terigu, dan gula industri.

    Stimulus lainnya yang diberikan adalah bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan.

    Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2.200 volt ampere (VA) diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    PPN 12 Persen Resmi Naik Januari 2025, Ini Daftar Paket Insentif yang Disiapkan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat seiring regulasi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

    Kenaikan PPN sesuai dengan aturan yang sudah diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam aturan tersebut mengamanatkan kenaikan PPN menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2024.

    Lalu apa itu paket insentif? Berikut ini pengertian dan daftar penerima insentif.

    Paket Insentif
    Paket insentif untuk bidang ekonomi, keadilan, dan kepentingan masyarakat merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terhadap harga barang atau jasa yang akan naik karena PPN 12 persen. Pemerintah memproyeksikan jumlah PPN yang dibebaskan untuk insentif sebesar Rp 265,6 triliun. Jumlah ini di luar pembebasan PPN yang diberikan untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

    Barang yang termasuk adalah beras, ikan, telur, sayur, gula konsumsi, susu segar, dan daging, sedangkan jasa yang termasuk adalah jasa angkutan umum, jasa keuangan, jasa tenaga kerja, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa asuransi, vaksin polio, buku, rusunami, rumah sederhana dan sangat sederhana, dan pemakaian listrik serta air minum.

    Daftar Penerima Paket Insentif
    Pemerintah mengklasifikasikan penerima insentif menjadi tiga golongan, yaitu insentif bagi rumah tangga, insentif bagi kelas menengah, dan insentif bagi dunia usaha.

    Insentif bagi Rumah Tangga
    Rumah tangga yang mendapatkan insentif adalah yang memiliki pendapatan rendah. Pemerintah memberikan stimulus dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1 persen dari total PPN 12 persen untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting), berupa tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri.

    Selain dari stimulus tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk masyarakat kelompok desil 1 dan 2 dengan total 16 juta penerima selama Januari dan Februari. Pemerintah juga memberikan diskon biaya listrik sebanyak 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA selama Januari dan Februari 2025.

    Insentif bagi Kelas Menengah
    Pemerintah juga memberikan insentif bagi kelas menengah dengan melanjutkan PPN DTP properti dengan harga rumah hingga Rp 5 miliar dengan pengenaan pajak dasar hingga Rp 2 miliar. Selain itu juga tetap menjalankan PPN DTP kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau electric vehicle (EV) untuk penyerahan EV mobil tertentu dan bus tertentu, pajak barang mewah atau PPnBM DTP KBLBB/EV untuk impor mobil tertentu dalam bentuk utuh, penyerahan EV mobil tertentu yang diproduksi di dalam negeri, dan pembebasan bea masuk EV completely built up (CBU).

    Selain itu, pemerintah juga memberikan PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin hybrid, memberikan insentif PPh untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan diskon pembayaran untuk Jaminan Kesehatan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk pekerja padat karya.

    Insentif bagi Dunia Usaha
    Bagi dunia usaha, pemerintah menyiapkan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5 persen hingga 2025 untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan tujuh tahun dan selesai pada 2024. UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak tersebut. Pemerintah juga memberikan subsidi 5 persen untuk membiayai industri padat berupa revitalisasi alat atau mesin.

  • Mendag Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Mendag Pastikan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025

    Bekasi, Beritasatu.com – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan ketersediaan dan harga bahan pokok dalam kondisi stabil dan aman. Meski terdapat sedikit kenaikan harga, Budi menegaskan bahwa semuanya masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Dari hasil pantauan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), pasokan dan harga bahan pokok secara nasional masih normal. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Budi saat menghadiri acara pemaparan barang dalam pengawasan di Cikarang Barat, Rabu (18/12/2024).

    Menurut Budi, kenaikan harga yang terjadi di beberapa daerah disebabkan oleh keterlambatan pasokan. Namun, ia memastikan bahwa harga kebutuhan pokok masih terkendali.

