Xcloud.id

Produk: Beras

  • Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bapanas naikkan HET beras medium jadi Rp13.500/kilogram

    Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium dari semula Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram untuk sebagian besar wilayah nasional, dan hingga Rp15.500 di Papua serta Maluku.

    Kenaikan ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 299 Tahun 2025 sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras di dalam negeri.

    “Bahwa harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen sudah tidak sesuai dengan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi saat ini, sehingga untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga beras, perlu dilakukan evaluasi terhadap harga eceran tertinggi beras,” bunyi keputusan yang ditandatangani Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Menurut Bapanas, penyesuaian kenaikan HET hingga Rp2.000 per kilogram itu diperlukan agar industri penggilingan tidak terbebani dan disparitas harga antara jenis beras lebih merata. Kebijakan ini juga disebut sebagai “solusi jangka pendek” untuk memastikan kestabilan distribusi stok dan harga.

    Sebelumnya, dalam Rapat Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penetapan harga beras berada di Bapanas.

    “Kalau mengacu pada perpres 66 tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, yang menentukan cadangan pangan nasional itu Bapanas, yang menentukan harga eceran tertinggi adalah badan pangan nasional ,” ujarnya.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam forum yang sama mengingatkan bahwa urusan harga bukanlah tugas pokok Kementerian Pertanian, namun pihaknya tetap merasa terpanggil karena menyangkut kepentingan rakyat khususnya petani.

    “Tapi kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami, kalau kami mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah lagi. Hanya saja desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian lagi, karena itu tupoksinya Bapanas,” tegas Amran.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan pentingnya kejelasan tupoksi agar publik memahami bahwa produksi beras merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara penetapan harga adalah kewenangan Bapanas.

    Ia meminta Bapanas menghitung ulang besaran HET yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Kita ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas, Jadi ini khalayak juga tahu bahwa untuk penentuan harga bukan tupoksinya kementerian pertanian,” ujarnya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

    Satgas Pangan Polri Tetapkan 28 Tersangka di Kasus Beras Oplosan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Pangan Polri telah menetapkan 28 tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan pelanggaran standar mutu dan takaran beras.

    Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan penetapan tersangka itu berasal dari 25 perkara yang juga ditangani di Polda jajaran.

    “Bahwa sampai dengan hari ini, penegakan hukum kita cukup besar, 25 perkara yang kami tangani terkait masalah perberasan se-Indonesia, 25 perkara. Itu pun sudah kita rem-rem. 25 perkara, tersangka 28,” ujar Helfi di Gedung Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Dia mengklaim, penegakan hukum yang dilakukan pihaknya telah menekan pelaku usaha yang melakukan praktik kecurangan terkait beras ini.

    Pada intinya, penegakan hukum ini ditujukan agar seluruh produsen atau pelaku usaha beras bisa menjual beras sesuai dengan kemasan label dan standar pemerintah.

    “Artinya mereka menjual dengan komposisi yang dia mau dengan harga yang sudah diatur, ya harusnya isinya juga sesuai,” imbuhnya.

    Dia menambahkan, salah satu modus dalam perkara ini yaitu pelaku usaha beras diduga kerap melewati dalam proses produksi beras seperti pengujian lab.

    “Mereka tidak pernah melakukan uji lab, apa lagi ada labnya di perusahaan itu, tidak ada. Nguji saja belum pernah, jadi pokoknya giling, selesai, jadi beras, langsung kemas premium, jual, harga tinggi, itu yang terjadi,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, setidaknya ada enam tersangka yang sudah ditetapkan oleh Bareskrim Polri dalam perkara ini. Mereka yakni Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM inisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM inisial DO. 

    Selanjutnya, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Karyawan Gunarso (KG); Direktur Operasional PT Tjipinang Jaya Ronny Lisapaly (RL); dan Kepala Seksi Quality Control PT Food Station Tjipinang Jaya berinisial RP.

