Produk: Beras

Beras Langka di Pasar Ritel Modern, Ini Biang Keroknya – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Helfi Assegaf mengungkapkan alasan beras premium langkah di pasar ritel modern. Salah satunya, imbas produsen tak menambah stok di etalase toko.

Helfi menjelaskan, produsen tak menambah stok karena takut ditangkap Satgas Pangan. Menyusul kasus penjualan beras tak sesuai mutu dan kualitas atau beras oplosan yang tengah santer dibicarakan.

“Memang ada penurunan (stok beras). Otomatis, karena informasinya mereka melakukan penarikan. Bukan penarikan, tapi menghabiskan stok yang ada di ritel dan tidak mengisi kembali. Apa masalahnya, kita dalami kembali. Kenapa tidak kamu mengisi? ‘Kami takut, Pak, nanti ditangkap’,” ungkap Helfi di Kantor Ombudsman, dikutip Rabu (27/8/2025).

Padahal, jika produsen itu menjual sesuai informasi dalam kemasan serta taat aturan, Satgas Pangan tak akan melakukan penindakan hukum. Misalnya bisa dibuktikan melalui hasil uji laboratorium mengenai mutu beras.

“Saya kira kalau kalian sesuai dengan apa yang kamu tempel di label, ya nggak ada masalah. Perizinanmu ada, semuanya ada. Terus apa masalahnya? Karena kalian takut sendiri menjual yang tidak sesuai komposisi,” kata dia.

“Kalau memang tidak mau dijual kemasan, ya harus ada labelnya, ya silakan dijual curah. Dijual curah enggak ada masalah, walaupun tetap diatur untuk standarnya. Dan itu sudah kita sampaikan ke para produsen,” Helfi menambahkan.

27/08/2025 10:15
Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. ANTARA/Harianto

Dirut Bulog tegaskan warga beli beras SPHP tak perlu difoto
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Rabu, 27 Agustus 2025 – 08:29 WIB

Elshinta.com – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan masyarakat yang membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak perlu difoto, karena mekanisme pembelian hanya melalui pemesanan sederhana tanpa syarat tambahan yang memberatkan.

“Enggak ada. Sekarang udah nggak ada itu, isu-isu aja tuh,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

Menurutnya kebijakan yang sempat beredar mengenai kewajiban foto bagi pembeli justru berasal dari program bantuan pangan beras 10 kilogram, bukan dalam penyaluran beras program SPHP yang juga dilakukan Bulog.

Ia menegaskan, pembelian beras SPHP hanya melalui mekanisme pemesanan biasa tanpa foto pembeli, karena sistem distribusinya memang disederhanakan agar tidak memberatkan masyarakat maupun pengecer.

“Itu yang foto tuh bantuan pangan. SPHP enggak? Banpang (bantuan pangan) itu yang di foto,” tuturnya.

Rizal menjelaskan, aplikasi Klik SPHP hanya mencatat pesanan sebagai bentuk ketelusuran, sehingga Bulog bisa mengetahui siapa pemesan, jumlah yang diminta, dan jalur distribusinya.

Sistem ini, lanjutnya, dipastikan lebih efisien dan ramah bagi pengecer, terutama mereka yang berusia lanjut, tanpa harus terbebani proses dokumentasi seperti foto pembeli.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir atau bingung terhadap isu kewajiban foto saat membeli beras SPHP, karena mekanisme distribusi berjalan normal dan sederhana.

Rizal juga menegaskan pihaknya terus menyempurnakan sistem distribusi beras SPHP, dengan memastikan keterjangkauan, ketepatan sasaran, serta kenyamanan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok.

Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog ditarget menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP hingga pekan ketiga Agustus 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

Sumber : Antara

27/08/2025 09:39
Menekraf: Pengelolaan ekraf di KMP Kendari layak jadi sorotan nasional

Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menyebut pengelolaan produk ekonomi kreatif di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), layak menjadi sorotan nasional.

Menteri Ekraf RI Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan pemerintah pusat melihat prestasi pengelolaan KKMP di Kendari setelah peluncuran serentak secara nasional.

“Memang Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara menjadi sorotan nasional bagaimana prestasinya cukup baik terhadap koperasi merah putih,” kata Teuku Riefky.

Teuku Riefky juga salut dengan berbagai hasil kerajinan dan pangan olahan yang dikelola di Koperasi Merah Putih Kelurahan Bende, Kota Kendari seperti kerajinan tangan dari anyaman rotan, produk makanan olahan, hingga kain tenun.

“Jadi, pengelolaan ekonomi kreatif di Kelurahan Bende sudah luar biasa, karena produk-produknya cukup variatif,” ujarnya.

