Xcloud.id

Produk: Beras

  • Harga Pangan Hari Ini 8 November: Beras dan Telur Turun, Gula Naik

    Harga Pangan Hari Ini 8 November: Beras dan Telur Turun, Gula Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga rata-rata nasional komoditas pangan di Indonesia terpantau bervariasi pada hari ini, Sabtu (8/11/2025) dibandingkan hari sebelumnya.

    Berdasarkan aplikasi panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 09.00 WIB, harga rata-rata beras premium di Tanah Air turun 1,25% menjadi Rp15.377 per kilogram dibandingkan kemarin.

    Harga beras medium turun 1,57% ke Rp13.353 per kilogram, sedangkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Perum Bulog turun tipis 0,55% ke Rp12.416 per kilogram.

    Komoditas lainnya seperti jagung peternak turun 5,03% ke Rp6.477 per kilogram, serta kedelai biji kering impor turun 0,08% menjadi Rp10.692 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah turun 2,17% ke Rp38.455 per kilogram, sedangkan bawang putih bonggol juga lebih murah 1,58% ke Rp36.262 per kilogram.

    Harga cabai serempak turun. Cabai merah keriting turun 3% ke Rp51.017 per kilogram, cabai merah besar turun 2,8% ke Rp49.526 per kilogram, dan cabai rawit merah turun 7,97% menjadi Rp34.973 per kilogram.

    Adapun, harga daging sapi murni turun 0,02% menjadi Rp135.010 per kilogram. Harga daging ayam ras turun 2,91% ke Rp35.909 per kilogram, sementara telur ayam ras turun 1,84% menjadi Rp29.820 per kilogram.

    Lebih lanjut, gula konsumsi terpantau naik tipis 0,28% ke Rp18.018 per kilogram, garam konsumsi turun 0,09% ke Rp11.493 per kilogram, tepung terigu curah turun 2,33% ke Rp9.495, dan tepung terigu kemasan turun 1,38% ke Rp12.760.

    Terkait minyak goreng, harga kemasan dan curah masing-masing turun 1,44% dan turun 1,33% menjadi Rp20.623 dan Rp17.247 per liter. Sementara itu, MinyaKita turun 1,43% menjadi Rp17.187 per liter.

    Penurunan harga juga terjadi pada daging kerbau segar lokal yang turun 2,09% ke Rp138.529 per kilogram, serta daging kerbau beku impor yang turun 5,42% ke Rp99.129 per kilogram.

    Sementara itu, harga komoditas ikan juga bergerak beragam. Ikan kembung turun 2% ke Rp43.301 per kilogram, ikan tongkol turun 0,76% ke Rp34.493 per kilogram, sedangkan ikan bandeng turun 6,6% menjadi Rp32.946 per kilogram.

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Top, Amerika krisis pangan, Indonesia Berjaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Mengutip laporan Reuters.com, kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, Reuters juga melaporkan food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • IFH Mojokerto Oktober 2025 Naik 0,46 Persen, Emas Jadi Faktor Dominan

    IFH Mojokerto Oktober 2025 Naik 0,46 Persen, Emas Jadi Faktor Dominan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Indeks Fluktuasi Harga (IFH) Kabupaten Mojokerto pada Oktober 2025 tercatat naik 0,46 persen, menandakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasar. Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Mojokerto, tiga kelompok komoditas utama mendorong kenaikan, yaitu makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara delapan kelompok lain tercatat stagnan, meliputi pakaian dan alas kaki, perumahan, listrik dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, informasi dan komunikasi, rekreasi, pendidikan, serta restoran.

    Kenaikan juga terjadi pada komoditas pangan seperti daging ayam ras, cabai merah, beras, bawang merah, telur ayam ras, buncis, minyak goreng, solar, dan kangkung, serta emas perhiasan.

    Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan kenaikan IFH lebih dipengaruhi faktor global, terutama lonjakan harga emas perhiasan.

    “Hal ini dipengaruhi oleh harga emas dunia yang naik akibat meningkatnya permintaan terhadap aset safe-haven di tengah ketidakpastian ekonomi global serta ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat,” ungkap Bambang, Jumat (7/11/2025).

    Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperkuat dampak kenaikan harga emas internasional terhadap pasar lokal, termasuk Mojokerto. Bambang menegaskan pihaknya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus memantau pergerakan harga dan menjaga stabilitas melalui operasi pasar, penguatan stok bahan pangan, dan distribusi antarwilayah.