  • HET beras medium naik, Bapanas: Solusi jangka pendek

    HET beras medium naik, Bapanas: Solusi jangka pendek

    ANTARA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Jakarta, Selasa (26/8), menyebut aturan mengenai kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras jenis medium merupakan solusi jangka pendek. Kenaikan HET beras medium untuk mempersempit disparitas harga dengan jenis premium. (Ryan Rahman/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga beras dan tomat naik, namun inflasi Sulsel tetap terkendali

    Harga beras dan tomat naik, namun inflasi Sulsel tetap terkendali

    ANTARA – Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, inflasi Sulsel pada Juli 2025 dipicu kenaikan harga komoditi beras dan tomat. Hal itu dikemukakan pada kegiatan Bincang Bareng Media di Makassar, Selasa (26/8/2025). Namun angka inflasi tersebut masih tergolong aman karena berada di bawah target nasional yang ditetapkan pemerintah, (Suriani Mappong/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

    Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Tugas tambahan Perum Bulog untuk menyerap 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir 2025 menuai sorotan.

    Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan saat ini Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras hingga akhir 2025.

    Adapun, realisasinya telah mencapai 2,8 juta ton gabah setara beras. Ini artinya, masih kurang 200.000 ton gabah setara beras yang harus diserap Bulog.

    Namun, Ketut menyampaikan bahwa pengusaha penggilingan padi mengusulkan agar Bulog berhenti menyerap gabah petani agar pasar tetap stabil dan tidak terganggu.

    Menurut Ketut, sisa serapan 200.000 ton gabah setara beras itu tidak akan berdampak pada surplus yang ada di gudang Bulog.

    “Namun, kalau hanya menyerap 200.000 [ton] mungkin tidak akan berpengaruh dengan kondisi surplus yang ada,” kata Ketut dalam Diskusi Publik bertajuk Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Adapun, Ketut menyatakan bahwa Bulog hingga saat ini belum ada instruksi untuk menambah 1 juta ton gabah setara beras.

    “Perintah untuk menambah 1 juta lagi belum ada, sehingga yang harus dikerjakan baru adalah perintah penyerapan 3 juta ton. [Untuk menyerap gabah] 200.000 [ton] lagi rasanya tidak mengganggu percepatan produksi yang ada sekarang,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori justru menilai sebanyak 200.000 ton gabah setara beras itu akan diperebutkan pengusaha penggilingan padi di pasar.

    Apalagi, ungkap dia, jika Bulog resmi didapuk menambah tugas untuk menyerap 1 juta ton gabah setara beras di tahun ini. Khudori khawatir, tambahan tugas itu akan membuat situasi menjadi lebih runyam.

    “Meskipun [penyerapan Bulog] tinggal 200.000 ton, penggilingan itu ya berebut di pasar. Apalagi nanti kalau ternyata rencana menambah target pengadaan 1 juta ton itu betul-betul direstui, direalisasikan. Itu situasinya akan semakin runyam. Jadi menurut saya rencana menambah target penyerapan beras Bulog 1 juta ton itu jangan dilakukan,” kata Khudori.

    Terlebih, Khudori menyebut keberadaan maklon Bulog —mitra pengolahan gabah atau padi yang bekerja sama dengan Bulog untuk mengubah gabah kering panen (GKP) menjadi beras— hampir bisa dipastikan adalah salah satu penyebab harga gabah melambung.

    Untuk itu, dia mengusulkan agar maklon Bulog dihentikan, lantaran berkontribusi besar membuat harga gabah tinggi.

    “Kenapa? mereka tetap bisa bekerja, mitra-mitra maklon bulog ini tetap bisa bekerja meskipun harga gabah Rp7.500–Rp8.000 per kilogram, enggak masuk akal menurut saya,” ucapnya.

    Khudori menilai, jika maklon Bulog tak segera dihentikan, maka keinginan pemerintah untuk menekan harga gabah tak akan terealisasi secara optimal.

  • Pemkab Kukar gandeng perusahaan majukan lima desa manfaatkan CSR

    Pemkab Kukar gandeng perusahaan majukan lima desa manfaatkan CSR

    Besar harapan kami, desa-desa yang melakukan kerja sama dengan PT MHU hari ini, ke depan akan mengalami kemajuan dengan cepat sesuatu dengan keunggulan masing-masing

    Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menggandeng perusahaan tambang batu bara PT MHU untuk kerja sama memajukan lima desa melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

    Bentuk kerja sama tersebut dikuatkan dalam penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Bupati Kukar, PT Multi Harapan Utama (MHU), dan lima desa, dengan penandatanganan digelar di Samarinda, difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur.