Ia menjelaskan selain hasil produk ekonomi kreatif, di koperasi tersebut juga disajikan berbagai sembako seperti beras SPHP yang penjualanya tidak boleh di atas harga eceran tertinggi, snak UMKM, hingga gas Elpiji melon.

“Selain itu sistem pembayarannya juga sudah digitalisasi dan keanggotaanya terus meningkat,” jelas Teuku Riefky.

Menurutnya, dengan beragam ekonomi kreatif ditambah pelayanan anggota koperasi yang bagus, maka dipastikan KKMP Kelurahan Bende semakin berkembang.

Ia menyampaikan, dengan contoh pengelolaan KKMP di Kelurahan Bende, maka geliat pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga tingkat kelurahan, bukan hanya berada di perusahaan besar.

“Sehingga unit usaha yang dikelola bisa dirasakan dari kita, oleh kita dan untuk kita,” sebutnya.

Untuk itu, la bersama Kementerian Koperasi telah berkolaborasi agar ekonomi kreatif yang ditampilkan di KKMP tembus ke pasar nasional bahkan Internasional. Di mana langkah tersebut seperti melatih para pengurus menjadi afiliator dan konten kreator agar produk mereka bisa diakses ke pasaran yang lebih luas.

Teuku Riefky juga meminta para konten kreator di daerah agar bisa mempromosikan produk ekonomi kreatif yang ada di Koperasi Kelurahan Merah Putih hingga potensi wisata di Kelurahan Bende.

“Karena ketika produk ekonomi kreatif dan wisata di Bende ini lebih dikenal maka di situlah wisatawan akan datang, ekonomi juga bertumbuh di daerah tersebut,” tambah Teuku Riefky.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra/La Ode Ari
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 03:17
Dirut Bulog pastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur “FIFO”

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan proses penyaluran beras impor yang tersimpan di gudang BUMN pangan tersebut sudah mengikuti sistem FIFO (first in first out) untuk menjaga kualitas dan mencegah kerusakan.

“Semua kan sudah proses, sedang proses. Ya ini sedang proses. Jadi, kita kan menggunakan sistem kalau pergudangan FIFO, first in first out,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Bahkan dia menyampaikan sebelum dipasarkan, beras impor diperiksa secara ketat, termasuk kebersihan, kemungkinan kutu, hingga uji kelayakan konsumsi, untuk memastikan produk aman dan layak dikonsumsi masyarakat.

“Kalau nggak dikeluarin nanti rusak, busuk, nanti negara rugi. Iya nggak? Oleh karena itu harus dikeluarkan, tapi sebelum dikeluarkan dicek dulu kebersihannya. Dicek dulu ada kutunya apa enggak. Dicek dulu berkuman atau tidak. Itu dilakukan tahapan-tahapan itu,” ujarnya.

Setelah melewati pemeriksaan, beras dibersihkan, dikemas, kemudian disalurkan melalui berbagai skema distribusi, termasuk bantuan pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Dirut Bulog juga mengungkapkan sebagian besar beras impor sudah tersalurkan melalui berbagai jalur, sehingga sisa stok yang ada di gudang kini tinggal sedikit dan terus dipantau ketat.

“Ya sudah, sekarang di pasaran kan sebagian beras itu. Sekarang tinggal sedikit. Kan sudah dipakai sama bantuan pangan, dipakai untuk SPHP, kan sudah habis banyak itu,” tuturnya.

Penyaluran beras impor diprioritaskan agar tidak terjadi penumpukan, sekaligus mendukung stabilitas harga beras di pasar, sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan kebutuhan masyarakat.

Meski begitu, Rizal belum menyebutkan jumlah stok beras impor yang dikelola di gudang Perum Bulog.

“Jumlahnya berapa? Ntar gue cek dulu nanti ya. Nanti gue kabarin deh,” tuturnya.

Lebih lanjut Bulog menegaskan perannya hanya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, bukan menentukan asal beras, sehingga penyaluran beras impor sepenuhnya mengikuti instruksi Bapanas dan kementerian terkait.

Dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik, Bulog memastikan beras impor tersalurkan sesuai prosedur, menjaga kualitas, dan mendukung stabilitas pasokan pangan nasional secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyoroti stok beras impor yang lama dikeluarkan dari gudang Bulog.

Titiek menegaskan pentingnya prinsip first in, first out (FIFO) agar beras lama segera disalurkan ke masyarakat sebelum kualitasnya menurun.

Dia menyampaikan hal itu dalam rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog di Jakarta, Kamis (21/8).

Dalam forum tersebut, Ia mempertanyakan alasan Bulog menahan stok lama di gudang, sementara yang baru justru lebih dulu dikeluarkan. Karena itu, ia mendesak Bulog segera menyalurkan beras lama terlebih dahulu sebelum kualitasnya menurun lebih jauh.