    Berdasarkan data kumulatif, laju IFH tahun kalender (Januari–Oktober 2025) Kabupaten Mojokerto tercatat 1,83 persen, sementara laju IFH year-on-year (Oktober 2024–Oktober 2025) mencapai 3,06 persen.

    Beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga, antara lain tomat sayur, cabai rawit, kentang, wortel, kelapa, kol putih, kacang panjang, bandeng, udang basah, dan teri. Tomat sayur menjadi penyumbang utama penurunan harga karena melimpahnya pasokan dari sentra produksi lokal.

    “Kondisi panen raya membuat suplai meningkat tajam sehingga harga turun. Fokus kami adalah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Dengan kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, inflasi dapat terus terkendali,” pungkas Bambang. [tin/beq]

  • Harga Pangan Jumat (7/11/2025): Beras Kualitas Medium-Super Turun

    Harga Pangan Jumat (7/11/2025): Beras Kualitas Medium-Super Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata aneka beras, mulai dari kualitas medium dan super di pasar tradisional mengalami penurunan di semua provinsi pada Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan data yang tersaji di laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pada pukul 09.15 WIB, harga rata-rata beras kualitas medium I turun Rp300 atau 1,89% dibandingkan kemarin (6/11/2025) menjadi Rp15.600 per kilogram di pasar tradisional.

    Senada, harga rata-rata beras kualitas medium II juga turun sebesar 4,46% menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga rata-rata beras kualitas super I dan super II masing-masing juga turun menjadi Rp16.500 per kilogram dan Rp15.950 per kilogram.

    Untuk harga rata-rata beras kualitas bawah I turut mengalami penurunan sebesar 3,81% dan kini dibanderol di level Rp13.900 per kilogram. Serta, harga rata-rata beras kualitas bawah II turun 4,2% menjadi Rp13.700 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata cabai merah besar di pasar tradisional naik 14,75% menjadi Rp56.800 per kilogram. Sama halnya dengan cabai merah keriting yang rata-rata harganya dibanderol Rp54.200 per kilogram atau naik 1,31%.

    Berbeda dengan harga cabai rawit hijau yang justru turun 6,46% dan kini secara rata-rata berada di level Rp34.000 per kilogram. Serta harga cabai rawit merah secara rata-rata yang turun 3,94% menjadi Rp39.050 per kilogram.

    Kenaikan harga pangan juga terjadi pada bawang merah ukuran sedang yang dibanderol Rp42.250 per kilogram atau naik 1,2% dibandingkan kemarin. Sementara itu, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang di pasar tradisional turun 3,59% menjadi Rp37.600 per kilogram.

    Kemudian, harga rata-rata daging ayam ras segar turun 7,87% menjadi Rp35.100 per kilogram dan telur ayam ras segar juga turun 1,11% menjadi Rp31.050 per kilogram.

    Berikutnya, harga rata-rata daging sapi kualitas I dan II masing-masing turun menjadi Rp131.650 per kilogram dan Rp126.100 per kilogram. Lebih lanjut, untuk harga rata-rata gula pasir kualitas premium dan lokal juga turun menjadi Rp19.600 per kilogram dan Rp17.450 per kilogram.

    Di sisi lain, harga minyak goreng curah, kemasan bermerek I, dan kemasan bermerek II kompak mengalami kenaikan. Secara terperinci, harga rata-ratanya adalah Rp19.100 per kilogram, Rp23.200 per kilogram, dan Rp21.600 per kilogram.

  • Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    Guntur Romli: Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsinya!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jubir PDIP sekaligus Aktivis Nahdatul Ulama (NU), Guntur Romli dalam unggahannya membahas sejarah kelam bangsa Indonesia berkaitan dengan G30S PKI.

    Gun Romli mengutip salah satu berita yang dijadikannya sebagai rujukan untuk membahas kasus ini.

    Dia secara spesifik membahas dugaan korupsi yang dilakukan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sebelum menjabat sebagai Presiden, Soeharto merupakan elite TNI. Tahun 1958 Soeharto adalah Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) pangkat Kolonel.

    Saat meniabat Soeharto diterpa isu soal dugaan korupsi gula, penyeludupan beras hingga penyeludupan truk-truk tentara.

