Xcloud.id

Produk: Beras

  • Jaga Stabilitas Harga, Ditlantas Polda Riau Salurkan 2 Ton Beras Lewat Gerakan Pangan Murah

    Jaga Stabilitas Harga, Ditlantas Polda Riau Salurkan 2 Ton Beras Lewat Gerakan Pangan Murah

    JAKARTA – Ditlantas Polda Riau melalui Subdit Regident menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Pekanbaru, Sabtu, 30 Agustus. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga pangan di wilayah itu.

    Sebanyak 400 karung beras ukuran 5 kilogram atau setara dengan 2 ton beras disalurkan kepada masyarakat dengan harga terjangkau Rp60 ribu per karung.

    Kegiatan yang dipimpin Kasubdit Regident AKBP Fatikh Dedy Setyawan ini berlangsung di dua titik, yakni di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Gereja Santa Maria dan di halaman Kantor UPTD Jalan Cempaka Gang Pe’eng, Kecamatan Sukajadi.

    Dalam kegiatan ini, ratusan warga tampak memadati lokasi untuk mendapatkan beras murah yang kualitasnya dinilai lebih baik dibanding harga pasaran.

    “Polri berupaya hadir bukan hanya dalam memberikan pelayanan lalu lintas, tetapi juga meringankan beban masyarakat. Melalui program ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujar AKBP Fatikh, Sabtu, 30 Agustus.

    Selain menyalurkan beras murah, lanjut Fatikh, personel Ditlantas Polda Riau juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyapa pengendara dan memberikan edukasi tentang tertib lalu lintas.

    “Kehadiran Polantas dalam kegiatan ini menghadirkan wajah humanis, membantu kebutuhan pokok sekaligus mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara,” katanya.

    Anton, salah seorang warga yang membeli paket beras murah mengaku sangat terbantu. Menurutnya, harga sembako yang disalurkan Polda Riau lebih murah dibanding pasar dan mutunya juga bagus.

    “Kami berharap program seperti ini berlanjut agar masyarakat semakin terbantu,” ucapnya.

    Sementara itu, Dirlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat menjelaskan, Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari strategi Polri untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus memperkuat kedekatan dengan masyarakat.

    “Polri ingin memastikan akses masyarakat terhadap bahan pokok tetap terjaga. Kehadiran program ini juga menjadi wujud pengabdian kami kepada masyarakat, baik dalam menjaga keamanan lalu lintas maupun menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

    Program pangan murah sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dijalankan secara serentak oleh Polri bersama Bulog di berbagai daerah, untuk menekan lonjakan harga pangan dan menjaga inflasi tetap terkendali.

    Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi dan intervensi distribusi pangan dilakukan agar masyarakat tetap bisa memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau.

    Kegiatan pangan murah di Pekanbaru berjalan aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari masyarakat.

    Polda Riau berharap langkah ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan institusi dengan rakyat sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.

  • Jakbar rampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak

    Jakbar rampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bulog merampungkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di delapan kecamatan, Sabtu.

    Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa sekitar 700 orang menghadiri kegiatan itu di masing-masing kecamatan.

    “Pengunjung kegiatan GPM di setiap kecamatan sekitar 700 orang hari ini,” kata Uus di Jakarta, Sabtu.

    Adapun beberapa item pangan yang dijual seperti beras SPHP ukuran 5 kilogram (kg) seharga Rp60 ribu, gula ManisKita 1 kg Rp17.500 dan minyak goreng Minyakkita 1 liter Rp15.500.

    “Kami dukung kegiatan GPM serentak ini. Harapannya bisa membantu masyarakat,” kata Uus.

    GPM, kata dia, dilakukan di halaman kantor Lurah Grogol, Jalan Dr. Nurdin Raya no 41-43, halaman Kantor Camat Kebon Jeruk, Jalan Raya Bebon Jeruk no 25, halaman Kantor Camat Kembangan, Jalan Intan 6 no 68 Meruya Utara.

    Kemudian kantor Lurah Semanan, Jalan Semanan Raya no 45, Kantor Lurah Mangga Besar, Jalan Mangga Besar III no 1, Rusun Rawa Buaya, Jalan Daan Mogot, dan Sekretariat RW 12 Kelurahan Pekojan, Jalan Bandengan Utara III no 23.

    Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam memperluas GPM untuk menjaga stabilitas harga. Ia menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Seperti kita ketahui bahwa Bapak Presiden sangat atensi tentang pangan. Di antaranya Beliau menyampaikan kalau merdeka, bukan hanya merdeka dari penjajahan, tapi merdeka kita mampu untuk memberi makan rakyat kita sendiri, swasembada pangan,” kata dia.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

    “Oleh karenanya, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” imbuhnya.

    Tito juga meminta Pemda memperluas pelaksanaan GPM hingga ke tingkat kecamatan yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sehingga kehadiran GPM di level ini akan lebih efektif menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan pokok.

    “Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Mentan, Kabulog, yang telah menginisiasi gerakan ini, untuk me-launching melalui metode kecamatan.

    Karena jumlah kecamatan kita adalah 7.285 se Indonesia. Kemudian yang sudah mendaftar untuk ikut dalam gerakan ini, pada hari ini, totalnya sebanyak 4.663 kecamatan,” sebutnya.

    Ia menambahkan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memperluas jangkauan program agar stok beras dari Bulog benar-benar sampai kepada rakyat. Apalagi, berdasarkan data inflasi yang dirapatkan setiap minggu, gerakan masif ini terbukti efektif menjaga stabilitas harga.

    “Acara ini adalah semata-mata kita bekerja untuk rakyat, agar rakyat kita khususnya, beras tetap dapat terjangkau, tersedia, dan harganya juga dapat dijangkau oleh masyarakat, tidak memberatkan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gandeng Perum Bulog, Pemkab Mojokerto Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kecamatan

    Gandeng Perum Bulog, Pemkab Mojokerto Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kecamatan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh kecamatan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan GPM nasional yang digelar di 7.285 kecamatan dari 38 provinsi seluruh Indonesia.

    Kegiatan tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. GPM sendiri digelar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan harga terjangkau, menstabilkan harga beras, sekaligus mengendalikan laju inflasi.

    Dalam pelaksanaan di Mojokerto, Pemkab Mojokerto menggandeng Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Mojokerto dengan menyediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di setiap titik kecamatan sebanyak 7 ton. Selain beras, masyarakat juga bisa mendapatkan komoditas lain seperti minyak kita, minyak goreng premium, dan gula pasir.

    Kepala Perum BULOG Kancab Mojokerto, Muhammad Husin menjelaskan, bahwa harga yang ditawarkan dalam program GPM jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. “Untuk beras SPHP kami sediakan dengan harga Rp11.500 per kilogram atau Rp57.500 per kemasan lima kilogram,” ungkapnya, Sabtu (30/8/2025)

    Sedangkan MinyaKita dengan harga Rp15.000 per liter, minyak goreng premium Rp18.500 per liter, dan gula pasir Rp17.500 per kilogram. Pelaksanaan GPM ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ribuan warga di berbagai kecamatan Mojokerto antusias memanfaatkan kesempatan untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hartono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Mojokerto Nurul Istiqomah, jajaran Dinas Pangan dan Perikanan, Kasdim 0815 Mojokerto, Polres Mojokerto, Inspektorat Pemkab Mojokerto, serta sejumlah pihak terkait lainnya. [tin/kun]

  • GPM Serentak Digelar di Mojokerto, Wali Kota Pastikan Ketahanan Pangan Aman

    GPM Serentak Digelar di Mojokerto, Wali Kota Pastikan Ketahanan Pangan Aman

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak digelar di 7.285 kecamatan se-Indonesia. Di Kota Mojokerto, kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga kecamatan, salah satunya di Kecamatan Kranggan yang ditinjau langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    Pada kesempatan itu, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa GPM di Kota Mojokerto menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. “Di tiap kecamatan kami menyiapkan 7 ton beras SPHP, 120 liter minyak goreng, 24 kilogram gula, serta berbagai komoditas lain seperti telur, bumbu dapur, sayuran, ikan, hingga frozen food,” ungkapnya, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, frozen food juga menjadi salah satu komoditas penting dalam GPM karena seringkali dimanfaatkan sebagai tambahan protein bagi bayi balita stunting. Ning Ita memastikan kondisi ketahanan pangan di Kota Mojokerto berada dalam kondisi aman dan terkendali. Menurutnya, ada tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam ketahanan pangan yakni ketersediaan, distribusi, dan keterjangkauan harga.

