Xcloud.id

Produk: Beras

  • Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Komisi IV Sebut RI Menuju Swasembada Pangan, Produksi Beras Melonjak

    Jakarta –

    Produksi beras Indonesia tahun ini diprediksi naik 13,54% dibandingkan 2024. Kenaikan produksi ini memberi jalan Indonesia menuju cita-cita swasembada pangan.

    Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) mengatakan pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54% dibandingkan 2024.

    “Capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

    Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023-2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

    “Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” kata Titiek.

    DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi. Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

    Titiek menyebut angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif.

    Selain itu Titiek turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

    Reformasi Distribusi Pupuk

    Pimpinan Komisi IV DPR RI lainnya, Alex Indra Lukman, juga menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

    Menurutnya, pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah. Salah satunya, dengan menetapkan HPP gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

    “Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani,” jelasnya.

    Menurutnya, kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar. Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang.

    Untuk itu Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan.

    Halaman 2 dari 2

    (ada/ara)

  • Komisi IV DPR RI Apresiasi Peningkatan Produksi Beras di Era Mentan Amran

    Komisi IV DPR RI Apresiasi Peningkatan Produksi Beras di Era Mentan Amran

    Ia menambahkan bahwa Komisi IV berkomitmen penuh untuk terus mendukung program-program pembangunan pertanian yang digagas pemerintah.

    Dukungan tersebut penting agar Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara agraris yang tangguh.

    “Peningkatan produksi dari waktu ke waktu mutlak harus dilakukan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia,” katanya.

     

    Sebagaimana data BPS, pada tahun 2019, produksi beras periode Januari-Desember mencapai 31,3 juta ton. Angka yang sama juga tercatat pada 2020 dan 2021, yakni 31,3 juta ton. Pada 2022 produksi naik menjadi 31,5 juta ton, kemudian mencapai 31,1 juta ton pada 2023, dan 30,6 juta ton pada 2024.

    Adapun pada tahun 2025 proyeksi produksi beras sepanjang Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton.

    Riyono optimistis capaian tersebut menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh tanah air.

    “Harus optimis untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan,” jelasnya.

  • Video: Mentan Amran Sidak Beras di Surakarta, Larang Politisasi Pangan

    Video: Mentan Amran Sidak Beras di Surakarta, Larang Politisasi Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa harga beras di sejumlah daerah termasuk di pasar Legi Surakarta saat ini dalam kondisi stabil.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

  • Pelaku Pernah Bekerja di Rumah Korban, Jasad Dibuang ke Septic Tank

    Pelaku Pernah Bekerja di Rumah Korban, Jasad Dibuang ke Septic Tank

    Liputan6.com, Papua Pelaku pembunuhan berencana berujung mutilasi yang menewaskan istri pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari, Yahya Hiumawan alias Gamblong (29), ternyata pernah bekerja memasang keramik di rumah korban.

    Dengan modus itulah, Yahya mendatangani rumah korban dan berpura-pura menanyakan kondisi keramik, meski korban menjelaskan tak ada yang rusak. 

    Yahya pun tetap mencoba cari cara untuk masuk ke dalam rumah. Setelah diizinkan masuk, korban berjalan terlebih dahulu, sementara pelaku mengikuti dari belakang, di mana sudah menyiapkan pisau yang dibawa dari tempat kerjanya.

    “Begitu di dalam rumah, tersangka langsung menodongkan pisau dan meminta uang Rp 1 juta kepada korban. Korban berteriak minta tolong dan tersangka mendorong korban hingga terjatuh,” kata Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan, Kamis (13/11/2025).

    Saat korban tersadar dan berteriak, kata dia, tersangka menusukkan pisau tiga kali ke dada kiri korban. Tidak berhenti di situ, tersangka memukul wajah korban beberapa kali dan menutup mulutnya hingga korban meninggal dunia.

    Melihat korban tak bernyawa, Yahya berusaha menghilangkan jejak. Ia sempat mencari kantong plastik di toko dekat rumah korban, namun tidak menemukannya.

    Tersangka lalu pulang untuk mengambil kain hitam dan karung beras oranye, kemudian kembali ke kontrakan korban.

    Jasad korban dimasukkan ke dalam boks kontainer, lalu dibawa menggunakan mobil pikap Suzuki hitam bernomor polisi DJ 8832 GJ ke rumah yang masih dalam tahap pembangunan, lokasi tempat korban bekerja.

    “Di rumah itulah, tersangka mutilasi tubuh korban menjadi tiga bagian dan membuangnya ke dalam septic tank di rumah tersebut,” jelas Ongky.