    “Besar harapan kami, desa-desa yang melakukan kerja sama dengan PT MHU hari ini, ke depan akan mengalami kemajuan dengan cepat sesuatu dengan keunggulan masing-masing. Semoga perusahaan lain segera mengikuti jejak MHU,” kata Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dalam acara tersebut di Samarinda, Selasa.

    Ia menjelaskan, lima desa di Kukar yang melakukan kerja sama tersebut adalah Desa Lung Anai dengan pengembang cokelat mulai perkebunan kakao hingga olahan cokelat.

    Kemudian Desa Loa Kulu Kota dengan pengembangan desa digital, Desa Jembayan Tengah dengan kawasan padi organik, Desa Loh Sumber dengan pengembangan keripik tempe dan peningkatan pabrik beras dengan merek Beras Kukar, kemudian Desa Loa Duri Seberang dengan pengembangan beras dan tepung sorgum.

    “Pemkab Kukar terus mendorong pertumbuhan industri non-ekstraktif dari hasil pertanian dalam arti luas, baik produk dari hasil tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, karena sektor pertanian merupakan sumber daya yang bisa diperbarui dan potensial untuk terus ditingkatkan,” katanya.

    Berbeda dengan sumber daya ekstraktif seperti minyak, gas, dan batu bara yang saat ini masih mendominasi struktur perekonomian di Kukar, walaupun hasilnya besar, namun pertambangan memiliki jangka waktu tertentu, sehingga ada masanya sumber daya alam ini akan habis.

    Untuk itu, ia mengapresiasi MHU yang mengembangkan keunggulan desa untuk mengeksplorasi sumber daya non-ekstraktif ini, sehingga melalui pembinaan, pemberdayaan, dan pendampingan yang terus menerus, maka desa-desa tersebut ke depan akan mandiri.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    Bulog targetkan distribusi 44.000 ton SPHP untuk stabilkan harga beras

    ANTARA – Bulog menargetkan distribusi 44.000 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Sumatera Selatan hingga akhir tahun 2025, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga beras. Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Mersi Windrayani pada Selasa (26/8) menyebut beras SPHP akan didistribusikan ke pasar tradisional, retail modern, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga koperasi. (Winda Tri Agustina/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Ribuan masyarakat serbu pasar murah yang dibuka Mendagri di Kendari

    Kendari (ANTARA) – Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian di kawasan Eks MTQ, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Selasa, mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar atas kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Melakukan gerakan pasar murah dalam rangka untuk kita intervensi melakukan stabilisasi harga pangan kita tahu bahwa harus dijaga betul,” kata Tito Karnavian usai membuka kegiatan pasar murah tersebut.

    Menurut dia, pasar murah itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menstabilkan harga-harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat.

    “Sehingga masyarakat kita diharapkan cukup kesediaan pangannya mereka, dan harganya terjangkau oleh mereka. Karena itu yang menjadi harapan mereka dan harapan presiden,” ujar dia.

    Presiden RI Prabowo Subianto, kata Tito, telah menyatakan jika negara yang merdeka adalah negara yang bisa swasembada pangan untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai bahan pangan dengan harga yang di bawah rata-rata.

    “Produksi beras kita sangat tinggi, tapi ada mungkin beberapa daerah yang mengalami disparitas. Oleh karena itu kita melakukan intervensi oleh terutama Bulog, kemudian Badan Pangan yang diberi tugas (untuk menanganinya),” ujar dia.

    Mendagri RI Jendral Poliri (purn) Tito Karnavian saat mengunjungi pasar murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (26/8/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

    Tito Karnavian juga mengungkapkan dalam rangka menjaga stabilitas pangan pihaknya juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga atau instansi nonpemerintah seperti para pengusaha dari Kadin untuk mendukung program-program tersebut.

