Xcloud.id

Produk: Beras

  • Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan jatuhnya harga beras dunia, di mana salah satunya karena kebijakan Indonesia, yakni tak lagi mengimpor komoditas tersebut, serta pengungkapan impor ilegal di Batam.

    “Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam,” kata dia di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Amran menceritakan, laporan yang diterimanya, di malam sebelum pengungkapan kasus Batam, tercatat harga beras selundupan itu sebesar Rp 5.700-Rp 6.000 per kilogramnya. Angka tersebut pun muncul akibat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras besar-besaran seperti di tahun sebelumnya.

    “Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia 650 dolar per ton, hari ini sekarang 340 dolar per ton. Kenapa? Kita tidak impor. Dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan?,” jelas dia.

    “Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” sambung Amran.

    Dia pun memastikan, praktik penyelundupan beras ilegal melalui jalur laut bakal diberantas dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

     

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

    “Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

    Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

    Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

    Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

    Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

    Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Menko Pangan: Kebijakan MBG sangat revolusioner

    Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat revolusioner.

    “Makan itu kalau dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab (lainnya) banyak dibahas, karena makan itu sangat penting. Makan itulah yang akan menentukan peradaban manusia. Jadi itu kebijakan yang sangat revolusioner, kebijakan Pak Prabowo, Pak Presiden, yang mengerti masalah, tapi tau juga solusinya,” ucapnya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Dia menerangkan bahwa makanan yang ada di Indonesia merupakan hasil dari perkembangan panjang peradaban. Aspek-aspek politik, ekonomi, budaya, hingga agama mempengaruhi makanan-makanan khas Indonesia.

    Saat masih berumur kecil tinggal di desa daerah Lampung, lanjutnya, Zulhas mengaku suka memakan ubi, buah-buahan dari hutan, daging kerbau, hingga ikan.

    Setelah perkembangan politik hingga agama datang karena pengaruh antara lain dari Vietnam, Filipina, serta Tiongkok, komoditas-komoditas lain muncul seperti beras, kedelai, sapi, mie, hingga ayam broiler.

    Berbagai jenis makanan tersebut dinilai menunjang tingkat Intelligence Quotient (IQ), sehingga Indonesia memiliki rata-rata kecerdasan intelektual serupa seperti Tiongkok dan Korea Selatan selama dekade 1980an.

    Namun, saat ini tingkat IQ masyarakat Indonesia berada di bawah negara-negara tersebut, yang dinilai menandakan kurangnya asupan gizi dan berkonsekuensi terhadap penurunan kapasitas sumber daya manusia dalam hal produktivitas, kecerdasan, kualitas fisik, serta kreativitas.

    “Bapak Presiden yang paham betul soal ini, oleh karena itu makan itu penting karena makan itu akan memberikan dampak terhadap ekonomi, terhadap budaya, peradaban, dan daya produktivitas, kreativitas anak-anak kita,” ungkap dia.

    Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah melaksanakan kebijakan MBG di sekolah-sekolah agar tingkat kecerdasan dan fisik para anak semakin baik berkat ditopang asupan gizi berkualitas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

    Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.

     

  • Mentan Amran Janji Jaga Nasib Petani, Anggota DPR Soroti Hal Ini

    Mentan Amran Janji Jaga Nasib Petani, Anggota DPR Soroti Hal Ini

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ((Mentan Amran) mengatakan akan menjaga nasib petani secara berkelanjutan. Hal tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi IV DPR.

    Mentan Amran menegaskan program yang berpihak pada petani akan dilanjutkan. Ini merujuk pada akses pupuk subsidi, penyerapan hasil panen, hingga harga wajar penjualan gabah kering panen (GKP).

    “Keberpihakan kepada petani tidak berhenti pada capaian tahun ini. Program akan diperkuat secara berkelanjutan, sinkron, dan berbasis kebutuhan lapangan,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Diketahui, harga GKP dipatok Rp 6.500 per kilogram (kg), kemudian, ada diskon harga pupuk subsidi sebesar 20 persen. Produksi beras lokal juga diprediksi naik, mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025, menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menanggapi kinerja itu, Anggota Komisi IV DPR, Endang Setyawati Thohari meminta Mentan Amran menyusun rencana besar jangka panjang. Tujuannya, memastikan strategi ini berjalan terus kedepannya.