    “Sebagai contoh, harga cabai saat ini sekitar Rp 40.000 per kilogram, masih jauh di bawah HET Rp 55.000. Kenaikan ini hanya sementara karena pasokan mulai meningkat di bulan Desember,” jelasnya.

    Budi juga memaparkan hasil sidaknya di Medan beberapa waktu lalu. Ia menemukan bahwa harga telur ayam masih berkisar Rp 28.000 per kilogram, minyak goreng Rp 15.700 per kilogram, sementara harga daging dan beras tetap stabil.

    “Secara umum, harga kebutuhan pokok masih normal. Misalnya, harga telur di Medan hanya Rp 28.000 per kilogram, dan minyak goreng Rp 15.700. Ini menunjukkan stabilitas harga di berbagai daerah,” tambahnya.

    Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Nataru, Budi memastikan pemerintah terus melakukan pengawasan intensif. Selain itu, inspeksi ke daerah-daerah lain, seperti Bandung, juga akan dilakukan dalam waktu dekat untuk memastikan tidak ada kendala distribusi.

    “Kami akan terus memantau kondisi pasar di berbagai wilayah. Harapannya, tidak ada masalah berarti menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” pungkasnya.

  • DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    DPR Khawatir Penerapan PPN 12 Persen Tahun Depan Berdampak Terhadap Inflasi – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI, Herman Khaeron, mengatakan masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan tarif PPN 12 persen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP dengan jadwal yang ditentukan tarif PPN akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk menjaga daya beli masyarakat pemerintah memberikan stimulus kebijakan ekonomi, yakni bagi rumah tangga berpendapatan rendah PPN ditanggung pemerintah 1 persen atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja.

    Barang-barang pokok yang dikenakan tarif 11 persen yakni, minyak goreng dengan kemasan Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    “Jadi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan minuman yang peranannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi yakni 36,3 persen, juga tetap 11 persen (tarif PPN),” ungkapnya.

    Adapun Airlangga menyampaikan, pemerintah juga menerapkan pengecualian objek PPN. 

    “Barang-barang yang dibutuhkan masyarakat PPN diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan telur, sayur, susu, jasa pendidikan, angkutan umum, seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.

    Beberapa barang dan jasa tertentu yang diberikan fasilitas bebas PPN meliputi:

    Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging
     Telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi
    Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja
    Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci
    Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap)
    Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA)
    Rusun sederhana, Rusunami, RS, dan RSS
    Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional
    Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
    Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi
    Emas batangan dan emas granula
    Senjata/alutsista dan alat foto udara.

  • Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi

    Anggota DPR Khawatir Kenaikan PPN 12 Persen Berdampak pada Inflasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen.
    Menurutnya, ada kemungkinan terjadi inflasi terhadap kenaikan PPN di tahun depan.
    “Ini soal kekhawatiran, mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman saat dikonfirmasi, Rabu (18/12/2024).
    Meski begitu, ia meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen, yang hanya akan diterapkan ke barang mewah pada tahun depan.
    “Kita lihat saja sebulan ke depan apakah kenaikan PPN menjadi 12 persen sebagaimana tertuang dalam UU Harmonisasi perpajakan yang ke depan akan diterapkan pada pajak barang mewah apakah mempengaruhi tidak terhadap kelas menengah ke bawah,” tuturnya.
    Selain itu, anggota Komisi VI DPR RI ini berharap ada formulasi lain dari pemerintah imbas kenaikan PPN tersebut.
    Sebab, saat ini pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Dan kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan tarif PPN tetap naik mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
    Pengumuman itu disampaikan oleh Menko Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan sejumlah menteri lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (16/12/2024).
    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).
    Namun, kata dia, tarif
    PPN 12 persen
    ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting yang rinciannya diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 59 Tahun 2020.
    Kelompok barang yang dibebaskan dari PPN adalah sembako, termasuk beras, daging, telur ikan, susu, serta gula konsumsi.
    Di samping itu, pembebasan PPN berlaku pula untuk jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.
    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok seluruhnya bebas PPN,” ucapnya.
    Guna mengantisipasi dampak
    kenaikan PPN 12 persen
    , pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Lamongan Jamin Harga dan Pasokan Bahan Pokok Aman

    Pemkab Lamongan Jamin Harga dan Pasokan Bahan Pokok Aman

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan menjamin bahwa harga dan pasokan bahan pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru) dalam kondisi stabil dan aman.