    “Tampar Soeharto dan Selidiki Korupsi Soeharto, 5 dari 7 Jenderal Menjadi Korban G30S, Siapa Saja? Sekitar tahun 1958, Soeharto kala itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorial Diponegoro (sekarang Pangdam Diponegoro) dgn pangkat Kolonel dan diterpa isu korupsi gula.Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk,”

    tulisnya dikutip Jumat (7/11/2025).

    Dia melanjutkan menurut penelusurannya, Soeharto dibantu oleh anak buahnua dengan menjalin kerja sama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.

    “Saat itu, Soeharto dituduh korupsi beras, gula hingga penyelundupan 200 truk truk tentara yang dibantu beberapa anak buahnya dan bekerjasama dengan pengusaha Bob Hasan dan Liem Sioe Liong.,” sambungnya.

    Kasus ini sempat diselidiki dan diperiksa oleh Inspeksi Angkatan Darat dipimpin Mayjen Soeprapto dgn anggota Mayjen MT Haryono, Mayjen S.Parman dan Mayjen Sutoyo Siswomihardjo.

  • Berikut Inovasi Polri untuk Jamin Ketahanan Pangan Nasional

    Berikut Inovasi Polri untuk Jamin Ketahanan Pangan Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) — Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas dari pemerintah Indonesia.Mulai dari sisi produksi dan distribusi mendapat atensi khusus agar semua berjalan dengan baik dan stabil.

    Maka dari itu,di tengah tantangan distribusi pangan yang semakin kompleks,Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur meluncurkan sebuah program inovasi atau proyek perubahan bertajuk “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional.” yang digagas oleh Kasubdit II Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, S.H, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung agenda nasional ketahanan pangan.

    “Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan,”ujar AKBP Arbaridi Jumhur,(Jum’at,07/10/25).

    Menurutnya keamanan jalur distribusi bukan hanya soal kriminalitas jalan raya, tetapi juga soal ketahanan nasional. Ketika pasokan pangan terganggu, ekonomi rakyat ikut terguncang.

    Peraih pin emas dari Kapolri atas keberhasilannya mengungkap kasus narkoba jenis sabu sabu sebanyak 120 Kg saat menjabat sebagai Kapolsek Bintan Polda Kepri ini menambahkan,bahwa berdasarkan data Jatanras Polda Jatim, lebih dari seratus kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur utama logistik Jawa Timur sepanjang semester pertama medio 2024-2025.

    Modusnya beragam, mulai dari perampasan langsung hingga penipuan dengan penyamaran sebagai aparat. “Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi,”ujar AKBP Arbaridi Jumhur.

    Mantan Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya ini menambahkan, berdasarkan kondisi tersebut, proyek perubahan ini mengusung strategi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektoral dengan membentuk tim kerja terpadu yang melibatkan Ditreskrimum Subdit Jatanras,Satlantaa,Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

    “Melalui surat perintah Ditreskrimum Polda Jatim, dibentuklah tim kerja terpadu yang melibatkan Jatanras, Dinas Perhubungan, Satlantas, dan instansi terkait ketahanan pangan dengan penguatan sistem pengamanan dan pemanfaatan platform digital serta mempercepat respon dan tata Kelola penanganan ancaman di lapangan,”jelasnya.

    AKBP Arbaridi Jumhur menegaskan jika proyek ini tidak hanya menitikberatkan pada tindakan represif, tetapi juga membangun budaya kerja prediktif dan preventif. Pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, serta pengembangan sistem digital menjadi bagian dari rencana aksi jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga 2026.

    Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat direplikasi secara nasional sebagai prototipe pengamanan pangan, khususnya kejahatan di jalan raya.

    Melalui kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin”, Polri juga berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama.

    Dengan dukungan media massa dan testimoni dari pelaku logistik, pesan proyek ini menyebar hingga ke titik-titik distribusi pangan utama di Jawa Timur.

    “Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil, maka dari situlah ketahanan nasional dibangun,” tegas Jumhur.

    Proyek perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi kepemimpinan di tubuh Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun sistem keamanan yang menopang kesejahteraan bangsa.

    Sementara itu, Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Widi Atmoko menilai gagasan atau proyek tersebut sebagai langkah kongkret yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

    “Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” ungkapnya. [uci/aje]

     

  • Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional, PP Muhammadiyah: Jangan Karena Perbedaan Politik atau Kepentingan Apapun

    Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional, PP Muhammadiyah: Jangan Karena Perbedaan Politik atau Kepentingan Apapun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pro kontra gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto makin ramai. Di tengah polemik itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan agar negara menyematkan gelar itu ke Soeharto.