    “Ke depan kami berharap ada grand strategy agar capaian ini berkelanjutan dan tidak berubah setiap pergantian pimpinan,” kata Endang.

     

  • 6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, Kompas.com –
      Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menilai reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terlalu berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor yang masuk ke Sabang, Aceh, sebagai beras ilegal.
    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) melalui juru bicaranya, Muhammad MTA mengatakan, tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan pihak terkait lainnya dalam hal impor beras tersebut. 
    “Menteri Amran dalam pernyataannya, kami nilai terlalu reaksioner dan minim terhadap sesitivitas daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik. Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang, kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan undang-undang,” kata MTA lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/11/2025) malam.
    Menurut MTA, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang startegis berpihak kepada masyarakat setempat.
    Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.
    MTA juga menyebut salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.
    Karena itu, sebut MTA, pernyataan beras ilegal yang disampaikan Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan.
    “Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” ujarnya. 
    Gubernur Aceh, kata MTA, berharap agar Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut. 
    “Uji lab sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan adanya praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh, tatkala produksi beras dalam negeri diperkirakan surplus tahun ini.
    Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mengatakan, pihaknya telah menyita 250 ton beras impor di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
    Gudang tersebut diketahui milik perusahaan swasta bernama PT Multazam Sabang Group.
    Saat ini pihaknya masih mengusut siapa pemilik beras ilegal itu untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
    Amran mengecam impor beras ilegal ini. Sebab selain melanggar aturan, praktik ini juga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang melakukan impor beras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cara Mudah Cek Bansos Online via bansos.kemensos.go.id dan Aplikasi Resmi Kemensos

    Cara Mudah Cek Bansos Online via bansos.kemensos.go.id dan Aplikasi Resmi Kemensos

    Selain melalui situs web, masyarakat juga memiliki opsi untuk mengecek status penerima bansos melalui aplikasi resmi Kemensos. Aplikasi “Cek Bansos” dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi penerimaan bantuan sosial, menawarkan kemudahan serupa dengan fitur yang lebih terintegrasi.

    Langkah pertama adalah mengunduh aplikasi Cek Bansos Kemensos melalui Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iOS. Setelah berhasil diunduh dan diinstal, buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”. Anda akan diminta untuk mengisi data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama lengkap.

    Selesaikan verifikasi captcha yang muncul untuk memastikan Anda bukan robot, lalu klik “Cari Data”. Jika Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda terdaftar, aplikasi akan menampilkan jenis bantuan yang diterima, seperti PKH, BPNT, atau beras, lengkap dengan status dan periode pencairannya. Aplikasi ini juga menyediakan fitur “Usul & Sanggah” bagi masyarakat yang merasa layak menerima namun belum tercatat atau menemukan penerima yang tidak tepat sasaran.

    Fitur “Usul & Sanggah” ini sangat penting untuk menjaga akurasi data penerima bansos dan memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan penyaluran bansos melalui aplikasi ini. Pastikan data kependudukan selalu diperbarui agar proses pendaftaran dan pengecekan bansos berjalan lancar.

  • PIHPS: Harga cabai rawit Rp27.500/kg, telur ayam Rp28.000/kg

    PIHPS: Harga cabai rawit Rp27.500/kg, telur ayam Rp28.000/kg

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga pangan komoditas cabai rawit merah mencapai Rp27.500 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp28.000 per kg.

    Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Selasa pukul 07.44 WIB selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah Rp38.750 per kg, begitu pun bawang putih di harga Rp38.750 per kg.

    Selain itu beras kualitas bawah I di harga Rp12.000 per kg, begitu pun beras kualitas bawah II Rp12.500 per kg. Sedangkan beras kualitas medium I Rp15.500 per kg, dan beras kualitas medium II di harga Rp14.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I di harga Rp16.000 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.500 per kg.

    Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp42.500 per kg, cabai merah keriting Rp43.750 per kg, dan cabai rawit hijau Rp41.950 per kg.

    Kemudian, daging ayam ras di harga Rp29.750 per kg, daging sapi kualitas I Rp135.000 per kg, begitu pun daging sapi kualitas II di harga Rp135.000 per kg.

    Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp15.500 per kg, gula pasir lokal Rp18.500 per kg.

    Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.000 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp21.500 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp20.500 per liter.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.