    Kepala Disperindag Lamongan, Anang Taufik, menyampaikan bahwa meskipun sempat terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas, kondisi harga dan pasokan bahan pokok di Lamongan pada minggu ketiga Desember 2024 tetap terjaga dengan baik.

    “Hingga saat ini, pasokan dan harga bahan pokok di Lamongan masih stabil. Kami akan terus berupaya menjaga kestabilan ini hingga momen Nataru selesai,” kata Anang, pada Rabu (18/12/2024).

    Salah satu bahan pokok yang menjadi perhatian adalah beras. Di Pasar Sidoharjo dan Pasar Blimbing, beras kualitas premium dijual dengan harga Rp16 ribu per kilogram. Sementara itu, di Pasar Babat, harga beras premium mencapai 13.000 rupiah. Untuk beras medium, harga di Pasar Sidoharjo dan Pasar Babat masing-masing tercatat Rp12.500 dan Rp13 ribu, sementara di Pasar Blimbing berharga Rp13 ribu.

    Selain beras, harga cabai rawit yang sempat mengalami lonjakan harga hingga Rp45 ribu per kilogram pada minggu kedua Desember, kini kembali turun menjadi Rp38 ribu per kilogram.

    Untuk memastikan ketersediaan pasokan, Anang juga menginformasikan bahwa saat ini Gudang Beras Lamongan yang terletak di Karangkembang, Kecamatan Babat, memiliki stok beras lebih dari 2.279 ton, yang masih tergolong aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Untuk mempertahankan stabilitas harga dan pasokan bahan pokok, pihak Disperindag Lamongan intensif melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok melalui sistem Sipukdabapok, serta bekerja sama dengan Satgas Pangan. Selain itu, untuk mengantisipasi lonjakan harga, pemerintah juga menggelar operasi pasar murah (OPM) dan terus berkoordinasi dengan distributor yang ada di Lamongan.

    “Kami juga terus mengawasi pasar tradisional, toko modern, dan retail untuk memastikan harga tetap terjaga,” ujar Anang. [fak/beq]

  • Aksi Kejar-kejaran Polisi Tangkap Maling Warung Sembako di Banten

    Aksi Kejar-kejaran Polisi Tangkap Maling Warung Sembako di Banten

    Dua pelaku berusaha menyerang polisi menggunakan kunci roda, sedangkan satu lainnya lompat ke sungai dan berhasil kabur. Pergulatan pun terjadi, ketika keduanya berusaha kabur ke sungai, di tembak kakinya. Perlawanan serta upaya pelarian NU dan SN pun berakhir.

    “Tim Resmob terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena dua pelaku melawan dan membahayakan petugas. Sementara satu pelaku lolos setelah terjun ke sungai irigasi,” tuturnya.

    Saat diperiksa, para pelaku habis mencuri warung sembako di sebuah perumahan. Dari paya pelaku, Satreskrim Polresta Serang menyita mobil pick up, linggis, kunci roda, minya goreng curah, beras, minyak goreng kemasan berbagai ukuran serta uang senilai Rp 24 juta.

    Para pelaku, NU dan SN mengaku telah empat kali mencuri warung sembako serta maling hewan ternak warga.

    “Tidak hanya toko sembako, sasaran kejahatan dari kelompok ini juga hewan ternak milik petani di Kecamatan Cikande dan Jawilan. Saat ini pelaku berikut barang bukti diamankan di Polres Serang,” ucap Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady, Minggu, (15/12/2024).