    Soeharto dianggap layak menjadi pahlawan. Karena dinilai banyak memberi jasa terhadap perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.

    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, dikutip Jumat (7/11/2025).

    Dia mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

    Menurut Dadang Kahmad, Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

    Selama menjabat sebagai presiden, lanjutnya, Soeharto juga dinilai berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dadang menambahkan keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

  • Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Di antara beberapa nama yang mencuat, nama Presiden ke-2 RI, Soeharto justru mencuri perhatian publik.
    Pengusulan gelar
    pahlawan nasional
    sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, bahkan partai politik.
    Selain
    Soeharto
    , dua nama lain yang turut diusulkan menerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    dan aktivis buruh Marsinah.
    Soeharto sendiri namanya diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan oleh Partai Golkar, sebagaimana diakui oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadila, sebelumnya. Namun, pengusulan ini menuai banyak penolakan, salah satunya dari kelompok elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
    Meski banyak penolakan, tak sedikit pula yang mendukung usulan tersebut.
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh berpandangan bahwa setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia.
    “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengutip
    Antara
    .
    “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” katanya lagi.
    Menurut Asrorun, masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena memang tidak ada orang yang sempurna.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
    Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antara
    , Rabu (5/11/2025).
    Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi.
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit,” jelas dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    , Dadang Kahmad, menilai, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya.
    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya melansir
    Antara
    , Kamis (6/11/2025).
    Menurutnya, Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
    Selama menjabat presiden, lanjutnya, Soeharto dinilai berhasil menjalankan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Dadang menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Soeharto tecermin dari pencapaian swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa pemerintahannya.
    “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata senilai Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo). Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL pada 1 Juli 2025. AMSI menilai langkah hukum itu dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.

    “Meskipun kami menghormati hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum, namun gugatan bernilai fantastis ini mengindikasikan praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu upaya membungkam media melalui beban finansial yang sangat berat,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi AMSI, Amrie Hakim.

    Sengketa antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Tempo berawal dari laporan sampul pemberitaan bertajuk “Poles-Poles Beras Busuk” yang diunggah di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025. Perkara ini telah dimediasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga berwenang menangani sengketa pers. Menurut AMSI, penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui gugatan perdata.

    Tempo disebut telah mematuhi seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster, menyampaikan permintaan maaf, serta memoderasi konten. Hak jawab dan hak koreksi juga telah dilaksanakan. Karena itu, AMSI menilai gugatan Menteri Pertanian berpotensi melanggar jaminan konstitusional kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 yang memperkuat hak istimewa pers dalam pemberitaan kepentingan publik.

    Apabila Menteri Pertanian menilai pelaksanaan putusan PPR Dewan Pers belum sepenuhnya dijalankan, AMSI menyarankan agar pengaduan kembali dilakukan melalui Dewan Pers sesuai mekanisme UU Pers. AMSI juga meminta Dewan Pers memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi PPR agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di antara para pihak.

    “Gugatan ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi ekosistem pers di Tanah Air. Jika dibiarkan, pejabat publik lain akan meniru pola ini untuk membungkam kritik, dan media akan takut memberitakan isu-isu penting yang melibatkan pejabat negara,” tegas Amrie.

    AMSI menilai nilai gugatan Rp200 miliar juga tidak proporsional. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 jo. No. 459K/Sip/1975, ganti rugi dalam perkara perdata harus proporsional dengan kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan bersifat punitif atau menghukum.

    Terkait hal ini, AMSI mendesak pemerintah dan DPR memberi perhatian serius. “Presiden Prabowo perlu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghormati kebebasan pers sesuai amanat konstitusi. Di samping itu, DPR perlu menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada intimidasi terhadap pers, serta melakukan evaluasi implementasi UU Pers, khususnya perlindungan terhadap praktik SLAPP,” ujar Amrie.

    AMSI mendorong agar sengketa diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara pihak terkait untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media. “AMSI berdiri bersama Tempo dan seluruh media yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan integritas. Kami mendorong dialog, bukan konfrontasi, tetapi juga tidak akan diam melihat upaya intimidasi sistematis terhadap perusahaan pers,” tegas Amrie.

    AMSI memastikan akan terus memantau perkembangan perkara ini dan menyiapkan langkah advokasi lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. [beq]