“Kenapa harus ditahan-tahan ya Pak? Ya ini tolong dijadikan perhatian, untuk apa namanya manajemen dari pada perputaran stok Bulog ini? Mana yang first in, first out lah itu, ya jangan yang terakhir masuk yang dikeluarin dulu gitu,” kata Titiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 02:17
Dirut Bulog: Distribusi beras SPHP capai 8 ribu ton pada 25 Agustus

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

“Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

“Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

“Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 01:39
Kemenhub batasi angkutan barang selama libur panjang Maulid

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan angkutan barang bakal dibatasi guna mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada 4-7 September 2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Selasa, menjelaskan pengaturan lalu lintas selama libur panjang Maulid Nabi Muhammad, dilakukan terhadap angkutan barang dan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas.

“Pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional dan tol, mulai 4 hingga 7 September 2025,” kata Aan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

Dia menyampaikan pemerintah akan melakukan pengaturan lalu lintas jalan. Hal itu sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan hingga kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, juga untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas di ruas jalan nasional.

“Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB, di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow (contra flow),” jelas Aan.

Disebutkan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni Jalan Tol JORR 1, Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh Muktiharjo, dan Semarang-Solo.

Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis, 4 September 2025, pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat.

Kedua, Jumat, 5 September 2025 pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, ketiga Minggu, 7 September 2025 pukul 06.00 hingga 22.00 waktu setempat.

Ia melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, pengantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, dan pupuk.

Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok seperti beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai.

Kendati diperbolehkan, angkutan barang yang melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan.

“Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Lebih lanjut, Dirjen Aan mengatakan pemerintah juga akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem jalur/lajur pasang surut/tidal flow (contra flow) yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol yakni Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bogor-Ciawi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 01:14
Bulog-Kodaeral IV gelar gerakan pasar murah di Batam

ANTARA – Perum Bulog Kantor Cabang Batam, Kepulauan Riau menggandeng Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam untuk menggelar gerakan pasar murah guna menstabilkan harga bahan pokok di wilayah setempat. Kacab Bulog Batam Guido XL Pereira di Batam, Selasa (26/8) menyebut pihaknya menyiapkan sebanyak 2 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 500 kilogram beras premium, 50 ikat telur ayam, 20 kilogram gula, dan 20 liter minyak goreng. (Angiela Chantiequ/Soni Namura/Rijalul Vikry)

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 00:30
Wamenkop: BUMN dan swasta jamin pasokan untuk Kopdes Merah Putih

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa BUMN dan pihak swasta khususnya produsen pangan, menjamin pasokan komoditas untuk mendukung penuh operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dukungan ini diwujudkan melalui pasokan produk-produk unggulan untuk menambah kegiatan usaha koperasi.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpinnya di Jakarta, Selasa, Ferry, yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjelaskan bahwa dengan adanya jaminan pasokan komoditas dari BUMN dan swasta, operasional Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan dapat terus berjalan.

Menurutnya, upaya ini juga akan mempermudah akses masyarakat terhadap komoditas utama dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menyempurnakan ekosistem bisnis Kopdes/Kel Merah Putih.

“Harapan Bapak Presiden, barang-barang pokok bisa dijual ke masyarakat melalui koperasi dengan harga lebih terjangkau. Oleh karena itu, peluang ini bisa diisi oleh BUMN atau swasta melalui gerai-gerai yang ada di Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry, dalam keterangan pers kementerian.

Hingga 25 Agustus 2025, tercatat sebanyak 7.905 gerai koperasi aktif dari 6.337 Kopdes/Kel Merah Putih telah beroperasi dan sudah memiliki minimal satu unit usaha atau gerai. Gerai-gerai ini siap disinergikan dengan BUMN atau swasta untuk penyediaan produk pangan.

Secara nasional, ditargetkan 15.000 hingga 25.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat beroperasi pada periode Agustus hingga September 2025.

Selain sebagai tempat jual beli sembako, Ferry menegaskan bahwa gerai Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi ganda sebagai pusat layanan publik di desa.

Koperasi ini ditargetkan menjadi pusat penyaluran program dan barang subsidi pemerintah, seperti gas LPG 3 kg, pupuk, beras untuk masyarakat miskin, hingga bantuan sosial lainnya.

“Fungsi Kopdes ini bisa menjadi ganda, yaitu menjual barang, menyalurkan program pemerintah pusat, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan termasuk menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan makanan lokal,” ucapnya.

Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih terbuka untuk kemitraan business to business (B2B) dengan BUMN dan swasta. Koperasi ini diharapkan bisa berperan sebagai agen atau sub-distributor untuk memperkuat jaringan distribusi.