     

  • Buktikan Harga Beras Tak Naik, Mentan Amran Langsung Sidak ke Pasar

    Buktikan Harga Beras Tak Naik, Mentan Amran Langsung Sidak ke Pasar

    Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang turut mendampingi sidak menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Solo memiliki tim pengendali inflasi daerah yang aktif memantau harga kebutuhan pokok setiap hari.

    “Kami ada tim inflasi daerah, jadi kalau ada harga yang sedikit naik pasti akan diintervensi dan langsung kami koordinasikan dengan Kementan dan Bulog. Tapi hari ini situasinya sangat baik. Kalau ada harga yang tidak sesuai HET, silakan dilaporkan,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu pedagang sembako di Pasar Legi, Ibu Srikati, mengaku harga beras saat ini tergolong stabil dan penjualan berjalan normal.

    “Harga stabil, beras juga gitu, Rp12 ribu sampai Rp13 ribu. Tidak ada kenaikan, malah sekarang pembeli makin ramai karena harga turun,” katanya sambil melayani pembeli.

     

     

  • Buktikan Harga Beras Tak Naik, Mentan Amran Langsung Sidak ke Pasar

    Sidak Pasar di Solo Buntut Isu Harga Beras Naik, Mentan Amran: Jangan Politisasi Sektor Pangan

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan harga beras di berbagai wilayah, termasuk di Pasar Legi, Solo saat ini relatif stabil, bahkan ada yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Sidak tersebut dilakukan buntut dari munculnya pernyataan sejumlah yang menyebut harga beras mengalami kenaikan.

    Inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Legi Solo itu dilakukan bersama dengan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajarannya pada Kamis (13/11/2025).

    Selain itu sidak tersebut juga didampingi oleh Wali Kota Solo Respati Ardi. Dalam sidak tersebut Amran tampak mendatangi lapak penjual beras di pasar induk terbesar di Kota Solo itu.

    “Alhamdulillah harga baik, stabil, itu kata pedagang di sini tadi. Namun ada beberapa pemberitaan yang menyatakan harga naik. Untuk itu hari ini kami turun ke lapangan bersama Pak Wamentan dan Bulog. Ada tadi beras SPHP harganya Rp 12 ribu per kilo, ada juga premium Rp13 ribu. HET kita untuk premium Rp14.900 dan untuk medium Rp13.500. Artinya sesuai, bahkan di bawah HET,” kata Mentan Amran di Pasar Legi, Solo pada Kamis (13/11/2025).

    Dalam kesempatan itu, Amran juga mengingatkan agar isu mengenai harga pangan tidak dijadikan bahan permainan politik atau dipolitisasi. Pasalnya banyak tokoh-tokoh nasional yang mengatakan bahwa harga pangan melambung tinggi. Hanya saja siapa saja tokoh tersebut, ia tidak menyebutkannya dengan detail.

    “Jadi tolong untuk lebih berhati-hati memberikan pernyataan terkait harga. Kita harus jaga ini karena ini untuk rakyat kecil. Boleh berpolitik, tapi jangan dipolitisasi untuk sektor pangan. Ini untuk hajad hidup orang banyak,” ujar dia.

    “Jangan dipolitisasi, tolong kalau mau politisasi yang lain karena kalau pangan bermasalah negara bisa bermasalah. Jangan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga mengorbankan kepentingan rakyat kecil,” tambahnya.

  • Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II dan III, SK Langsung Diserahkan di Tempat, Pelanggarannya Serius

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi.” tegasnya.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    “Kita bersyukur, rencana swasembada yang seharusnya empat tahun bisa tercapai hanya dalam satu tahun. PDB pertanian mencatat kontribusi tertinggi, kesejahteraan petani meningkat tajam, dan stok beras kita di Bulog tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan. Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak boleh membuat lengah.

    “Ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan Amran juga menutup arahannya dengan menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Saat Sidak, Gara-Gara Sewakan Lahan Negara

    Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Saat Sidak, Gara-Gara Sewakan Lahan Negara

    Ia menegaskan, capaian itu tercermin dari kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan kesejahteraan petani, serta stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Amran menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat lengah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan amanah rakyat dengan terus memperbaiki kekurangan serta mencegah pelanggaran sekecil apa pun.

    “Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan juga menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.

     

  • Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Mentan copot pejabat jajaran di sela sidak akibat sewakan lahan negara

    Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat jajarannya yang terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar saat melakukan inspeksi mendadak di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    “Kita ini punya teknologi, punya alat, punya sumber daya manusia, lahannya ada, tapi malah disewakan kepada orang. Ini tidak benar. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon tiganya. SK-nya langsung saya serahkan di lapangan,” kata Mentan di sela melakukan sidak lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Subang, sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Mentan Amran kembali menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan disiplin aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Saat melakukan inspeksi mendadak di lahan percobaan BRMP Tanaman Padi Sukamandi, Amran langsung mencopot pejabat eselon II dan III karena terbukti menyewakan lahan negara kepada pihak luar.