    “Alhamdulillah, tiga dimensi tersebut di Kota Mojokerto aman. Hal ini berkat program TPID Pracangan di setiap kelurahan yang diperkuat sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Saat ini ada 18 Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Mojokerto yang menjual dan mendistribusikan sembako sehingga ketahanan pangan kita tetap terjaga,” tegasnya.

    Melalui pelaksanaan GPM serentak ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga stabil, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Adapun harga pangan yang ditawarkan dalam GPM kali ini antara lain beras SPHP Rp56.000 per 5 kilogram, MinyaKita Rp15.000 per liter, gula Rp17.500 per kilogram, telur ayam Rp24.500 per kilogram, bawang merah Rp29 ribu per kilogram, dan bawang putih Rp27 ribu per kilogram. [tin/kun]

  • Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bagi masyarakat yang mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam keadaan rusak, diperbolehkan untuk langsung menukar.

    Amran mengklaim hasil produksi dari petani dalam keadaan bagus, jika terjadi kerusakan pada beras SPHP maka kemungkinan terjadi dari sisi penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan Bulog dari petani.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun sudah dikemasannya dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Amran meyakini, masyarakat dapat menukar beras SPHP meski telah dibuka kemasannya. “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga pernah mengatakan masyarakat dapat menukar beras SPHP jika memang tidak mendapat sesuai takaran 5 kilogram (kg).

    Rizal menjelaskan, semua tempat yang menjual beras SPHP harus dilengkapi dengan timbangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan beras SPHP ini sampai ke konsumen sesuai dengan takarannya.

    “Karena setelah beli, semua (beras) harus ditimbang. Timbangan ini untuk meyakinkan konsumen (takarannya) 5 kg. Kalau kurang (dari 5 kg), (konsumen) bisa tukar dengan yang 5 kg,” kata Ahmad Rizal, dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Kemudian, pedagang juga bisa menukar beras yang tidak sesuai takaran tersebut kepada Perum Bulog. Pedagang tinggal mengkalkulasikan jumlah pack beras SPHP yang tidak sesuai takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘pak ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Disorot Tajam Masyarakat, Segini Gaji & Sederet Tunjangan Anggota DPR

    Disorot Tajam Masyarakat, Segini Gaji & Sederet Tunjangan Anggota DPR

    Jakarta –

    Gaji dan tunjangan alias penghaslan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi polemik hingga memunculkan gerakan demonstrasi besar-besaran. Penghasilan anggota DPR ini dinilai tidak sebanding dengan kinerja mereka

    Terkait gaji pokok DPR diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, di mana besarannya berbeda-beda tergantung jabatan. Untuk Ketua DPR sebesar Rp 5.040.000 per bulan, Wakil Ketua DPR Rp 4.620.000 per bulan, serta Anggota DPR Rp 4.200.000 per bulan.

    Gaji pokok itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan pendapatan yang diterima. Selain gaji pokok, pejabat DPR juga mendapatkan berbagai tunjangan dengan nominal yang berbeda di setiap jabatan, yang diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

    Dalam ketetapan itu, ada sejumlah komponen tunjangan DPR yang mencakup tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, serta bantuan langganan listrik dan telepon.

    Berkurang daftarnya:

    1. Tunjangan Istri/Suami
    Ketua badan atau komisi: Rp 504.000
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 462.000
    Anggota: Rp 420.000

    2. Tunjangan Anak (maksimal 2)
    Ketua badan atau komisi: Rp 201.600
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 184.000
    Anggota: Rp 168.000

    3. Tunjangan Jabatan
    Ketua badan atau komisi: Rp 18.900.000
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 15.600.000
    Anggota: Rp 9.700.000

    4. Tunjangan Kehormatan
    Ketua badan atau komisi: Rp 6.690.000
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 6.450.000
    Anggota: Rp 5.580.000