    “Saya baru sebetulnya minggu lalu diskusi dengan Mas Anindya, langsung beliau bergerak dan bersama-sama dengan badan pangan dan Pak Gubernur dan Ibu Walikota melaksanakan kegiatan ini (pasar murah),” kata Tito.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam kegiatan pasar murah tersebut melibatkan sebanyak 28 vendor yang menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp11.600 per kilogram, lalu untuk beras premium Rp14.800 per kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, minyak premium Rp21 ribu per liter, gula pasir Rp17 ribu per kilogram, dan telur ayam seharga Rp26 ribu per rak.

    Lalu, untuk bawang putih dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, bawang merah Rp45 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp45 ribu per kilogram, cabe merah keriting Rp40 ribu per kilogram, daging ayam Rp30 ribu per kilogram, terigu Rp10 ribu per kilogram, dan aneka sayuran antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per bungkus.

    “Jadi, beras ini beras yang paling murah yang ada hari ini. Jadi, silahkan warga di sekitar lokasi bisa mendapatkan barang-barang strategis ini dengan harga yang sangat baik,” ujar Arief.

    Ia berharap gerakan pangan murah tersebut dapat membantu masyarakat dan bisa mengendalikan inflasi, serta juga bisa menjaga stabilitas harga di Sulawesi Tenggara.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas pangan Polri ungkap masalah beras langka di ritel modern

    Satgas pangan Polri ungkap masalah beras langka di ritel modern

    ANTARA – Stok beras di sejumlah ritel modern dilaporkan menurun. Satgas Pangan Polri, Selasa (26/8) mengungkap, produsen enggan memasok karena khawatir dengan pemeriksaan aparat.
    Polri menegaskan distribusi beras berlabel resmi tetap aman untuk dilakukan.
    (Ryan Rahman/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Pastikan Tetap Godok Aturan Satu Harga Beras

    Pemerintah Pastikan Tetap Godok Aturan Satu Harga Beras

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET) jenis medium. Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan rencana satu harga beras akan tetap digodok oleh pemerintah.

    Rencana satu harga beras ini juga dibarengi dengan rencana menghapus jenis beras medium dan premium. Pemerintah merencanakan perubahan kebijakan itu buntut dari kasus pelanggaran di sektor perberasan.

    “Kita akan duduk bareng-bareng membuat satu kebijakan, satu harganya seperti apa bentuknya. Akan tetap dijalankan sesuai perintah dari Bapak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pangan) dalam rakortas (rapat koordinator terbatas),” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, acara Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Ketut menjelaskan, saat ini kenaikan HET jenis medium dilakukan sebagai langkah cepat mengatasi pasokan beras di pasaran. Karena menurutnya, saat ini harga gabah kering panen (GKP) di petani telah meningkat. Jika GKP meningkat, maka biaya produksi yang harus dikeluarkan penggilingan juga naik, sehingga penjualan ke pasaran perlu penyesuaian.

    Kebijakan kenaikan HET beras medium saat ini menjadi Rp 13.500/kg dari sebelumnya Rp 12.500/kg. Kenaikan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras.

    “Saat ini yang disesuaikan adalah medium saja. Biar jarak disparitas, kualitas antara premium dan medium bisa lebih dekat. Kalau kemarin agak jauh tuh. Kalau jauh ini orang akan larinya sedikit di medium, kemudian larinya ke premium. Kita harapkan dengan begini akan seimbang dia,” terang dia.

    Ia menekankan kembali kebijakan satu harga beras akan tetap dilakukan oleh pemerintah. Rencana itu harus tetap dilaksanakan sebagai langkah membenahi tata kelola perberasan.

    “Pokoknya kita menunggu nanti sifatnya, arahnya adalah satu harga beras. Itu yang sudah pasti. Nanti bentuknya seperti apa, nanti kita duduk dulu. Kita duduk dulu, kita ngobrol dengan stakeholders,” jelasnya.

    “Sekali lagi, kita akan merancang bagaimana konsepsi satu harga ini. Ya harus (satu harga), harus. Karena itu sudah ditetapkan dalam rakortas,” tambahnya.

    Tonton juga video “Mentan Lapor ke Prabowo Harga Beras Mulai Turun” di sini:

    (ada/fdl)