    “Di lahan kita 300 hektare, tapi disewakan pada orang. Ini tidak benar,” tegas Mentan Amran di hadapan jajaran pegawai BRMP tersebut.

    Menurut Amran, tindakan pencopotan tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan bahwa lahan percobaan milik negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan pengembangan, dan produksi benih unggul bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.

    “Kami minta seluruh BRMP se-Indonesia menanam bibit dan benih terbaik. Harus lebih baik dari pada lingkungannya. Gunakan teknologi terbaik. Jadilah contoh,” ujar Mentan Amran.

    Mentan menghendaki hasilnya nanti dibagikan secara gratis pada masyarakat. “Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Harus jadi yang terdepan.” katanya.

    Mentan menegaskan pula sejak awal dirinya memimpin kembali Kementerian Pertanian, ia ingin membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Karena itu, ia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak amanah.

    “Saya temukan satu hektare yang dikelola, sementara 299 hektare disewakan. Mulai hari ini, lahan itu harus dikerjakan kembali. Kami beri waktu tiga bulan untuk membuktikan hasil,” tegasnya.

    “Model baru sekarang, tidak perlu rapat lama-lama di kantor. SK dicopot atau diganti langsung di lapangan. Kalau saya temukan lagi kasus seperti ini, akan saya copot lagi,” tambah Amran.

    Meski menegakkan disiplin dengan keras, Mentan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras membawa sektor pertanian Indonesia mencapai hasil luar biasa dalam satu tahun terakhir.

    Amran menyampaikan rasa syukur atas capaian swasembada pangan yang berhasil diraih hanya dalam waktu satu tahun, jauh lebih cepat dari target empat tahun sebelumnya.

    Ia menegaskan, capaian itu tercermin dari kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan kesejahteraan petani, serta stok beras Bulog yang mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

    Amran menekankan, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat lengah, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan amanah rakyat dengan terus memperbaiki kekurangan serta mencegah pelanggaran sekecil apa pun.

    “Bahkan FAO memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Indonesia. (Sehingga) ada yang salah, kita perbaiki. Tapi jangan biarkan pelanggaran sekecil apa pun menggerogoti amanah rakyat. Ini kepercayaan besar dari rakyat kepada kita,” tegasnya.

    Mentan juga menegaskan bahwa capaian besar di sektor pertanian merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.

    “Swasembada ini bukan karena saya, tapi karena kita semua, termasuk teman-teman media, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, bupati, camat, kepala desa, PPL, semuanya. Ini hasil kerja kolektif atas gagasan besar Bapak Presiden,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Peternak Tolak Danantara Ikut Bangun Peternakan Ayam, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dikabarkan bakal menggelontorkan dana sekitar Rp20 triliun untuk proyek pengembangan peternakan ayam di Indonesia. Disebutkan, dana itu berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Masuknya Danantara mengembangkan perunggasan/ peternakan ayam di Indonesia disebut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Lalu bagaimana peternak merespons rencana tersebut?

    Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Pardjuni meminta pemerintah maupun Danantara tidak perlu ikut turun dalam bisnis perunggasan di dalam negeri. Dia meminta pemerintah sebaiknya fokus saja menegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas untuk membantu peternak.

    “Kami sering di-PHP (pemberi harapan palsu). Sebaiknya pemerintah tidak perlu menggelontorkan Rp20 triliun untuk masuk dalam bisnis perunggasan ini. Terlalu boros. Cukup tegakkan aturan yang ada dengan jelas dan tegas. Bangun infrastruktur hilir, pengolahan dan penyimpangan hasil unggas, baik itu daging ayam maupun telur,” kata Pardjuni kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/11/2025).

    “Dengan begitu tidak dipermainkan broker. Ini sebagai solusi ketersediaan pangan dan bisa menyalurkan pangan sehat dan aman untuk rakyat di seluruh negeri. Serahkan budidaya, bangun feedmill, breeding dan sebagainya ke rakyat. Karena bisnis unggas ini tidak mudah bagi pejabat yang tidak paham dan gonta-ganti orang,” tukasnya.

    Dengan begitu, sambungnya, pemerintah akan bisa menghemat anggaran yang tidak perlu. Termasuk kerugian akibat force majeure.

    “Jadi pemerintah di hulu cukup kendalikan impor GPS (bibit ayam) sesuai kebutuhan, di hilir menyerap dan mengolah hasil unggas tersebut untuk pangan rakyat. Biarkan budidaya tetap di tangan rakyat, pemerintah nggak perlu ikut budidaya,” cetusnya.