    5. Tunjangan Komunikasi Intensif
    Ketua badan atau komisi: Rp 16.468.000
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 16.009.000
    Anggota: Rp 15.554.000

    6. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran
    Ketua badan atau komisi: Rp 5.250.000
    Wakil ketua badan atau komisi: Rp 4.500.000
    Anggota: Rp 3.750.000

    7. Tunjangan Sidang/Paket
    Ketua, wakil dan anggota DPR memiliki tunjangan yang sama yakni Rp 2.000.000

    8. Tunjangan PPh Pasal 21
    Ketua, wakil dan anggota DPR memiliki tunjangan yang sama yakni Rp 2.699.813

    9. Tunjangan Listrik dan Telepon
    Ketua, wakil dan anggota DPR memiliki tunjangan yang sama yakni Rp 7.700.000

    10. Tunjangan Beras (maksimal 4 jiwa)
    Ketua, wakil dan anggota DPR memiliki tunjangan yang sama yakni Rp 30.090 per jiwa

    Selain tunjangan di atas, DPR juga mendapat tunjangan pengganti jatah rumah dinas. Tunjangan ini diberikan karena anggota DPR tidak lagi mendapat jatah rumah dinas, setelah diserahkan ke negara.

    Tunjangan tersebut sebesar Rp 50 juta/bulan. Tunjangan ini kemudian menjadi menuai polemik di masyarakat karena dinilai makin memperbesar penghasilan DPR, namun tidak sebanding dengan kinerja mereka.

    (aid/hns)

  • Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri Dorong Peran Aktif Pemda Perluas Gerakan Pangan Murah untuk Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri menegaskan, GPM menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, khususnya beras. Dari total stok Bulog sekitar 4 juta ton, sebanyak 1,3 juta ton akan digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

    “Oleh karena itu, 1,3 juta ton ini kalau kita hitung, sampai dengan akhir Desember, lebih kurang rata-rata 7 ribu ton [disalurkan] per hari. Ini yang menjadi tugas berat dari Kabulog, Kepala Badan Pangan Nasional, dan kami semua termasuk Kemendagri mendukung,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, Bulog menyalurkan minimal 7 ribu ton beras SPHP per hari melalui berbagai jalur distribusi, mulai dari pasar rakyat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), gerakan pasar murah yang digelar Pemda, hingga retail. Bahkan, sejumlah pihak seperti TNI, Polri, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) turut berpartisipasi dengan memberikan subsidi harga agar beras lebih terjangkau oleh masyarakat.

    “Kemudian juga melibatkan retail modern, masuk ke retail-retail, mini-mini market, kami sudah ngecek langsung juga, betul sudah masuk di sana. Nah, inilah gerakan-gerakan untuk menstabilkan harga, terutama beras, menggunakan beras stok yang disebut SPHP, kemasan 5 kilogram, dengan harga [per kilogram] Rp12.000, yang dijual Rp60.000,” terangnya.

  • Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4.320 kecamatan di Indonesia. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dijual di bawah harga eceran tertinggi.

    Misalnya untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya Rp 60.000/5 kilogram (kg), di bawah harga jika sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 62.500/kg.

    Kemudian harga Minyakita dijual Rp 15.500/liter, di bawah HET Rp 15.700/liter. Lalu ada telur ayam yang dijual RP 26.000/kg, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 30.000/kg.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. GPM juga digelar di Kementerian Pertanian hari ini.

    Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Selain di ribuan titik kecamatan, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.

    “Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

    “Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • IM57+ Minta Polisi Pelindas Ojol Dibawa ke Ranah Pidana Nasional 29 Agustus 2025