“Kami tidak ingin Kopdes ini justru menciptakan persaingan dengan warung UMKM. Justru posisinya bisa menjadi agen sub distributor, sehingga membantu memperkuat jaringan distribusi,” katanya.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, Ferry optimistis keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih akan memperpendek rantai pasok dan menekan biaya logistik, sehingga barang subsidi bisa sampai ke masyarakat desa dengan tepat sasaran dan harga yang sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, mendukung penuh model bisnis ini.

Menurutnya, pemangkasan rantai pasok akan menstabilkan harga kebutuhan pokok di tingkat desa.

“Kopdes ini harus mampu menjadi distributor level akhir di desa agar masyarakat tertarik, dan barang tersedia tepat waktu dengan harga sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Tunov Mondro Atmojo, berharap Kopdes dapat menjadi offtaker yang menyerap hasil panen petani, sehingga memberikan jaminan harga yang menguntungkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

27/08/2025 00:09
Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

“Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

“Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

“Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

26/08/2025 23:04
Kemenhub Bakal Batasi Operasional Angkutan Barang Sambut Libur Maulid Nabi 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan memastikan pemerintah telah siap mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2025 dan melakukan pembatasan operasional angkutan barang.

Di mana libur Maulid akan jatuh pada hari Jumat (5/9/2025). Sehingga akan dilakukan pengaturan lalu lintas ini akan diterapkan di sejumlah ruas jalan nasional Tol, mulai tanggal 4 hingga 7 September 2025.

“Kami telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang diatur di dalam SKB [Surat Keputusan Bersama], di antaranya melalui pembatasan operasional angkutan barang dan sistem jalur/lajur pasang atau tidal flow [contra flow],” jelas Aan dalam keterangan resmi, Selasa (26/8/2025).

Adapun, Ditjen Hubdat bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU serta Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah strategi pengaturan lalu lintas yang tertuang dalam Keputusan Bersama Nomor KP-DRJD 3760, Kep/143/VIII/2025, 62/KPTS/Db/2025 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Libur Panjang Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 2025.

Aan mengatakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan dan dengan kereta gandeng. Serta mobil barang yang mengangkut hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pengaturan tersebut dilakukan pada sejumlah ruas jalan tol di kedua arahnya yakni jalan tol JORR 1, tol Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Batang-Semarang, dan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang-Cileunyi. Kemudian di jalan tol di wilayah Semarang yaitu Krapyak-Jatingaleh, Jatingaleh-Srondol, Jatingaleh-Muktiharjo, dan jalan tol Semarang-Solo.

Adapun hari dan waktu pengaturan lalu lintas berupa pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai Kamis (4/9/2025) pukul 15.00 hingga 24.00 waktu setempat, Jumat (5/9/2025) pukul 06.00 hingga 18.00, dan Minggu (7/9/2025) pukul 06.00 hingga 22.00.

Dirinya melanjutkan pembatasan operasional angkutan barang tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut BBM, hantaran uang, keperluan penanganan bencana, hewan ternak, pakan ternak, pupuk.

Pembatasan juga tidak berlaku pada angkutan barang pangan atau kebutuhan pokok (beras, tepung, jagung, gula, sayur, buah, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, kedelai, bawang, dan cabai).

“Angkutan barang yang diperbolehkan melintas tetap harus mematuhi ketentuan untuk keamanan dan keselamatan di jalan. Tidak menggunakan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan, ini harus dibuktikan dengan dokumen perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan,” katanya.

Selain itu, harus dilengkapi dengan surat muatan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang yang diangkut; tujuan pengiriman barang; dan nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Sistem Rekayasa Lalu Lintas

Aan menuturkan pemerintah pun akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas berupa contra flow yang akan diberlakukan pada dua ruas jalan tol.

Pembatasan operasional angkutan barang dan rekayasa lalu lintas di jalan tol selama libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya.

“Penyesuaian dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melihat kondisi kepadatan lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol,” pungkasnya.

Berikut rincian rekayasa lalu lintas:

1. Tol Jakarta-Cikampek

a. arah Cikampek mulai KM 47 hingga KM 70, berlaku mulai Jumat, 5 September 2025, pukul 06.00 sampai 15.00 waktu setempat;

b. arah Jakarta mulai KM 70 hingga KM 47, berlaku mulai Minggu, 7 September 2025, pukul 15.00 sampai 24.00 waktu setempat

2. Tol Jakarta-Bogor-Ciawi, arah Jakarta mulai dari KM 21 hingga KM 8, dengan waktu pemberlakuan:

a. Sabtu, 6 September 2025 pada pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat;

b. Minggu, 7 September 2025 pukul 12.00 sampai 19.00 waktu setempat

26/08/2025 20:35