    “Dan, yang tidak kalah penting dalam perunggasan adalah jaminan kestabulan ketersediaan bahan baku pokok. Jagung yang stabil dengan harga layak, sehingga HPP ayam maupun telur berada di dalam harga yang wajar,” ucap Pardjuni.

    Pardjuni juga menampik alasan pemerintah adalah membangun peternakan untuk mendukung program MBG. Sebab, imbuh dia, secara produksi, kebutuhan telur dan daging ayam untuk MBG, pasokan dalam negeri mencukupi.

    “Pasokan daging ayam dan telur dari data sudah surplus. Dari awal program MBG ini kan juga ada sinergisnya dengan peternak rakyat. Suplai sudah cukup aman. Kalau masalah harga yang mahal bukan karena suplai ayam dan telur kurang, tapi karena bahan baku pakan yang mahal. Sehingga, HPP (biaya produksi) di peternak tinggi,” cetusnya.

    “Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Rp20 triliun untuk menurunkan harga pakan. Bahan pokok utama pakan unggas adalah jagung. Maka, sediakan secara kontinu jagung untuk peternak dan pabrik pakan. Otomatis HPP turun, harga ayam dan telur di pasar akan turun juga. Dan, peternak bisa untung. Masalahnya sebenarnya sederhana,” kata Pardjuni.

    Dia menambahkan, tak peduli pemerintah mau membangun peternakan skala kecil atau besar, tetap tidak akan efektif jika itu adalah proyek pemerintah.

    “Jiwa memiliki sangat beda jauh, sehingga persentase rugi lebih besar. Justru bisa kehilagan uang sebesar itu. Lapangan beda jauh dengan teori. BUMN Berdikari juga pernah ada, tapi hasilnya mana? Habis kan?,” ujarnya.

    “Negara duitnya banyak tapi jangan sampai boros, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran,” sambungnya.

    Karena itu, ujar Pardjuni, lebih baik pemerintah menggunakan dana itu lewat Koperasi Merah Putih untuk membangun silo-silo penampungan jagung untuk peternak-peternak kecil dan pabrik pakan.

    Sebab, ungkapnya, meski sekarang sudah ada program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung, tetap masih belum memadai.

    “SPHP sekarang cukup membantu dan tidak ada komplain dari petani. Tidak lebih 200.000 ton untuk peternak kecil. Tapi, timingnya agak terlambat. Di samping itu, harga tetap mahal. Kalau jagung impor mungkin bisa langsung mengoreksi harga di pedang. Saya usul saja, impor jagung yang teruur, untuk menstabilkan harga. Asal jangan ngawur, harus benar-benar pas dengan kebutuhan di lapangan,” kata Pardjuni.

    “Kalau pemerintah pintar, bisa menyelamatkan petani jagung dan peternak, meski ada sedikit impor. Tergantung bagaimana memetakan distribusinya. Kita bangun silo-silo di tiap daerah pusat produsen, biar Bulog yang handle, jangan sampai harga jatuh. Jangan sampai dipermainkan trader. Terbukti, beras kan bisa stabil,” ucap Pardjuni.

    Beda Sikap

    Terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Sugeng Wahyudi menyampaikan sikap berbeda. Kata dia, rencana proyek melibatkan Danantara ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sektor perunggasan nasional, terutama di sisi hulu

    “Sesuai dengan berita yang kami terima, kita sambut baik kebijakan pemerintah dengan menggelontorkan dana Rp20 triliun,” kata Sugeng kepada CNBC Indonesia, Selasa (11/11/2025).

    Di sisi lain, Sugeng mengingatkan pemerintah agar menyiapkan dengan matang pelaksanaan proyek tersebut, terutama kesiapan BUMN pangan yang akan menjadi pelaksana kebijakan. Menurutnya, bila tidak dilakukan dengan tepat, investasi besar ini berisiko tidak menyentuh akar persoalan di lapangan.

    “Harus ada kesiapan dari pemerintah, dalam hal ini BUMN pangan untuk menyongsong kebijakan ini. Rendahnya kesiapan dari BUMN terkait dengan kebijakan ini justru tidak akan tepat sasaran,” tukasnya.

    Tunggu Kajian

    Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengatakan, pembangunan peternakan ayam, pedaging, dan petelur tersebut akan dikaji dan akan tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akan dikeluarkan oleh Kementerian.

    “Ini juga akan dikaji, nanti tentu akan ada juga SKB yang akan dikeluarkan oleh Menteri untuk penugasan bagaimana,” ujarnya saat ditemui di Graha Mandiri Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, pembangunan peternakan merupakan dukungan di sektor ketahanan pangan khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kebutuhan protein.

    “Danantara tentu saja sebagai korporasi akan mengkaji dengan baik dan akan melaksanakan ini sesuai dengan keadaan korporasi yang baik,” pungkasnya.

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]