    IM57+ Minta Polisi Pelindas Ojol Dibawa ke Ranah Pidana Nasional 29 Agustus 2025

    IM57+ Minta Polisi Pelindas Ojol Dibawa ke Ranah Pidana
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito meminta proses penegakan hukum terhadap polisi yang melindas ojek online (ojol) hingga dua orang menjadi korban tidak hanya berhenti pada proses etik saja, tapi harus masuk ke proses pidana.
    “Saya meminta proses penyelesaian atas meninggalnya dua orang ini tidak diselesaikan hanya melalui pendekatan etik saja. Tapi pihak kepolisian harus melakukan proses penyidikan secara menyeluruh untuk bisa meminta pertanggungjawaban secara pidana,” kata Lakso dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
    Bahkan bila perlu, kata Lakso, Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan dengan membentuk tim khusus yang bersifat independen.
    Tim khusus ini untuk menelisik rangkaian kekerasan dalam demonstrasi secara menyeluruh.
    “Apakah memang ada pihak-pihak dari kepolisian dan pihak-pihak lain yang harus dimintakan pertanggungjawaban, dan kalau bisa dalam tataran penegakan hukum pidana,” jelas dia.
    Terlebih menurutnya, demo ini terjadi karena kegagalan respons pemerintah terhadap masalah rakyat, termasuk dalam menanggapi kenaikan harga beras, kenaikan gaji DPR, tunjangan rumah untuk wakil rakyat, dan sebagainya.
    “Jadi ini merupakan satu bentuk reaksi yang menurut saya tidak pantas dilakukan oleh pemerintah,” ucap dia.
    Oleh karenanya, ia meminta pertanggungjawaban kepada Presiden RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Lakso menyampaikan, pertanggungjawaban Kapolri diperlukan karena brutalitas sudah terjadi.
    Brutalitas aparat merupakan rangkaian dari kekerasan yang sudah terjadi sebelumnya.
    “Jadi saya meminta kepada Pak Presiden untuk bertanggung jawab dan secara gentle bertanggung jawab atas segala yang terjadi pada kondisi hari ini. Karena tanpa hal tersebut, transparansi dan akuntabilitas tidak akan terjadi,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, massa dari berbagai elemen berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
    Aksi yang dikenal sebagai demo 25 Agustus 2025 ini berlangsung sejak pagi, membawa beragam tuntutan mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.
    Aksi kemudian berlanjut pada Kamis (28/8/2025).
    Massa kembali berkumpul di sekitar Gedung DPR RI sejak siang.
    Terbaru pada Kamis malam, mobil rantis lapis baja bertuliskan Brimob tampak melaju cepat melindas seorang pengendara ojek online yang tengah berusaha lari dari kerumunan.

    Peristiwa itu membuat massa yang semula bubar kembali mengerubungi mobil rantis.
    Meski begitu, kendaraan tersebut tetap melaju dan meninggalkan lokasi tanpa menghiraukan korban.
    Massa pun geram dan memukuli mobil milik Korps Brimob itu. Sebagian massa bahkan mengejar mobil tersebut.
    Insiden itu makin menuai kemarahan publik yang semakin memuncak. Kecaman demi kecaman datang dari banyak pihak, tidak terkecuali para aktivis kemanusiaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering

    Hemat Rp462 Miliar, Prabowo Puji Pemda Kembangkan Irigasi untuk Hadapi Musim Kering

    Bisnis.com, TANGERANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur irigasi sebagai langkah strategis menghadapi ancaman perubahan iklim dan musim kering.

    “Belum satu tahun saya memerintah, tetapi saya terima kasih kepada tim, para menteri, gubernur, bupati, serta TNI/Polri. Di saat musim kering berkepanjangan, di saat perubahan iklim, saat El Nino dan La Nina, kita bisa produksi meningkat luar biasa. Cadangan beras di gudang pemerintah tertinggi sepanjang sejarah RI,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, dia menyoroti keberhasilan salah satu kabupaten yang mampu mengalihkan dana efisiensi sebesar Rp462 miliar untuk pembangunan irigasi.

    “Laporan tadi, uang itu dipindahkan untuk bikin irigasi yang akan mengairi 80.000 hektare. Dari potensi 30.000 hektare di kabupaten itu, dalam 5 tahun seluruhnya akan mendapat irigasi baru. Boleh juga ya Bupati ini,” kata Prabowo saat pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025).

    Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Prabowo menegaskan bahwa pembangunan irigasi merupakan salah satu kunci untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

    “Kita harus terus mengawasi cadangan pangan dan meningkatkan kemampuan menghadapi musim kering. Irigasi adalah solusi nyata bagi para petani kita,” pungkas Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi kerja keras para kepala daerah, TNI, dan Polri yang dinilainya mampu menjaga produksi pangan di tengah tantangan iklim ekstrem.