  • Mendag Jamin PPN 12 Persen Tak Kerek Harga Beras Premium di Atas HET

    Mendag Jamin PPN 12 Persen Tak Kerek Harga Beras Premium di Atas HET

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen terhadap beras premium tidak akan membuat harganya melonjak di atas harga eceran tertinggi (HET).

    “(Tarif PPN tidak mengerek harga di atas HET?) Enggak, enggak, enggak,” ujar Budi saat ditemui di Kampung Jaya, Warung Bongkok, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/12), seperti dikutip detikfinance.

    Beras premium dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun, Budi memastikan kebutuhan pokok masyarakat lain bebas PPN, termasuk beras yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat.

    “Yang kebutuhan masyarakat umum kan bukan yang premium ya,” ujarnya.

    Berdasarkan ketentuan Kemendag, HET beras premium ditetapkan sebesar Rp14.900 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sulawesi, Sumatera Selatan Sumsel), Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

    Kemudian, HET Rp15.400 per kg ditetapkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan, dan NTT. Sementara, HET beras premium untuk wilayah Papua dan Maluku sebesar Rp15.800 per kg.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan selain beras premium, barang premium yang akan dikenakan PPN 12 persen di antaranya buah premium, ikan premium, hingga daging wagyu dan kobe.

    “Umpamanya daging sapi tapi yang premium, wagyu, kobe, yang harganya bisa di atas Rp2,5 juta bahkan Rp3 juta per kilonya,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di kantornya awal pekan ini.

    (sfr/sfr)

  • Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    Saldo Dana Bantuan Pangan Non Tunai Rp400.000 Cair di Kantor Pos Hari Ini, Ini Alur Cairkan Dananya

    JABAR EKSPRES – Kabar baik bagi keluarga penerima manfaat (KPM) penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mulai cair di kantor pos.

    Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat kurang mampu sekaligus memberikan bantuan langsung yang dapat digunakan secara fleksibel.

    BPNT atau kartu sembakoadalah program bantuan sosial dari pemerintah yang disalurkan dalam bentuk saldo untuk membeli kebutuhan pangan.

    Porgram bantuan pangan non tunai atau kartu sembako ini disalurkan oleh Kementerian Sosial untuk KPM, dengan bantuan senilai Rp200.000 cair setiap bulan.

    BACA JUGA: Bansos KLJ, KAJ, KPDJ Tahap 4 Sudah Cair ke Rekening Penerima, Ini Besaran Uangnya

    Dengan bantuan ini, penerima dapat memperoleh bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pangan lainnya.

    KPM penerima bantuan pangan non tunai bisa mencairkan bantuan melalui kantor pos atau melalui Bank Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI).

    Di bulan ini, KPM akan menerima dana bantuan senilai Rp400.000 yang disalurkan untuk dua bulan sekaligus, yaitu untuk pencairan di bulan November dan Desember 2024.

    Syarat untuk Mencairkan Dana BPNT

    Agar bisa mencairkan dana BPNT di kantor pos, pastikan Anda memenuhi syarat berikut:

    1. Nama Anda harus terdaftar sebagai penerima bantuan sosial BPNT.

    2. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

    3. Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data penerima.

    4. Surat pemberitahuan atau undangan dari pihak terkait harus dibawa untuk proses pencairan.

    BACA JUGA: Pemerintah Berikan Diskon Harga Bahan Pokok hingga 70 Persen saat Natal 2024

    Alur Pencairan Dana di Kantor Pos

    Ikuti langkah-langkah berikut untuk mencairkan dana BPNT di kantor pos:

    1. Pastikan Anda datang ke kantor pos sesuai jadwal kedatangan.

    2. Sesampainya di kantor pos, ambil nomor antrian dan tunggu giliran Anda.

    3. Serahkan KTP, KK, dan undangan kepada petugas untuk diverifikasi.

    4. Petugas akan memeriksa data Anda di sistem.

    5. Setelah data diverifikasi, Anda akan menerima dana sebesar Rp400.000 dalam bentuk tunai.

    6. Pencairan saldo dana BPNT sebesar Rp400.000 kini semakin mudah dengan layanan di kantor pos.